1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Reformasi di Indonesia setidaknya telah mengeluarkan dua undangundang yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan, khususnya sistem pemerintah pusat dan daerah, serta sistem hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua Undang-undang tersebut adalah UU No. 22 tahun 1999 yang sekarang berubah menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah dan juga UU No. 25 tahun 1999 yang berubah menjadi UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Keuangan Daerah. Kedua UU tersebut biasanya disebut sebagai Otonomi daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara langsung juga akan berpengaruh terhadap perkembangan akuntansi sektor publik. Salah satu alat untuk dapat memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah dengan penyajian
laporan keuangan pemerintah daerah yang
komprehensif. Laporan keuangan tersebut digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan aktual dengan anggaran, menilai kondisi keuangan dan hasilhasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta Fitriyah,2013 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
2
membantu mengevaluasi tingkat efektif dan efisiensi.Selain itu adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi keuangan oleh masyarakat yang semakin meningkat mengharuskan pemerintah daerah otonom untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa Pengelolaan keuangan daerah mencakup aktivitas; perencanaan,pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi. Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik (Haryanto, 2007). Pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan ditandai dengan hasil laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Akuntabilitas integritas
keuangan,
keuangan
merupakan
pengungkapan,
dan
pertanggungjawaban ketaatan
terhadap
mengenai peraturan
perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (Ihyaul Ulum, 2004). Pertama, Integritas keuangan. Integritas keuangan merupakan kejujuran dalam penyajian Laporan Keuangan. Kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi serta sumberFitriyah,2013 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
3
sumbernya. Integritas keuangan pun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka mengenai laporan keuangan daerah. Akan tetapi di Indonesia masih sangat jauh dari kata kejujuran, pada kenyataannya angka kasus korupsi semakin meningkat dari tahun ke tahun, khususnya di Pemerintah Kota Sukabumi. Kota Sukabumi termasuk satu dari sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat yang "cukup berprestasi" dalam memunculkan kasus korupsi. Adapun tabel dugaan kasus korupsi di Kota Sukabumi sebagai berikut: Tabel 1.1 Dugaan Kasus Korupsi di Kota Sukabumi Dugaan kasus Yang Terlibat Kerugian korupsi Negara
No. 1.
2.
3.
korupsi alat kesehatan1. (alkes) dan Sistem Informasi Manajemen2. (SIM) di RSUD R3. Syamsudin SH Kota Sukabumi korupsi dana APBD Kota Sukabumi tahun 2002 dan 2004 kasus korupsi penyelewengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional manajemen (BOM) tahun anggaran 20102011.
Sumber
1. Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Peternakan
Rp 5 miliar
http://www.infoko rupsi.com
DPRD
Rp miliar
http://www.infoko rupsi.com
Dinas Pendidikan
Rp 500 juta
3,468
http://www.infoko rupsi.com
Fenomena diatas menggambarkan bahwa kasus korupsi di Kota Sukabumi merugikan Negara sekitar Rp 8,968 Milyar. Hal tersebut menggambarkan bahwa tingkat akuntabilitas di Indonesia khususnya di Kota Sukabumi masih sangat rendah. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai kumpulan potret dari kejadian ekonomi Fitriyah,2013 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
4
yang mempengaruhi instansi pemerintah untuk suatu periode dan berisi cukup informasi.
Di
Indonesia
penyajian
dan
pengungkapan
masih
menjadi
permasalahan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Slamet Kurniawan, (www.bandung.bpk.go.id) yang menyatakan bahwa: Dari hasil pemeriksaan tiga tahun terakhir, BPK masih menemukan temuan yang berulang yang menjadi pengecualian dalam pemberian opini, yang salah satunya adalah Penyajian dan/atau pengungkapan penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan di atas 20% tidak disajikan dengan metode ekuitas sebagaimana dinyatakan dalam Standar Akuntansi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Listiani (2008) diketahui ratarata tingkat pengungkapan dalam LKPD di Indonesia tahun anggaran 2006 sebesar 32,61 %. Penelitian lain pun dilakukan oleh Lesmana (2010) yang membuktikan bahwa tingkat pengungkapan wajib dalam LKPD di Indonesia tahun anggaran 2007 masih rendah, yaitu sebesar 22 %, dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto (2011) menyatakan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan di Indonesia tahun 2010 adalah 30,85%, dengan nilai maksimum 55,58% (Kota Sinjai) dan nilai minimum 14,71% (Kota Sukabumi). Selain itu, Leni (2013) bahwa tingkat pengungkapan wajib Kota dan Kabupaten di Jawa Barat tahun 2010 masih terhitung rendah. Rendahnya tingkat pengungkapan dalam LKPD dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah di Indonesia belum sepenuhnya mampu mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik. Bila hal tersebut dibiarkan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan
Fitriyah,2013 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
5
keuangan daerah akan muncul, serta peluang untuk terjadinya korupsi keuangan daerah akan semakin besar. Ketiga adalah ketaatan terhadap perundang-undangan. Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan
yang
lebih
tinggi.
Kasus
ketidakpatuhan
terhadap
perundang-undangan di Indonesia masih sering terjadi setiap tahunnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Tahun 2012 mengungkapkan Tabel 1.2 Kelompok Temuan No Kelompok Temuan Jumlah Nilai (Juta Rp) Kasus 1 Ketidakpatuhan terhadap ketentuan 3.990 5.830 perundang-undangan 2 Kelemahan SPI 4.815 0 3 Administrasi 1.901 0 4 ketidakhematan, ketidakefisienan, 2.241 3.880 dan ketidakefektifan Sumber: (www.bpk.go.id) Temuan kasus-kasus pada Pemerintah Kota Sukabumi dijelaskan pada IHPS I Tahun 2012 dimana terdapat temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Fitriyah,2013 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
6
Tabel 1.3 Ketidakpatuhan Terhadap Ketentaun Perundang-undangan yang Mengakibatkan No Kelompok Temuan Jumlah Nilai (Juta Rp) Kasus Ketidakpatuhan Terhadap Ketentaun Perundang-undangan yang Mengakibatkan 1 Kerugian Daerah 2 Potensi Kerugian Daerah 3 Kekurangan Penerimaan 4 Administrasi 5 Ketidakefektifan Sumber: (www.bpk.go.id)
6 1 2 4 1
1.357,59 178,40 163,04 0 0
Dimana kasus-kasus kerugian daerah yaitu belanja barang/jasa fiktif, kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan atau barang, pembayaran honorarium dan atau perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan dan belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan. Kasus potensi daerah yaitu piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih, kasus kekurangan penerimaan yaitu penggunaan langsung penerimaan dan penerimaan daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke kas daerah, penggunaan langsung penerimaan daerah dan pengenaan tariff pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan. (IHPS Semester I Tahun 2012) Kasus pada administrasi penyimpangan yang bersifat administratif yaitu adanya pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/ tidak valid), penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, penyetoran penerimaan daerah melebihi batas waktu yang ditentukan, dan sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/belum disetor ke kas daerah. Sedangkan ketidakhematan yaitu Fitriyah,2013 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
7
dimana adanya pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan, adanya penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar, dan terjadi pemborosan atau kemahalan harga. (IHPS Semester I Tahun 2012) Fenomena-fenomena diatas menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan daerah semakin memburuk. Hal ini disesalkan karena buruknya akuntabilitas keuangan
daerah
tersebut
akan
meningkatkan
menghambat kinerja pemerintah daerah dalam
peluang kebocoran
dan
memberikan pelayanan dan
kesejahteraan kepada masyarakat. Penyebab tidak akuntabel laporan keuangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah. Penyajian laporan keuangan harus memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum dan disajikan secara wajar. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak ditujukan untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Informasi akuntansi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan harus memenuhi keempat unsur karakteristik
kualitatif
laporan
keuangan,
yaitu:
relevan,
andal,
dapat
dibandingkan, dan dapat dipahami. (Deddy Noerdiawan, 2010). Namun pada kenyataannya kualitas laporan keuangan masih jauh dari harapan, walaupun berbagai usaha untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan telah pemerintah lakukan baik dengan di buatnya peraturan maupun lembaga Pembina, akan tetapi tetap saja kualitas laporan keuangan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Adapun perkembangan opini LKPD tahun 2009-2011 dalam IHPS semester II 2012 sebagai berikut: Fitriyah,2013 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
8
LKPD tahun 2009 2010 2011
WTP
Tabel 1.4 Perkembangan Opini LKPD tahun 2009-2011 OPINI % WDP % TW % TMP %
15 3 330 34 7 341 67 13 349 Sumber: www.bpk.go.id
65 65 67
48 26 8
10 5 8
111 121 96
22 23 18
Jumlah 504 522 520
Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini terdapat peningkatan jumlah LKPD yang mendapat opini kategori paling baik yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan yang mendapat kualitas paling buruk yaitu TMP (Tidak Memberikan Pendapat) mengalami penurunan. Walaupun jumlah LKPD yang opininya WTP mengalami peningkatan akan tetapi peningkatannya tidak signifikan dan masih merupakan sebagian kecil dari seluruh LKPD yang diperiksa. Disamping itu untuk penerbitan IHPS semester II 2012 ini mengalami keterlambatan selama dua bulan disebabkan oleh keterlambatan penyampaian LKPD dari pihak pemerintah daerah sendiri.Hal ini menunjukkan bahwa, kualitas laporan keuangan belum dikatakan baik karena tidak memenuhi salah satu unsur karakteristik laporan keuangan yaitu relevan. Karakteristik ini salah satu unsurnya adalah laporan keuangan disampaikan tepat waktu. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang memiliki kekurangan dalam menyajikan laporan keuangannya. Untuk
Pemerintah Kota Sukabumi sendiri selama kurun waktu enam
tahun dari tahun 2006-2011 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Salah satu penyebab pemerintah Kota Sukabumi tidak mendapatkan opini WTP yaitu ditemukan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
Fitriyah,2013 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
9
serta
ketidakpatuhan
terhadap
peraturan
perundang-undangan
yang
mengakibatkan kerugian daerah (IHPS II Tahun 2011). Berdasarkan fenomena tersebut
mengindikasikan bahwa kualitas laporan informasi Kota Sukabumi
masih dapat dikatakan minim dan kurang memadai. Hal ini akan berdampak kurang baik karena informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut tidak bisa dijadikan tolak ukur untuk pengambilan keputusan. Kualitas penyajian laporan keuangan dalam hal mewujudkan akuntabilitas keuangan sangatlah penting karena Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Deddy Nordiawan,2010:9). Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Peggy (2013) menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah secara signifikan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas keuangan daerah. Laporan keuangan yang berkualitas tentu saja dihasilkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas juga. Dibaginya ilmu menjadi kategori yang khusus adalah untuk dapat menciptakan SDM yang kompeten dengan bidang tersebut. Sehingga terdapat ahli yang bisa mempergunakan ilmunya agar ilmu tersebut bermanfaat untuk mencapai tujuan tertentu. Begitu juga dalam bidang keuangan, ada ilmu akuntansi yang harus digunakan oleh yang kompeten dalam bidang ini sehingga tujuan dari entitas pengguna dapat tercapai. Namun hal ini akan tergantung dari manajemen yang mengelola sumber daya manusia, untuk Fitriyah,2013 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
10
menempatkan masing-masing individu pada posisi yang tepat dalam suatu entitas.(Rida, 2012). Pada kenyataannya kualitas informasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih sangat jauh dari harapan. Hal ini disebabkan kurangnya staf yang memiliki keahlian dalam melaksanakan pertanggungjawaban anggaran, khusunya bidang akuntansi. Disamping itu, pemahaman terhadap teknologi informasi dan peraturan keuangan juga masih kurang. Padahal untuk dapat terlaksananya pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh BPK (Nazier, 2009), yang memberikan temuan
empiris bahwa 76,77 % unit pengelola keuangan di
lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diisi oleh pegawai yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi sebagai pengetahuan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan masih belum memadai. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini lebih bersifat kompleks karena tidak hanya meneliti faktor yang mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan akan tetapi meneliti juga kualitas penyajian laporan keuangan yang berimplikasi terhadap Akuntabilitas keuangan daerah itu sendiri. Penelitian ini sudah cukup banyak dilakukan di sektor bisnis/swasta, akan tetapi penelitian ini tidak sering dilakukan di sektor publik/pemerintahan. Selain itu penelitian ini Fitriyah,2013 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
11
dilakukan di Pemerintah Kota Sukabumi, alasannya yaitu pemerintah Kota Sukabumi adalah salah satu Kota di Jawa Barat dengan jumlah anggaran cukup besar. Hal ini akan mengakibatkan tuntutan masyarakat akan pertanggungjawaban kinerja keuangannya semakin tinggi. Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini penting untuk diteliti mengingat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah diindikasikan melalui seberapa pentingnya akuntabilitas tersebut berimbas kepada kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah serta peraturan pemerintah yang mewajibkan penyajian laporan keuangan yang berkualitas, dan berkualitas atau tidaknya penyajian laporan keuangan tergantung pada kompetensi SDM. Berdasarkan uraian tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul:“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi”.
Fitriyah,2013 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
12
1.2 Rumusan Masalah Identifikasi masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap
Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. 2. Bagaimana Pengaruh Kualitas Penyajian Laporan Keuangan terhadap
Akuntabilitas Keuangan Daerah. 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap
Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. 2. Untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Penyajian Laporan Keuangan
terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah. 1.4 Kegunaan Penelitian 1. Kegunaan Teoritis Secara Teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta sumbangan pemikiran dalam mengembangkan keilmuan akuntansi sektor publik, khususnya untuk mengetahui dan memahami cara meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. 2.Kegunaan Empiris Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai akuntabilitas keuangan daerah dilihat dari Kualitas Penyajian Laporan Keuangan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Fitriyah,2013 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
13
Fitriyah,2013 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
14
Fitriyah,2013 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu
