BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembangunan, sudah sejak lama mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional.Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik bersifat material maupun spiritual. Dalam menunjang keberhasilan pembangunan tersebut, diperlukan penerimaan negara yang kuat, dimana sumber utama yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri sebagai sumber pelengkapnya. Salah satu langkah pembangunan daerah adalah dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di masa reformasi telah berlangsung sejak tahun 1999. Ketentuan terakhir yang merevisi pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Substansi peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan daerah yang memiliki wewenang luas dalam memberdayakan dirinya. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
1
Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin dinamis, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri, yaitu dengan upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang maksimal, pemerintah mengeluarkan kebijakan di bidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 adalah: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: -
Hasil Pajak daerah
-
Hasil Retribusi daerah
-
Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
-
Pengapatan asli daerah yang sah
-
Dana perimbangan
-
Pinjaman daerah
-
Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Penapatan Asli daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah
2
yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berlakunya produk hukum mengenai pemerintah daerah tersebut memberikan dampak bagi pemerintah daerah untuk diberi kewenangan yang lebih besar dalam menetapkan APBD di era pelaksanaan desentralisasi. Konsekwensinya pemerintah daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan tugas tersebut tidak semudah perkiraan karena salah satunya
perlu
kemampuan
ekonomi
yaitu
pertama,
pemerintah
kabupaten/kota harus mampu mandiri dalam penyelenggraaan pemerintahan. Kedua,menentukkan arah kebijakan pembangunan serta kemandirian dalam hal pembiayaan program – program pembangunan (Abdul Halim; Theresia Woro 2007) Dari uraian diatas dapat digambarkan bahwa ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah, artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Menurut Mudrajad kuncoro (2012) pelimpahan sumber–sumber penerimaan lain yang dapat memperkuat pendapatan asli daerah kota pemda dan kabupaten sebagai tumpuan otonomi daerah untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah, maka faktor keuangan adalah suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Pemerintah daerah tidak saja menggali sumber-sumber keuangan akan tetapi juga harus sanggup mengelola dan menggunakannya sesuai dengan value for money dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan kepada 3
bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin dapat ditekan. Dengan dikuranginya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber keuangan terbesar. Kegiatan ini hendaknya didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai prasarat dalam system pemerintahan negara.Potensi pendapatan yang dimiliki oleh setiap daerah tentu berbeda-beda, terutama perbedaan pada kondisi sumber daya alam dan sebagainya, oleh karena itu maka setiap daerah memberikan penekanan yang berbeda pula pada setiap sumber pendapatan daerah. Kemampuan dan kejelian aparatur daerah dalam menggali potensi sumber pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatannya. Hal itu tercermin dari kebijakan kebijakan daerahnya. Berbagai kebijakan desentralisasi yang berdampak positif bila dilaksanakan sesuai dengan
kejiwaannya,
berdampak
pada
pengembangan
kehidupan
berdemokrasi,berdampak pada peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan penelitian ini Kota Depok yang dicanangkan sebagai kota agro wisata sekaligus kota wisata kuliner sangat berpotensi untuk menaikkan Pendapatan asli daerah kota Depok. Dimana ikon kota Depok sebagai kota belimbing dewa, dan tanamanan hias yang unik terdapat dikota Depok.Mengingat jumlah penduduk kota Depok yang mencapai 1.736.565 pada tahun 2010, yang sangat berpontensi pada bisnis agro wisata, Hal ini dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang akan berimbas kepada pendapatan asli daerah kota Depok .Dari data yang diperoleh dari Dinas
4
Pendapatan pengolahan keuangan Aset Daerah (2010) terlihat Pendapatan Asli Daerah
Kota Depok sebesar
Rp 156.320.219.366,- .Hal ini
menunjukkan bahwa kemampuan daerah otonomi untuk membiayai daerahnya sendiri. Dari gambaran di atas maka yang akan di teliti hanya satu dari empat kelompok Pendapatan Asli Daerah Kota Depok yaitu Pajak Daerah selama 5 tahun anggaran. Total realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok cendrung meningkat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Depok ini merupakan akibat perkembangan pajak daerah mengalami kenaikan. Berbagai hasil penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa kenaikan pajak terhadap Pendapatan asli Daerah pernah dilakukan antara lain : Penelitian Pengaruh retribusi parkir terhadap Pendapatan asli Daerah dilakukan oleh Murlan (2010) dikabupaten Sidoarjo.Menggunakan model statistik dalam bentuk regregi linier dihasilkan penelitian bahwa retribusi parkir (x) 0,992% mampu mempengaruhi Pendapatan asli daerah (y) sebesar 99,2%.Penelitian yang pernah dilakukan oleh Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah Dikota Denpasar yang dilakukan oleh I Made Sedana Yasa (2009) menganalisis peranan pajak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan menggunakan analisi regresi berganda.Diperoleh hasil peranan pajak hotel dan pajak restoran secara parsial tidak mempunyai peranan yang signifikan.Tetapi secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.Oleh karena hasil yang berbeda tersebut dilakukan penelitian
5
mengenai pengaruh kenaikan Pendapatan Asli Kota depok .Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor – faktor yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.Faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah pajak hotel,pajak restauran,pajak penerangan jalan.Ketiga faktor ini sangat penting diteliti karena Depok sebagai penyangga kota Jakarta dan sebagai kota agro wisata mampu memberikan kontribusi bagi kenaikan Pendapatan Asli Kota Depok.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah kenaikan pajak hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok? 2. Apakah kenaikan pajak restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok ? 3. Apakah pajak penerangan jalan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok ?
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di muka, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
6
a. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh positif kenaikan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok. b. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh positif pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok. c. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh positif pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok. 2. Manfaat penelitian Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dan dapat digunakan oleh pihak – pihak sebagai berikut : a. Penulis Bagi penulis merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program starta I untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi,serta Penulis akan lebih mengerti dan mengetahui masalah yang dibatasi serta dapat membandingkan teori dari berbagai sumber dengan praktek secara nyata mengenai cara mengoptimalkan pendapatan atas pajak semaksimal mungkin. b. Pemerintah daerah Memberikan opini tentang pendapatan asli daerah kepada pemerintah Kota Depok dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara lebih optimal dan pemberdayaan pajak tersebut dengan efektif, efesien,dan transparan. c. Bagi pembaca Pihak lainnya yang ingin memperdalam ilmu dan melakukan
7
penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama dapat menjadikan referensi atau untuk tujuan lain sesuai dengan kebutuhan masing – masing.
8
