BAB I PENDAHULUAN. setidaknya oleh dua hal: pertama sebagai alat untuk melaksanakan berbagai

1

2

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Masalah Di dalam suatu negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu

sistem pemerintahan (governance) yang baik. Sistem ini sangat diperlukan setidaknya oleh dua hal: pertama sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik di berbagai daerah, kedua sebagai alat bagi masyarakat setempat untuk berperan serta aktif dalam menetukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya sendiri selaras dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam koridor-koridor kepentingan nasional. Sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah pada tanggal 1 januari 2001, terjadi perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan mekanisme pemerintahan di daerah, dimana otonomi benar-benar akan terlaksana dan menjadi kenyataan, sehingga diperlukan suatu kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan anggaran, baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran. Penyelenggaraan otonomi daerah ini di dukung oleh UU Nomor 22 Tahun 1991 tentang Pemerintahan Daerah, yang kini direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

3

keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan, yang kini direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004, ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak. Dimana disamping Dana Perimbangan tersebut pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah, pinjaman daerah, maupun penerimaan daerha lain yang sah. Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).Dimana APBD merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi anggaran pendapatan belanja daerah mudah dilakukan. Pada sisi yang lain anggaran pendapatan belanja daerah dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan dan sisi belanja, sedangkan dari sisi anggaran belanja rutin merupakan salah satu alternatif yang dapat merangsang kesinambungan serta konsistensi pembangunan di daerah secara keseluruhan menuju tercapainya sasaran yang telah di sepakati bersama. Oleh sebab itu, kegiatan rutin yang akan dilaksanakan merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pembangunan.

4

Pendapatan daerah merupakan sumber untuk membiayai belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung).Seharusnya, pengalokasian pendapatan daerah ke belanja langsung harus lebih besar dari pada kebelanja tidak langsung.Hal ini dikarenakan belanja langsung merupakan suatu tindakan pengeluaran biaya untuk menciptakan pembangunan yang nantinya berguna untuk kesejahteraan

masyarakat.Namun

kebanyakan

fenomena

sekarang

ini

memperlihatkan bahwa pengalokasian belanja langsung lebih kecil dari pada pengalokasian belanja tidak langsung. Keadaan ini mendorong penulis ingin mengetahui apakah pengalokasian belanja daerah terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung tidak ideal setiap tahunnya atau mungkin ideal setiap tahunnya. Oleh karena itu, maka penulispun tertarik untuk melakukan penelitian untuk mencari tahu bagaimana dan berapa pengkomposisian belanja daerah yang terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan serta sekaligus ingin mengetahui kendala

Pemerintah Kabupaten

Humbang Hasundutan dalam mengalokasikan belanja daerahnya. Ketertarikan penulis terhadap pengkomposisian belanja daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan ini akan dituangkan penulis didalam ssebuah skripsi yang berjudul : “Analisis Komposisi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Pada Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan.”

2.2

Perumusan Masalah

5

Moh. Nazir mengemukakan : “Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian, ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduaan arti (ambiquity), adanya halangan dan rintangan, adanya celah (gap) baik antar kegiatan atau antar fenomena, baik yang telah ada ataupun yang akan ada.” Sumadi Suryabrata mengemukakan bahwa: “Masalah atau permasalahan ada kalau ada kesenjangan (gap)antara das sollen dan das sein; ada perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, antara harapan dan kenyataan dan yang sejenis dengan itu.” Dari uraian latar belakang masalah, secara sederhana dapat dirumuskan permasalahanyang akan diteliti yaitu : Bagaimana pengalokasian belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam APBD Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan? 2.3

Batasan penelitian Agar lingkup permasalahan pada penelitian ini tidak menjadi luas, maka

penulispun membatasi penelitian ini dengan menggunakan data Laporan Realisasi APBD Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan di periode 2008-2012. 2.4

Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengalokasian

belanja langsung dan belanja tidak langsung di Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB II

6

LANDASAN TEORI

2.1. Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.”

2.1.1. Dasar Hukum Keuangan Daerah Menurut Indra Bastian, bahwa “Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, didasarkan pada prinsip otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya. Prinsip otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas dan tanggung jawab yang nyata kepada pemerintahan daerah secara proporsional.” Pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang merupakan urusan pemerintahan pusat, berdasarkan undang-undang, peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi serta tugas pembantuan.

2.1.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

7

Menurut Mamesah (Halim) menyatakan bahwa “Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.” Dari definisi tersebut dapat diperoleh kesimpulan, yaitu : a.

Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumbersumber penerimaan daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah.

b.

Yang dimaksud dengan semua kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan pada daerah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintah,infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut dapat menurunkan kekayaan daerah.

3.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

8

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrument kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sejak Repelita I Tahun 1967 sampai denga pertengahan Repelita IV Tahun 1999, APBD di Indonesia disusun menurut tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir 31 Maret tahun berikutnya. Dimulai sejak tahun anggaran 2001 sampai dengan saat ini pendapatan dan belanja daerah di Indonesia disusun menurut tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember.

3.2.1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menurut Dedy Nordiawan, bahwa “APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.” Menurut Halim , bahwa“APBD adalah suatu Anggaran Daerah.” APBD memiliki unsur-unsur : 1)

Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.

2)

Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaranpengeluaran yang akan dilaksanakan.

3)

Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.

4)

Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

9

Menurut Saragih bahwa, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun.” 3.2.2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menurut Mardiasmo, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif, memberi informasi rinci kepada DPR/DPRD dan masyarakat tentang program-program apa yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat, dan bagaimana program-program tersebut dibiayai.” Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diawali dengan

penyampaian

kebijakan

umum

APBD(KUA)

sebagai

landasan

penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD beserta dokumen-dokumen pendukungnya harus dilakukan pada minggu pertama bulan Oktober.Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Raperda tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.APBD yang disetujui DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah, untuk membiayai keperluan setiap

10

bulan pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Penyusunan

APBD

sangatlah

penting,

khususnya

dalam

rangka

penyelenggaraan fungsi otonomi daerah yaitu untuk : a. Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada Rakyat Daerah yang bersangkutan. b. Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. c. Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah Daerah umumnya dan Kepala Daerah khususnya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu menggambarkan seluruh perencanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah. d. Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap Daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna. e. Merupakan

suatu

pemberian

kuasa

kepada

Kepala

Daerah

untuk

melaksanakan penyelenggaraan Keuangan Daerah di dalam batas-batas tertentu. f. APBD harus disusun dengan mengikutkan suatu perencanaan jangka panjang yang baik dan mempertimbangkan dengan seksama skala prioritas. Selanjutnya dalam pelaksanaannya haruslah terarah pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan cara yang berdaya guna dan berhasil guna. Seiring berjalannya waktu, maka terjadilah sebuah perubahan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah

11

Daerah. APBD yang sebelumnya disusun dengan berpedoman pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang berisikan tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kini pedoman penyusunan APBD tersebut telah berganti dengan memakai Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 yang berisikan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

3.3. Konsep Belanja Daerah Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib,urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah mencakup berbagai proses dan keputusan untuk meperoleh barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah, termasuk dinas dan instansi pemerintah daerah. Belanja ini berkaitan dengan belanja pegawai; belanja operasional seperti pengadaan barang investaris kantor dan Alat Tulis Kantor (ATK); belanja pemeliharaan dan lain-lain. Pemerintah daerah menetapkan target pencapaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

12

Menurut Bahtiar Arif, dkk bahwa, “Pelaksanaan anggaran belanja dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, yaitu: a. Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan; b. Efektif, terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan setiap departemen/lembaga pemerintahan/non-pemerintahan; c. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dan potensial nasional.”

3.3.1. Pengertian Belanja Beberapa definisi belanja telah dikemukakan para ahli. Diantaranya adalah pengertian belanja menurut Indra Bastian dan Gatot soepriyanto : “Belanja adalah jenis biaya yang timbulnya berdampak langsung kepada berkurangnya saldo kas maupun uang entitas yang berada di bank.” Menurut Abdul Hafiz Tanjung : “Belanja merupakan pengeluaran daerah yang mengurangi ekuitas atau kekayaan daerah dan tidak dapat diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.” Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtias : “Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancer dalam periode tahun anggran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.”

Menurut Nunuy Nur Afiah: “Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan

13

kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.”

3.3.2. Klasifikasi Belanja Menurut Tulis S.Meliala, dkk : ”Belanja diklasifikasikan

menurut

organisasi , fungsi dan ekonomi. Klasifikasi belanja menurut organisasi artinya anggaran dialokasikan ke organisasi sesuai dengan struktur organisasi pemerintah daerah yang bersangkutan.” Klasifikasi berdasarkan fungsi dibuat sesuai dengan urusan pemerintahan, sehingga perlu dilihat hubungannya dengan program dan kegiatan suatu entitas atau satuan kerja. Belanja ini terdiri dari: pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, agama, pendidikan, perlindungan sosial. Klasifikasi belanja menurut ekonomi atau jenisnya antara lain: 1.

Belanja operasi, adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat dan daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja ini meliputi belanja pegawai, belanja barang non investasi, pembayaran bunga hutang, subsidi, hibah, bantuan sosial dan

belanja operasional

lainnya. 2.

Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap atau asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

3.

Belanja tak terduga, adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.

14

3.4. Kelompok Belanja Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, maka belanja terdiri dari dua kelompok, yaitu:

3.4.1. Belanja Langsung Belanja langsung dipergunakan dalam rangka memenuhi

kepentingan

masyarakat dan merupakan suatu tindakan untuk menciptakan pembangunan yang nantinya berguna untuk kesejahteraan masyarakat, dan pengalokasian belanja langsung harus lebih besar dari pengalokasian belanja tidak langsung yaitu dilakukan dengan menekan pengeluaran anggaran belanja tidak langsung seminimal mungkin, sehingga alokasi anggaran belanja langsung bisa lebih besar. Komposisi belanja langsung idealnya adalah 70 % untuk pembangunan. Seperti yang dikemukakan oleh Herdino Wahyono bahwa: ”komposisi ideal anggaran di daerah adalah 70:30 % yaitu 70 % utntuk pembangunan dan 30 % untuk belanja rutin dan gaji pegawai.” Bambang Agus Salam berpendapat bahwa: ” Belanja publik idealnya 70% sampai 80% dalam APBD.” Pemerintah daerah harus melakukan upaya efesiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk membiayai pembangunan selama ini, sumber pendapatan sebagian besar daerah masih tergantung pada pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Disisi lain, pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil

15

jumlahnya. Sebagian besar dari DAU tersebut habis terserap pada belanja pegawai. Menurut Mahmudi :“Belanja langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan.” Belanja langsung meliputi : a)

Belanja pegawai, yaitu belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dimana pekerjaan tersebut yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai meliputi: -Honorarium PNS -Honorarium Non-PNS -Uang Lembur -Belanja Beasiswa Pendidikan PNS -Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS

b)

Belanja barang dan jasa, yaitu pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja barang dan jasa meliputi: -Belanja Bahan Pakai Habis

16

-Belanja Bahan/Material -Belanja Jasa Kantor -Belanja Premi Asuransi -Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor -Belanja Cetak dan Penggandaan -Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang parker -Belanja Sewa Sarana Mobilitas -Belanja Sewa Alat Berat -Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor -Belanja Makanan dan Minuman -Belanja Pakaian Dinas dan atribut -Belanja Pakaian Kerja -Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu -Belanja Perjalanan Dinas -Belanja Pemulangan Pegawai c)

Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi: -Belanja Modal Pengadaan Tanah -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor dan Tidak Bermotor

17

-Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor dan Tidak Bermotor -Belanja Modal pengadaan Alat-alat Angkutan Udara -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengelolaan Pertanian dan Peternakan -Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor -Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor -Belanja Modal Pengadaan Komputer -Belanja Modal Pengadaan Mebel -Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan -Belanja Modal Pengadaan konstruksi Jaringan Air -Belanja Modal Pengadaan Jalan,Taman, dan Hutan Kota -Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon -Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan -Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan -Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan

18

-Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman -Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan

3.4.2. Belanja tidak langsung Belanja tidak langsung atau belanja non publik yang cukup dominan untuk biaya rutin seperti gaji PNS, listrik, air, jasa komunikasi, perwatan kantor atau gedung, pengadaan perlengkapan, biaya rapat, dinas luar kota, dan konsumsi. Pengalokasian belanja tidak langsung idealnya adalah 30 % untuk belanja rutin dan gaji pegawai. Seperti yang dikemukakan oleh Humas Kukar bahwa: “Adapun penggunaan belanja tidak langsung sebesar 30 % terdiri dari belanja aparatur desa, belanja non aparatur desa, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.” Pengalokasian belanja tidak langsung tersebut sering lebih besar dari pada pengalokasian belanja

langsung yang terkait secara langsung dengan

pembangunan. Hal ini terjadi akibat program dalam penuyusunan APBD yang tidak tepat sasaran dan juga merupakan akibat dari kebijakan pemerintah pusat yang terus menambah jumlah PNS serta kenaikan gaji PNS namun tidak di imbangi dengan kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU), sementara selama ini asumsi belanja gaji pegawai sumber dananya berasal dari DAU. Menurut Mahmudi: “Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan.” Belanja tidak langsung meliputi :

19

a)

Belanja pegawai, yaitu belanja kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai meliputi: -Gaji dan Tunjangan -Tambahan Penghasilan PNS -Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD -Biaya Pemungutan Pajak Daerah

b)

Belanja bunga, yaitu pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

c)

Belanja

subsidi,

yaitu

alokasi

anggran

yang

diberikan

kepada

perusahaan/lembaga yang meproduksi, menjual, atau mengimport barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. d)

Belanja hibah, yaitu digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

20

e)

Belanja bantuan social, yaitu transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

f)

Belanja bagi hasil, yaitu digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g)

Bantuan keuangan, yaitu digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

h)

Belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana social, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Perubahanpengelompokan belanja daerah dari Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dapat ditransformasikan pada table berikut ini

21

Tabel 2.1 Struktur APBD (Belanja) Kepmendagri No.29 Tahun Permendagri No.59 Tahun 2007 2002

( Revisi atas Permendagri No.13 Tahun 2007 )

Klasifikasi belanja menurut bidang Klasifikasi belanja menurut urusan kewenangan

pemerintah

daerah, pemerintah daerah, organsasi, program,

organisasi, kelompok, jenis, objek, dan kegiatan kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja.

rincian objek belanja.

Pemisahan secara tegas antara belanja Pemisahan kebutuhan belanja antara aparatur dan pelayanan public.

aparatur

dan

pelayanan

public

tercermin dalam program dan kegiatan. Pengelompokan Belanja Administrasi Belanja dikelompokan dalam Belanja Umum (BAU), Belanja Operasi dan Langsung dan Belanja Tidak Langsung Pemeliharaan(BOP),

Belanja

Modal sehingga tercipta efisiensi mulai saat

(BM), Belanja Tidak Tersangka, dan penganggaran. Belanja Bantuan Keuangan cenderung menimbulkan terjadinya tumpang tindih penganggaran. Menggabungkan antara jenis belanja Restrukturasi jenis-jenis belanja. sebagai input dan kegiatan dijadikan sebagai jenis biaya. Sumber : Diolah penulis dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan Permendagri No.59 Tahun 2007

22

Tabel 2.2 Jenis dan Kelompok Belanja Kepmendagri No.29 Tahun

Permendagri No.59 Tahun 2007

2002

(Revisi atas Permendagri No 13 Tahun 2006)

Belanja Administrasi dan Umum :

Belanja Tidak Langsung :

-

Belanja Pegawai

-

Belanja Pegawai

-

Belanja Barang dan Jasa

-

Belanja Bunga

-

Belanja Perjalanan Dinas

-

Belanja Subsidi

-

Belanja Pemeliharaan

-

Belanja Hibah

-

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Operasi dan Pemeliharaan : -

Belanja Pegawai

-

Belanja Bagi Hasil

-


-

Belanja Bantuan Keuangan

-

Belanja Perjalanan Dinas

-

Belanja Tak Terduga

-

Belanja Pemeliharaan

Belanja Langsung :

Belanja Modal

-

Belanja Pegawai

Belanja Bantuan Keuangan

-


Belanja Tidak Tersangka

-

Belanja Modal

Sumber :Diolah Penulis dari Kepmendagri No.29 Tahun 2002 dan Permendagri No.59 Tahun 2007

23

BAB III METODE PENELITIAN

3.1

Desain penelitian Pada dasarnya desain penelitian merupakan blueprint yang menjelaskan

setiap prosedur penelitian mulai dari tujuan penelitian sampai dengan analisis data. Desain penelitian dibuat dengan tujuan agar pelaksanaan penelitian dapat dijalankan dengan baik , benar dan lancar. Kerangka kerja meliputi: 1.

Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pengalokasian komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung di Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

2.

Pelaksanaan program penelitian yaitu pada tanggal 24 Mei 2013 di Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.

Analisis datanya yaitu dengan mengukur persentase belanja langsung dan belanja tidak langsung setiap tahunnya di Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

kualitatif yaitu dapat diartikan sebagai pemecahan masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, gambar. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mendiskripsikan tentang komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung di Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

24

3.2

Objek Penelitian Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Pemerintah

Kabupaten Humbang Hasundutan, yaitu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.3

Jenis Data Dalam penelitian ini adapun data yang diperlukan adalah data sekunder.

Data Sekunder Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak: “Data sekunder adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang atau instansi lain dan siap digunakan oleh orang ketiga.” Data sekunder pada penelitian ini yaitu berupa informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan pada periode 2008-2012, data-data pendukung mengenai belanja daerah seperti buku-buku yang bersumber dari kepustakaan dan analisis dokumen meliputi Undang-undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, dan Peraturan Daerah sehingga mendukung penelitian ini.

25

3.4

Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik

wawancaradan dokumentasi. 1. Wawancara Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak yang berkaitan di tempat objek penelitian. 2.

Dokumentasi Dokumen bisa berbentuk tulisan seperti catatan harian, sejarah kehidupan,

peraturan dan kebijakan, ataupun bentuk gambar.Metode ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai informasi khususnya untuk melengkapi data melalui pencatatan dan fotocopy data-data yang diperlukan.

3.5

Metode Analisis Data Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data yang

diperoleh sehingga dapat memperoleh kesimpulan atau hasil. 1. Metode Analsisi deskriptif yaitusuatu metode analisis yang terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai keadaan yang diteliti. Metode analisis ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan datayaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan pada periode 2008-2012 kemudian diklasifikasikan, dan dianalisis, selanjutnya diinterplesentasikan sehingga dapat memberikan gambaran bagaimana

26

pengalokasian belanja langsung dan belanja tidak langsung dan seberapa besar pengalokasian belanja tersebut di Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan. 2. Metode

Analisis

deduktif

yaitu

analisis

dilakukan

dengan

cara

membandingkan teori-teori dengan praktek dalam perusahaan. Kemudian membuat kesimpulan dan mengemukakan saran untuk mengatasi masalah yang sama di Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di masa yang akan datang.

27

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Sejarah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Mengejar ketinggalan dengan penduduk lainnya serta adanya aspirasi, keinginan dan tekad bulat dari masyarakat Humbang Hasundutan untuk meningkatkan status daerahnya menjadi suatu Kabupaten, dengan tujuan agar masyarakat Humbang Hasundutan dapat memperjuangkan dan mengatur pembangunan msyarakat dan daerahnya, sesuai dengan aspirasinya untuk meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merupakan dasar untuk usulan dibentuknya Kabupaten Humbang Hasundutan. Tapanuli Utara sebagai kabupaten induk dari Humbang Hasundutan terbentuk berdasarkan Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara. Pada masa pemerintahan penjajahan Belanda, salah satu afdeling di wilayah Kepresidenan Tapanuli adalah Afdeling Bataklanden dengan ibukota Tarutung terdiri atas lima onder afdeling. Setelah kemerdekaan tepatnya tahun 1947 Kabupaten Tanah Batak menjadi 4 (empat) kabupaten yaitu : 1. Kabupaten Silindung ibukotanya Tarutung. 2. Kabupaten Humbang ibukotanya Dolok Sanggul. 3. Kabupaten Toba Samosir ibukotanya Balige. 4. Kabupaten Dairi ibukotanya Sidikalang.

28

Pada Tahun 1950 keempat kabupaten ini dilebur menjadi Kabupaten Tapanuli Utara, seiring dengan terbentuknya Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Nias. Keadaan ini bertahan hingga tahun 1964, karena pada saat itu Tapanuli Utara dimekarkan dengan terpisahnya Dairi menjadi kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964,dan selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 terbentuknya Kabupaten Toba Samosir. Kenyataan menunjukan bahwa kedua daerah tersebut mengalami perkembangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan

faktor

sejarah

dan

keinginan

untuk

semakin

cepat

pembangunan dengan pelayanan yang semakin dekat kepada masyarakat maka harapan yang terkandung selama ini mengkristal menjadi usul pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan melalui terbentuknya Panitia Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan. Terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, menjadi peluang munculnya wacana perlunya usul pemekaran melalui pembentukan Kabupaten. Berbekal keinginan untuk mendambakan peningkatan kesejahteraan masyarakat, peluang tersebut dimanfaatkan secara tepat oleh masyarakat di wilayah Humbang Hasundutan melalui Panitia Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan.Ternyata sejalan dengan tuntutan kemajuan jaman mampu

29

menumbuhkan aspirasi masyarakat untuk mengusulkan Pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara, melalui usul pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan. Aspirasi murni masyarakat tersebut disambut dan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, serta dukungan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, yang kemudian memperoleh dukungan Gubernur Sumatera Utara dan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Berikut ini beberapa langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, dalam menyikapi aspirasi tersebut di atas adalah : 1. Mengikuti perkembangan Deklarasi Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 23 April yang dilaksanakan di Dolok Sanggul. 2. Tanggal 25 Mei 2002 menerima audensi Panitia Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan sekaligus menerima berkas pengusulan. 3. Tanggal 26 Mei 2002 Bupati Tapanuli Utara menerbitkan SK Tim Peneliti sekaligus memberi petunjuk dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat. 4. Tanggal 27 Mei 2002 berkonsultasi dengan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara perihal aspirasi masyarakat tentang usulan pemekaran. 5. Tanggal 3 s/d 5 Juni 2002 menugaskan Tim Peneliti mendampingi DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, turun ke Kecamatan guna mendengar aspirasi dan meneliti usulan dimaksud. 6. Tanggal 5 Juni 2002 menerima berkas pengajuan/penyempurnaan usul pemekaran melalui pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan. 7. Tanggal 5 Juni 2002 melapor ke Bapak Gubernur Sumatera Utara.

30

8. Tanggal 6 dan 7 Juni 2002 secara langsung turun ke Kecamatan- kecamatan untuk mendengar dan memfasilitasi usul pemekaran Kabupaten, sekaligus mengingatkan masyarakat agar usul pemekaran tidak menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat termasuk para perantau. 9. Tanggal 8 Juni 2002 menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dengan hasil penerbitan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 16 Tahun 2002 tentang Persetujuan Pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, untuk mempercepat proses pemekaran Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu : 1. Melaksanakan pertemuan dengan segenap komponen masyarakat Tapanuli Utara guna memantapkan pemahaman dan Melaporkan perkembangan terakhir usul pemekaran kepada Gubernur Sumatera Utara dan Bapak Ketua DPRD Sumatera Utara. 2. Melaksanakan pertemuan dengan segenap komponen masyarakat Tapanuli Utara guna memantapkan pemahaman dan dukungan bagi terwujudnya pemekaran. 3. Meyampaikan laporan tertulis dan pendapat kepada Bapak Gubernur SumateraUtara, Bapak Menteri Dalam Negeri dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. 4. Mengundang Komisi II DPR-RI untuk memantau, mengevaluasi dan berkunjung langsung ke wilayah yang mengusulkan pemekaran.

31

5. Konsultasi dengan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka dukungan APBD dan pengajuan usul dukungan DPRD Provinsi Sumatera Utara. 6. Melakukan akurasi data pendukung Pembentukan Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 129 Tahun 2000. 7. Melakukan Pengkajian dan uji kelayakan pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara yakni Kabupaten Humbang Hasundutan dengan memohon kesediaan Bapak Mendagri Cq. Dirjen Otonomi Daerah dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. 8. Perencanaan persiapan sarana/prasarana dan Aparat guna mendukung pemekaran kabupaten. 9. Menyurati para anak rantau di luar Kabupaten Tapanuli Utara untuk mendukung Usul Pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara sesuai fungsi dan tugas masing-masing. Pemerintah Pusat sangat responsif terhadap aspirasi ini karena dalam waktu relatif singkat Tim Terpadu Depdagri, DPOD dan Komisi II DPR/RI melakukan kunjungan dan pertemuan dengan masyarakat se-wilayah Humbang Hasundutan tanggal 5 September 2002 sebagai lanjutan kunjugan Komisi II DPR-RI tanggal 29 Juli 2002. Sebagai tindak lanjutnya maka usul pemekaran ini mendapat pembahasan pada Sidang Paripurna DPR-RI yang pada puncaknya melahirkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.

32

Pada hari Senin tanggal 28 Juli 2003 Kabupaten Humbang Hasundutan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri RI sekaligus melantik Penjabat Bupati Drs. Manatap Simanungkalit di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan. Mengawali tugas sebagai Bupati Humbang Hasundutan telah membuat pertemuan dengan para Tokoh Masyarakat, adat dan Tokoh Pendidikan serta Tokoh Agama di Daearah ini antara lain guna membicarakan pembuatan Logo Kabupaten Humbang Hasundutan yang disyahkan oleh DPRD.

4.2. Visi& Misi Kabupaten Humbang Hasundutan Visi: Menjadi daerah yang Mandiri dan Sejahtera. Misi: 1.Meningkatkan iman dan taqwa; 2. Meningkatkan Profesionalisme dan Produktivitas kerja SDM 3. Menyelenggarakan pemerintahan yang baik (Good Governance); 4. Meningkatkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian; 5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan; 6. Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan.

Strategi dalam mewujudkan visi dan misi : 1. Peningkatan

kualitas

sumber

daya

manusia

melalui

pembangunan pendidikan dan kesehatan ; 2. Peningkatan profesionalisme dan produktifitas kerja masyarakat; 3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur;

33

4. Peningkatan ekonomi kerakyatan melalui pembangunan pertanian, peternakan dan perikanan; 5. Peningkatan pembangunan di sektor keamanan, ketertiban umum, penegakan hukum dan hak azasi manusia; 6. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam membangun serta pengentasan kemiskinan; 7. Peningkatan pembangunan sektor perdagangan dan industri kecil dan menengah yang mengolah hasil pertanian, kehutanan dan perikanan. Kabupaten Humbang Hasundutan memiliki luas wilayah 251.765,93 Hadan luas perairan Danau Toba 1.494,91 Ha terdiri dari 10 Kecamatan 143 Desa dan 1 Kelurahan 251.765,93 Hadan luas perairan Danau Toba 1.494,91 Ha.

4.3.

Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan

4.3.1. Struktur Organisasi Untuk menjalankan roda pemerintahan daerahnya, setiap daerah harus mempunyai suatu sruktur organisasi dimana tujuannya adalah menjamin kelancaran pembagian tugas.Gambar struktur organisasi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan kekayaan Daerah (DPPK) kabupaten Humbang Hasundutan dapat dilihat pada gambar 4.1.

34

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemerintahanan Humbang Hasundutan

Sumber: Diolah dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan

35

4.3.2. Uraian Jabatan

1.

Kepala Dinas, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai tugas

pokok membantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah dan tugas lain yang diberikan Bupati 2.

Sekretaris, Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif

kepada semua unsur di lingkungan Dinas 3.

Kepala Subbagian Umum, Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan-

bahan penyusunan kebijakan teknis Dinas, program dan kegiatan, pengelolaan perlengkapan dan barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan, kepegawaian serta pelaporan 4.

Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok mempersiapkan

bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggngjawaban keuangan 5.

Kepala Bidang Pendapatan, Kepala Bidang Pendapatan mempunyai pokok melaksanakan kebijakan,

program dan kegiatan di bidang pendapatan.

36

6.

Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan, Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok

mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum menyangkut pendataan dan penetapan 7.

Kepala Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Operasional, Kepala Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas

pokok mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum menyangkut perencanaan, pengendalian dan operasional 8.

Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan

program dan kegiatan di bidang anggaran 9.

Kepala Seksi Perencanaan dan Kebijakan Anggaran, Kepala Seksi Perencanaan dan Kebijakan Anggaran mempunyai tugas

pokok mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum menyangkut perencanaan dan kebijakana anggaran 10.

Kepala Seksi Pengendalian Anggaran, Kepala

Seksi

Pengendalian

Anggaran

mempunyai

tugas

pokok

mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum menyangkut pengendalian anggaran.

37

11.

Kepala Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah, Kepala Bidang Penatausahaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok

melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang penatausahaan keuangan daerah 12.

Kepala Seksi Perbendaharaan dan Gaji, Kepala Seksi Perbendaharaan dan Gaji mempunyai tugas pokok

mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum menyangkut perbendaharaan dan gaji. 13.

Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok

mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum menyangkut akuntansi dan pelaporan. 14.

Kepala Bidang Asset dan Kekayaan Daerah, Kepala Bidang Asset dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas pokok

melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan di bidang asset dan kekayaan daerah 15.

Seksi Pengadaan dan Penghapusan, Kepala Seksi Pengadaan dan Penghapusan mempunyai tugas pokok

mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum menyangkut pengadaan dan penghapusan

38

16.

Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pelaporan, Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok

mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan umum menyangkut pemeliharaan dan pelaporan.

4.4. Analisis Hasil Penelitian 4.4.1.Analisis Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2008 Ditahun 2008, pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berpedoman pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 atas revisi dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dalam menyusun laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya. Oleh karena itu, struktur belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang

tersusun

berdasarkan

Permendagri

Nomor

59

Tahun

2007

tersebut.Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 membagi belanja daerah menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung.Belanja tidak langsung dirinci lagi meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.Untuk belanja langsung dirinci lagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Untuk mengetahui besarnya pendistribusian belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2008 terhadap belanjabelanja daerah tersebut, maka dapat dilihat pada tabel belanja berikut:

39

TABEL 4.1 Laporan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2008 NO.

Uraian

Realisasi

1.

Belanja Daerah

381,073,111,506.44

1.1

Belanja Tidak Langsung

145,010,681,539.53

1.1.1

Belanja Pegawai

127,319,002,722.40

1.1.2

Belanja Subsidi

1.1.3

Belanja Hibah

4,206,941,852.00

1.1.4


1,792,584,000.00

1.1.5

Belanja Bantuan Keuangan kepada

9,041,552,215.13

592,895,000.00

Provinsi/Kabupaten/Kota/PemerintahanDesa

1.1.6 1.2

Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung

2,057,705,750.00 236,062,429,966.91

1.2.1

Belanja Pegawai

13,974,115,420.00

1.2.2


65,753,560,650.42

1.2.3

Belanja Modal

156,334,753,896.49

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2008 dalam rupiah

40

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui berapa porsi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2008 untuk tiap-tiap belanja berikut ini: 1. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2008 mendapat porsi sebesar 38,05 % dari total belanja daerahnya. Porsi yang sebesar 38,05 % tersebut dirinci ke dalam beberapa belanja yang termasuk ke dalam bagian belanja tidak langsung antara lain sebagai berikut: a.

Belanja Pegawai

Belanja pegawai mendapat pendistribusian belanja sebesar 33,41 % dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2008. b.

Belanja Subsidi

Belanja subsidi mendapat pendistribusian belanja sebesar 0,15 % dari total belanja daerah Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2008. c.

Belanja Hibah

Belanja hibah mendapat pendistribusian belanja sebesar 1,11 % dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2008. d.


Belanja bantuan sosial mendapat pendistribusian belanja sebesar 0,47 % dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2008. e.

Belanja

Bantuan

Pemerintah Desa

Keuangan

kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota

dan

41

Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa mendapat pendistribusian belanja sebesar 2,37 % dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2008. f.

Belanja Tidak Terduga

Kemudian sisa pendistribusian belanja tidak langsung sebesar 0,54 % dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2008. 2. Belanja Langsung Untuk belanja langsung, di tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mendistribusikannya sebesar 61,95 %. Pendistribusian ini dapat dirinci ke dalam beberapa belanja antara lain: a. Belanja Pegawai Belanja pegawai yang termasuk ke dalam belanja langsung mendapat pendistribusian sebesar 3,66 % dari total belanja daerah. b. Belanja barang dan Jasa Belanja barang dan jasa pendistribusiannya sebesar 17,26 % dari total belanja daerah. c. Belanja Modal Kemudian sisa pendistribusiannya sebesar 41,03 % dari belanja daerah di distribusikan ke belanja modal.

42

4.4.2.Analisis Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2009 Pendistribusian

belanja

daerah

Pemerintah

Kabupaten

Humbang

Hasundutan di tahun 2009 terhadap belanja-belanja daerah tersebut, maka dapat dilihat pada tabel belanja berikut:


Uraian

Realisasi

1.

Belanja Daerah

378,495,284,372.25

1.1


181,619,819,958.82

1.1.1

Belanja Pegawai

162,480,535,869.82

1.1.2

Belanja Subsidi

1.1.3

Belanja Hibah

2,947,925,000.00

1.1.4


4,238,326,766.00

1.1.5


9,332,083,118.00

527,425,000.00


1.1.6 1.2


2,093,524,205.00 196,875,464,413.43

43

1.2.1

Belanja Pegawai

1.2.2


1.2.3

Belanja Modal

9,523,811,678.00 63,331,679,671.52 124,019,973,063.91

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2009 dalam rupiah Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui berapa porsi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2009 untuk tiap-tiap belanja berikut ini:

1. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2009 mendapat porsi sebesar 47,98 dari total belanja daerahnya. Porsi yang sebesar 47,98 % tersebut dirinci ke dalam beberapa belanja yang termasuk ke dalam bagian belanja tidak langsung antara lain sebagai berikut: a. Belanja Pegawai Belanja pegawai mendapat pendistribusian belanja sebesar 42,93 % dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2009. b. Belanja Subsidi Belanja subsidi mendapat pendistribusian belanja sebesar 0,13 % dari total belanja daerah Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2009. c. Belanja Hibah Belanja hibah mendapat pendistribusian belanja sebesar 0,77 % dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2009.

44

d. Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial mendapat pendistribusian belanja sebesar 1,12 % dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2009. e. Belanja

Bantuan

Keuangan

kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota

dan

Pemerintah Desa Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa mendapat pendistribusian belanja sebesar 2,47 % dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2009. f. Belanja Tidak Terduga Kemudian sisa pendistribusian belanja tidak langsung sebesar 0,56 % dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2009.

2. Belanja Langsung Untuk belanja langsung, di tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mendistribusikannya sebesar 52,02 %. Pendistribusian ini dapat dirinci ke dalam beberapa belanja antara lain: a. Belanja Pegawai Belanja pegawai yang termasuk ke dalam belanja langsung mendapat pendistribusian sebesar 2,53 % dari total belanja daerah. b. Belanja barang dan Jasa Belanja barang dan jasa pendistribusiannya sebesar 16,73 % dari total belanja daerah.

45

c. Belanja Modal Kemudian sisa pendistribusiannya sebesar 32,76 % dari belanja daerah di distribusikan ke belanja modal.

4.4.3. Analisis Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2010 Pendistribusian

belanja

daerah

Pemerintah

Kabupaten

Humbang



Uraian

Realisasi

1.

Belanja Daerah

393,014,475,016.49

1.1


235,743,395,447.60

1.1.1

Belanja Pegawai

207,347,525,442.60

1.1.2

Belanja Subsidi

1.1.3

Belanja Hibah

1.1.4


226,415,000.00 13,274,230,901.00 4,347,238,000.00

46

1.1.5


10,014,781,229.00


1.1.6 1.2


533,204,875.00 157,271,079,568.89

1.2.1

Belanja Pegawai

10,032,765,830.00

1.2.2


64,627,820,137.96

1.2.3

Belanja Modal

82,610,493,600.93

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2010 dalam rupiah Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat diketahui berapa porsi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2010 untuk tiap-tiap belanja berikut ini: 1. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2010 mendapat porsi sebesar 59,99 % dari total belanja daerahnya. Porsi yang sebesar 59,99 % tersebut dirinci ke dalam beberapa belanja yang termasuk ke dalam bagian belanja tidak langsung antara lain sebagai berikut: a.

Belanja Pegawai Belanja pegawai mendapat pendistribusian belanja sebesar 52,76 % dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2010.

47

b.

Belanja Subsidi Belanja subsidi mendapat pendistribusian belanja sebesar 0,05 % dari total belanja daerah Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2010.

c.

Belanja Hibah Belanja hibah mendapat pendistribusian belanja sebesar 3,39 % dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2010.

d.

Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial mendapat pendistribusian belanja sebesar 1,11 % dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2010.

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa mendapat pendistribusian belanja sebesar 2,55 % dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2010. f. Belanja Tidak Terduga Kemudian sisa pendistribusian belanja tidak langsung sebesar 0,13 % dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2010. 2. Belanja Langsung Untuk belanja langsung, di tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mendistribusikannya sebesar 40,01 %. Pendistribusian ini dapat dirinci ke dalam beberapa belanja antara lain:

48

a.

Belanja Pegawai Belanja pegawai yang termasuk ke dalam belanja langsung mendapat pendistribusian sebesar 2,56 % dari total belanja daerah.

b.

Belanja barang dan Jasa Belanja barang dan jasa pendistribusiannya sebesar 16,44 % dari total belanja daerah.

c.

Belanja Modal Kemudian sisa pendistribusiannya sebesar 21,01 % dari belanja daerah di distribusikan ke belanja modal.


belanja

daerah

Pemerintah

Kabupaten

Humbang

Hasundutan di tahun 2011 terhadap belanja-belanja daerah tersebut, maka dapat dilihat pada tabel belanja berikut: TABEL 4.4 Laporan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2011 NO.

Uraian

Realisasi

1.

Belanja Daerah

432,517,402,736.77

1.1


260,865,930,408.00

Belanja Pegawai

239,374,379,424.00

1.1.1

49

1.1.2

Belanja Subsidi

495,125,000.00

1.1.3

Belanja Hibah

7,237,178,667.00

1.1.4


3,235,166,317.00

1.1.5


9,662,996,000.00


1.1.6 1.2


861,085,000.00 171,651,472,328.77

1.2.1

Belanja Pegawai

16,992,202,933.00

1.2.2


75,930,511,374.37

1.2.3

Belanja Modal

78,728,758,021.40

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2011 dalam rupiah Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui berapa porsi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2011 untuk tiap-tiap belanja berikut ini: 1. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2011 mendapat porsi sebesar 60,32% dari total belanja daerahnya. Porsi yang sebesar 60,32 % tersebut dirinci ke dalam beberapa belanja yang termasuk ke dalam bagian belanja tidak langsung antara lain sebagai berikut:

50

a. Belanja Pegawai Belanja pegawai mendapat pendistribusian belanja sebesar 55,35 % dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2011. b. Belanja Subsidi Belanja subsidi mendapat pendistribusian belanja sebesar 0,11 % dari total belanja daerah Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2011. c. Belanja Hibah Belanja hibah mendapat pendistribusian belanja sebesar 1,67 % dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2011. d. Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial mendapat pendistribusian belanja sebesar 0,74 % dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2011. e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa mendapat pendistribusian belanja sebesar 2,23 % dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2011. f. Belanja Tidak Terduga Kemudian sisa pendistribusian belanja tidak langsung sebesar 0,19 % dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2011.

51

2. Belanja Langsung Untuk belanja langsung, di tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mendistribusikannya sebesar 39,68 %. Pendistribusian ini dapat dirinci ke dalam beberapa belanja antara lain: a. Belanja Pegawai Belanja pegawai yang termasuk ke dalam belanja langsung mendapat pendistribusian sebesar 3,93 % dari total belanja daerah. b. Belanja barang dan Jasa Belanja barang dan jasa pendistribusiannya sebesar 17,55 % dari total belanja daerah. c. Belanja Modal Kemudian sisa pendistribusiannya sebesar 18,20 % dari belanja daerah di distribusikan ke belanja modal.


belanja

daerah

Pemerintah

Kabupaten

Humbang


52


Uraian

Realisasi

1.

Belanja Daerah

511,537,853,879.00

1.1


298,219,164,054.00

1.1.1

Belanja Pegawai

279,701,456,003.00

1.1.2

Belanja Subsidi

1.1.3

Belanja Hibah

4,400,118,000.00

1.1.4


3,118,388,051.00

1.1.5


9,731,000,000.00

516,650,000.00


1.1.6 1.2


751,552,000.00 213,318,689,825.00

1.2.1

Belanja Pegawai

12,488,438,090.00

1.2.2


76,337,308,937.00

1.2.3

Belanja Modal

124,492,924,789.00

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kab.Humbang Hasundutan Tahun 2012 dalam rupiah

53

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui berapa porsi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2012 untuk tiap-tiap belanja berikut ini: 1.

Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2012 mendapat porsi sebesar 58,30 % dari total belanja daerahnya. Porsi yang sebesar 58,30 % tersebut dirinci ke dalam beberapa belanja yang termasuk ke dalam bagian belanja tidak langsung antara lain sebagai berikut: a. Belanja Pegawai Belanja pegawai mendapat pendistribusian belanja sebesar 54,67 % dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2012. b. Belanja Subsidi Belanja subsidi mendapat pendistribusian belanja sebesar 0,10 % dari total belanja daerah Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2012. c. Belanja Hibah Belanja hibah mendapat pendistribusian belanja sebesar 0,87 % dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2012. d. Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial mendapat pendistribusian belanja sebesar 0,60 % dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2012. e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

54

Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa mendapat pendistribusian belanja sebesar 1,92 % dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2012. f. Belanja Tidak Terduga Kemudian sisa pendistribusian belanja tidak langsung sebesar 0,14% dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2012. 2.

Belanja Langsung Untuk belanja langsung, di tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mendistribusikannya sebesar 41,70 %. Pendistribusian ini dapat dirinci ke dalam beberapa belanja antara lain: a. Belanja Pegawai Belanja pegawai yang termasuk ke dalam belanja langsung mendapat pendistribusian sebesar 2,44 % dari total belanja daerah. b. Belanja barang dan Jasa Belanja barang dan jasa pendistribusiannya sebesar 14,92 % dari total belanja daerah. c. Belanja Modal Kemudian sisa pendistribusiannya sebesar 24,34 % dari belanja daerah di distribusikan ke belanja modal.

55

4.4.6. Rekapitulasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 -2012 ( Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ) Untuk mempermudah pemahaman tentang belanja daerah pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2008-2012 maka dapat dilihat pada grafik dan tabel rekapitulasi belanja daerah yang dihitung berdasarkan total realisasi belanja daerah pada periode bersangkutan beriku: Gambar 4.2 Grafik Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008-2012

Sumber: Laporan Realisasi APBD kab.Humbang Hasundutan Tahun 2008-2012 dalam persentase (%).

56

Tabel 4.6 Rekapitulasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008-2012 No

Jenis Belanja

2008

2009

2010

2011

2012

38,05

47,98

59,99

60,32

58,30

1.1.1 Belanja Pegawai

33,41

42,93

52,76

55,35

54,67

1.1.2 Belanja Subsidi

0,15

0,13

0,05

0,11

0,10

1.1.3 Belanja Hibah

1,11

0,77

3,39

1,67

0,87

1.1.4 Belanja Bantuan Sosial

0,47

1,12

1,11

0,74

0,60

1.1.5 Belanja Bantuan Keu. kpd

2,37

2,47

2,55

2,23

1,92

0,54

0,56

0,13

0,19

0,14

61,95

52,02

40,01

39,68

41,70

3,66

2,53

2,56

3,93

2,44

1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

17,26

16,73

16,44

17,55

14,92

1.2.3 Belanja Modal

41,03

32,76

21,01

18,20

24,34

1.1


provinsi/kabupaten/kota/Desa 1.1.6 Belanja Tidak Terduga 1.2

Belanja Langsung

1.2.1 Belanja Pegawai

Sumber: Laporan Realisasi APBD kab.Humbang Hasundutan Tahun 2008-2012 dalam persentase (%) Dari tabel 4.6 di atas maka dapat di informasikan beberapa hal mengenai belanja daerah pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2008-2012 , yakni :

57

1. Belanja Tidak Langsung Belanja tidak langsung pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mulai dari tahun 2008-2012 jika di bandingkan dengan total realisasi belanja daerah secara persentase berangsur-angsur mengalami kenaikan, yakni 38,05 % di tahun 2008, 47,98 % di tahun 2009, 59,99 % di tahun 2010, 60,32 % di tahun 2011, dan 58,30 % di tahun 2012. Komponen belanja tidak langsung tersebut meliputi: a. Belanja Pegawai Pada tahun 2008 – 2012, persentase realisasi belanja pegawai pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap total belanja daerah meningkat. Meningkatnya persentase realisasi belanja pegawai pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap total belanja daerah dikarenakan oleh bertambahnya jumlah pegawai daerah yang diterima. b. Belanja Subsidi Pada tahun 2008 – 2012, persentase realisasi belanja subsidi pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap total belanja daerah menurun. Turunnya persentase realisasi belanja subsidi pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap total belanja daerah dikarenakan oleh kurangnya kegiatan dalam memproduksi, menjual barang dan jasa yang tujuannya untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. c. Belanja Hibah Pada tahun 2008 – 2009 persentase realisasi belanja hibah pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap total belanja daerah menurun,

58

hal tersebut dikarenakan berkurangnya pemberian hibah kepada pemerintah daerah dan pada tahun 2010 terjadi peningkatan di karenakan belanja hibah tersebut diberikan kepada pemerintah daerahuntuk keperluan yang telah ditetapkan peruntukannya, dan pada tahun 2010 – 2012 terjadi penurunan kembali di karenakan semakin berkurangya pemberian hibah ke pemerintah daerah. d. Belanja Bantuan Sosial Secara persentase realisasi belanja bantuan sosial mengalami kenaikan atau peningkatan.Bantuan ini diberikan kepada organisasi keagamaan dan profesi guna mendukung kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut.Peningkatan balanja bantuan sosial secara nominal dikarenakan naiknya tingkat inflasi. e. Belanja Bantuan Keuangan Belanja bantuan keuangan ini diberikan kepada pemerintah desa dan kecamaatan.Walaupun setiap tahunnya secara nominal meningkat, namun besarnya realisasi belanja bantuan keuangan terhadap realisasi belanja daerah pada periode tersebut menurun.Keadaan ini menyiratkan bahwa dalam melakukan kegiatan fungsionalnya, pemerintah di desa/kecamatan sudah

mulai

mandiri

sehingga

pemerintah

Kabupaten

Humbang

Hasundutan mulai mengurangi alokasi belanjanya. f. Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga dikeluarkan jika ada terjadi bencana alam dan bencana sosial yang tidak terduga.=

59

2. Belanja Langsung Pada tahun 2008 – 2012, belanja langsung pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan berangsur-angsur mengalami penurunan, yakni 61,95 % di tahun 2008, 52,02 % di tahun 2009, 40,01 % di tahun 2010, 39,68 % di tahun 2011, dan 41,70 % di tahun

2012. Penurunan ini di hitung dengan

membandingkannya terhadap total realisasi belanja daerah secara persentase. Komponen belanja langsung tersebut meliputi: a. Belanja Pegawai Belanja pegawai di tahun 2008 – 2012 mengalami penurunan persentase maupun nominalnya. Penurunan ini di karenakan pada tahun tersebut pemerintah

kurang

memperhatikan

program

pembangunan

tidak

diadakannya acara penyuluhan untuk masyarakat, khususnya mengenai kesehatan dan pendidikan sehingga total belanja yang dikeluarkan sebagai honor untuk tenaga ahli dan panitia pelaksanaan kegiatan menurun. b. Belanja Barang dan Jasa Belanja barang dan jasa mengalami penurunan pada tahun 2008 – 2010 dan mengalami peningkatan yang drastis pada tahun 2011, peningkatan ini dikarenakan pada tahun tersebut pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan banyak melakukan pengeluaran untuk rehabilitas bangunan sekolah dan rumah sakit, pembelian alat tulis kantor, biaya perjalanan dinas untuk pelatihan dan peningkatan kinerja aparatur daerah, dan pada tahun 2012 mengalami penurunan kembali.

60

c. Belanja Modal Pada tahun 2008 – 2012 terjadi penurunan yang drastis pada belanja modal.Penurunan belanja modal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tidak banyak mengeluarkan biaya untuk melakukan pembangunan. Berdasarkan tabel 4.6 dan penjelasan di atas dapatdiketahui bahwa setiap tahunnya (2008 – 2012) belanja tidak langsung di pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengalami peningkatan dan sebaliknya untuk belanja langsung-nya menagalami penurunan.Hal ini merupakan hal yang negatif bagi roda pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan.Melalui penurunan belanja langsung tersebut maka dapat memberikan makna bahwa pada tahun 2008 – 2012 pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tidak berupaya maksimal dalam pengalokasian belanja daerahnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan.

61

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 5.1. Kesimpulan Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut: 1. Pada periode 2008 – 2012, struktur belanja daerah pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan mengikuti Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Maka pengalokasian belanja langsung dan belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2008 adalah sebesar 61,95 % : 38,05 %, di tahun 2009 adalah sebesar 52,02 % : 47,98 %, di tahun 2010 adalah sebesar 40,01 % : 59,99 %, di tahun 2011 adalah sebesar 39,68 % : 60,32 %, dan di tahun 2012 adalah sebesar 41,70 % : 58,30 %. 2. Dari periode 2008 – 2012, komposisi belanja langsung terus menurun atau belum

sesuai

dengan

pengharapan

pemerintah

Kabupaten

Humbang

Hasundutan tersebut. 3. Faktor yang menyebabkan ketidak sesuaian antara kejadian yang dilapangan dengan teori yang ada ialah terlalu besarnya belanja yang dikeluarkan untuk gaji pegawai.

62

5.2. Saran Dalam penulisan ini penulis sudah berusaha menyajikan yang terbaik sesuai sengan kemampuan penulis, akan tetapi penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis menyarankan beberapa hal demi kesempurnaan penelitian selanjutnya: 1. Peneliti berikutnya dapat menambah periode waktu yang digunakan, dan lebih banyak mencari referensi, khususnya Perda dan Undang-undang yang terkait yang digunakan dalam penentuan belanja daerah. 2. Bagi pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya pos belanja daerah diharapkan untuk lebih selektif lagi dalam pengeluaran kas untuk belanja agar tercipta keefektifan dan keefisienan di lingkungan pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB I PENDAHULUAN. setidaknya oleh dua hal: pertama sebagai alat untuk melaksanakan berbagai

Recommend Documents