BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Pemerintah Indonesia kembali melakukan reformasi pajak dengan
mengeluarkan beberapa undang-undang pajak baru yaitu undang-undang No 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan undang undang
No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan
yang merupakan
perubahan keempat atas undang-undang No 7 tahun 1983. Salah satu hasil dari reformasi pajak tahun 2008 yaitu diberlakukanya tarif pajak baru untuk wajib pajak orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan lapisan tarif disederhanakan dari 5 menjadi 4 lapisan, namun lapisan penghasilan kena pajak diperluas yaitu lapisan tertinggi dari sebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta. Sementara wajib pajak badan, tarif yang semula terdiri dari 3 lapisan (10%, 15%, dan 30%) menjadi tarif tunggal 28% ditahun 2009 dan 25% ditahun 2010. Selain itu, bagi wajib pajak yang telah go public diberikan pengurangan 5% dari tarif normal. Hal ini berarti setelah berlakunya undang-undang nomor 36 tahun 2008, perusahaan akan membayar pajak yang lebih kecil untuk jumlah penghasilan sama dengan periode sebelumnya. Mengingat peranan pajak sebagai beban perusahaan. Hal ini dapat memberikan insentif bagi perusahaan. Abimanyu (2003:15) menyebutkan bahwa “reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar disegala aspek perpajakan yang memiliki tiga tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap administrasi
1
Universitas Sumatera Utara
perpajakan yang tinggi, dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi”. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Mardiasmo (2008:20) menyatakan bahwa perpajakan harus mengacu pada kebijakan pokok sebagai berikut: Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara, meningkatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam penanaman modal dengan tetap mendukung pengembangan sosial ekonomi masyarakat serta menyesuaikan tuntutan pekembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan teknologi informasi, meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, meyederhanakan prosedur administrasi perpajakan, meningkatkan penerapan prinsip self assessment serta akuntabel dan konsisten mendukung iklim usaha kearah yang lebih kondusif dan kompetitif. Asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (profit margin), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi rate of return on investment. Status perusahaan yang go public atau belum akan mempengaruhi kebijakan pembagian deviden. Perusahaan yang sudah go public umumnya cenderung high profile daripada perusahaan yang belum go public. Agar pasar sahamnya meningkat, perusahaan go public akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses dan membagi deviden yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apapun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. dalam rangka meningkatkan investasi kembali oleh perusahaan. dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka perusahaan akan menekankan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban
2
Universitas Sumatera Utara
membayar pajak, karena biaya akan menurunkan laba setelah pajakk (after tax profit), tingkat pengembalian (rate of return), dan arus kas (cash flows). Kebijakan yang umum digunakan untuk mendukung iklim usaha kearah yang lebih kompetitif dan menarik investasi dengan melakukan penarifan pajak. Fenomena turun naik pajak biasanya cenderung situsional dan bersifat regional. Misalnya kawasan ASEAN itu hanya terjadi di negara berkembang. Di Negara maju pengaruh perbedaan tarif pajak (lebih rendah) cenderung tidak signifikan untuk lebih mampu menarik investasi. Bila diamati lebih dalam tarif pajak yang rendah belum tentu besar pajaknya akan lebih rendah pula dari tarif yang lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya, berarti ada unsur lain yang perlu diperhatikan. Unsur lain sebagai mana formula penghitungan pajak, yaitu : tarif pajak dikalikan dasar pengenaan pajak. Berarti selain tarif pajak, unsur lain yang tidak kalah pentingnya dan perlu diperhatikan adalah penghasilan kena pajak. Di Indonesia, untuk menghitung PPh terutang ada tiga komponen yang perlu dicermati dalam penghasilan kena pajak. Pertama, besaran peredaran usaha atau omzet. Kedua, biaya yang dikeluarkan baik dalam bentuk harga pokok penjualan maupun biaya operasional. Dan ketiga, kompensasi kerugian. Adanya potensi keterkaitan antara tarif pajak dengan besarnya penerimaan negara dari pajak penghasilan dan investasi yang dilakukan oleh badan usaha sebagai wajib pajak. Tarif pajak ditetapkan oleh pemerintahan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat secara independen dan dikenakan atas laba usaha yang berasal dari selisih pendapatan dan biaya operasional yang menjadi funngsi dari sebuah
3
Universitas Sumatera Utara
keputusan investasi. Sudah menjadi suatu kelaziman dalam dunia usaha jika melakukan investasi sebagai kebijakan berorientasi peningkatan kesejahteraan pemilik modal dengan mempertimbangkan secara khusus pengaruh tarif pajak yang akan dikenakan terhadap penghasilan dari investasi tersebut. Estimasi pajak terutang akan diperlakukan sebagai biaya yang tidak terhindarkan (unavoidable cost) dalam keputusan investasi. Menurut Soemarso (2007:22) adalah “kebijakan fiskal (terutama yang berkaitan dengan perpajakan), kebijakan moneter (yang akan memperngaruhi tingkat bunga dan inflasi), kebijakan ketenagakerjaan, kebijakan perizinan, kebijakan perdagangan (luar negri maupun luar negri), dan lain sebagainya”. Diharapkan dengan adanya reformasi pajak, kinerja perpajakan akan semakin baik sehingga dapat membawakan dampak positif bagi pemerintah. Disisi lain juga diharapkan agar reformasi tersebut dapat memberikan pengaruh positif terhadap wajib pajak, khususnya wajib pajak badan. Jika reformasi perpajakan membawa dampak yang positif tentunya akan mampu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, sementara jika reformasi perpajakan tersebut membawa dampak yang negatif maka akan menyebabkan perusahaan tidak memperoleh laba secara maksimal sehingga menurunkan kinerja perusahaan. Peningkatan kinerja keuangan perusahaan dapat diukur melalui analisa laporan atas laporan keuangan. Pendapatan merupakan salah satu elemen dalam laporan laba rugi yang dikenakan dari segi pajak penghasilan (PPh). Dilihat dari sudut pandang PPh, pendapatan adalah kegiatan transaksi ekonomi yang dapat menghasilkan penghasilan, penghasilan tersebut merupakan objek pajak PPh yang nantinya pada akhir tahun harus dilaporkan oleh wajib pajak didalam surat
4
Universitas Sumatera Utara
pemberitahuan (SPT). Informasi dapat diperoleh dengan menganalisis laporan keuangan yang diterbitkan secara periodik oleh perusahaan, dari semua informasi dan analisis laporan keuangan, investor umummnya lebih memperhatikan profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Makin tinggi laba makin tinggi return yang diperoleh oleh investor. Dari semua informasi yang terkait dalam kemampuan perusahaan dalam meningkatkan laba dapat dilihat dari analisisi laporan keuangan. Laporan keuangan umumnya terdiri dari dua macam. Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersil. Laporan keuangan fiskal pada umumnya berbeda dengan laporan keuanngan komersil karena laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sedangkan laporan keuangan komersil disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK). Secara spesifik perbedaan itu pada umumnya terdapat dalam pengakuan penghasilan dan biaya antara SAK dan undang-undang perpajakan. Berdasarkan informasi dari situs www.bi.go.id laba bersih yang tercetak tahun 2009 adalah Rp 41,39 triliun atau melompat 20% dari tahun 2008. Kita tidak dapat memungkiri jika pertumbuhan laba ini sungguh baik, bahkan peran kinerja perbankan Indonesia menjadi salah satu pilar untuk menompang perekonomian domestik. Menurut Dendawijaya (2005:114), ada tiga analisis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk megetahui kemampuan bank dalam menghasilkan dan meningkatkan laba perusahaan, rasio solvabilitas dapat diukur dengan dengan menghitung Capital Adequacy Rasio, rasio rentabilitas dihitung dengan Return On Assets, dan rasio
5
Universitas Sumatera Utara
likuiditas dengan menggunakan Loan to Deposite Ratio dan Loan to Asset Ratio. Selain itu untuk mengukur tingkat efisiensi operasional bank yang juga mempengaruhi perubahan laba pada perbankan dihitung dari perbandingan beban operasional terhadap pendapatan operasional. Untuk menilai kinejra keuangan perbankan umumnya digunakan lima aspek penilaian yaitu CAMEL (capital, asset, Management, Earning, Liquidity). Hal ini menunjukkan bahwa rasio keuangan bermanfaat dalam menilai kondisi keuangan perusahan perbankan. Penelitian rasio keuangan baik secara individu maupun secara construct untuk menilai kinerja. Pengujian kekuatan rasio keuangan dengan kkinerja perbankan, keuangan perusahaan perbankan sedikit berbeda dengan rasio keuangan sejenis perusahaan lainnya ditunjukkan dalam Standar Akuntansi Keuangan. Penilaian ini merupakan replikasi penelitian Sari (2010) berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut, terdapat perbedaan yang signifikan antara CAR pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2008, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara RORA pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2008, terdapat perbedan yang signifikan anatar NPM pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2008 dan terdapat perbedaan yang signifikan antara ROA pada periode sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2008. Sampel penelitian ini terdiri dari 16 perusahaan perbankan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari BEI. Dimensi waktu digunakan adalah satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah diberlakukannya undang-undang perpajakan tahun 2008. Penelitian yang
6
Universitas Sumatera Utara
dilakukan oleh Erlita tersebut menyarankan untuk memperbanyak jumlah periode laporan keuangan (periode penelitian diperanjang) serta berbagai faktor yang mungkin berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan. Peneitian ini akan meneliti pengaruh tariff pajak terhadap Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity dengan menganalisis perbankan. Pada penelitian ini aspek Capital meliputi CAR, aspek managemen meliputi NPM, aspek Asset meliputi RORA ,dan aspek earning meliputi ROE. Adanya penurunan tarif pajak sebesar 25% pada tahun 2010 dan seterusnya menarik perhatian peneliti untuk meneruskan penelitian terdahulu dengan menambah periode pengamatan dimensi empat tahun setelah reformasi pajak tahun 2008, menambah jumlah data penelitian dan menggunnakan ROE dalam aspek earning. Penurunan tarif pajak akan diikuti laba yang meningkat lebih besar sehingga secara keseluruhan akan teraji peningkatan pajak penghasilan dan meningkatkan investasi bagi perbankan. Uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh Reformasi Pajak 2008 Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di BEI”
1.2
Perumusan Masalah Perubahan Undang-undang pajak tahun 2008 yang berlaku mulai 1 Januari
2009 merupakan langkah yang diambil pemerintah agar undang-undang pajak tersebut dapat lebih efektif sebagai fungsi budgeter dan regulerend. Dengan demikian apakah hasil reformasi pajak akan sama dengan penelitian terdahulu pada waktu terjadi reformasi pajak 1994 yang terdapat perbaikan kinerja
7
Universitas Sumatera Utara
keuangan perusahaan perbankan yang go public sebelum dan sesudah diberlakukan tarif pajak terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan perbankan yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing perusahaan perbankan dan mendorong iklim investasi perbankan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah terdapat pengaruh reformasi pajak terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Risk Asset (RORA), Net Profit Margin (NPM), Return On Equity (ROE) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif pajak tahun 2008? 1.3
Tujuan Penelitian Tujuan Penelitian adalah: 1. Untuk menganalisi dan memberikann bukti empiris perbedaan capital pada perusahaan perbankan yang go public di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif ajak tahun 2008. 2. Untuk menganalisi dan memberikann bukti empiris perbedaan assets pada perusahaan perbankan yang go public di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif ajak tahun 2008. 3. Untuk
menganalisi
dan
memberikann
bukti
empiris
perbedaan
management pada perusahaan perbankan yang go public di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif ajak tahun 2008. 4. Untuk menganalisi dan memberikann bukti empiris perbedaan Earning pada perusahaan perbankan yang go public di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya tarif ajak tahun 2008.
8
Universitas Sumatera Utara
1.4
Manfaat Penelitian Dari tujuan yang telah disampaikan oleh penulis, maka kegunaan penelitian
ini adalah: 1.
Menjadi masukan bagi pelaku bisnis dalam pembuatan laporan keuangan baik fiskal maupun komersial dalam pengambilan keputusan.
2.
Menjadi masukan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami dampak perubahan UU pajak Tahun 2008 yang berlaku 1 januari 2009
3.
Menjadi masukan dan referensi bagi akademis dalam menambah khasanah pengetahuan mengenai reformasi pajak 2008.
9
Universitas Sumatera Utara
