BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang akuntansi. Salah satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, yang dimulai tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas”. UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar yang independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komisi standar akuntansi pemerintahan (KSAP).
Oleh karena itu, dalam rangka mengemban amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menetapkan basis akrual diterapkan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008, KSAP sejak tahun 2006 telah memulai mengkaji, melakukan penelitian dan pembahasan serta menyiapkan Draft Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual berdasarkan kesepakatan sementara dari KSAP. Draft SAP tersebut sekarang ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Akrual yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAPdengan basis “cash toward accrual” Secara yuridis, keluarnya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Akrual mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari kas menuju akrual menjadi akrual penuh. Dengan diterbitkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Namun demikian, para stakeholders tidak perlu cemas karena selain mengatur SAP Berbasis Akrual, PP Nomor 71 Tahun 2010 juga mengatur SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yang saat ini masih digunakan oleh beberapa entitas. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 dan kesepakatan pemerintah dan DPR, penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap, hingga implementasi penuhnya di tahun 2015. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan
(recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Secara lebih mendalam, Study #14 IFAC Public Sector Committee (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumberdaya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumberdaya tersebut. Di indonesia, penerapan basis akrual harus dilaksanakan oleh seluruh organisasi sektor publik sebagai entitas pelaporan. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisasian berbagai peraturan pada berbagai organisasi sektor publik baik satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP. Organisasi sektor publik merupakan semua institusi negara baik pemerintah pusat maupun daerah yang dibiayai dari dana publik termasuk diantaranya Kementerian Keuangan yang merupakan perangkat pemerintah pusat. Kementerian Keuangan sebagai perangkat pemerintah pusat memiliki satuan kerja (satker) yang berada di
bawahnya. Masing-masing satuan kerja memperoleh dana dari
pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Selanjutnya satker mengelola pendanaan tersebut secara desentralisasi bersama-sama
dengan unit-unit kerja
(subsatker) di bawahnya. Karena dana yang diberikan kepada satuan kerja adalah dana
dari
pemerintah
maka
setiap
satker
harus
menggunakan
dan
mempertanggungjawabkannya secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Setiap program ataupun kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah pasti diuji coba terlebih dahulu pada instansi yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan selama 1 (satu) tahun kemudian dilaunching untuk diikuti oleh instansi pemerintahan lain pada tahun berikutnya. Salah satu yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) khususnya KPKNL Makassar memberikan pelayanan langsung kepada publik dalam hal kekayaan negara, pengelolaan piutang dan lelang. KPKNL Makassar sebagai satuan kerja tentu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar khususnya dalam hal menyajikan laporan keuangannya secara akuntabel dan transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diberikan, terlebih lagi setelah ditetapkannya PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis Akrual. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut maka sebagai salah satu organisasi sektor publik KPKNL wajib untuk menerapkan basis akrual dalam proses akuntansinya. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) khususnya untuk wilayah kerja Makassar telah merapkan basis akrual untuk beberapa akun-akun dalam laporan keuangannya untuk periode tahun 2010 antara lain, untuk akun beban seperti: beban listrik, beban gaji, sewa rumah jabatan dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut untuk memperoleh gambaran lebih jauh tentang penerapan basis akrual pada sektor publik khususnya tentang pemahaman pegawai,
faktor-faktor pendukung penerapan akuntansi berbasis akrual serta nilai-nilai yang dimiliki oleh KPKNL Makassar sehingga mampu menerapkan basis akrual lebih awal, maka penulis mengambil judul sebagai berikut: ”Implemetasi Basis Akrual Pada Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Kajian Fenomenologi (Study kasus pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Makassar)”.
1.2. RUMUSAN MASALAH Penelitian ini mengenai implementasi basis akrual pada akuntansi sektor publik, khususnya pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar. Penelitian ini berusaha meninjau pemahaman pegawai mengenai akuntansi berbasis akrual, faktor-faktor pendukung apa yang dimiliki KPKNL Makassar serta nilai-nilai yang dimilikinya sehingga dapat menerapkan basis akrual lebih awal yakni pada periode pelaporan keuangan tahun 2010, dimana sebagian besar instansi lain belum menerapkannya. Berdasarkan hal tersebut di atas maka masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapata dirumuskan sebagai berikut: a) Bagaimana pemahaman pegawai tentang akuntansi berbasis akrual dan gambaran pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di KPKNL Makassar. b) Apa saja faktor-faktor pendukung yang dimiliki KPKNL Makassar sehingga mereka mampu menerapkan basis akrual lebih awal. c) Nilai-nilai apa yang dimiliki oleh KPKNL Makassar sehingga mampu menerapkan basis akrual lebih awal.
1.3. TUJUAN PENELITIAN Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Untuk mendapatkan gambaran mengenai sejauh mana pemahaman pegawai tentang akuntansi berbasis akrual serta memperoleh gambaran tentang pelaksanaan akuntansi berbasis akrual di KPKNL Makassar. b) Untuk mendapatkan gambaran mengenai apa saja faktor-faktor pendukung yang dimiliki oleh KPKNL makassar sehingga mampu menerapkan basis akrual lebih awal dibanding instansi lainnya. c) Untuk mendapatkan gambaran mengenai nilai-nilai yang dimiliki oleh KPKNL makassar sehingga mampu menerapkan basis akrual lebih awal dibanding instansi lainnya.
1.4. MANFAAT PENELITIAN Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: a) Penulis, untuk menambah pengetahuan tentang akuntansi berbasis akrual, faktor-faktor pendukung serta nilai-nilai apa yang dimiliki oleh KPKNL Makassar sehingga dapat mengimplementasikan basis akrual dengan baik dan lebih awal. b) Organisasi sektor publik, sebagai masukan atau bahan pertimbangan dalam penerapan basis akrual, tentang faktor-faktor pendukung dalam penerapannya di lapangan dan langkah-langkah untuk mewujudkan/mencapai faktor-faktor
tersebut serta nilai-nilai yang penting dimiliki untuk penerapan basis akrual yang lebih maksimal. c) Akademisi, bisa dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya disamping sebagai sarana untuk menambah wawasan mengenai implementasi akuntansi berbasis akrual pada KPKNL Makassar.
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN Pada tulisan ini, penulis membagi penulisan menjadi 5 Bab yaitu: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
dan
manfaat
penelitian,
serta
sistematika penulisan BAB II
TELAAH PUSTAKA Pada bab ini berisi tentang telaah teori yang digunakan dalam panelitian
yaitu
konsep
organisasi
sektor
publik,
perkembangan sektor publik, akuntansi sektor publik, akuntansi berbasis akrual, teori implementasi kebijakan, nilainilai pendukung implementasi kebijakan, telaah penelitian sebelumnya serta kerangka pemikiran.
BAB III
METODE PENELITIAN Pada bab
ini
menjelaskan
tentang
metode
penelitian,
mencakup pengumpulan data dan tekhnik analisis yang digunakan dalam penelitian. BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pada bab ini berisi tentang profil Kantor Kekayaan Negara daan Lelang (KPKNL) Makassar, gambaran pelaksanaan akuntansi berbasis akrual pada KPKNL Makassar, dan pembahasan atas implementasi akuntansi berbasis akrual pada KPKNL Makassar.
BAB V
PENUTUP Pada bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari proses merangkum hasil studi kasus, saran yang memperlihatkan hubungan antara permasalahan yang ditulis dengan hasil atau simpulan itu sendiri baik secara praktis, teoritis dan metodologis, serta keterbatasan penelitian.
