BAB II DESKRIPSI LOKASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI. A. Sejarah Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan

BAB II DESKRIPSI LOKASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI A. Sejarah Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Di zaman masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak Pratama dinamakan kantor belasting dan kemudian berubah menjadi kantor Inspeksi Keuangan (setelah merdeka), kemudian berubah menjadi kantor Inspeksi pajak yang induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak,Departemen Keuangan RI.Tahun 1976 di Sumatera Utara berdiri 3 (tiga) Kantor inspeksi pajak, yaitu : 1. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan 2. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara 3. Kantor Inspeksi Pajak Siantar Pada tahun 1978, Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan di pecah menjadi dua Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Dengan perkembangan ekonomi yang semakin cepat, maka dirasakan perlu adanya tambahan kantor untuk melayani masyarakat di dalam membayar pajak.Oleh sebab itu, didirikan kantor Inspeksi Pajak Medan Barat ini, selanjutnya untuk lebih menetapkan nilai pelayanan kepada masyarakat maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 25 Maret 1989 no.267/KMK.01/1989, telah diadakan perubahan yang menyeluruh pada Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup

Universitas Sumatera Utara

organisasi Kantor Inspeksi Pajak (KIP) diganti namanya dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP),dan juga di bentuk Kantor Pelayanan PBB. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang beralamat di jalan P. Dipenogoro No.30A GKN Lt.II Medan didirikan pada tanggal 1 April 1994 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No.Kep.758/KMK.01/1993, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur merupakan pemekaran dari tiga kantor cabang Pelayanan Pajak yaitu : 1. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara 2. Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan 3. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Terhitung mulai 1 april 1994 berubah menjadi empat wilayah kerja yaitu : 1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Selatan 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Binjai Seluruh kelengkapan kantor yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah menggunakan sarana dan prasarana yang dahulunya adalah milik Kantor Pelayanan Pajak Medan Selatan, dengan kata lain Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dengan perubahan yurisdiksi fiskal

Universitas Sumatera Utara

B . Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang beralamat di jalan P. Diponegoro No.30A Gedung Keuangan Negara Lt.II Medan, didirikan pada tanggal 1 april 1994 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Repuplik Indonesia No.Kep. 758/KMK.01/1993 tanggal 3 agustus 1993. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur melayani semua lapisan masyarakat dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan,meliputi Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan,pajak upah /Pajak Pertambahan Nilai,Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan,Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan,dan pajak lain yang diatur dalam undang-undang. Pada akhir tahun 2007 dikeluarkan undang-undang yang baru yaitu undangundang No.28 tahun 2007 tentang modernisasi Administrasi Perpajakan dan pengenalan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dengan konsep pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan Good Governance,dengan tujuan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan tingkat produktivitas pegawai pajak yang maksimal. Ruang lingkup wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah :

Universitas Sumatera Utara

Tabel I Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur NO

KECAMATAN

TEMPAT PEMBAYARAN

1

Medan Tembung

Bank SUMUT/ Bank Persepsi Setempat

2

Medan Perjuangan

Bank SUMUT/ Bank Persepsi Setempat

3

Medan Timur

Bank SUMUT/ Bank Persepsi Setempat

Sumber data : Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur tahun 2010 Sekilas Tentang Modernisasi Perpajakan. Jenis Kantor Pajak Modern 1. Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar-Large Taxpayer Office (LTO) a. Jumlah

: hanya ada 2 di Indonesia

b. Wajib Pajak : 300 Wajib Pajak terbesar di Indonesia c. Jenis Pajak : Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai 2. Kantor Pelayanan Pajak Madya- Medium Taxpayer Office (MTO) a. Jumlah

: 1 di beberapa Kantor Wilayah tertentu dan Kantor Wilayah khusus

b.Wajib Pajak : 200-500 perusahaan terbesar di Kantor Wilayah tersebut termasuk Wajib Pajak yang lokasi domisilinya terdaftar pada Kantor Wilayah modern lain c. Jenis Pajak : Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai

Universitas Sumatera Utara

3 Kantor Pelayanan Pajak Pratama-Small Taxpayer Officer (STO) a. Jumlah

: Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Kantor Wilayah

b. Wajib Pajak : Tergantung (Ribuan) c. Jenis Pajak :Seluruh jenis pajak.

C. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Repuplik Indonesia No.132/KMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Repuplik Indonesia No.67/PMK.01/2008 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tanggal 19 Mei 2008 No.Kep-95/PJ/2008 bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dikepalai oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai PBB dan 10 seksi yang terdiri dari : 1. Subbagian Umum 2. Seksi Pelayanan 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi 4. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 5. Seksi Waskon I 6. Seksi Waskon II 7. Seksi Waskon III 8. Seksi Waskon IV 9. Seksi Penagihan

Universitas Sumatera Utara

10. Seksi Pemeriksaan/ Fungsional Pemeriksa Pajak.

D. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Adapun tugas pokok dari masing- masing seksi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur adalah sebagai berikut : 1. Subbagian Umum mempunyai tugas urusan kepegawaian,keuangan,tata usaha, dan rumah tangga. 2. Seksi Pelayanan mempunyai tugas penatausahaan surat,dokumen, dan laporan Wajib Pajak pada Tempat Pelayanan Terpadu, Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penyelesaian pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengukuhan dan perubahan identitas Wajib Pajak,penyelesaian pemindahan Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama lama/baru,pengolahan penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan dan Surat Pemberitahuan Masa,penyelesaian permohonan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan,penerbitan Surat Pemberitahuan Masa dan Surat pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan,meneliti hasil keluaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT),Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan Surat Tagihan Pajak (STP),pengiriman dan peminjaman berkas Wajib Pajak,pelaksanaan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi, penyelesaian permohonan pembukuan dalam Bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika (AS),penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan

Universitas Sumatera Utara

Pembayaran Pajak,penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) melaksanakan pengolahan data ,perekaman dan validasi dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis dan penyajian informasi, pembuatan monografi fiskal, serta penatausahaan penerimaan pajak. 4. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas memproses dan penata usahakan surat masuk,melaksanakan ekstensifikasi Wajib Pajak,pembentukan pemutakhiran bank data perpajakan,melaksanakan penilaian individual objek Pajak Bumi dan Bangunan,pembuatan DBKB,Pembentukan Penyempurnaan ZNT/NIR,pemeliharaan data Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan,penyelesaian mutasi seluruhnya / sebagian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan, penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP,penyelesaian surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serta penerbitan daftar normatif untuk usulan SP3 PSL ekstensifikasi. 5. Seksi Pengawasan dan konsultasi (Waskon) yaitu Seksi Waskon I, Seksi Waskon II, Seksi Waskon III,dan Seksi Waskon IV mempunyai tugas menatausahakan dokumen masuk, penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP),Surat Tagihan Pajak, Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), penyelesaian permohonan penggunaan nilai buku rangka penggabungan usaha, pengambilan usaha/ pemekaran usaha,pembetulan ketetapan pajak,pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi pajak,pengurangan / pembatalan

Universitas Sumatera Utara

ketetpan pajak yang tidak benar,perubahan metode pembukuan,pelayanan permintaan perubahan tahun buku pertama,penyelesaian permohonan Surat Ketetapan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21,Pajak Penghasilan pasal 22 Impor yang bersifat final/mas batangan untuk ekspor perhiasan emas,pasal 22 bendahara,dan pasal 22 pemungutan untuk pedagang pengumpul dan industri, pasal 23, Surat Kurang Bayar Pajak Penghasilan atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Surat Kurang Bayar Pajak Penghasilan atas Barang Mewah (PPnBM), Surang Kurang Bayar Fiskal Luar Negeri (SKBFLN), penyelesaian permohonan izin prinsip dan Surat Kurang Bayar Pajak Penghasilan pasal 22 atas impor,pelaksanaan putusan gugatan atau banding,penentuan kembali tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan,pemutakhiran profil Wajib Pajak,ekualisasi dan pengusulan Pengusaha Kena Pajak (PKP) aktif. 6. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penatausahaan piutang pajak,penagihan,dan pembuatan usulan penghapusan piutang pajak. 7. Seksi Pemeriksaan/ Fungsional Pemeriksa Pajak mempunyai tugas memproses dan penatausahaan surat masuk,penyelesaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Lebih bayar,penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan atas Barang mewah (PPnBM),Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selain Wajib Pajak patuh,melaksanakan pemeriksaan dan penatausahaan LPP.

Universitas Sumatera Utara

NB : Gambar skema di Lampiran

Universitas Sumatera Utara

E.Gambaran Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur sampai dengan desember 2009 sebanyak 76 orang dengan perincian sebagai berikut : Tabel II Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan NO

Pendidikan

Frekuensi

Persentase (%)

1

Master (S2)

5

6,58

2

Sarjana (S1)

19

25,00

3

D IV

2

2,63

4

D III

17

22,37

5

DI

20

26,32

6

SLTA

11

14,47

7

SLTP

2

2,63

76

100,00

Jumlah

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur paling banyak berpendidikan D I yaitu sebanyak 20 orang atau 26,32 %. Kemudian S1 sebanyak 19 orang atau 25 %. Sedangkan yang paling sedikit adalah yang berpendidikan terakhir D IV dan SLTP yaitu sebanyak dua orang atau 2,63 % dari total jumlah pegawai.

Universitas Sumatera Utara

Tabel III Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan NO

Kepangkatan

Frekuensi

Persentase (%)

1

Golongan IV

2

2,63

2

Golongan III

34

44,74

3

Golongan II

40

52,63

76

100,00

Jumlah

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa berdasarkan kepangkatannya pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur paling banyak berada pada golongan II yaitu sebanyak 40 orang atau sekitar 52,63 %. Kemudian yang berada pada golongan III yaitu sebanyak 34 orang atau 44,47 %, sedangkan yang paling sedikit yaitu berada pada golongan IV sebanyak dua orang atau 2,63 % dari total jumlah pegawai.

Universitas Sumatera Utara

Tabel IV Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon NO

Pendidikan

Frekuensi

Persentase (%)

1

Eselon III

1

1,32

2

Eselon IV

10

13,16

3

Fungsional Pemeriksa Pajak

9

11,85

4

Fungsional Penilai PBB

1

1,32

5

Account Representatif

12

15,78

6

Pelaksana

43

56,57

76

100,00

Jumlah

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa berdasarkan Eselon pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan timur paling banyak sebagai pelaksana yaitu sebanyak 43 orang atau 56,57 %. Sedangkan yang paling sedikit yaitu berada pada Eselon III dan sebagai Fungsional penilai PBB yaitu sebanyak satu orang atau 1,32 % dari total jumlah pegawai.

F Objek Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di kota Medan dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dalam periode bulan Oktober 2009 sampai dengan januari 2010.

Universitas Sumatera Utara

Tabel V Jumlah objek Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan di kota Medan dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur periode oktober 2009 sampai dengan januari 2010 Berdasarkan Penelitian Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (SSB) NO

Periode

Tidak Terutang Pajak

(Per Bulan)

(NIHIL)

Terutang Pajak

Total SSB

1

Oktober 2009

140

8

148

2

November 2009

144

6

150

3

Desember 2009

64

8

72

4

Januari 2010

126

1

127

Jumlah

474

23

497

Sumber Data : Seksi Ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Periode Oktober 2009 sampai dengan Januari 2010. Berdasarkan tabel di atas,yang diperoleh melalui penelitian Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (SSB) melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dalam periode Oktober 2009 sampai dengan januari 2010, jumlah SSB yang tidak terutang pajak (NIHIL) pada bulan Oktober tahun 2009 sebanyak 140, sedangkan yang terutang pajak hanya sebanyak 8 dari total SSB yaitu sebanyak 148. Pada bulan November tahun 2009 jumlah SSB yang tidak terutang pajak (NIHIL) sebanyak 144, dan yang terutang pajak hanya sebanyak 6 dari total penerimaan SSB yaitu sebanyak 150.Pada bulan Desember tahun 2009 jumlah SSB yang tidak terutang pajak (NIHIL) sebanyak 64, dan yang terutang pajak hanya 8 dari

Universitas Sumatera Utara

total penerimaan SSB yaitu sebanyak 72, dan pada bulan Januari Tahun 2010 jumlah SSB yang tidak terutang pajak (NIHIL) sebanyak 126, sedangkan yang terutang pajak hanya sebanyak 1 dari total penerimaan SSB yaitu sebanyak 127. Jadi jumlah keseluruhan SSB pada periode Oktober 2009 sampai dengan Januari 2010 yang tidak terutang pajak (NIHIL) adalah sebanyak 474 dan jumlah keseluruhan SSB pada periode Oktober 2009 sampai dengan Januari 2010 yang terutang pajak adalah sebanyak 23 dari total penerimaan SSB yaitu sebanyak 497.

Universitas Sumatera Utara