BAB 1 PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Kemajuan bangsa Indonesia didasari oleh pembangunan nasional

BAB 1 PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Kemajuan bangsa Indonesia didasari oleh pembangunan nasional yang bersumber dari penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Pembiayaan dan pembangunan ini direalisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan Negara (APBN). Dalam APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Penetapan target pajak dalam APBN menggunakan asumsi makro. Indikator ekonomi makro seperti tingkat pertumbuhan ekonomi dan inflasi menjadi peranan penting dalam penetapan target pajak, yang seharusnya target pajak dihitung dari pendekatan mikro, seperti jumlah wajib pajak terdaftar, jumlah pembayar pajak dan kepatuhan wajib pajak Dalam data Direktorat Jendral Pajak Pendapatan Negara tahun 2017 sekitar Rp 1.750 triliun. PPh nonmigas sebesar Rp 751.7 triliun, PPN dan PPNBM sebesar Rp 493.88 triliun, Kepabenan dan Cukai sebesar Rp 157.15 triliun. PBB sebesar Rp 17.29 triliun dan pajak lainnya sebesar Rp 8.74 triliun. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani (2016) berpendapat bahwa penerimaan

pajak di Indonesia masih rendah karena adanya

1

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2

peraturan pajak yang terlalu rumit, salah satunya masih lemahnya penegak hukum yaitu diantaranya melalui amandemen RUU, Undang-Undang Perpajakan (KUP) dan RUU Pajak Penghasilan (Pph) sehingga membuat kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. tidak hanya itu saja, ada juga beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya Kepatuhan Wajib Pajak antara lain sebagai berikut: Pembangunan infrastruktur yang tidak merata, banyaknya kasus korupsi, masyarakat merasa tidak puas atau kurang merasakan manfaat dari pajak yang telah dibayar. Contohmya : masih banyaknya jalanan rusak, sarana publik yang tidak memadai, banyaknya pejabat yang korupsi dan lain-lain. Menurut

Surya

Manurung

(2013)

menyebutkan

bahwa

kecedrungan masyrakat tidak mau membayar pajak disebabkan karena rendahnya pengawasan pemerintah, sanksi atau denda yang dikenakan terhadap wajib pajak selain itu pajak yang telah dibayar juga tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani (2017) mengatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih jauh dari kata cukup dan patut menjadi perhatian yang lebih serius bagi ditjen pajak diantara lain: Wajib Pajak tidak membuat dan menyampaikan laporannya dengan benar, tidak lengkap atau tidak jelas baik laporan bulanan, masa, maupun tahunan. Karena hal tersebut paling banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar, maka dari itu ditjen harus tetap mengawasinya, Maka dari itu harus mengambil kebijakan tegas dengan tidak menaikkan target pajak.


3

asumsinya bahwa postur APBN harus kredibel dan harus dimulai dengan penetapan target yang mendekati kondisi sebenarnya. Perilaku kepatuhan wajib pajak sangat ditentukan oleh seberapa ketat pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak. semakin luas efektif dan tegas ruang lingkup pengawasan, maka kecendrungan wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak. Menurut menteri keuangan, Sri Mulyani (2017) menyatakan bahwa akan mengambil kebijakan tegas dengan tidak menaikkan target pajak seperti tahun sebelumnya. APBN harus kredibel dengan penetapn target yang mendekati kondisi yang sebenarnya. Menurut Kepala KPP Pratama Pulogadung (2017) mengatakan Pemerintah pada hari jumat 11 Agustus 2017 diadakan secara serentak menggelar acara Pajak Bertutur di seluruh Indonesia yakni memberikan pemahaman tentang pajak untuk jenjang SD hingga Perguruan Tinggi. Lewat edukasi ini guna untuk mengingatkan agar sadar pajak, pasalnya pajak bisa menopang kegiatan kenegaraan menjadi lebih baik karena pajak menyumbang 75% penerimaan di APBN Dilihat dari data 250 juta Wajib Pajak baru 30 juta yang mempunyai NPWP dan jumlah yang aktif lapor pajak hanya 1,5 juta. Kepala KPP Pratama Sampit, Anis Yudiono (2017) Pada KPP Sampit kabupaten Korawaringin Timur Kalimntan Timur, mengakui tingkat kepatuhan wajib pajaknya terus meningkat meski harus


4

disosialisasikan secara terus menerus dilakukan kepada wajib pajak karena kendala kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran utuk membayar pajak. Tingkat kepatuhan sudah membaik yakni mencapai target nasional sebesar 70% dari wajib pajak yang wajib lapor. Diantaranta wajib pajak badan hukum dan orang pribadi sekitar 40%. Tingkat Kesadaran wajib pajak cukup bagus, sedangkan yang perlu terus diedukasi adalah wpop. Sesuai aturan, sanksi bagi penggelap pajak diberikan berrahap, mulai dari imbauan, teguran, hingga diberi Surat Tagihan Pajak, apabila wpop enggan membayar pajak maka diusulkan pemeriksanaan dan mengeluarkan surat ketetapan (STP) beserta denda dan bunganya. Salah satu tindakan yang sudah dilakukan pada KPP Sampit yaitu dengan tindakan memblokir rekening wajib pajak yang menunggak pembayarannya. Dan pihak bank akan membuka rekening kembali apabila wajib pajak telah melunasi tagihan pajak atau mengizinkan tabungan mereka dialihkan sejumlah nilai pajak yang belum dibayarkan Pegawai Direktorat Jendral Pajak, Aditya wibisono (2016) menjelaskan bahwa dari studi yang sudah dilakukan oleh world Bank dan Pricewater House Coopers dalam buku yang berjudul Paying Taxes 2016. Disebutkan bahwa kunci kepatuhan wajib pajak adalah kemudahan dalam membayar pajak bisa diwujudkan dengan cara antara lalin: (1) selalu meningkatkan sistem pembayaran secara elektronik, (2) menggabungkan


5

beberapa jenis pajak atau bahkan menghapus jenis pajak yang tidak relevan, dan (3) menyederhanakan proses pelaporan wajib pajak Telah terjadi kasus suap pajak pada tahun (2016) senilai US $148.500 atau setara dengan Rp 1.9 Miliar yang melibatkan Handang Soekarno, mantan Kepala Subdit Bukti Permulaan Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan, berpengaruh buruk terhadap citra pemerintah khususnya dibidang pajak serta berefek buruk dalam peningkatan penerimaan pajak sehingga masyarakat menjadi tidak patuh dan menimbulkan sikap ketidak percayaan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Selain itu setiap para wajib pajak menginginkan sebuah pelayanan yang semakin baik. Untuk meningkatkan pelayanan dan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jendral Pajak menerapkan teknologi informasi dalam prosedur pemungutan pajak, diantaranya adalah :E-SPT, E-Payment, ERegistration dan yang terbaru adalah layanan E-Filling. E-Filling merupakan cara penyampaian SPT melalui sistem online dan real time. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (application service provider) yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik. (Siti Kurnia Rahayu, 2013 : 132). Kemudahan-kemudahan dalam menyampaikan SPT atau dikenal dengan E-Filling, lapor pajak menjadi lebih mudah, cepat dan bis


6

dilakukan dimana saja sudah menjadi terobosan positif untuk menjadikan teladan dan patuh dalam melaporkan pajaknya. Dengan adanya E-Filling diharapkan dapat mempermudah dalam pengimputan data tahunan, karena pengimputan tidak bergantung kepada bendahara gaji tetapi dapat dilakukan oleh setiap pemilik NPWP sehingga data yang diterima lebih akurat dan penginputan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tidak bergantung pada jam kerja pajak. tetapi para petugas harus tetap melayani dan menjelaskan dengan sabar kepada wajib pajak. Dari banyaknya keluhan pada tahun (2015) baik pihak PNS Kementrian Kelautan dan Perikanan, salah satu warga di Cibubur serta beberapa masyarakat ketika ingin melaporkan pajaknya mereka megakui kesulitan mengakses layanan E-Filling. mereka bahkan sudah mencoba mengakses layanan E-Filling pada tengah malam tetap saja kesulitan mengakses E-Filling. di karenakan loadingnya cukup lama atau mengalami kendala baik berupa jaringan internet dan jaringan server, padahal sudah mempunyai e-FIN atau kode untuk mengakses E-Filling. Keterbatasan jaringan server menjadi salah satu kendala yang tak bisa dipungkiri. Untuk mengakomodir segala kendala tersebut Ditjen Pajak akhirnya mengeluarkan Keputusan Ditjen Pajak Nomor KEP62/PJ/2014 pada tanggal 25 maret 2014. Aturan ini memberikan dispensasi kepada wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan tahun pajak 2013 melalui E-Filing sampai dengan 30 April 2014 tidak dikenakan


7

Sanksi Administrasi. Sementara dalam UU Perpajakan pasal 7 ayat (1) KUP telah jelas-jelas mengatur bahwa wajib pajak yang melaporkan S PT nya lewat dari jangka waktu yang telah ditetapkan dan apabila para wajiab pajak terlambat menyampaikan SPT pajaknya maka akan dikenakan sanksi baik berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Heni Sulastri (2014) menyatakan bahwa Pengembangan dalam penggunaan Teknologi Informasi Komputer pada DJP masih terus dilakukan pembenahan dan pengembangan agar semua unit kerja dapat mengoptimalkan keberadaan TIK. Hal ini di karenakan perubahanperubahan peraturan perpajakan. Proses penggunaan, pengembangan dan pembenahan TIK tidak menutup kemungkinan munculnya permasalahan dalam TIK ketika para wajib pajak ingin melaporkan kewajiban perpajakannya baik pada validasi data pendaftaran wajib pajak serta suka error sehingga tidak tersimpannya data. Dari banyaknya keluhan mengenai E-Filling pihak DJP mengambil langkah solusi yaitu dengan adanya perbaikan fasilitas penambahan server alamat

url

baru

http://djponline2.pajak.go.id/account/login

yang

diharapkan wajib pajak menjadi patuh serta taat dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis mengambil judul “Analisis Pengaruh Teknologi Informasi, Pelaksanaan Sanksi Pajak dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak”


8

B.

Rumusan Masalah Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Apakah Kualitas Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ? 2. Apakah Pelaksanaan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ? 3. Apakah Penerapan Sistem E-Filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ?

C.

Tujuan Penelitian 1. Untuk menganalisis Pengaruh Kualitas Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak 2. Untuk menganalisis Pengaruh Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak 3. Untuk menganalisis Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak

D.

Kontribusi Penelitian Adapun Kontribusi yang dapat diperoleh dari penelitian antara lain sebagai berikut a)

Kontribusi Akademis 

Bagi mahasiswa Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian mengenai


9

kualitas teknologi informasi, pelaksanaan sanksi pajak, dan penerapan sistem E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. b)

Kontribusi Praktik 

Bagi Penelitian selanjutnya Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independennya dengan meneliti pengaruh berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.


BAB 1 PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Kemajuan bangsa Indonesia didasari oleh pembangunan nasional

Recommend Documents