BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri. selalu melakukan pembangunan guna kemajuan bangsa

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang, oleh sebab itu selalu

melakukan

pembangunan

guna

kemajuan

bangsa.

Seiring

dengan

perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini, maka diperlukan banyak kucuran dana untuk membiayai pembangunan nasional. Sehingga pemerintah berusaha mencari dan menggali dana dari sumber potensial kekayaan yang dimiliki Indonesia. Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar adalah dari sektor pajak. Ini terlihat pada target penerimaan pajak yang terus meningkat serta tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak harus terus meningkat. Setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum wajib untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Apabila semua Wajib Pajak bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya ini berdampak akan semakin besar pula pendapatan yang masuk ke kas negara. Sehingga pelayanan masyarakat mampu disediakan pemerintah dengan baik.

1 Universitas Sumatera Utara

Karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar maka, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha terus melakukan inovasi peraturan (tax reform) yang memudahkan masyarakat melakukan kewajiban perpajakannya. Salah satunya Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang tersebut diperkenalkan sistem pemungutan pajak yang baru, yaitu self assessment system yang mulai berlaku pada tahun 1984. Sistem ini bertujuan memberikan kepercayaan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta Wajib Pajak dalam memnuhi kewajiban perpajakannya. Dalam Pasal 12 KUP ayat (2) bahwa Wajib Pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Ini berarti self assessment system bahwa Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tanpa menunggu adanya Surat Ketetapan Pajak. Namun, proses perpajakannya akan diawasi oleh aparatur pajak, sehingga Wajib Pajak harus memberikan data perpajakanya kepada DJP. Hal ini jelas diatur dalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

2 Universitas Sumatera Utara

Selain self assessment system juga berlaku with holding system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang Wajib Pajak sesuai perundangundangan yang berlaku. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Pada kenyataannya saat ini, banyak pegawai tidak percaya apakah pajak penghasilan yang dipotong telah disetor atau tidak, banyak pegawai yang tidak mau penghasilannya dipotong, banyak pegawai yang menganggap pajak penghasilannya seharusnya dihitung, diperhitungkan, disetor sendiri. Jadi, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dalam meningkatkan pencapaian target penerimaan dari pajak penghasilan. Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul: “UPAYA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN BELAWAN”. B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melaksanakan praktek kerja lapangan mandiri:

3 Universitas Sumatera Utara

1.1 Mengetahui

penyebab

Wajib

Pajak

yang

terdaftar

belum

melaksanakan kewajiban perpajakannya terutama Wajib Pajak Orang Pribadi. 1.2 Mengetahui

besarnya

target

dan

realisasi

penerimaan

Pajak

Penghasilan Pasal 21 yang telah diperoleh oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan selama 3 tahun yaitu : 2011, 2012, dan 2013. 1.3 Mengetahui

kendala

serta

upaya-upaya

dalam

meningkatkan

penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. 2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 2.1 Bagi Mahasiswa Peserta PKLM: a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan. b. Agar dapat menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan. c. Menciptakan dan menumbuhkembangkan sikap profesionalisme, integritas, tanggung jawaba, inovatif, etos kerja yang tinggi serta kedisiplinan yang nantinya hal-hal tersebut sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja yang sebenarnya. d. Memberikan motivasi mahasiswa untuk beraktifitas secara efektif dan efisien dalam melakukan pekerjaan. 2.2 Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan :

4 Universitas Sumatera Utara

a. Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dengan Program Studi Administrasi Perpajakan FISIP USU. b. Sarana bagi KPP Pratama Medan Belawan untuk menerima saran dan kritikan yang bersifat membangun serta menjadi bahan masukan untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. 2.3 Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan : a. Sarana menjalin hubungan baik antara pihak Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU dengan pihak KPP Pratama Medan Belawan. b. Menjadikan masukan penyempurnaan dan perbaikan kurikulum yang berlaku di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU. Sebagai masukan bagi semua pihak, baik bagi masyarakat maupun lembaga lainnya yang membutuhkan informasi, data dan keterangan tentang pajak penghasilan.

B. Uraian Teoritis 1. Pengertian Pajak Menurut R.Santoso Brotodiharjo (Waluyo, 2011:2) Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat 5 Universitas Sumatera Utara

ditujukan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Prof.Dr. RochmatSoemitro, SH (Waluyo,2011:3) Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Berdasarakan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib pajak masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

2. Fungsi pajak

Pajak dalam suatu negara memiliki beberapa fungsi. Fungsi pajak menurut Siti Resmi dalam buku Perpajakan : Teori dan Kasus (2009:3) terdapat dua fungsi yaitu:

2.1 Fungsi Sumber Keuangan Negara (budgetair) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Misalnya, dana yang dikumpulkan dari hasil pajak digunakan pemerintah untuk membangun fasilitas- fasilitas umum.

6 Universitas Sumatera Utara

2.2 Fungsi Mengatur (reguler) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

3. Sistem Pungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan. Sistem pemungutan pajak menurut Siti Resmi dalam buku Perpajakan: Teori dan Kasus (2009:11) terdapat dua sistem pemungutan pajak, yaitu:

3.1 Official Assesment System (OAS) OAS adalah suatu pungutan dimana besarnya pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak, ditentukan sendiri oleh fiskus atau aparatur pajak, dalam Undang-undang Wajib Pajak bersifat pasif, justru fiskuslah yang bersifat aktif. 3.2 Self Assesment System (SAS) SAS adalah suatu sistem pungutan pajak yang memeberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga dalam sistem ini Wajib Pajak harus lebih aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kepada aparatur pajak,

7 Universitas Sumatera Utara

sedang fiskus hanya memberi penerangan, pengawasan atau sebagai verifikator. 3.3 With Holding System (WHS) WHS adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang Wajib Pajak sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia mulai menganut cara yang ke Self Assessment System sejak tanggal 1 Januari 1984. Sebelumnya Indonesia menganut Official Assessment System. Hal ini sering disebut dengan istilah Reformasi Pajak (Tax Reform). Namun With Holding System masih tetap berlaku di Indonesia. Dengan adanya sistem pemungutan pajak yang jelas, diharapkan jumlah penerimaan pajak dapat meningkat seiring dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah cara pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterma atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara

8 Universitas Sumatera Utara

Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. 5. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (pihak keiga) adalah: 5.1 Pemberi kerja (membayar kepada pegawai/bukan pegawai sehubungan dengan pekerjaan. 5.2 Bendahara pemerintah (pusat, daerah, instansi, lembaga). 5.3 Dana pension atau badan lain. 5.4 Orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas serta Wajib Pajak badan (membayar sehubungan jasa/kegiatan. 5.5 Penyelenggara kegiatan.

C. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri Dalam hal ini mahasiswa melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Kegiatan yang akan diteliti pada Praktik Kerja Lapangan Mandiri mencakup beberapa aspek yang terdiri dari : 1. Penyebab Wajib Pajak yang terdaftar belum melaksanakan kewajiban perpajakannya terutama Wajib Pajak Orang Pribadi. 2. Besarnya target dan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah diperoleh oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan selama 3 tahun yaitu: 2011, 2012, dan 2013.

9 Universitas Sumatera Utara

3. Kendala serta upaya-upaya dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

D. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta perolehan informasi sesuai dengan metode yang digunakan maka tahapannya adalah sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan Pada tahap ini, penulis mengajukan judul tugas akhirnya, lalu penentuan judul oleh Kepala Jurusan Progran Studi Diploma III Administrasi Perpajakan, menentukan tempat pelaksanaan (objek) PKLM, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan PKLM, serta konsultasi dengan dosen pembimbing. 2. Studi Literatur Pengumpulan data-data yang menyangkut masalah yang akan dibahas melalui buku-buku ilmiah atau sumer-sumber bacaan lainnya, Undang-undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak dan bahan- bahan lainnya yan berhubugan dengan objek pembahasan pada KPP, Pratama Medan Belawan. 3. Observasi Lapangan

10 Universitas Sumatera Utara

Pengamatan yang dilakukan secara langsung untuk memperoleh datadata ada pada KPP Pratama Medan Belawan yang bersangkutan mengenai upaya peningkatan penerimaan Pajak penghasilan Pasal 21. 4. Pengumpulan Data Penulis mengumpulkan data-data yang diperlukan mengenai upaya meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui: a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui waancara dan observasi dari pihak-pihak yang mengetahui dengan objek kajian PKLM. b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari referensi ilmiah seperti buku perpajakan, Undang-Undang Perpajakan. 5. Analisis Data dan Evaluasi Analisis data adalah uraian tentang data-data yang dikumpulkan. Teknik analisis dalam penelitian ini dilakuan secara kualitatif yaitu teknik analisis yang berlandaskan pada pemikiran atau teori yang telah ada serta menjelaskan dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan dalam penelitian terungkap dengan jelas dan objektif. E. Metode Pengumpulan Data 1. Metode Observasi ( Observation Guide ) Mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti untuk mendapatkan data. Dan informasi yang akurat serta pencatatan terhadap hasil pengamatan. 11 Universitas Sumatera Utara

2. Metode Wawancara ( Interview Guide ) Melakukan Tanya jawab langsung yang terhadap Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi bagi Penyusunan laporan ini.

3. Metode Dokumentasi Mengumpulkan data-data berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan upaya Peningkatan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan meminta dokumen lain dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. F. Sistematika Penulisan Laporan BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini akan dibahas mengenai Latar Belakang yang menjadi dasar Penulisan, Tujuan dan Manfaat PKLM, Uraian Teoritis, Ruang Lingkup PKLM, Metode PKLM, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK DAN LOKASI PKLM Pada bab ini akan diurikan gambaran umum dari KPP Pratama Medan Belawan, meliputi sejarah singkat berdirinya KPP Pratama Medan Belawan, struktur organisasi, uraian tigas pokok dan fungsi dan gambaran pegawai KPP Pratama Medan Belawan.

BAB III

GAMBARAN DATA PAJAK PENGHASILAN PAJAK 21 12 Universitas Sumatera Utara

Dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian, dasar hokum, ketentuan, objek dan subjek PPh Pasal 21, system perhitungan PPh Pasal 21 serta teori-teori Perpajakan yang mendukung tentang PPh Ppasal 21 khususnya Wajib Pajak Orang pribadi . BAB IV

ANALISIS DAN EVALUASI DATA Dalam bab ini dibahas tentang analisis dan evaluasi dari setiap data yang diperoleh sebelumnya meliputu upaya peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta pengaruhnya terhadap penerimaan Negara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis berdasarkan analisa dari setiap data yang diperoleh penulis pada saat melakukan riset pada KPP Pratama Medan Belawan.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

13 Universitas Sumatera Utara