Administrasi Pajak Bisnis Asuransi Disadur dari Buku Panduan Pajak 2010-2011 yang diterbitkan oleh Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak
Asuransi atau pertanggungan adalah Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
Jenis Usaha Asuransi 1.
Asuransi Kerugian Memberiken jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
2.
Asuransi Jiwa Digunakan untuk memindahkan resiko, dimana apabila terjadi resiko kematian pada seseorang maka ahli warisnya akan memperoleh sejumlah dana yang disebut Uang Pertanggungan. Dalam industri asuransi jiwa di Indonesia saat ini, dikenal jenis asuransi tradisional misalnya term life (asuransi jiwa berjangka);whole life (asuransi jiwa seumur hidup), endowment (asuransi jiwa tradisional dengan kombinasi tabungan), serta polis asuransi jiwa unit linked atau investment linked. Asuransi jenis unit linked ini sangat populer dan hampir semua perusahaan asuransi besar memiliki produk ini bahkan beberapa perusahaan asuransi asing yang ada di Indonesia hanya menjual jenis unit linked tanpa menjual produk asuransi tradisionil lainnya. Asuransi jiwa unit linked selain memberikan manfaat proteksi asuransi jiwa, juga sekaligus memberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam investasi khususnya dalam reksadana.
3.
Reasuransi Memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.
Prosedur Perijinan Setiap pihak yang ingin melakukan kegiatan usaha perasuransian dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Keuangan daengan melampirkan hal-hal sbb : 1.
Permohonan Izin Usaha Perusahaan Asuransidan Perusahaan Reasuransi
2.
Bukti pemenuhan persyaratan izin usaha sebagaimana diatur dalam PP no 63 Tahun 1999 yang meliputi :
Anggaran Dasar Perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang
Susunan Organisasi dan Susunan Kepengurusan perusahaan yang menggambarkan pemisahan fungsi dan uraian tugas
Tenaga ahli yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang usahanya
Perjanjian kerja sama dengan pihak asing
Bagi perusahaan asuransi, spesifikasi program asuransi yang akan dipasarkan beserta program reasuransinya
3.
Bagi perusahaan reasuransi, program retrosesi
Bagi perusahaan yang didalam nya terdapat pernyataan langsung oleh pihak asing :
Rekomendasi dari badan pembina dan pengawas asuransi pihak asing yang menyatakan bahwa pihak asing memiliki reputasi baik dan izin usahanya masih berlaku
Laporan keuangan yang telah diaudit untuk dua tahun terakhir baik bagi pihak asing maupun pihak Indonesia
4. 5.
Daftar riwayat hidup dan bukti pendukungnya dari Pengurus dan Tenaga ahli yang dipekerjakan Pernyataan bahwa direksi bagi PT atau pengurus bagi koperasi tidak merangkap jabatan eksekutif pada Perusahaan lain
6.
NPWP bagi perusahaan yang dimintakan izin usaha berikut NPWP Pengurus Perusahaan, Dewan Komisaris dan pemegang Sahamnya, kecuali bagi Wajib Pajak Luar Negeri
7.
Bukti bahwa sekurang-kurangnya separo dari jumlah pengurusperusahaan telah memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang usahaperansuransian sekurang-kurangnya 5 Tahun
8.
Bukti bahwa pengurus perusahaan yang bertanggung jawab pada fungsi pengelolaan resiko telah memiliki pangalaman di bidang tersebut sekurang-kurangnya 5 Taahun
9.
Bukti pemenuhan modal disetor berupa foto kopi deposito atas nama Menteri Keuangan untuk kepentingan perusahaan yang bersangkutan yang telah dilegalisasi oleh bank penerima deposito tersebut
10.
Laporan keuangan yang meliputi Neraca pembukaan dan Laporan Laba-rugi
11.
Program kerja serta rincian persiapan yang telah dilakukan oleh perusahaan
12.
Proyeksi neraca, perhitungan laba rugi, dan arus kas
13.
Realisasi pemenuhan sumber daya manusiadan prasarana berikut rencana di bidang kepegawaian
14.
Sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan berikut formulir yang dipergunakan
15.
Sistem administrasi yang memenuhi pengendalian intern
16.
Pedoman operasional yang akan dijadikan pedoman kerja bagi masing-masing unit organisasi
17.
Pernyataan tertulis dari perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang memuat dukungan kerja sama reasuransi
Aspek perpajakan Asuransi PPh Badan Secara umum, penghitungan dan perlakuan perpajakanbagi asuransi sama dengan perusahaan lainnya. Yang menjadi dasar adalah Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari pendapatan setelah dikurangi biaya yang telah diperbolehkan. Namun karena karakteristik asuransi yang berbeda dari bisnis lain, ada perlakuan pajak khusus untuk beberapa hal sbb :
Pendapatan Pendapatan perusahaan asuransi berasal dari premi asuransi ( termasuk premi asuransi bagi perusahan reasuransi ) yang diterima dari nasabah/ kliennya.
Untuk premi asuransi yang dibayar sekaligus oleh pemegang polis berkenaandengan periode pertanggungan yang lebih dari 1 tahun pengakuan penghasilannya dikaitkan dengan metode pembukuan yang dianut wajib pajak : 1.
Apabila metode pembukuan yang digunakan wajib pajak adalah stelsel akrual, makapengakuan penghasilan atas premi asuransi tersebit dialokasikan secara proporsional ke tahun-tahun yang meliputi periode pertanggungan tersebut
2.
Apabila metode pembukuan yang digunakan wajib pajak adalah stelsel kas/stelsel campuran maka pengakuan penghasilannya adalah :
Dalam hal premi asuransi tersebut diterima dimuka, maka diakui pada saat premi tersebut diterima.
Dalam hal premi asuransi diterima setelah masa pertanggungan maka premi tersebut dialokasikan selama masa pertanggungan
Cadangan yang dapat dibiayakan Penghitungan cadangan dibedakan sbb : 1.
Asuransi Kerugian
Cadangan premi tanggungan sendiri 1.
Besarnya cadangan premi tanggungan adalah 40% dari jumlah premi tanggungan sendiri yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan
2.
Cadangan premi tanggungan sendiri ini merupakan premi yang sudah diterima atau diperoleh akan tetapi belum merupakan penghasilan pada tahun pajak yang bersngkutan
3.
Cadangan premi tanggungan ini merupakan Penghasilan pada tahun pajak berikutnya
Klaim tanggungan sendiri untuk perusahaan asuransi kerugian : 1.
Besarnya cadangan klaim tanggungan sendiri adalah 100% dari jumlah klaim yang sudah disepakati tetapi belum dibayar dan klaim yang sudah
2.
Dilaporkan dan sedang dalam proses, tetapi tidak termasuk klaim yang belum dilaporkan
3.
Cadangan klaim tanggungan sendiri tersebut dibentuk pada akhir tahun Pajak
4.
Jumlah klaim yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan asuransi kerugian dibebankan kepada perkiraan cadangan klaim tanggungan sendiri
2.
Cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa :
Besarnya cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa ditentukan sesuai dengan penghitungan aktuaria yang telah mendapat pengesahan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
Kenaikan jumlah saldo akhir dibanding dengan saldo awal tahun dari cadangan premi merupakan biaya dalam tahun yang bersangkutan.
Apabila terjadi pembayaran klaim kepada tertanggung jumlah tersebut dibebankan kepada perkiraan cadangan premi.
PPN Sesuai UU 42 tahun 2009 (UU PPN) jasa asuransi termasuk dalam jasa tidak kena pajak (non JKP). Yang dimaksud dengan jasa asuransi yang non JKP adalah jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi dan konsultan asuransi.
Dengan demikian perusahaan asuransi tidak wajib dikukuhkan sebgai PKP. Sementara jasa penunjang asuransi wajib dikukuhkan sebagai PKP kecuali yang memenuhi kriteria perusahaan kecil.
Wajib Pungut PPh Pasal 21 Untuk karyawan biasa, penghitungan PPh pasal 21 mengikuti aturan perpajakan yang berlaku umum (sesuai PER – 57/PJ/2009 jo PER – 31/PJ/2009)
Petugas Dinas Luar Asuransi Petugas Dinas Luar Asuransi adalah, yang bukan merupakan pegawai/karyawan perusahaan asuransi, ini menggunakan norma penghitungan penghasilan (SE -100/PJ/2009) dengan ketentuan sebagai berikut: Petugas dinas luar asuransi boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dengan syarat : 1.
Peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan
ratus juta
rupiah) 2.
Memberitahukan kepada Direktur Jendral Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang
bersangkutan.
Persentase Norma Penghitungan Penghasilan neto bagi petugas dinas luar asuransi diatur dalam KEP-536/PJ?2000) dimana petugas dinas luar asuransi diklasifikasikan dalam jenis usaha “pekerjaan bebas bidang profesi”. Prosentasenya adalah sebagai berikut: 1. 50%untuk 10 ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya,
Denpasar,
Manado, Makasar, dan Pontianak 2. 47,5% untuk ibukota propinsi lainnya 3. 45% untuk daerah lainnya.
Penghasilan netto tersebut kemudian dikurangkan dengan PTKP. Selanjutnya dihgitung dengan tariff pasal 17, dengan memperhitungkan kumulatif penghasilan selama setahun.
Contoh perhitungan: Neneng Hasanah adalah petugas dinas luar asuransi dari PT. Tabbaru life. Suami Neneng Hasanah telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP, dan yang bersangkutan bekerja pada PT. Karsamanah. Neneng Hasanah telah menyampaikan fotocopi kartu NPWP suami, foto kopi surat nikah dan Kartu keluarga kepada pemotong pajak. Neneng hasanah hanya memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai perugas dinas luar asuransi, dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT. Tabarru Life. Pada Tahun 2009, penghasilan yang diterima oleh Neneng Hasanah sebagai petugas dinas luar asuransi dari PT. Tabarru Life adalah sbb : Bulan
Ph Bruto
(1)
(2)
Januari Februari Maret
Ph Netto
PTKP
PhKP
PhKP
Tarif
PPh 21
(3) =50%X(2)
(4)
(5)
Komulatif
Psl 17
Terutang
(6)
(7)
(8)
38.000.000
19.000.000
1.320.000
38.000.000
19.000.000
1.320.000
17.680.000
17.680.000
5%
884.000
17.680.000
35.360.000
5%
884.000
41.000.000
20.500.000
1.320.000
14.640.000
50.000.000
5%
732.000
4.540.000
54.540.000
15%
681.000
( norma=50% )
April
42.000.000
21.000.000
1.320.000
19.680.000
74.220.000
15%
2.952.000
Mei
44.000.000
22.000.000
1.320.000
20.680.000
94.900.000
15%
3.102.000
Juni
45.000.000
22.500.000
1.320.000
21.180.000
116.080.000
15%
3.177.000
Juli
45.000.000
22.500.000
1.320.000
21.180.000
137.260.000
15%
3.177.000
Agustus
48.000.000
24.000.000
1.320.000
22.680.000
159.940.000
15%
3.402.000
September
50.000.000
25.000.000
1.320.000
23.680.000
183.620.000
15%
3.552.000
Oktober
52.000.000
26.000.000
1.320.000
24.680.000
208.300.000
15%
3.702.000
November
55.000.000
27.000.000
1.320.000
26.180.000
234.480.000
15%
3.927.000
Desember
56.000.000
28.000.000
1.320.000
15.520.000
250.000.000
15%
2.328.000
11.160.000
261.160.000
25%
2.790.000
Jumlah
554.000.000
277.000.000
35.290.000
Dana Pensiun dialihkan ke Asuransi Jiwa Dengan adanya pengalihan tanggung jawab pembayaran pensiun dari dana pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan kepada perusahaan Asuransi Jiwa, maka perlakuan Perpajakan terhadap pembayaran pensiun adalah sbb : 1. pada saat tanggung jawab pembayaran pensiun dialihkan kepada perusahaan asuransi jiwa, peserta dianggap telah menerima hak atas manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus, sehingan Dana Pensiun wajib melakukan pemotongan PPh 21 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 149 Tahun 2000 jo. KMK Nomor 12/KMK.03/2001 tanggal 6 Maret 2001-, dengan ketentuan sbb : Lapisan Penghasilan
Tarif
-
s.d
25.000.000
-
>
25.000.000
s.d
50.000.000
5%
>
50.000.000
s.d
10.000.000
10%
>
100.000.000
s.d
200.000.000
15%
>
200.000.000
s.d
25%
2. Pemotongan PPh 21 tersebut bersifat final 3. dengan adanya pengalihan tanggung jawab pembayaran pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa maka program pensiun berubah menjadi program asuransi sehingga pada saat peserta meneriman hak atas manfaat pensiun tersebut, perusahaan asuransi jiwa jiwa tidak melakukan pemotongan PPh 21.
PPh final atas penerimaan manfaat Asuransi Jiwa Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, jiwa, dwi guna dan asuransi beasiswa tidak termasuk sebagai objek pajak.
Mengingat dalam produk-produk asuransi tersebut dimungkinkan adanya kombinasi antara unsur resiko dan unsur tabungan serta masa pertanggungan yang bervariasi, maka atas produk asuransi yang mengandung unsur tabungan akan terdapat dua jenis pembayaran manfaat tabungan.
Pembayaran manfaat resiko dilakukan setiap saat dikaitkan dengan terjadinya resiko, sedangkan pembayaran manfaat tabungan dilakukan pada akhir masa pertanggungan atau sebelumnya dimana jumlah yang dibayarkan tentunya akan lebih besar daripada jumlah premi yang telah dibayarkan. Terhadap pembayaran akibat penutupan asuransi yang mengandung unsur tabungan , apabila pembayaran manfaat tabungannya dilakukan dalam jangka waktu tiga tahun atau kurang, amaka selisih lebih antara manfaat tabungan yang diterima dengan premi yang telah dibayarkan, diperlakukan sama dengan penghasilan dari bunga tabungan atau bunga deposito sehingga atas penghasilan tersebut dikenakan PPh sebesar 15% bersifat final sesuai PP 131 Tahun 2000.
PPH Pasal 26
Atas pembayaran premi asuransi dan reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri dikenakan dikenakan pemotongoan pajak penghasilan Pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan Netto.
Perkiraan penghasilan netto dihitung dari tarif X jumlah premi yang dibayar. Tarif yang digunakan sbb :
Pembayar premi
Penerima premi
Perkiraan
Pemotong
Ket
Tertanggung
Langsung
Ph Netto Tertanggung
Perusahaan
50%
asuransi di LN Perusahaan asuransi
Perusahaan di
via Pialang 10%
asuransi di LN
asuransi
Indonesia
Indonesia
di
Indonesia
Perusahaan reasuransi
Perusahaan
Perusahaan di
asuransi di LN
5%
Perusahaan reasuransi Indonesia
di
atau
Saat terutang PPh pasal 26 pada akhir bulan dilakukan pembayaran premi atau pada akhir bulan terutangnya premi asuransi tersebut
Saat penyetoran oleh pemotong selambat-lambatnya 10 hari setelah saat terutangnya pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ( SSP )
PBB dan BPHTB Kewajiban PBB dan BPHTB mengacu pada ketentuan umum yang berlaku berdasarkan Undang undang beserta peraturan pelaksanaannya.
