LOKASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI

BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK/LOKASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI A. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pada tahun 1983 Kantor Pelayanan Pajak masih disebut Kantor Inspeksi Pajak. Pada saat itu ada 2 kantor inspeksi pajak yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi penduduk yang semakin cepat, maka pemerintah merasa perlu adanya tambahan kantor inspeksi pajak yang gunanya untuk menambah penerimaan Negara dari sektor pajak. Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di dalam pelayanan pembayaran pajak, maka berdasarkan keputusan menteri keuangan republik Indonesia nomor 257/KMK.01/1989 diadakanlah perubahan secara menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak yang diganti nama manjadi Kantor Pelayanan Pajak sekaligus di bentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Kemdian pada tanggal 3 Agustus 1993 dikeluarkanlah keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 758/KMK.01/1993 Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan berubah menjadi 4 wilayah kerja, yaitu : 1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur

Universitas Sumatera Utara

2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat 3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara 4. Kantor Pelayanan Pajak Binjai Untuk mengimplementasikan konsep administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, maka struktur organisasa Direktorat Jenderal Pajak perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Sebagai langkah pertama untuk memudahkan Wajib Pajak, ketiga jenis Kantor Pelayanan Pajak yang ada, yaitu : Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dilebur menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yaitu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumut I. Kantor Pelayanan Pajak Pratama akan melayani Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, selain itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama juga melakukan Pemeriksaan tetapi bukan sebagai lembaga yang memutuskan keberatan, struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama berdasarkan fungsi pajak bukan jenis pajak. Sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 95/PJ/2008 tangal 27 mei 2008 tentang saat mulai operasi (SMO) Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan


Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumut I, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama ditetapkan mulai beroperasi tangal 27 mei 2008.

B. Struktur Organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam terdiri dari 8 seksi, 1 kelompok jabatan Fungsional I dan II, Sub Bagian Umum, yaitu : 1. Sub Bagian Umum 2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 3. Seksi Pelayanan 4. Seksi Penagihan 5. Seksi Pemeriksaan 6. Seksi Ekstensifikasi 7. Seksi Pengawasan dan konsultasi I 8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 10. Kelompok Jabatan Fungsional I dan II

C. Uraian Tugas dan Fungsi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 1. Tugas di kantor Pelayanan Pajak Pratama Kantor Pelayanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas barang Mewah, serta Pajak


Tidak langsung Lainnya, dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

2. Fungsi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam melaksanakan tugas, Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi : 2.1

Pengumpulan, Pencarian, dan Pengolahan data, Pengamatan Potensi Perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak.

2.2

Penetapan dan penerbitan produk hokum perpajakan.

2.3

Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.

2.4

Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.

2.5

Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

2.6

Pelaksanaan pemeriksaan pajak.

2.7

Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

2.8

Pelaksanaan ekstensifikasi.

2.9

Pelaksanaan konsultasi perpajakan.

2.10 Pelaksanaan intensifikasi. 2.11 Pelaksnaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama.


D. Deskripsi Kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam Adapun deskripsi kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam adalah sebagai berikut : 1. Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum terdiri dari 3 bagian, yaitu : 1.1

Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Tugasnya adalah menyelenggrakan tugas pelayanan di bidang tata usaha dan kepegawaian dengan cara melakukan pengurusan surat, pengetikan dan pengadaan, penetapan berkas, penyusunan arsip, tata usaha kepegawaian, dan pengiriman laporan agar dapat menunjang kelancaraan tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

1.2

Bagian Keuangan Tugasnya dalah merencanakan kebutuhan dana dan melakukan urusan pendanaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

1.3

Bagian Rumah Tangga Tugasnya adalah melakukan seluruh urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dari segi material agar dapat menunjang kelancaraan jalannya pekerjaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.


2. Seksi Pelayanan Seksi Pelayanan terdiri dari seorang Kepala Seksi pelayanan yang tugasnya mengkoordinasikan pelayanan pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), penatausahaan pendataan, pemindahan dan pencabutan identitas Wajib Pajak lainnya, kearsipan berkas penelitian Surat Pemberitahuan, dan surat Wajib Pajak lainnya, serta penertiban Surat Ketetapan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala seksi Pelayanan membawahi koordinator pelaksana yang tugasnya adalah : a. Melakukan urusan penerimaan Surat Pemberitahuan, surat Wajib Pajak lainnya, melakukan peñatausahaan pendaftaran, dan pencabutan identitas Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Melakukan penelitian Surat Pemberitahuan Tahunan, dan penyelesaian permohonan penundaan penyampaian Surat Pemberitahuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Melaksanakan urusan tata usaha penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan kearsipan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Seksi Pengawasan dan Konsultsi (WASKON) I, II, III Pada Seksi ini terdapat Account Representative yang masing – masing memiliki tugas. Tugas account representative sangat banyak, antara lainnya adalah :


a. Menjawab pertanyaan Wajib Pajak atas permasalahan perpajakan. b. Memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak dan proses keberatan. c. Membantu Wajib Pajak dalam memperoleh penegasan dan konfirmasi masalah perpajakan. d. Melakukan pembaharuan data Wajib Pajak dan company profile. e. Menginformasikan ketentuan perpajakan terbaru. f. Memonitor kepatuhan Wajib Pajak melalui pemanfaatan data. g. Menyelesaikan permohonan surat keterangan yang diperoleh Wajib pajak. 4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi ( PDI ) Seksi Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari seorang kepala seksi yang tugasnya adalah mengkoordinasikan urusan pengolahan data dan penyajian

informasi, pembuatan

monografi

pajak, penggalian potensi

perpajakan, serta ekstensifikasi Wajib Pajak, dan intensifikasi sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Seksi pengolahan data dan informasi membawahi koordinator pelaksana yang tugasnya adalah : a. Menerima dan memanfaatkan data intern dan data ekstern. b. Mengidentifikasi data intern dan data ekstern untuk dikategorikan menjadi data dikenal dn data tidak dikenal. c. Melakukan perekaman data ke menu Sistem Informasi Perpajakan.


d. Mengirimkan back up data Kantor Pelayanan Pajak Patama Lubuk Pakam ke Kanwil DJP Sumut I secara periodik 2 minggu sekali.

5. Seksi Ekstensifikasi Seksi Ekstensifikasi perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, penelitian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.

6. Seksi Penagihan Seksi penagihan terdiri dari seorang Kepala Seksi Penagiahan yang tugasnya adalah mengkoordinasikan urusan penatausahaan piutang pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta penyimpanan dokumen – dokumen penagihan. Kepala Seksi Penagihan membawahi koordinator pelaksanaan yang tugasnya adalah: a. Melakukan penatausahaan piutang pajak, usulan penghapusan piutang pajak, penundaan dan angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Melakukan penyiapan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Sita dan Urusan Lelang.


7. Seksi Pemeriksaan Seksi Pemeriksaan terdiri dari seorang Kepala Seksi Pemeriksaan yang tugasnya adalah : a. Mengkoordinir penyusunan rencana pemeriksaan. b. Melakukan pelaksanaan pemeriksaan dan, c. Penerbitan serta penyaluran Surat Perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Seksi pemeriksaan mempunyai tugas serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang selanjutnya akan ditindak lanjuti ke bagian Fungsional untuk diperiksa.

8. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing – masing berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari supervisor, Ketua tim, dan anggota tim. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam memiliki 2 kelompok jabatan fungsional yang bertugas melakukan pemeriksaan lapangan maupun kantor yang data – datanya disiapkan oleh seksi pemeriksaan.


LOKASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI

Recommend Documents