BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Dalam konteks pembangunan, bangsa Indonesia sejak lama telah menerapkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat material maupun spiritual, untuk itu pemerintah harus berusaha
meningkatkan
pendapatan
dalam
rangka
mencapai
tujuan
pembangunan. Dalam menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan penerimaan sumber-sumber luar negeri hanya sebagai pelengkap. Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan
pemerintah
propinsi
maupun
kabupaten/kota
yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya.
Kebijakan
tentang
keuangan
daerah
mempunyai
kemampuan membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata.
Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Sumber pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: a. Hasil pajak daerah. b. Hasil retribusi daerah. c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. d. Pendapatan asli daerah yang sah. 2. Dana perimbangan. 3. Pinjaman daerah. 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan, hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana peran pendapatan asli daerah diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah, oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang
bersifat mandiri, tetapi pada kenyataanya kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini peran sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar, maka untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah yang salah satunya dengan penggalian potensi daerah. Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah diberbagai sektor. Maka pemerintah daerah Kota Surabaya berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kota Surabaya itu sendiri, hal ini perlu dilakukan
untuk mengurangi
ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Guna meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, Kota Surabaya berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 adalah: a. Pajak Hotel; b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan; d. Pajak Reklame; e. Pajak Penerangan Jalan; f. Pajak Bahan Galian C; g. Pajak Parkir. Upaya untuk meningkatkan PAD tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen PAD. Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya. Ini merupakan beberapa komponen yang menjadi sumber penerimaan daerah dimana tentunya akan terus digali baik yang sudah maupun sumber penerimaan baru yang potensial. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel dan pajak hiburan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 09 Tahun 2003, pajak hotel adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran kepada hotel, dan menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 09 Tahun 2003, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan/atau
keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga. Hotel dan Hiburan merupakan sektor potensial dengan adanya potensi tersebut diharapkan peningkatan efektivitas dalam penerimaan pajak hotel dan pajak hiburan dapat memacu pembangunan ekonomi di Kota Surabaya. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik meneliti penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Hotel dan Hiburan sebagai penunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 1.
Seberapa besar kontribusi pajak hotel dan hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya?
2.
Apakah tingkat pencapaian pungutan pajak daerah dari pajak hotel dan hiburan di Kota Surabaya sudah efektif dalam pemungutannya?
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 1.
Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Surabaya.
2.
Untuk menganalisis dan mengetahui tingkat efektifitas dan pungutan pajak daerah dari pajak hotel dan pajak hiburan di kota Surabaya.
1.4 Manfaat Penelitian Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: a.
Kontribusi Praktis Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah agar melakukan evaluasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah.
b.
Kontribusi Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta pembaca yang berkaitan dengan tingkat efektifitas pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
c.
Kontribusi Kebijakan Hasil Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam usahanya untuk meningkatkan
Pendapatan
Asli
Daerah
guna
membiayai
pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah.
1.5 Ruang Lingkup Penelitian Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan yang diharapkan dan tidak mengalami pembahasan yang terlalu luas serta keterbatasan wawasan atau pengetahuan, maka ruang lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada : 1.
Laporan target dan realisasi Pajak Hotel dan Pajak Hiburan .
2.
Laporan target dan realisasi PAD.
Keseluruhan laporan yang disajikan adalah laporan anggaran target dan laporan anggaran realisasi selama 4 tahun anggaran, yaitu tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013.
