BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang luas dan kompleks. Kemajuan tersebut tentunya membutuhkan kesiapsediaan semua pihak. Perguruan Tinggi sebagai wadah pendidikan tertinggi dalam suatu jenjang pendidikan formal. Berperan serta dalam meningkatkan mutu pendidikan sehingga produk-produk yang dihasilkan berkualitas, terampil dan siap dipekerjakan ditengahtengah masyarakat Indonesia. Dan mahasiswa sebagai salah satu elemen perguruan tinggi dituntut untuk mampu berpikir kritis, tegas dan kreatif khususnya dibidang yang mereka pilih. Hal ini sangat penting karena mahasiswa sebagai generasi muda diharapkan dapat meneruskan pembangunan bangsa ini. Guna memenuhi tuntunan kerja dibutuhkan produk-produk perguruan tinggi yang berkualitas, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk lulus dari program pendidikannya tetapi juga harus mampu mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan dari ilmu yang diperolehnya, untuk itu maka mahasiswa diwajibkan mengikuti Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). Dalam melaksanakan PKLM ini, maka mahasiswa memerlukan sebuah wadah atau tempat untuk mengaplikasikan teori perkuliahannya tersebut. Bahasan yang

9 Universitas Sumatera Utara

diambil tentu saja yang berhubungan dengan perpajakan. Sektor pajak di Indonesia merupakan salah satu penerimaan Anggaran Pendapatan Asli Negara (APBN) terbesar setelah Migas. Dimana penerimaan Negara dari sektor pajak setiap tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimana rencana pendapatan Negara dari sektor pajak terus mengalami peningkatan. Pendapatan Negara dari sektor pajak inilah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan baik di daerah maupun pusat. Maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang patuh membayar kewajibannya dalam hal membayar pajak. Salah satu contoh hal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Administrasi Perpajakan pada masing-masing unit-unit kerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Inti Modernisasi dan Reformasi Kantor Pelayanan Pajak adalah pembaruan sistem pelayanan. Misalnya ketika Wajib Pajak mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk melakukan pembayaran kewajiban pajaknya, maka ia perlu merasa nyaman dan dilayani oleh petugas dengan baik, ramah, tepat waktu, tuntas, mudah, transparan, dan tidak kaku. Suasana di Kantor Pelayanan Pajak Pratama sekarang ini pun mengalami banyak perubahan seperti interior yang rapi di ruangan penerimaan Wajib Pajak, lengkap dengan alat (mesin) untuk mendapatkan nomor antrian sesuai dengan tujuan Wajib Pajak mendatangi Kantor pelayanan Pajak. Pada masa lalu Wajib pajak mengeluhkan standar pelayanan petugas pajak yang kurang baik sehingga Wajib Pajak enggan berurusan dengan Kantor Pajak. Meski ada 10 Universitas Sumatera Utara

petugas yang berpenampilan ramah dan sopan, akan tetapi keramahtamahan itu sekedar basa-basi karena tujuannya justru mengharapkan sesuatu imbalan dari Wajib Pajak. Lebih-lebih Wajib Pajak mempunyai masalah Administrasi yang belum lengkap maka keadaan itu akan dimanfaatkan oleh petugas pajak untuk memperdaya Wajib Pajak. Sejak tahun 2002, Departemen Keuangan mereformasikan fungsional operasional pelayanan dengan membentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di seluruh Indonesia. Tujuan Reformasi dan Modernisasi adalah memberikan pelayanan yang lebih baik, nyaman, mudah, efesien, dan tidak berbelit-belit sehingga Wajib Pajak tidak beranggapan bahwa membayar Pajak itu merupakan hal yang berbelitbelit yang harus dihindari. (Pandiangan, 2008). Agar tidak salah pengertian atau penafsiran serta penyimpangan yang jauh dalam memahami tulisan ini, maka penulis berusaha member batasan pengertian dari judul yang sekaligus member arah dalam penulisan proposal ini. Dengan dasar inilah penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sebagai tempat penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam Laporan Praktik

Kerja

Lapangan

Mandiri

yang

diberi

judul:

“MODERNISASI

PELAYANAN PERPAJAKAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR”.

11 Universitas Sumatera Utara

B.

Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah kegiatan intrakurikuler yang

dilakukan mahasiswa secara mandiri yang bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja praktis dilapangan yang secara langsung berhubungan dengan materi – materi perkuliahan yang telah diterima dari dosen. 1.

Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1.1 Untuk mengetahui struktur organisasi setelah dimodernisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan timur. 1.2 Untuk mengetahui perkembangan Wajib Pajak setelah dimodernisasi di Kantor pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

2.

Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 2.1 Bagi Mahasiswa a. Untuk meningkatkan serta menambah wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang perpajakan. b. Agar dapat mengimplementasikan teori-teori yang didapat selama masa perkuliahan. c. Agar dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan

PKLM

mahasiswa

dapat

menuangkan

keterampilan

dan

mengaplikasikan dengan baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang

12 Universitas Sumatera Utara

berhubungan dengan pengetahuan dan teknologi dalam mengatasi masalah yang timbul. d. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah dipelajari kedalam permasalahan yang timbul selama PKLM. 2.2 Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur a. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan baik antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dengan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU). b. Untuk membantu fiskus dalam mensosialisasikan modernisasi pelayanan perpajakan kepada masyarakat, khususnya sivitas Akademika FISIP USU. c. Mendapat ide dan gagasan untuk perbaikan sistem modernisasi pelayanan perpajakan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. 2.3 Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU a. Untuk meningkatkan hubungan kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik USU dengan instansi pemerintah, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. b. Memperkenalkan Sumber Daya Manusia khususnya yang terdapat di Program Studi diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU. c. Membuka interaksi antara Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. d. Mendapat masukan dan saran. 13 Universitas Sumatera Utara

C. Uraian Teoritis Definisi pajak menurut prof. Dr. Rochmat Sumitro, SH pajak adalah iuran rakyat pada kas Negara berdasarkanUndang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Adapun tujuan dilakukannya modernisasi perpajakan adalah : 1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi. 2. Tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi. 3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Dari konsep dan tujuan modernisasi perpajakan tersebut, telah terjadi perubahan paradigma dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan perpajakan, yakni: - organisasi, berubah dari berdasarkan “jenis pajak” menjadi berdasarkan “fungsi”. - sistem dan proses kerja, berubah dari “manual” menjadi berdasarkan sistem (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) dengan ” case management”. -

lebih mengedepankan aspek pelayanan kepada Wajib Pajak (customer oriented) dengan adanya help desk maupun Account Representative (AR).

- tuntutan profesional sumber daya manusia dalam bekerja. 14 Universitas Sumatera Utara

- adanya “Kode Etik Pegawai”, yang sebelumnya tidak ada, seirama dengan pelaksanaan “good governance” dan “equal treatment” dapat berjalan dengan baik. A Fasilitas Modernisasi Pelayanan Perpajakan 1. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) TPT adalah tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi di KPP dengan menggunakan sistem komputer. Adanya TPT juga untuk memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak. 2. e-Registration e-Registration adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online oleh Direktorat Jenderal Pajak. 3. e-SPT e-SPT adalah menyampaikan SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer.

15 Universitas Sumatera Utara

4. e-filling e-filling adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online dan real time. D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun yang menjadi ruang lingkup penulis untuk membatasi ruang lingkup kegiatan dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) yang akan dilakukan yaitu : 1. Perkembangan Wajib Pajak setelah dimodernisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. 2. Struktur organisasi setelah dimodernisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta informasi sesuai metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.

Tahap persiapan

Yaitu mengajukan pengajuan judul, penentuan judul, persetujuan judul yang telah diajukan dan tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM),

16 Universitas Sumatera Utara

menyusun proposal, seminar proposal, perbaikan proposal, penunjukan dosen pembimbing oleh pihak Program Studi, bimbingan dan konsultasi dengan dosen pembimbing, dan pengajuan surat izin pelaksanaan PKLM ke instansi yang bersangkutan, serta konsultasi dengan pihak – pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan PKLM ini. 2.

Studi Literatur

Yaitu mengumpulkan buku – buku, peraturan perundang – undangan dibidang perpajakan, catatan – catatan maupun bahan – bahan tertulis lainnya yang dibutuhkan pada saat dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). 3.

Observasi Lapangan

Yaitu dengan melakukan peninjauan atau pengamatan secara langsung pada objek praktik kerja lapangan dan meninjau secara langsung kondisi tempat pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui sistem kerja yang berlaku pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. 4.

Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis mulai mencari dan mengumpulkan data – data. Ada dua macam data yang digunakan, yaitu : a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara terhadap orang – orang yang dianggap mampu memberi masukan dan informasi observasi penulis di lapangan tempat objek PKLM.

17 Universitas Sumatera Utara

b. Data Sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh melalui studi literatur seperti sumber – sumber pustaka, undang – undang, dokumentasi maupun literatur lain yang berhubungan dengan objek PKLM.

5.

Analisa dan Evaluasi

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, penulis akan menganalisa dan mengevaluasi data atau keterangan yang dibutuhkan mengenai Modernisasi Pelayanan Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. F. Metode Pengumpulan Data Adapun cara pengumpulan sumber-sumber data adalah sebagai berikut : 1.

Wawancara (Interview Guide)

Yaitu kegiatan mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan.

2.

Daftar Observasi (Observation Guide)

Yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan permasalahan yang

18 Universitas Sumatera Utara

dibahas, meneliti pengaplikasian Modernisasi Pelayanan Perpajakan di Kantor Pelayanan Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan timur. 3.

Daftar Dokumentasi (Optional Guide)

Yaitu suatu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan mengumpulkan buku – buku dan undang – undang yang berhubungan dengan PKLM. G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Pada bab pendahuluan ini, penulis menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan dan manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri, ruang lingkup, metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri.

BAB II

GAMBARAN

UMUM

OBJEK

LOKASI

PRAKTIK

KERJA

LAPANGAN MANDIRI Dalam bab ini penulis akan menguraikan secara singkat mengenai lokasi PKLM, struktur organisasi, uraian tugas pokok, fungsi dan gambaran pegawai/ karyawan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

19 Universitas Sumatera Utara

BAB III GAMBARAN DATA MODERNISASI PELAYANAN PERPAJAKAN Dalam bab ini penulis menjelaskan data yang berkaitan dengan pelaksanaan Modernisasi Pelayanan Perpajakan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. BAB IV ANALISA DAN EVALUASI Dalam bab ini penulis akan membandingkan penerapan teori yang ada dengan data yang diperoleh di lapangan, yaitu mengenai pelaksanaan Modernisasi Pelayanan Perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan penutup dari bab-bab sebelumnya yang berisi kesimpulan dan saran yang kiranya dapat meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak khususnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

20 Universitas Sumatera Utara