BAB I PENDAHULUAN 1.1.LATAR BELAKANG PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI

BAB I PENDAHULUAN 1.1.LATAR BELAKANG PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama ini diidentikkan dengan Pajak Lempung karena objek pajak utamanya berupa tanah (bumi) dengan wajib pajak yang meliputi seluruh golongan masyarakat dari golongan rakyat jelata sampai pejabat tinggi Negara, sementara kontribusi finansial untuk penerimaan Negara masih relatif kecil dibandingkan dengan jenis pajak lainnya.Kecilnya kontribusi pemasukan tersebut tercipta karena struktur tarif pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan mencakup kebutuhan hidup dasar masyarakat dan aspek-aspek yang sangat rentan terhadap gejolak masyarakat (Supriyanto, 1994 : 3). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 1986,diharapkan kesadaran perpajakan dari masyarakat akan meningkat secara continue,sehingga penerimaan pajak akan meningkat pula.Karena dengan sistim perpajakan ini lebih sederhana dan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya serta memenuhi haknya di bidang perpajakan. Dalam hal pengenaan pajak terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan salah satu caranya adalah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan sendiri Objek Pajak yang di kuasai/dimilikinya (self Assessment di bidang pelaporan) ke Direktorat Jenderal Pajak atau tempat-tempat lain yang ditunjuk.

Universitas Sumatera Utara

Mengingat besarnya jumlah Objek Pajak dan beragamnya tingkat pengetahuan dan pendidikan dari Wajib Pajak, maka belum seluruhnya Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan Objek Pajak yang dikuasai/dimilikinya dan belum seluruhnya Wajib Pajak dapat mengerti prosedurprosedur yang terdapat di dalam hal Perpajakan ini,baik dalam hal prosedur penetapan Pajak,dan prosedur permohonan pengurangan Pajak yang telah ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang terjadi,sehingga mengakibatkan kekeliruan antara Wajib Pajak dengan pihak Fiskus.Salah satu permasalahan yang di angkat dalam penelitian adalah mengenai hal prosedur permohonan pengurangan yang di ajukan oleh Wajib Pajak terhadap Fiskus. Dalam hal pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diajukan oleh Wajib Pajak (WP) sebagaimana telah di maksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2009 Pasal 2 (dua) ayat 1 (satu) yaitu tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan. 1.2. TUJUAN DAN MANFAAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI 1.2.1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri 1.

Untuk

mengetahui

prosedur

permohonan

pengurangan

sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. 2.

Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan penyelesaian pengurangan atas PBB.

3.

Untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan antara wajib pajak dengan aparat pajak (FISKUS).


1.2.2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri Bagi Mahasiswa 1. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengulas kasus yang sama pada penulisan dimasa datang. 2. Dapat digunakan sebagai bahan untuk mengetahui pelaksanaan permohonan pengurangan Pajak bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. 3. Sebagai bahan latihan dalam mengembangkan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki penulis di bidang perpajakan,khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fisip USU 1. Mempererat hubungan Universitas Sumatera Utara dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. 2. Memberikan gambaran secara nyata mengenai Pajak Bumi dan Bangunan. Bagi KPP Pratama Medan Timur 1. Kerjasama yang baik dengan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. 2. Agar bermanfaat bagi masyarakat khususnya wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan. 1.3. URAIAN TEORITIS


1.3.1 Pengertian Pajak Menurut P.J.A Andriani Pajak adalah iuran wajib kepada Negara (yang dapat di paksaan) yang terhutang dan wajib membayarnya menurut peraturanperaturan umum (undang-undang),dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. (Zain,2007: 10). Menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapati jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Zain,2007:11 ) . Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah “Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak ialah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan: 1. Pajak merupakan kontribusi wajib dari rakyat kepada Negara 2. Dapat dipaksakan karena berdasarkan Undang-Undang. 3. Digunakan

untuk

membiayai

pengeluaran

umum

Negara,pengeluaran rutin, pembiayaan pembangunan dalam hal menjalankan Pemerintahan.


1.3.2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.(Sihaloho,2001:21) 1.3.2. Fungsi Pajak Fungsi pajak ada dua yaitu: 1. Fungsi Budgeter Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.(Resmi,2008:3). 2. Fungsi Regulerend Pajak mempunyai fungsi pengatur,artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi,serta mencapai tujuantujuan tertentu diluar bidang keuangan.(Resmi,2008:3). 1.3.3. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pungutan yang dikenakan terhadap Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang dikelola oleh pemerintah pusat untuk pembiayaan pembangunan daerah. 1.3.4. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang pribadi yang dikenakan kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.


1.3.5. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) seperti tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB yang berbunyi Yang menjadi Subjek Pajak adalah Orang atau Badan Hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan mengenai Objek Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yaitu “ Yang menjadi Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan. 1.3.6. Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan nilai tanah (bumi) dan bangunan. Dasar penetapannya sesuai dengan klasifikasi bumi dan bangunan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB menentukan bahwa Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). (Tarigan,1995 :28). Selanjutnya NJOP setiap tiga tahun ditetapkan oleh Menteri Keungan,kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun. 1.3.7. Pengertian dan Dasar Peraturan Pengurangan atas PBB Manusia hidup bermasyarakat dan bernegara, perlu mengetahui hak dan kewajiban individu terhadap Negara. Membayar pajak adalah salah satu kewajiban warga Negara untuk turut serta mempertahankan kelangsungan hidup Negara dan bangsa. Untuk dapat melakukan kewajiban perpajakan,maka setiap


Wajib Pajak mempunyai beberapa hak yang dapat diajukan kepada Dirjen Pajak apabila didalam penetapan pajak tersebut tidak sesuai dengan keadaan Wajib Pajak. Beberapa hak kewajiban Wajib Pajak tersebut diantaranya adalah: Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan pengurangan atas PBB secara tertulis,berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Pajak bumi dan Bangunan. Dan yang dimaksud dengan pengurangan atas PBB untuk memberikan keringanan pembayaran pajak yang terhutang adalah: 1. Objek Pajak, karena kondisi tertentu yang ada hubunganya dengan WP dan/atau sebab-sebab tertentu lainnya. 2. Objek

Pajak

terkena

bencana

alam

seperti

gempa

bumi,banjir,gunung meletus dan tanah longsor. 3. Objek Pajak terkena sebab-sebab lain yang luar biasa seperti : kebakaran,kekeringan,wabah penyakit dan hama tanaman. Dasar peraturan pelaksanaan pemberian pengurangan antara lain: 1. Pasal 19 Undang Undang

Nomor 12 tahun 1994 tentang

perubahan atas perubahan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 158/KMK.04/1991 tanggal 13 Februari 1991 3. Surat keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.04/1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang petunjuk pelaksanaan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. 1.3.8. Tata Cara Pengajuan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan


Permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). Permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya diajukan selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari sejak diterimannya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau Surat Ketetapan Pajak oleh Wajib Pajak. Sedangkan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa diajukan selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) hari sejak terjadinya bencana alam atau sebab lain yang luar biasa. Apabila batas waktu pengajuan tersebut di atas tidak terpenuhi,maka permohonan itu tidak diproses dan kepala Kantor Pelayanan Pajak memberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan diberikan kejelasan seperlunya. Permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan untuk ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan sampai dengan Rp.25.000,- dapat diajukan secara perseorangan ataupun kolektif (melalui Kepala Desa/Lurah yang bersangkutan) dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan. Permohonan pengurangan untuk ketetapan diatas Rp.25.000,- harus diajukan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi SPPT/SKP dari tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangannya.


Sedangkan untuk Wajib Pajak badan harus melampirkan: 1. Fotokopi SPPT/SKP dari tahun Pajak yang diajukan permohonan pengurangannya 2. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Pph) tahun Pajak yang terakhir beserta lampirannya.(Tata Cara Pemberian Pengurangan PBB). Permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan atas Objek Pajak yang terkena bencana alam,hama tanaman dan sebab lain yang luar biasa dan bersifat massal,diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui Camat dengan mencantumkan nama-nama Wajib Pajak yang dimohonkan pengurangannya,dengan mempergunakan formulir yang telah ditentukan Kantor Pelayanan Pajak yang menerima surat permohonan pengurangan akan memberikan tanda terimanya. 1.4.RUANG LINGKUP PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM). Didalam penulisan ini penulis membatasi permasalahan agar tidak terlalu meluas serta jelas arah yang akan di bahas dari penulisan karya ilmiah ini. Oleh karena itu penulis merumuskannya dalam bentuk perumusan masalah yang merupakan salah satu upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaanpertanyaan apa yang ingin kita cari dari jaabannya itu: 1. Kendala dalam prosedur pengajuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan


2. Penyebab terjadinya perselisihan antara Wajib Pajak dengan aparat Pajak 3. Kendala-kendala apa saja yang ditemukan dalam hal pengajuan pengurangan. 1.5. METODE PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM) 1.5.1. Metode Penelitian Dalam penelitian ini,penulis menggunakan metode deskriptif yaitu ingin menggambarkan problem yang terdapat dalam prosedur pemberian pengurangan. 1.5.2. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini,penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor Pelayan Pajak Pratama Medan Timur 1.5.3. Teknik analisa data Penyusunan skripsi minor ini oleh penulis dengan dengan menggunakan teknik analisa kwalitatif,yang berguna untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang terjadi sehingga tercerminnya kwalitas penelitian yang telah dilakukan.Data-data, keterangan dan penjelasan yan diperlukan sudah terkumpul yaitu diperoleh dari hasil observasi dan wawancara,yang dilanjutkan dengan mengelolah, menganalisis dan menguraikan data yang diperoleh dengan berpedoman dengan landasan teori yang telah ada sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan terhadap masalah yang diteliti dengan pengaplikasiaannya dalam praktek.


1.6. METODE PENGUMPULAN DATA 1.6.1.Observasi Yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti.

1.6.2.Wawancara Yaitu tanya jawab secara langusng kepada pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang menjadi sampel dalam penelitian ini. 1.7. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN BAB I : PENDAHULUAN Yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah,Tujuan dan Manfaat Penelitian,Uraian Teoritis,Kerangka Konsep Penelitian,Metodologi penelitian dan Sistematika Penulisan. BAB II : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Yang menguraikan tentang Sejarah singkat berdirinya Kantor Pelayanan Pajak PRATAMA Medan Timur. BAB III : GAMBARAN DATA PRAKTIK Yang menguraikan tentang ketentuan-ketentuan umum, Subjek dan Objek, Cara perhitungan dan pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan.


BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI Yang menguraikan tentang pembahasan permasalahan di dalam pelaksanaan permohonan pengurangan yang di ajukan oleh Wajib Pajak. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Dalam Bab ini penulis menguraikan beberapa kesimpulan dan saran-saran dari penulisan tugas akhir ini.Dimana penulis berharap tulisan ini dapat berguna bagi masyarakat.


BAB I PENDAHULUAN 1.1.LATAR BELAKANG PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI

Recommend Documents