BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan bagi mahasiswa maka diadakan suatu kegiatan yang telah disusun dengan kurikulum sebagai syaratsyarat untuk menyelesaikan suatu program pendidikan yaitu dengan mengikuti dan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). Hal ini bertujuan untuk menjembatani antara dunia pendidikan dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Universitas Sumatera Utara sebagai Lembaga Pendidikan formal akan melahirkan lulusan yang akan terjun langsung ke dunia nyata untuk meningkatkan kualitas para lulusannya. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi DIII Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara, mengadakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri dimana setiap mahasiswa melakukan PKLM langsung di suatu lembaga, instansi, maupun perusahaan. Dengan adanya kurikulum PKLM ini adalah merupakan langkah mahasiswa untuk menulis Tugas Akhir untuk menyelesaikan studinya di Program Studi D-III Administrasi Perpajakan itu sendiri. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang sebesar-besarnya dilakukan untuk kemakmuran rakyat seperti yang terdapat dalam pengertian pajak dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU
Universitas Sumatera Utara
KUP/UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No 16/2009). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan kontribusi wajib tersebut dalam sistem pemungutan pajaknya memiliki 3 sistem pemungutan pajak, yaitu Self Assessmeent System, Official assesment System, dan With Holding System. Dan mengapa negara perlu melakukan pemungutan pajak? Dalam hal ini terdapat teori tentang hal ini, namun dalam hal pembayaran pajak pada umumnya tetap dianggap sebagai sebuah beban daripada sebuah kewajiban dan salah satu bentuk pengabdian kepada negara. Teori yang mendukung tentang pemungutan pajak adalah teori asuransi, teori kepentingan, teori gaya pikul, teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti), teori asas gaya beli. Dalam teori-teori yang disebutkan diatas pada intinya pajak dipungut melihat siapa yang harus membayar pajak, apakah ia sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif tanpa memberatkan pihak yang tidak mampu memikul atau membayar pajak, maka dari itu terdapat penghasilan kena pajak atau keringanan-keringanan lainnya, dan juga pajak yang dipungut juga harus menjamin pembagian beban yang jelas didasarkan kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk terhadap jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Dan dalam hal ini pajak adalah hal yang mutlak sebagai kontribusi wajib dari rakyat ke negara, namun juga kewajiban negara harusnya dipenuhi dengan kontraprestasi yang diberikan kepada rakyat dengan adanya
Universitas Sumatera Utara
jaminan kesehatan, pendidikan, pelayanan publlik, fasilitas umum yang memadai, dll. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara adalah melalui upaya pemungutan pajak dan penerapan penagihan pajak yaitu dengan cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Surat Ketetapan Pajak diterbitkan setelah dilakukannya penelitian, pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan yang berisikan apakah pajak tersebut kurang bayar, nihil, lebih bayar atau kurang bayar tambahan. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dilakukan apabila terdapat ketidakbenaran dalam Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh WP. Dimana SKP tersebut berfungsi sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang dalam SPT, sarana untuk mengenakan sanksi, sarana untuk menagih pajak, sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar, sarana untuk memberitahukan pajak yang sebenarnya terutang. Dengan adanya Surat Ketetapan Pajak¸Wajib Pajak (WP) atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) diharapkan dalam hal menghitung, memperhitungkan,melapor dan menyetorkan pajak sebagaimana mestinya. Apabila dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak, dalam hal ini WP tersebut tidak menyetujui jumlah yang tercantum dalam SKP, maka WP dapat mengajukan keberatan yang ditujukan kepada fiskus.
Oleh karena itu saya selaku penulis tertarik untuk mengupas
tentang tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak tersebut. Dengan tujuan bagaimana caranya mengecilkan kemungkinan sengketa pajak, maka Surat
Universitas Sumatera Utara
Ketetapan Pajak yang diterbitkan haruslah Lengkap, Jelas, dan Benar sebagaimana Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dituntut untuk melaporkan Surat Pemberitahuannya serta penerbitannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketentuan Perpajakan maupun peraturan-peraturan yang mendukung tentang tata cara penerbitan SKP tersebut.
B. Tujuan dan Manfaat PKLM Setiap kegiatan yang dilakukan tentunya memiliki tujuan dan manfaat. Dan dalam rangka mempersiapkan mahasiswa sebagai tenaga kerja yang terampil, siap pakai dan professional, maka Departemen mewajibkan setiap mahasiswa untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. Oleh karena itu diharapkan kepada mahasiswa dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mandiri tersebut dilakukan. 1. Tujuan pada Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah sebagai berikut : 1.1 Untuk mengetahui pelaksanaan tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. 1.2 Untuk mengetahui penyebab terbitnya Surat Ketetapan Pajak (SKP) 1.3 Untuk mengetahui kegiatan setiap seksi yang terkait dengan penerbitan SKP 1.4 Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam penerbitan SKP
Universitas Sumatera Utara
2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri: Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini tentunya sangat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya adalah : 2.1 Bagi Mahasiswa : a. Dapat menambah wawasan mengenai dunia kerja dan memahami berbagai aspek yang ada diperusahaan dalam kaitannya dengan teknologi dan informasi yang berkembang pada saat ini. b. Dapat membandingkan serta menerapkan teori-teori yang telah diterima di bangku perkuliahan. c. Memperoleh kesempatan untuk melatih keterampilan, sebagai bekal dalam memasuki dunia kerja. d. Mahasiswa mengetahui bagaimana dunia kerja sebenarnya. e. Memperluas pandangan mahasiswa terhadap segala jenis pekerjaan yang ada pada bidang yang bersangkutan. f. Mencari wujud nyata dari ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.
2.2 Bagi Program Studi Diploma III Administrasi perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara : a. Meningkatkan kerja sama antara perusahaan dan perguruan tinggi khususnya USU b. Mendapatkan masukan dari Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang dilakukan mahasiswa tentang penerapan konsep-konsep komunikasi yang ada di perusahaan.
Universitas Sumatera Utara
c. Meningkatkan persepsi umum perguruan tinggi. d. Mempromosikan sumber daya manusia (alumni perguruan tinggi) e. Mengaplikasikan kerja nyata kepada kurikulum f. Menawarkan pengembangan atau revisi terhadap kurikulum
2.3 Bagi Instansi/ Kantor Pelayanan Pajak (KPP) : a. membantu pihak KPP dalam hal sosialisasi perpajakan kepada masyarakat Wajib Pajak Melalui peserta PKLM. b. Peningkatan kerja sama yang lebih baik dengan Universitas c. Instansi dapat melihat dimana perkembangan ilmu pengetahuan yang sekarang diterapkan d. Memperoleh ide-ide baru dalam upaya mengoptimalkan tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak
C. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak tepatnya di bagian Penagihan, maka penulis ingin membahas secara rinci mengenai : 1. langkah-langkah penerbitan Surat Ketetapan Pajak 2. kendala-kendala dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak 3. upaya penanganan kendala-kendala penerbitan Surat Ketetapan Pajak tersebut
Universitas Sumatera Utara
D. Uraian Teoritis Defenisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldman, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa(menurut norma-norma yang diterapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata
digunakan
untuk
menutup
pengeluaran-pengeluaran
umum,
terdengar sekilas mirip dengan pengertian pajak yan terdapat dalam UndangUndang Ketentuan Umum Perpajakan. Kewenangan pemungutan pajak berada pada pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana telah dipaparkan dalam bagian sebelumnya. Dengan demikian akan terjadi pengalihan kekayaan dari masyarakat je pemerintah dalam bentuk pajak, untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatka kontraprestasi langsung. Oleh karena itu, segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat (seperti pajak) harus ditetapkan dengan Undang-Undang beserta aturan khusus lainnya haruslah berlandaskan hukum. Hukum pajak itu sendiri terbagi dua, yaitu hukum pajak materil dan hukum pajak formal. Dimana hukum pajak materil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya, dengan kata lain bagaimana timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Sedangkan hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan, bagian hukum ini memuat tata cara
Universitas Sumatera Utara
penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para Wajib Pajak, kewajiban pihak ketiga, dan banyak hal-hal lain yang berkaitan dengan ketentuan umum dan khusus tentang perpajakan. Sedangkan fungsi pajak, seperti yang telah kita ketahui yaitu sebagai fungsi budgetair yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran negara baik yang rutin maupun yang tidak rutin dan juga mempunyai fungsi regulerend (mengatur) melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan bidang lainnya serta mencapai tujuantujuan tertentu di luar bidang keuangan. Peraturan Menteri Keuangan nomor 83/PMK.03/2010 adalah perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 23/PMK.O3/2008 tentang tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Peraturan perpajakan biasanya berubah dari tahun ke tahunnya, mengikuti perkembangan zaman. Dan dalam hal penerbitan SKP
sebagai
salah satu
cara pemungutan/penagihan pajak
diharapkan
meningkatnya pendapatan negara. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009. Disini terpapar jelas tentang Surat ketetapan Pajak, apa-apa saja jenisnya beserta penjelasannya, dan bagaimana cara menerbitkan Surat ketetapan Pajak, dll.
Universitas Sumatera Utara
Seperti yang tercantum dalam pasal 2 pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 23/PMK.03/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK No.83/PMK.03/2010. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak yang meliputi: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; c. Surat Ketetapan Pajak Nihil; d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Dalam jangka waktu 5(lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktorat Jendral Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud terlampaui, dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerima Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Wajib Pajak yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara. Dimana Surat Ketetapan Pajak berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan. Namun dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar tambahan diterbitkan setelah hasil penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, pemeriksaan bukti permulaan atau putusan pengadilan. Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud diterbitkan untuk suatu Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. Surat ketetapan pajak untuk suatu
Universitas Sumatera Utara
Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Masa Pajak yang tercakup dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai. Surat ketetapan pajak untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Dan seperti yang tercantum dalam pasal 4 pada
Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2008 bahwa : 1. Surat ketetapan pajak harus diterbitkan berdasarkan nota penghitungan. 2. Nota penghitungan dibuat berdasarkan laporan atas hasil Penelitian, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan. 3. Nota penghitungan diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal laporan 4. Dalam hal Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan selain Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya nota penghitungan beserta laporan atas hasil Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Universitas Sumatera Utara
Penyampaian surat ketetapan pajak, dapat dilakukan : a. secara langsung; b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Dalam hal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diketahui rusak, tidak terbaca, hilang, atau tidak diketemukan lagi, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya, dapat menerbitkan kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan sebagai pengganti asli Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. Dan hasil penerbitan kembali sebagaimana dimaksud mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan asli Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan. E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta informasi yang sesuai maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Tahap persiapan Pada tahap ini penulis melakukan berbagai persiapan yang menyangkut PKLM ini, dimulai dengan penentuan judul, pemilihan tempat PKLM, mencari bahan untuk membuat proposal, hingga pada tahapan konsultasi dengan dosen pembimbing.
Universitas Sumatera Utara
2. Studi literatur Penulis mengumpulkan data serta informasi-informasi yang menyangkut masalah yang akan dibahas melalui sumber bacaan seperti buku perpajakan,
Peraturan
Perundang-undangan
Perpajakan,
Peraturan
Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Surat Edaran, Direktorat Jendral Pajak, Keputusan Menteri Keuangan, informasi dari majalah, surat kabar, catatan-catatan serta landasan teori yang ada hubungannya dengan laporan PKLM. 3. Observasi lapangan Dalam tahap ini penulis melakukan pengamatan secara langsung pada objek pajak PKLM, mencari data-data dan informasi serta mempelajari laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 4. Pengumpulan data Mengumpulkan data-data lapangan mengenai tata cara penerbitan dan peranan Surat Ketetapan Pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak. 5. Analisis dan evaluasi data Penulis menganalisa dan mengevaluasi data mengenai tata cara penerbitan dan peranan Surat Ketetapan Pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak.
Universitas Sumatera Utara
F. Metode Pengumpulan Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun cara pengumpulan data adalah sebagai berikut : 1. Metode wawancara (interview guide) Dalam metode ini penulis mengumpulkan dan mencari data, serta hal yang berhubungan dan mendukung hasil laporan dengan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan kepada pegawai instansi yang berkompeten dan dapat menambah objektif yang berkaitan dengan kebutuhan untuk melengkapi laporan PKLM. 2. Metode observasi (observation guide) Dalam metode ini penulis langsung turun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan cara mengamati, mendengar serta mencatat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, meneliti tata cara penerbitan SKP. 3. Metode dokumentasi (optional guide) Dalam tahap metode ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan dan mencari data-data pendukung yang berhubungan dengan data-data objek PKLM yang telah diperoleh dari instansi.
Universitas Sumatera Utara
G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi sistematika dalam penulisan Tugas Akhir Lingkup dan metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah : BAB I
: Pendahuluan Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang yang menjadi dasar pemilihan dalam penyusunan laporan, uraian teoritis, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, metode praktik, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan laporan PKLM.
BAB II
: Gambaran umum tempat penelitian Bab ini akan dibahas mengenai sejarah singkat, struktur organisasi, uraian tugas, serta tugas pokok dan fungsi di setiap masing-masing jabatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota dalam penulisan laporan PKLM.
BAB III
: Gambaran data tata cara penerbitan SKP di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian dasar hukum, fungsi Surat Ketetapan Pajak (SKP), proses penerbitan SKP dan sanksi apa saja yang terdapat didalamnya.
BAB IV
: Analisa dan evaluasi Dalam bab ini penulis membahas tentang sebab-sebab diterbitkannya SKP, kendala-kendala yang terjadi dalam penerbitan SKP serta upaya
Universitas Sumatera Utara
dalam pemecahan masalah yang dilakukan oleh KPP terhadap kendala penerbitan SKP tersebut. BAB V
: Kesimpulan dan Saran Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan intisari yang mencakup seluruh objek pembahasan yang dibahas dalam PKLM yang bersumber dari hasil penelitian, serta saran yang menjadi hal-hal atau gagasan atau masalah yang dibahas dari objek pembahasan yang terdapat dalam laporan pelaksanaan PKLM.
Universitas Sumatera Utara
