BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Reformasi di berbagai bidang yang berlangsung di Indonesia telah
membawa perubahan sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi, sehingga
menimbulkan
tuntutan
yang
beragam
terhadap
pengelolaan
pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu adanya otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintahan juga mengeluarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Badjuri (2004) tujuan penting reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Akuntabilitas dan transparansi dimaksud untuk memastikan bahwa pengelolaan pemerintah yang di lakukan aparatur pemerintah berjalan dengan baik, hal tersebut seiring dengan tuntutan masyarakat agar organisasi sektor publik meningkatkan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam menjalankan aktivitas pengelolaan keuangan pemerintahan pusat/daerah. 1
2
Reformasi ini menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai bidang terutama dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Pengertian transparansi menurut Mardiasmo (2002:18) adalah sebagai berikut : “Transparansi
dibangun
atas
dasar
kebebasan
memperoleh
informasi yang berkaitan dengan kepetingan publik secara lagsung oleh mereka yang membutuhkan” Transparansi
keuangan
daerah
pada
akhirnya
akan
mencapai
keseimbangan antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehigga tecapai pemerintah yang bersih, efekifitas, efesiensi, dan akuntabel. Transparansi daerah dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas dan kewenangan,ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak indefenden mengenai fiscal,informasi,dan penjabaran. Dalam konteks pemerintah ,menurut Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006, mengenai format kebijakan akuntansi maka akuntabilitas adalah sebagai berikut : “akuntabilitas merupakan kepentingan pemerintah daerah yang mempunyai
kewajiban
untuk
mempertanggungjawabkan
pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercaya oleh pemerintah daerah dalam tujuan yang telah dicapai secara periodik”.
3
Akuntabilitas keuangan daerah merupakan kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan
seseorang atau lembaga,
terutama dalam bidang administrasi keuagan kepada pihak yang lebih tinggi/atasan (LAN dan BPK :2000). Fenomena yang terjadi
dalam perkembangan pemerintah daerah di
Indonesia adalah semakin menguatkan tuntutan akuntabilitas publik oleh lembaga publik,baik dipusat maupun daerah. Berdasarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan dan penyimpanagn dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dam Pemerintah Daerah (Pemda) yang menjurus ke tindak pidana korupsi (www.kompas.co.id : selasa, 14 Desember 2015). Menurut
Mardiasmo (2006) hasil evaluasi oleh Badan Pemeriksaan
Keuangan (BPK) menunjukan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan
Pengecualian (WDP) pada umumnya memiliki pengendalian intern yang telah memadai. Laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini Tidak Wajar (TP) dan tidak memperoleh opini hal tersebut memerlukan perbaikan pengendalian intern dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menentukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan terdiri atas : 1. Pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat. 2. Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan. 3. Terlambat menyampaikan laporan.
4
4. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai. 5. Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini sistem akuntansi pemerintah daerah rata-rata masih lemah. Berkaitan dengan yang ditegaskan oleh ketua Badan Pemeriksa Keuangan bahwa diperlukan percepatan perbaikan dari sistem akuntansi keuangan pemerintah
daerah
melalui
langkah-langkah
nyata,
terprogram
dan
mengikutsertakan berbagai kalangan tidak hanya dari pemerintah daerah saja. Hasilnya akan mendukung aparatur pemerintah daerah untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu kondisi laporan keuangan pemerintah mulai membaik yang ditandai dengan membaiknya hasil audit BPK RI yang diungkapkan dalam opini-opini yang ada,seperti pada tabel dibawah ini yang merupakan data hasil pemeriksaan Provinsi Jawa Barat dari tahun 20102014. yaitu :
5
Tabel 1.1 HASIL OPINI BPK ATAS LKPD PROVINSI JAWA BARAT No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Entitas pemerintah Daerah Prov. Jabar Kab.Bandung Kab.Bandung Barat Kab. Bekasi Kab. Bogor Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab.Cirebon Kab.Garut Kab.Indramayu Kab.Karawang Kab.Kuningan Kab.Majalengka Kab.Pangandaran Kab. Purwakarta Kab.Subang Kab.sukabumi Kab.Sumedang Kab.Tasikmalaya Kota.Bandung Kota.Banjar Kota.Bekasi Kota.Bogor Kota.Cimahi Kota.Cirebon Kota.Depok
Opini Tahun 2010 WDP WDP TMP
Opini Tahun 2011 WTP WDP WDP
Opini Tahun 2012 WTP WDP WDP
Opini Tahun 2013 WTP TMP WDP
Opini Tahun 2014 WTP WDP WDP
WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP
WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WTP DPP WDP WDP
WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WDP WDP WTP
WDP WDP WDP DPP WDP WDP WDP TMP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WDP WTP WDP WDP WTP DPP WDP WTP
WTP WDP WTP WTP WDP WDP WDP WDP WTP WTP WDP TMP WTP WTP WTP WDP WTP WDP WDP WTP WDP WTP
WDP WDP
WDP WDP
WTP WDP
27 Kota.Sukabumi WDP 28 Kota.Tasikmalaya WDP Sumber: http://www.bpk.go.id/ihps
Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa opini yang diberikan oleh BPK RI atas provinsi Jawa Barat tahun 2010-2014 dijabarkan tahun 2010 memperoleh WDP sedangkan 2013-2014 WTP dapat dijabarkan bahwa pada tahun 2010-2014
6
pemerintahan provinsi Jawa Barat masih kurang tenaga akuntannya,sedangkan pada tahun 2014 sudah mendapatkan opini tertinggi walau demikian Provinsi Jawa Barat harus masih memperbaiki kekurangan-kekurangan terutama pada tanggung jawab pengelolaan keuangan. Akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya sudah diterapkan tapi pada kenyataanya sampai saat ini kita sebagai masyarakat Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya mengetahui pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan jelas. BPK menyarankan agar pemerintah daerah mambuat rencana kegiatan untuk membenahi sistem pembukuan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), karena laporan keuangan daerah yang berkualitas menunjukan bahwa kepala daerah
bertanggungjawab sesuai dengai wewenang yang
dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi dengan melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang tercermin di dalam Laporan PertanggungJawaban (LPJ) yang akan dipertanggungjawabkan pada DPRD setahun sekali atau diakhir jabatannya (Permana,2014). Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk memilih berjudul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” (Penelitian Pada Pemerintah Kota Kuningan Jawa Barat ).
7
1.2
Identifikasi Masalah Berdasaran uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang
diatas,maka penulis mengidentifikasikan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Bagaimana pengaruh transparansi
tehadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah. 3. Bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. 1.3
Tujuan Penelitian Maksud dilakukannya penelitian ini untuk
mendapatkan bukti bahwa
akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruuh terhadap kualiatas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu ukuran akuntabilitas,
transparansi,
kualitas
laporan
keuangan
pemerintah.
Kemudian,sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kualiatas laporan keuangan pemerintah daerah. 2. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh transparansi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
8
3. Untuk menguji dan menjelaskan pengaruh akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. 1.4
Kegunaan Penelitian 1. Bagi Penulis Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan antara ilmu yng diperoleh di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya ada di lapangan. 2. Bagi Pemerintah Daerah Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan koreksi dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan. 3. Bagi pihak lain Sebagai masukan untuk meningkatkan pengetahuan dan menjadi bahan referensi untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Untuk memperoleh data dan informasi yang di perlukan, penulis akan melaksanakan penelitian pada Pemerintahan Kota Kuningan Jawa Barat di Jalan Aruji No.26, Kota Kuningan Jawa Barat dan waktu pelaksanaan dimulai bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016.
