BAB I PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG Dalam konteks pembangunan, bangsa Indonesia sejak lama telah
mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah
kegiatan
yang
berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat material maupun spritual. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sumber-sumber pendanaan yang memadai. Salah satu usaha untuk mewujudkan tujuan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. (Waluyo dan Wirawan, 2000) Pengertian pajak adalah merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. (Zain, 2010) Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan rakyat bersama. Pemerintah berupaya setiap tahunnya penerimaan
dalam negeri terutama dari pajak terus meningkat. Demikian penting pajak bagi negara, maka pemungutannya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 huruf (a), bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang - Undang. Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk
perundang-undangan pemerintah, dalam
neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negara bersumber dari penerimaan dalam Negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan Negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang–undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. (Kunarjo, 1993) Pajak
merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk
mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa kemasa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber pajak maupun non pajak. (Waluyo dan Wirawan, 2000) Di negara Indonesia, pajak merupakan salah satu penerimaan pendapatan negara yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan nasional. Pajak dalam pengelolaannya, ada yang masuk ke pemerintahan pusat dan ada
yang masuk ke pemerintahan daerah. Pajak yang pengelolaanya masuk ke dalam pemerintah pusat antara lain : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pajak yang dikelola dan dipungut oleh Pemerintahan Daerah meliputi:Pajak Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan lain - lain) dan Pajak Kabupaten atau Kota (Pajak Hotel, Restoran, Reklame, Peneragan Jalan, Parkir, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan lain - lain). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu komponen penyumbang Pendapatan Asli Daerah. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan dikatakan sebagai penerimaan pajak daerah. (Rahman, 2010) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah Kota Bandung, karena jumlah penduduk Kota Bandung yang banyak, sehingga di Kota Bandung ini banyak terdapat rumah penduduk yang bisa dijadikan sebagai objek pajak, terdapat banyak pusat perbelanjaan, dan
masih banyak lagi tempat–tempat yang dapat dikenakan
sebagai objek pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dari data awal yang diperoleh Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung memiliki potensi yang besar terhadap pendapatan daerah. Namun terdapat beberapa kendala pada saat pemungutannya, baik yang disebabkan oleh Wajib Pajak (WP) sebagai yang dipungut oleh pemerintah, maupun yang disebabkan oleh aparatur pajak yang bertugas memungut pajak dari wajib pajak.
Menurut kepala Tata Usaha Maman juaryaman, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikatakan sebagai pajak tidak langsung sehingga masyarakat cenderung mendahulukan kebutuhan pokok dengan mengesampingkan membayar pajak (tingkat kesadaran masyarakat akan membayar pajak masih kurang). Selain itu hal yang mempengaruhi besarnya tunggakan adalah banyaknya lahan–lahan yang dijadikan perumahan sehingga induk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) masih tertagih, sementara di lapangan sudah terpecah menjadi beberapa objek pajak namun induk dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) mesih terdaftar dalam tagihan. Pada tabel 1 target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2006–2010 di Kota Bandung yang
menunjukan adanya suatu permasalahan,
karena realisasi yang diperoleh selalu berada dibawah target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap tahunnya perolehan
realisasi dari Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) di Kota Bandung mengalami penurunan baik dalam persentasenya (%) maupun jumlah rupiahnya. Dari selisih antara target dan realisasi tersebut setiap tahunnya selalu menimbulkan jumlah tunggakan yang cukup besar. Namun pada tahun 2006 realisasi berada diatas target yang ditetapkan. Sehingga salah satu strategi yang digunakan adalah melakukan verifikasi data tunggakan setiap triwulan maupun setiap tahunnya. Data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut :
TABEL 1 Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Bandung Tahun 2006–2010 Dari Sektor Perkotaan (SKB)
TAHUN
TARGET (Rp)
2006
109,092,029,000
2007
2008
2009
2010
Sumber
REALISASI PENERIMAAN TRIWULAN Rp % I 7,060,378,350 6.47 II 18,243,155,062 16.72 III 89,163,205,272 81.73 IV 110,278,635,139 101.09
PENCAPAIAN TARGET 134,278,000,000
1,186,606,139 1.09 I 5,494,636,164 4.09 II 13,775,357,527 10.26 III 94,370,579,430 70.28 IV 120,939,880,909 90.07 9.94 TUNGGAKAN 13,338,119,091 214,635,486,000 I 10,223,505,558 4.76 II 35,559,442,449 16.57 III 153,409,675,090 71.47 IV 180,096,051,735 83.91 16.09 TUNGGAKAN 34,539,434,265 238,028,025,000 I 8,668,028,720 3.64 II 30,991,072,130 13.02 III 104,253,702,699 43.80 IV 196,539,867,190 82.57 17.43 TUNGGAKAN 41,488,157,810 280,629,218,220 I 10,043,190,941 3.58 II 38,645,812,425 13.77 III 114,009,481,542 40.63 IV 228,976,394,235 81.59 TUNGGAKAN 51,652,823,985 18.41 : Olah data Dinas Pendapatan Kota Bandung ( Bidang Pajak Bumi dan Bangunan)
Tabel 1.1 Grafik yang menunjukan persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan REALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( % ) 120 101,09
% REALISASI
100
90,07
80
83,91
82,57
81,59
71,47
70,28
TRIWULAN 1
60 43,8
40,63
40 20
TRIWULAN 2 TRWULAN 3
16,72 6,47 8,73
10,26 4,09
16,57
4,74
13,02 3,64
TRIWULAN 4
13,77 3,58
0 2006
2007
2008
2009
2010
TAHUN
Dari data yang diperoleh di atas dapat terlihat sejak tahun 2006–2010 realisasi atas target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung mengalami penurunan dan jumlah tunggakannyya bertambah setiap tahunnya, terkecuali pada tahun 2006 realisasi 1,09% sebesar Rp.1,186,606,139 di atas target yang telah ditetapkan yaitu target sebesar Rp.109,092,029,000 dan realisasi sebesar Rp.110,278,635,139 Pada tahun 2007 sampai dengan 2010 Pajak Bumi dan Bangunan selalu menghasilkan tunggakan, tahun 2007 target yang ditetapkan oleh
pemerintah
Rp.120,939,880,909
sebesar sehingga
Rp.134,278,000,000 menimbulkan
sedangkan
realisasi
tunggakan
sebesar
Rp.13,338,119,091 (9,94%). Tahun 2008 target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp.214,635,486,000 sedangkan realisasi yang diperoleh sebesar Rp.180,096,051,735
sehingga
menimbulkan
tunggakan
sebesar
Rp.34,539,434,265 (16,09%). Tahun 2009 target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp.238,028,025,000 sedangkan realisasi yang diperoleh sebesar Rp.196,539,867,190
sehingga
menimbulkan
tunggakan
sebesar
Rp.41,488,157,810 (17,43%). Tahun 2010 target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp.280,629,218,220 sedangkan realisasi yang diperoleh sebesar Rp.228,976,394,235
sehingga
menimbulkan
tunggakan
sebesar
Rp.51,652,823,985 (18,41%). Dalam tabel 2 menunjukan potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang disalurkan kepada wajib pajak. Letak permasalahan pada potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2006–2010 adalah
tidak semua wajib pajak yang
menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang mengembalikannya kepada pemerintah jika wajib pajak tersebut merasa mempunyai tanggung jawab maka wajib pajak tersebut akan mengembalikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada pemerintah jika tidak maka wajib pajak tersebut akan mengabaikannya,
adanya
Surat
Pemberitahuan
Pajak
Terhutang
yang
dikembalikan oleh aparatur pajak yang ditugaskan mendistribusikan Surat Tagihan Pajak Terhutang (SPPT) kepada wajib pajak dikarenakan alamat yang dituju sudah bukan atas nama wajib pajak yang tertera dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tersebut, selain itu terdapat sisa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang tidak tahu dimana keberadaannya (misalnya di kelurahan, Wajib Pajak (WP) yang tidak mengembalikan, dan lain–lain). Strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung dengan pemberian tugas
kepada lurah dan camat untuk mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dikatakan kurang efektif tanpa adanya pengawasan secara berkesinambungan akan tetap menimbulkan suatu permasalahan. Data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut : TABEL 2 Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) SPPT YANG DITERIMA OLEH POKOK KETETAPAN SPPT Tahun
BUKU
PEMERINTAH (Dibayarkan Kepada ( Jumlah WP dan Target ) Pemerintah) WP
Rp
WP
%
Rp
%
2006
I – III
434.291
38,941,768,066
393.163
90.53
34,788,166,443
89.33
2007
I – III
386.572
36,783,111,547
22.756
5.89
2,098,887,501
5.71
2008
I – III
439.663
60,891,474,996
419.933
95.51
58,438,655,161
95.97
2009
I – III
455.745
71,329,567,621
192.375
42.21
32,092,227,594
44.99
2010
I – III
464.646
80,386,974,809
446.924
96.19
77,224,903,833
96.07
SPPT YANG DIKEMBALIKAN SISA SPPT YANG TERSEBAR Tahun
KEPADA PEMERINTAH
BUKU WP
%
Rp
%
WP
%
Rp
%
2006
I – III
735
0.17
41,307,705
0.11
40.393
9.30
4,112,293,858
10.56
2007
I – III
94
0
10,347,035
0.03
363.772
94.09
34,673,877,011
94.27
2008
I – III
485
0.11
385,897,450
0.63
19.245
4.38
2,066,922,385
3.39
2009
I – III
-
-
-
-
263.370
57.79
39,237,340,027
55.01
2010
I – III
16
0.00
915,722
0.00
17.143
3.69
3,108,344,882
3.87
Sumber : Olah data Dinas Pendapatan Kota Bandung (Bidang Pajak Bumi dan Bangunan)
Dari data yang diperoleh di atas dapat terlihat jumlah Wajib Pajak (WP) serta jumlah rupiah yang seharusnya diterima oleh pemerintah dari buku I–III (Rp.100,000–Rp.1,000,000) selalu tidak memenuhi apa yang telah ditargetkan. Tahun 2006 wajib pajak yang ditetapkan sebesar 434.291 orang dengan jumlah Rp.38,941,768,066, sedangkan jumlah wajib yang mengembalikan atau membayar pajak hanya 393.163 dengan jumlah Rp.34,788,166,443, aparatur pajak yang bertugas mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Terhutang (SPPT) mengembalikan SPPT dengan berbagai macam alasan, sejumlah 735 dengan jumlah Rp.41,307,705, selain itu terdapat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang tidak diketahui keberadaannya (seperti di kelurahan, atau wajib pajak yang tidak bertanggung jawab untuk membayar pajak tersebut) sejumlah 40.393 dengan jumlah Rp.4,112,293,858. Tahun 2007 wajib pajak yang ditetapkan sebesar 386.572 orang dengan jumlah Rp.36,783,111,547, sedangkan jumlah wajib yang mengembalikan atau membayar pajak hanya 22.756 dengan jumlah Rp.2,098,887,501, aparatur pajak yang bertugas mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Terhutang (SPPT) mengembalikan SPPT dengan berbagai macam alasan, sejumlah 94 dengan jumlah Rp.10,347,035, selain itu terdapat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang tidak diketahui keberadaannya (seperti di kelurahan, atau wajib pajak yang tidak bertanggung jawab untuk membayar pajak tersebut) sejumlah 363.772 dengan jumlah Rp.34,673,877,011. Tahun 2008 wajib pajak yang ditetapkan sebesar 439.663 orang dengan jumlah Rp.60,891,474,996, sedangkan jumlah wajib yang mengembalikan atau membayar pajak hanya 419.933 dengan jumlah Rp.58,438,655,161, aparatur pajak
yang bertugas mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Terhutang (SPPT) mengembalikan SPPT dengan berbagai macam alasan, sejumlah 485 dengan jumlah Rp.385,897,450, selain itu terdapat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang tidak diketahui keberadaannya (seperti di kelurahan, atau wajib pajak yang tidak bertanggung jawab untuk membayar pajak tersebut) sejumlah 19.245 dengan jumlah Rp.2,066,922,385. Tahun 2009 wajib pajak yang ditetapkan sebesar 455.745 orang dengan jumlah Rp.71,329,567,621, sedangkan jumlah wajib yang mengembalikan atau membayar pajak hanya 192.375 dengan jumlah Rp.32,092,227,594, aparatur pajak yang bertugas mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Terhutang (SPPT) mengembalikan SPPT dengan berbagai macam alasan, sejumlah 0 dengan jumlah Rp.0, selain itu terdapat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang tidak tahu keberadaannya (seperti di kelurahan, atau wajib pajak yang tidak bertanggung jawab untuk membayar pajak tersebut) sejumlah 263.370 dengan jumlah Rp.39,237,340,027. Tahun 2010 wajib pajak yang ditetapkan sebesar 464.646 orang dengan jumlah Rp.80,386,974,809, sedangkan jumlah wajib yang mengembalikan atau membayar pajak hanya 446.924 dengan jumlah Rp.77,224,903,833, aparatur pajak yang bertugas mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Terhutang (SPPT) mengembalikan SPPT dengan berbagai macam alasan, sejumlah 16 dengan jumlah Rp.915,722, selain itu terdapat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang tidak diketahui keberadaannya (seperti di kelurahan, atau wajib pajak yang tidak bertanggung jawab untuk membayar pajak tersebut) sejumlah 17.143 dengan jumlah Rp.3,108,344,882.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, terhadap realisasi target penerimaannya, dan bermaksud menuangkannya ke dalam bentuk skripsi, dengan judul: “Analisis Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
di
Kota
Bandung
Terhadap
Peningkatan
Realisasi
Target
Penerimaannya Dari Tahun 2006–2010”.
1.2
Identifikasi Masalah Sesuai dengan latar belakang penulisan yang telah dikemukakan
sebelumnya, maka masalah yang dapat diidentifikasikan yaitu : 1.
Apakah strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung
berpengaruh
terhadap
peningkatan
realisasi
target
penerimaannya dari tahun 2006–2010? 2.
Bagaimana realisasi target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung tahun 2006–2010?
3.
Bagaimana strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung tahun 2006–2010?
1.3
Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah untuk
memperoleh data dan informasi yang akan memberikan gambarantentang analisis strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Bandung terhadap peningkatan realisasi target penerimaanya dari tahun 2006–2010.
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1.
Untuk mengetahui adanya pengaruh antara strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung terhadap peningkatan realisasi target penerimaannya dari tahun 2006–2010.
2.
Untuk mengetahui bagaimana realisasi target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung tahun 2006–2010.
3.
Untuk mengetahui bagaimana strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung tahun 2006–2010.
1.4
Kegunaan Penelitian Beberapa kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini
adalah sebagai berikut : a.
Kegunan Akademis Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur perpajakan terutama dalam analisis strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Selanjutnya, dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lanjutan. 1.
Bagi Penulis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang analisis strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bandung terhadap peningkatan realisasinya dari tahun 20062010.
2.
Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. b.
Kegunaan Praktis Sementara bagi pemerintah daerah diharapkan menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar dapat tercapai target yang diharapkan.
1.5
Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian dan pengumpulan data ini akan dilakukan pada kantor Dinas
Pendapatan Daerah Kota Bandung dan Pemerintahan Kota Bandung yang beralamat di jalan Wastukencana no. 2 Bandung. Adapun waktu yang digunakan untuk penelitian yaitu pada bulan Maret–Agustus 2013.
