BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Penelitian Bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan
pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional.UUD 1945 dan pancasila menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong royong nasional suatu peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah republik Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah dipandang sebagai suatu cara mewujudkan secara nyata tujuan republik Indonesia dan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, dan berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan terhadap masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama sejak diberlakukannya UU no 18 tahun 2008 sebagai pengganti UU no 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU no 33 tahun 2004 sebagai pengganti atas UU no 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam melaksanakan desentralisasi terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri. Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan PAD. Pembiayaan
1
2
pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan (Marihot P. Siahaan, 2010). Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah dipacu untuk sedapat mungkin berusaha dalam mencari sumber penerimaan daerah.Sumbersumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri. Hal ini berdasarkan UU No 33 tahun 2004 pasal 5 yang menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari : 1.
Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu : a. Hasil pajak daerah b. Hasil retribusi daerah c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2.
Dana perimbangan, yaitu : a. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam b. Dana alokasi umum c. Dana alokasi khusus
3.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah Salah satu komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai kontribusi
dan potensi terbesar di Kabupaten Bandung adalah pajak daerah. Sumber pendanaan pemerintah daerah dari sektor pajak daerah diatur dalam UU RI No. 28
3
tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir tentang pajak daerah dan retribusi daerah, meliputi 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten atau kota. a.
Pajak provinsi terdiri dari : 1) Pajak kendaraan bermotor 2) Bea balik nama kendaraan bermotor 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 4) Pajak air permukaan, dan 5) Pajak rokok
b.
Pajak kabupaten atau kota terdiri dari : 1)
Pajak hotel
2)
Pajak restoran
3)
Pajak hiburan
4)
Pajak reklame
5)
Pajak penerangan jalan
6)
Pajak mineral bukan logan dan batuan
7)
Pajak parkir
8)
Pajak air tanah
9)
Pajak sarang burung walet
10)
Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan
11)
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
Di era otonomi daerah, salah satu sumber PAD yang paling dapat diandalkan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya
4
yang tentunya tidak mengesampingkan sumber-sumber yang lainnya adalah pajak daerah.Marihot P. Siahaan (2010) mengatakan bahwa: Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan PAD adalah pajak daerah dan retribusi daerah, karena penerimaan ini mencakup sekitar 90% dari pendapatan rutin yang diterima oleh daerah (M. Suparmoko:2002). Upaya untuk meningkatkan penerimaan PAD yaitu dengan pengoptimalan pajak daerah. Seperti yang diungkapkan Abdul Halim (2002) bahwa pajak daerah harus dikelola secara professional dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek pajak daerah. Perpajakan tidak dicapai dalam waktu yang singkat, hal ini mengingat bahwa pada umumnya tidak seorangpun yang senang membayar pajak, tunggakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam membayar pajak daerah dapat menghambat usaha pemerintah dalam rangka mencapai penerimaan yang telah ditargetkan dan juga untuk memperlancar PAD. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung untuk mengoptimalkan PAD sebagai sumber pendanaan bagi anggaran, pendapatan dan belanja daerah adalah
5
dengan meningkatkan jumlah pendapatan yang berasal dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Kriteria pajak daerah tidak jauh dengan kriteria pajak secara umum, yang membedakan keduanya adalah pihak pemungutnya. Pajak umum yang memungutnya Pemerintah Pusat, sedangkan pajak daerah yang memungutnya adalah Pemerintah Daerah.Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional. Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008-2013 (dalam juta rupiah) KOMPONEN PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Total PAD
2008 51.654.333
2009 47.951.110
TAHUN 2010 2011 59.385.578 137.799.041
36.067.479
41.592.879
60.254.329
35.674.088
43.280.145
21.264.507 144.660.409
2012 186.141.858
2013 287.602.874
32.795.103
41.045.068
49.705.072
52.790.345
43.137.049
45.168.813
50.139.506
20.447.514
26.220.266
80.827.286
93.961.160
126.519.481
153.271.649
198.650.518
294.558.480
366.316.900
513.966.936
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung Dari Tabel 1.1 bisa diketahui bahwa pajak daerah berada di urutan pertama sebagai penyumbang terbesar dan sangat berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung.Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup potensial dan berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari sektor pajak.
6
Begitupun peningkatan penerimaan pajak daerah di daerah Kabupaten Bandung salah satunya dikarenakan Kabupaten Bandung banyak terdapat lokasi wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun internasional pada saat liburan maupun saat akhir pekan, banyaknya angka wisatawan yang datang memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan lokasi atau tempat yang strategis untuk memperkenalkan, mempublikasikan, atau menganjurkan suatu produk barang, jasa atau hal lainnya, baik untuk tujuan komersil maupun non komersil. Maka dari itu dibutuhkan sarana untuk mempromosikannya salah satunya menggunakan reklame. Fenomena yang terjadi menyangkut dengan pajak reklame adalah Bupati Bandung H. Dadan M. Naser merasa heran dengan masih sangat minimnya Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dari pajak reklame. Potensi pajak reklame di Kabupaten Bandung cukup besar sebab luas wilayah Kabupaten Bandung sampai 31 kecamatan.Bupati menerka pengaruh dari kurang maksimalnya pendapatan dari sektor pajak reklame karena pajak reklame masih banyak yang bocor, dimana banyak terdapat reklame-reklame yang dipasang tanpa membayar pajak ke Dinas Pajak. Terdapatnya 280 reklame liar yang terpasang sepanjang daerah Kabupaten Bandung mulai dari Jln. Kopo-Bihbul, Kecamatan Margahayu hingga Jalan Raya Ciwidey, Kecamatan Rancabali, yang ditertibkan oleh tim gabungan di bawah koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung. (www.pajakreklame.net, 2012) Keadaan tersebut didukung oleh pernyataan Kepala Bidang Pendapatan I pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kab.Bandung, Sastra Laksana
7
mengungkapkan, reklame liar yang terpasang di wilayah Kab.Bandung jumlahnya sekitar 280. Reklame yang tidak berizin menyebabkan pendapatan dari sektor pajak reklame kurang maksimal. Tahun ini DPPK memasang target pendapatan dari pajak reklame sekitar Rp 2,3 miliar. Nilai rupiah untuk 280 reklame liar tersebut masih dalam perhitungan, diperkirakan potensi pendapatannya bisa mencapai jutaan rupiah.Sementara tahun 2011 target Rp 2 miliar, berhasil tercapai. (www.klik-galamedia.com, 2012) Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame TAHUN
TARGET
REALISASI
2008
1,600,000,000.00
1,818,712,880.00
2009
2,100,000,000.00
1,599,992,419.00
2010
2,220,000,000.00
2,022,621,402.00
2011
2,000,000,000.00
2,547,378,797.00
2012
2,500,000,000.00
2,712,275,886.00
2013
2,750,000,000.00
2,774,117,112.00
Sumber: DPPK Kabupaten Bandung Berdasarkan data Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung dalam Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun anggaran 2008 sampai dengan 2013, bahwa target penerimaan pajak reklame tahun 2008 dan 2012 sudah terealisasi bahkan penerimaan melebihi target masingmasing sebesar Rp 200 juta. Sedangkan target penerimaan pajak reklame tahun
8
2009 dan 2010, dalam tahun tersebut target penerimaan tidak terealisasi. Tahun 2011 penerimaan melampaui target sebesar 500 juta. Juga dengan tahun 2013 melampaui target sebesar 24 juta, meskipun tidak jauh besar dari target tetapi cukup berarti bagi pendapatan daerah. Hasil penelitian sebelumnya yang sejalan dengan penelitian ini adalahAristanti Widyaningsih mengenai
Analisis Potensi Penerimaan Pajak
Reklame Kota Bandung Periode Tahun 2001-2007 , hasil dari penelitian menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak reklame untuk tahun 2003-2007 masih diatas target dan realisasi yang dicapai Kota Bandung. Sedangkan tahun 2001 dan 2002 berada dibawah target dan realisasi yang diperoleh. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah objek penelitian yaitu pajak reklame dansubjek penelitiannya yaitu Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, penelitian tersebut juga menitik beratkan pada analisis potensipenerimaan pajak reklame.Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah lokasi penelitian. Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak reklame di Kabupaten Bandung terutama mengenai potensi, realisasi, efektivitas, dan kontribusi penerimaan pajak reklame, maka dari itu penulis
mengambil
judul
:
ANALISIS
PENERIMAAN
PAJAK
REKLAMEKABUPATEN BANDUNG (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Bandung).
9
1.2
Identifikasi Masalah Dari uraian latar belakang masalah diatas dapat diambil identifikasi
masalahnya yaitu bagaimana potensi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Bandung periode tahun 2008-2013
1.3
Tujuan Penelitian Tujuan
penelitian
ini
adalah
untuk
mencari
pengumpulan
dan
mendapatkan data yang dapat memberikan informasi yang kompeten dan relevan. Sesuai dengan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana potensi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Bandung periode tahun 2008-2013.
1.4 Manfaat Penelitian Dengan adanya penelitian tentang analisis penerimaan pajak reklame di Kabupaten Bandung, diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 1. Bagi penulis Dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam memahami potensi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Bandung. 2. Bagi Akademisi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu perpajakan, khususnya dalam perpajakan daerahdan diharapkan menjadi bahan informasi untuk pendalaman penelitian selanjutnya. 3. Bagi instansi terkait
10
Dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan khususnya masalah yang berhubungan dengan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga dapat memberikan manfaat dalam peningkatan PAD terutama dari sektor pajak reklame.
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Kabupaten Bandung sebagai tempat pengumpulan data yang berlokasi di Komplek Pemda Kabupaten Bandung Jl. Raya Soreang Km. 17.Sedangkan waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini dimulai pada bulan Maret2014 sampai dengan selesai.
This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
