BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik. Salah satu agenda reformasi yaitu adanya otonomi daerah dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut di tandai dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang telah disebutkan di atas membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masingmasing. Sebagai operasionalnya maka Menteri Dalam Negeri telah 1
2
mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59, Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pengelolaan keuangan harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.13 tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah. Sedangkan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Perhatian terhadap isu transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia semakin meningkat dalam dekade terakhir ini. Hal ini terutama disebabkan oleh dua faktor berikut ini yaitu: 1. Krisis ekonomi dan turbulen fiskal telah memberi kontribusi terhadap erosi substansial kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. 2. Desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai
salah
satu konsekuensinya,
pemerintah
harus
dapat
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
3
(pusat dan daerah). Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Ratna Amalia Safitri (2009) telah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi
menentukan
sejauh
mana
transparansi
dan
akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa (1) Penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. (2) Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh dan signifikan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah. Undang-undang yang mengatur mengenai akuntabilitas sektor publik sedang mengalami perubahan mendasar, dengan penekanan pada peranan sistem akuntansi dalam pengukuran dan pengevaluasian baik kinerja keuangan
maupun
pengkomunikasian konsekuensinya,
pelayanan, hasil-hasil
di
berbagai
mendorong kepada
negara,
pengungkapan
stakeholders.
pelaporan
eksternal
dan
Sebagai sedang
4
ditansformasikan agar lebih konsiten dengan kebutuhan akuntabilitas baru (Steccolini: 2002). Dalam kaitannya dengan penyajian laporan keuangan daerah, telah terjadi reformasi mendasar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah. PP tersebut mengharuskan kepala daerah untuk menyusun dua jenis laporan keuangan yang baru yaitu: Neraca Daerah dan Laporan Arus Kas. Akan tetapi, upaya perbaikan di bidang penyajian pelaporan keuangan daerah ini nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Upaya reformasi penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. Perubahan pendekatan akuntansi pemerintah daerah dari single entry menuju Double entry merupakan perubahan yang cukup revolusioner. Pada kenyataannya, berdasarkan survey ke sejumlah pemerintah daerah dan informasi dari sejumlah konsultan keuangan daerah, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai pengelola keuangan pemerintah daerah dan khususnya SKPD tidak serta merta dapat menyusun laporan keuangan baru tersebut, terutama neraca. Di sisi lain, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui surat kabar, internet, atau cara lain nampaknya belum menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah.
5
Pemerintah Kabupaten Jepara yang merupakan pihak penyusun dan penyaji laporan keuangan daerah, selama ini dalam menyajikan laporan keuangan daerah hanya melalui media non massa yang hanya disajikan kepada kalangan tertentu dan belum pernah mempublikasikan laporan keuangan daerah tersebut melalui media massa yang dapat diakses dan diketahui masyarakat luas. Padahal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menambahkan satu ayat dalam pasal 116. Ayat (4a) pasal 116 berbunyi, Untuk memenuhi asas tansparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah. Menurut Jones et al. (1985) dalam Steccolini (2002), ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel kepada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan daerah Kabupaten Jepara yang tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah Kabupaten Jepara. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul : “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara”.
6
1.2. Ruang Lingkup Masalah Agar penelitian terarah, permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas dan sesuai dengan tujuan penelitian maka ditetapkan batasan-batasan terhadap obyek penelitian. Adapun batasan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: 1. Penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan yang diteliti adalah dibatasi hanya pada periode tahun 2010 dan 2011. 2. Obyek wilayah yang diteliti hanya sebatas wilayah daerah Kabupaten Jepara, yakni masyarakat Jepara selaku responden dari penelitian ini. 1.3. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah penyajian laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Jepara? 2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Jepara? 3. Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara?
7
1.4. Tujuan Penelitian Mengacu pada latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Jepara. 2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten Jepara. 3. Untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara. 1.5.
Manfaat Penelitian Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan akan sistem pengelolaan keuangan daerah terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan serta penyajian laporan keuangan daerah. 2. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Jepara yang menjadi lokasi penelitian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dan pertimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
8
3. Bagi Perguruan Tinggi STIENU Jepara, penelitian ini diharapkan dapat digunakan ssebagai referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik. 4. Bagi masyarakat atau publik, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi
mengenai
sejauh
mana
transparansi
dan
akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah. 1.5. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini akan menyangkut lima bab, masing-masing akan menguraikan hal-hal sebagai berikut: BAB I
: Pendahuluan Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II
: Tinjauan Pustaka Dalam bab ini akan dibahas mengenai landasan teori yang relevan dengan topik yang diambil meliputi pengertian laporan keuangan daerah, penyajian laporan keuangan daerah, teori mengenai
aksesibilitas
laporan
keuangan,
teori
tentang
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hubungan penyajian laporan keuangan daerah dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hubungan aksesibilitas
laporan
keuangan
dengan
transparansi
dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan hubungan penyajian
laporan
keuangan
daerah,
aksesibilitas
laporan
9
keuangan
daerah
dengan
transparansi
dan
akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah. Dalam bab ini juga disajikan mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, dan perumusan hipotesis penelitian. BAB III
: Metode Penelitian Pada bab ini akan diuraikan tentang varabel penelitian dan devinisi operasional variabel, jenis dan sumber data, populasi, sampel, ukuran sampel, dan teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan data penelitian, dan metode analisis data.
BAB IV
: Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini menyajikan data tentang gambaran umum obyek penelitian, deskripsi responden, deskripsi variabel, analisis data, dan pembahasan.
BAB V
: Kesimpulan dan Saran Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan. Selain itu, bab ini juga berisi tentang saran yang dapat diberikan oleh penulis agar permasalahan yang muncul dari hasil penelitian dapat dipecahkan.
