BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, perguruan tinggi dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan dilingkungan kampus. Untuk menjawab tuntutan tersebut, perguruan tinggi harus melakukan berbagai cara dalam usaha meningkatkan kualitas tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan intrakulikuler Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). Melalui praktik ini seorang mahasiswa dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dibangku kuliah. Serta dapat mengembangkan semua keterampilan yang dimiliki pada instansi-instansi pemerintah maupun perusahaan swasta tempat mahasiswa tersebut melakukan praktik. Agar mahasiswa dapat mengetahui bagaimana situasi kerja yang sebenarnya dan siap menjadi tenaga baru yang terampil dan professional. Pajak merupakan salah satu pemasukan Negara yang terbesar, hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bahwa penerimaan Negara dari sektor pajak yang menjadi primadona, sejak penerimaan Negara dari sektor migas lainnya merosot dipasar Internasional. Pajak merupakan alternatif bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaannya sebagaimana yang telah direncanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN). Sehingga untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pada dasarnya, Pajak dipungut oleh Pemerintah Indonesia untuk membiayai Anggaran Pendapatan
Universitas Sumatera Utara
Belanja Negara (APBN). Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang Perpajakan yang disusun oleh Pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Untuk dapat mencapai suatu sistem pemajakan yang memenuhi rasa keadilan, kesamaan, kepastian hukum dan Ketentuan-Ketentuan Perpajakan harus selalu ditinjau dan disempurnakan (Gunadi, 2002: 2 ). Sektor
perpajakan
dalam
beberapa
tahun
terakhir
ini
didalam
pemerintahan dijadikan andalan sebagai sumber penerimaan dalam negeri. Walaupun seperti yang kita ketahui perekonomian Indonesia sedang mengalami guncangan, namun harapan penerimaan Negara tetap pada penerimaan pajak. Sektor Perpajakan dianggap mampu mencerminkan kerjasama nasional. Dalam hal pembiayaan pembangunan dalam upaya melepas diri dari ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Dalam rangka meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan tersubut, maka dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan semakin diintensifkan dan prosedur perpajakan perlu terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan azas keadilan, pemerataan, manfaat dan kemampuan masyarkat. Dengan penerimaan pajak akan sangat membantu pembangunan nasional yaitu kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual (Waluyo, 2002: 1). Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu diperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.
Universitas Sumatera Utara
Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan Pajak Negara. Sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggung jawab Wajib Pajak yang bersangkutan dalam arti bahwa beban Pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan pada pihak lain dengan cara Wajib Pajak tidak akan mengulangi kesalahan yang berakiban merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, penerbitan STP mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan Undang-Undang Perpajakan, karena tujuannya tidak saja memantau kewajiban dan kepatuhan Wajib Pajak, tetapi dapat juga untuk meningkatkan penerimaan pajak. Seperti yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perpajakan, khususnya mengenai pembayaran pajak, sehingga pihak Dirjen Pajak mengeluarkan STP untuk menagih pajak yang terutang sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 yaitu tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan seputar Surat Tagihan Pajak (STP) dengan judul “ PROSEDUR PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) PAJAK PENGHASILAN BADAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN BARAT.”
Universitas Sumatera Utara
B.. Tujuan Dan Manfaat PKLM 1. Tujuan PKLM Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui pelaksanaan prosedur Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan (PPh) Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. b. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) c. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam prosedur penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). d. Untuk mengetahui sanksi administrasi yang dapat ditagih dengan Surat Tagihan Pajak (STP). 2. Manfaat PKLM Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini tentunya sangat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya adalah : Bagi Mahasiswa a. Dalam teori maupun ilmu yang sudah diperoleh dan menuangkannya ke dalam permasalahan yang timbul selama melakukan PKLM di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat.. b. Memberikan bekal pengetahuan pengawasan kepada setiap mahasiswa. c. Meningkatkan komunikasi dan pendekatan sosial terhadap dunia kerja.
Universitas Sumatera Utara
Bagi Instansi/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) a. Membantu pihak KPP dalam hal sosialisasi perpajakan kepada masyarakat Wajib Pajak melalui peserta mahasiswa PKLM. b. Peningkatan kerjasama yang lebih baik dengan pihak universitas. c. Instansi dapat melihat dimana perkembangan ilmu pengetahuan yang sekarang diterapkan.
Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara a. Memberi dorongan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. b. Untuk meningkatkan hubungan antara Universitas Sumatera Utara khususnya Program Diploma III Administrasi Perpajakan dengan instansi pemerintahan dalam hal ini KPP. c. Mendapatkan ilmu pengetahuan atau data yang terbaru untuk disesuaikan dengan kurikulum.
C. Uraian Teoritis 1. Pengertian 1.1 Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU KUP, Surat Tagihan Pajak (disingkat STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Yang menerbitkan STP adalah
Universitas Sumatera Utara
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat seseorang atau badan terdaftar sebagai Wajib Pajak.
1.2 Fungsi STP a. Sebagai
koreksi
atas
jumlah
pajak
yang
terutang
Surat
Pemberitahuan wajib Pajak. Artinya jika pajak dalam tahun berjalan yang tidak atau kurang bayar ataupun kekurangan pembayaran atau penyetoran pajak, akibat salah tulis atau salah hitung dalam Surat Pemberitahuan. b. Sebagai sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan/atau denda : 1. Sanksi administrasi berupa denda Rp. 500.000 jika wajib pajak tidak atau terlambat penyampaian SPT Masa dan Rp. 1.000.000 untuk SPT Tahunan. 2. Sanksi
administrasi
berupa
bunga
dalam
wajib
pajak
membetulkan sendiri Surat Pemberitahuannya. 3. Sanksi administrasi berupa bunga dalam wajib pajak terlambat atau
tidak
membayar
pajak
yang
sudah
jatuh
tempo
pembayarannya. c. Sebagai alat untuk menagih pajak STP dipersamakan kekuatan hukumnya dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat Paksa (Pasal 14 ayat 2).
Universitas Sumatera Utara
2. Penyebab Terbitnya STP Hal-hal yang menyebabkan terbitnya STP diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) UU KUP yaitu : a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Biasanya ketentuan pada point ini diterapkan kepada angsuran PPh Pasal 25 yang sudah jelas perhitungannya. Misalnya kewajiban PPh Pasal 25 tiap bulannya Rp1.000.000 ternyata Wajib Pajak hanya membayar Rp500.000. Kekurangannya akan ditagih dengan STP ditambah sanksi bunga 2% per bulan. b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung. Dengan ketentuan ini, pihak Fiskus bisa menagih kekurangan pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung yang tidak akan meimbulkan perdebatan. Misal dalam SPT Tahunan
PPh
Badan
terdapat
angka
Penghasilan
Kena
Pajak
Rp10.000.000,-. Seharusnya PPh terutang adalah Rp1.000.000,- (10% x PKP). Ternyata Wajib Pajak menghitung PPh terutangnya Rp500.000,(5% x PKP). Atas kekurangan Rp500.000,- pihak Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan STP ditambah sanksi bunga 2% per bulan. c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga. Misal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT atau terlambat membayar pajak. d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat
Universitas Sumatera Utara
waktu. Ketentuan ini untuk menjamin agar PKP selalu membuat faktur pajak atas penyerahan barang/jasa kena pajak serta membuatnya tepat waktu. Apabila ternyata PKP tidak memenuhinya maka terhadapnya akan dikenakan sanksi denda 2% dari DPP PPN sesuai Pasal 14 Ayat (4) UU KUP. Sarana menagih sanksi ini adalah dengan menerbitkan STP. e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Sanksi yang dikenakan dalam STP adalah 2% dari DPP PPN nya. f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak. Ketentuan ini untuk menjamin PKP selalu melaporkan faktur pajaknya secara tetap waktu agar pembeli barang atau pengguna jasanya tidak dirugikan. Sanksi yang dikenakan dalam STP adalah 2% dari DPP sesuai Pasal 14 Ayat (4) UU KUP. g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. Sanksi yang dikenakan dalam STP sesuai Pasal 14 Ayat (5) UU KUP
3. Sanksi Administarasi dalam Surat Tagihan Pajak Dalam Undang-Undang KUP diatur dalam Pasal 14 ayat 3, 4, 5, dan 6 adalah sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
Pasal 3 Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak. Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrai berupa bunga atas Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena: a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; atau b. Penelitian Surat Pemberitahuan yang menghasilkan pajak kurang bayar karena terdapat salah tulis dan/atau salah hitung. Pasal 4 Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Pengusaha kena pajak yang tidak membuat faktur pajak maupun Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu atau tidak selengkapnya mengisi faktur pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasa Pengenaan Pajak. Demikian pula bagi Pengusaha
Kena
Pajak
yang
membuat
faktur
pajak,
tetapi
tidak
melaporkannya tidak tepat waktu, dikenai sanksi yang sama.
Universitas Sumatera Utara
Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak ditagih dengan Surat Tagihan Pajak, sedangkan pajak yang terutang ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak. Pasal 5 Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
4. Penomoran STP Setiap Surat Tagihan Pajak memiliki nomor unik atau disebut nomor kohir. Penomoran STP ini sama persis dengan penomoran SKP dengan format sebagai berikut : AAAAA/BBB/CC/DDD/EE. AAAAA menunjukkan nomor urut dalam lima digit. Misalnya 00202. BBB meunjukkan kode untuk jenis pajak. Misalnya 106 untuk PPh Badan atau 107 untuk PPN. CC menunjukkan tahun pajak. Misal untuk tahun pajak 2007 kodenya adalah 07. DDD adalah kode KPP yang menerbitkan. Misalnya angka 059 menunjukkan KPP PMA Enam. EE menunjukkan tahun diterbitkannya STP tersebut. Misalnya jika STP diterbitkan tahun 2008 maka kodenya adalah 08. Nah, apabila semua kode
di
atas
dirangkai
maka
penomoran
STP
tersebut
adalah
00202/106/07/059/08.
Universitas Sumatera Utara
5. Cara Pelunasan STP Untuk melunasi STP maka Wajib Pajak harus membayarnya di bankbank yang menerima pembayaran pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Jangan lupa untuk mencantumkan nomor STP dalam SSP tersebut di bagian Nomor Ketetapan. Kelalaian pencantuman nomor STP ini biasanya akan mengakibatkan permasalahan di kemudian hari karena Wajib Pajak akan dianggap belum membayar STP tersebut. Untuk menyelesaikannya biasanya Wajib Pajak harus melalui proses pemindah bukuan yang cukup memakan waktu.
D. Ruang Lingkup PKLM Adapun
yang
menjadi
ruang
lingkup
PKLM
yaitu
melakukan
pengumpulan data dan membahas permasalahan mengenai : 1. Prosedur penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). 2. Tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). 3. Masalah yang timbul dalam prosedur penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). 4. Sanksi administrasi dalam STP.
E. Metode PKLM Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta memperoleh informasi sesuai dengan metode yang digunakan adalah sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
a.
Tahap persiapan Pada tahap ini penulis melakukan berbagai persiapan yang menyangkut PKLM ini, dimulai dari penentuan judul, pemilihan tempat PKLM, mencari bahan untuk pembuatan proposal, hingga pada tahapan konsultasi dengan dosen pembimbing.
b.
Studi Literatur Penulis mengumpulkan data serta informasi-informasi yang menyangkut masalah yang akan dibahas melalui sumber bacaan seperti buku perpajakan, Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran, Direktorat Jendral Pajak, Keputusan Menteri Keuangan, informasi dari majalah, surat kabar, catatan-catatan serta landasan teori yang ada hubungannya dengan Laporan PKLM.
c.
Observasi Lapangan Dalam tahap ini penulis melakukan pengamatan secara langsung pada objek PKLM, mencari data-data dan informasi serta mempelajari laporan- laporan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
d.
Pengumpulan Data Mengumpulkan data-data lapangan mengenai Prosedur Penerbitan dan Peranan Penerbitan Surat Tagihan Pajak (SPT) PPh Badan terhadap penemimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak.
e.
Analisis dan Evaluasi Penulis menganalisa dan mengevaluasi data mengenai Prosedur Penerbitan dan Peranan Surat Tagihan Pajak (SPT) PPh Badan.
Universitas Sumatera Utara
F. Metode Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 1. Metode Wawancara (Interview) Dalam metode ini penulis mengumpulkan dan mencari data, serta hal yang berhubungan dan mendukung hasil laporan dengan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan kepada pegawai instansi yang berkompeten dan dapat menambah objektif yang berkaitan dengan kebutuhan untuk melengkapi laporan PKLM. 2.
Metode Observasi Dalam metode ini penulis langsung turun kelapangan untuk melakukan peninjauan dengan cara mengamati, mendengar serta mencatat mengenai halhal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, meneliti prosedur penerbitan STP.
3.
Metode Dokumentasi Dalam tahap metode ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan dan mencari data-data pendukung yang berhubungan dengan data-data objek PKLM yang telah diperoleh dari instansi.
Universitas Sumatera Utara
G. Sistematika Penulisan PKLM Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai Latar belakang yang menjadi dasar pemilihan dalam penyusunan laporan, Uraian teoritis, Tujuan dan Manfaat, Ruang lingkup, Metode praktik, Metode pengumpulan data, serta Sistematika penulisan Laporan PKLM.
BAB II
GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT Bab ini akan dibahas mengenai Sejarah Singkat, Struktur Organisasi, Uraian tugas serta Tugas pokok dan Fungsi di setiap masing-masing jabatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat dalam penulisan laporan PKLM.
BAB III
GAMBARAN PROSEDUR PENERBITAN STP PAJAK PENGHASILAN
BADAN
DI
KANTOR
PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian, dasar hukum, fungsi Surat Tagihan Pajak (STP), sanksi administrasi
Universitas Sumatera Utara
yang dapat ditagih dengan STP dan menjelaskan data-data apa saja yang telah didapat selama PKLM. BAB IV
ANALISA DAN EVALUASI DATA Pada bab ini penulis akan mengemukakan analisa data yang diperoleh, serta menganalisis masalah yang timbul dan evaluasi terhadap data-data yang berhubungan dengan judul laporan dan alternatif pemecahan masalah.
BAB V :
KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan inti sari yang mencakup seluruh objek pembahasan yang di bahas dalam PKLM yang bersumber dari hasil penelitian, serta saran yang menjadi halhal atau gagasan atas masalah yang dibahas dari objek pembahasan yang terdapat dalam laporan pelaksanaan PKLM.
Universitas Sumatera Utara
