BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri. Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa secara mandiri yang bertujuan memberikan pengalaman praktis di lapangan secara langsung berhubungan dengan teori keahlian yang diterima diperkuliahan. Praktik Kerja Lapangan Mandiri merupakan syarat yang harus dilewati maupun dilakukan setiap mahasiswa Program Studi DIII Asministrasi Perpajakan untuk menyelesaikan Tugas Akhir. Dalam rangka meningkatkan pendidikan bagi mahasiswa serta mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera yang merupakan bagian dari tujuan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dicapai melalui pembangunan nasional yang dilakukan secara berkesinambungan dan merata di seluruh tanah air Indonesia. Perwujudan

tujuan

pembangunan

nasional

adalah

terciptanya

suatu

masyarakat yang sejahtera. Seiring dengan perkembangan jaman yang pesat, dimana sangat dibutuhkan sekali dana dan anggaran dalam menyokong pembangunan yang merata disegala sektor maupun aspek kehidupan. Oleh karena itu disusun suatu perencanaan, baik yang mencakup tahapan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana jangka pendek. Dalam mewujudkan upaya tersebut, titik berat pembangunan diletakkan dibidang ekonomi.

Universitas Sumatera Utara

Untuk menunjang tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan tersebut, diperlukan serangkaian kebijaksanaan yang saling mendukung, diantaranya adalah kebijaksanaan fiskal. Kebijaksanaan fiskal ini berkaitan erat dengan masalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN). Khususnya dari segi penerimaan negara, pajak merupakan sumber penerimaan terbesar saat ini dan juga tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang harus berkembang dan meningkat sesuai dengan perkembangan kemampuan rakyat dan laju pembangunan. Dengan dana yang memadai pemerintah akan mampu membiayai berbagai proyek besar sampai ke sektor-sektor yang selama ini kurang mendapat perhatian. Melalui pajak pemerintah dapat mengatur keseimbangan kehidupan perekonomian dan pemanfaatan dana untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka menunjang tekad untuk menegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan, maka penggalian dan penggerakan sumber penerimaan dalam negeri haruslah didasarkan kepada penerimaan pajak dengan tetap memperhatikan kemampuan pembiayaan oleh masyarakat dan dunia usaha. Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, pemerintah melakukan berbagai upaya antara lain dengan menyederhanakan administrasi pajak dan meningkatkan penegakan hukum bagi wajib pajak dan petugas pajak yang melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan.


Kewajiban pajak yang secara langsung dikenakan kepada wajibpajak yang mempunyai penghasilan, disebut Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, karena mereka memperoleh penghasilann dalam jumlah tertentu, dan dalam jumlah itu, memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atassubjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Pajak Penghasilan orang pribadi adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi atas penghasilannya. Yang termaksud orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun luar Indonesia. Pajak Penghasilan disetor kepada negara, penyetoran Pajak Penghasilan melalui sistem yang berlaku. Indonesia menganut sistem pemungutan self assesment system. Sistem self assesment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi,serta menyadari akan arti pentingnya membayar


pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkan sendiri pajak yang terutang. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri (peran domain ada pada wajib pajak). Sistem self assesment menuntut wajib pajak agar mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu contoh penerapan sistem self assesment adalah dalam hal melaporkan surat pemberitahua. Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT dapat dibedakan atas SPT Masa dan SPT tahunan. SPT tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan yang terdiri atas SPT tahunan PPH Wajib Pajak Badan, SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan dalam bahasa Indonesia menggunaka huruf latin, dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Batas waktu penyampaian untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. Apabila SPT tidak disampaikan tepat waktu akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Pemerintah dengan berbagai cara melakukan sosialisasi agar masyarakat menyadari bahwa pajak itu untuk kepentingan bersama. Dengan diberlakukannya peraturan yang mengatur perpajakan pemerintah mengharapkan setiap wajib pajak


harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak menyadari atau tidak mau memenuhi kewajiban perpajakannya. Contohnya masih banyak wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT. Untuk mengantisipasi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya selain telah mengatur sanksi dan denda perlu upaya dalam mengantisipasi karena dapat mengurangi potensi pajak yang seharusnya diterima oleh negara. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membuat pembahasan dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri dengan judul, “Upaya Fiskus dalam mengantisipasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai”

B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), penulis berrtujuan: a. Mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. b. Mengetahui Faktor yang menyebabkan wajib pajak tidak memenuhi kewajiban

menyampaikan

Surat

Pemberitahuan

Tahunan

Pajak

Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.


c. Mengetahui upaya-upaya fiskus dalam mengantisipasi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.

2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Praktik Kerja Lapangan Mandiri tentunya memiliki manfaat buat berbagai pihak, diantaranya adalah: a. Bagi Mahasiswa 1) Mahasiswa dapat memperoleh kesempatan dan pengalaman untuk belajar pada suatu instansi pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak. 2) Mengaplikasikan teori yang berhubungan dengan disiplin ilmu dari mahasiswa tersebut. 3) Meningkatkan profesionalisme dalam memperluas wawasan dan memantapkan

pengetahuan

dan

keterampilan

mahasiswa

dan

menerapkan ilmu khususnya dibidang Perpajakan. 4) Dapat

meningkatkan

kemampuan

berkomunikasi

dan

sarana

peningkatan rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan dunia kerja. 5) Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya dalam pengantisipasian terhadap wajib pajak nakal.


6) Memberikan pengalaman secara langsung kepada mahasiswa terhadap situasi kerja sebenarnya. 7) Mengembangkan cara berfikir dan bertindak serta meningkatkan daya penalaran mahasiswa dalam penyajian laporan secara terpadu dan ilmiah. 8) Diharapkan mahasiswa mendapat pengetahuan dan pengalaman yang berguna dalam perwujudan pola kerja yang dihadapi setelah mahasiswa menamatkan diri.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai 1) Membina hubungan baik dengan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU. 2) Memperomosikan image KPP kepada masyarakat khususnya sivitas academica FISIP USU. 3) Untuk

dapat

mempromosikan

image

instansi/perusahaan

serta

mendorong loyalitas instansi perusahaan. 4) Untuk mendapatkan masukan dan saran untuk menghadapi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.


c. Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 1) Meningkatkan hubungan antara Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai. 2) Memberikan uji nyata atau disiplin ilmu yang diperoleh mahasiswa selama masa perkuliahan. 3) Menambah aplikasi yang nyata untuk kurikulum. 4) Membuka Sumber Daya Manusia antara program studi diploma III Administrasi Perpajakan. 5) Meningkatkan kurikulum untuk setiap dsiplin ilmu sehingga mampu mencapai standar mutu pendidikan yang baik. 6) Mendapatkan masukan dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan kurikulum yang berlaku di Program Dipoma III Administrasi Perpajakan FISIP USU.

C. URAIAN TEORITIS 1.

Dasar Hukum Undang-undang no.6 tahun 1983 mengatur tentag ketentuan umum dan tata

cara perpajakan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no. 9 tahun 1994 dan undang-undang no. 16 tahun 2000 disadari masih terdapat hal-hal yang belum tertampung

sehingga

menuntut

perlunya

penyempurnaan

sejalan

dengan

perkembangan sosial ekonomi dan kebijaksanaan pemerintah. Penyempurnaan


sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebijaksanaan pemerintah. Peyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan terakhir diatur dalam undang-undang no. 28 tahun 2007 menjadi dasar hukum yang mengatur segala ketentuan dalam perpajakan.

2.

Definisi Pajak Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan mandiri ini penulis mengambil

beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli seperti: a. Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, S.H : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Resmi, 2008:1) b. Menurut S.I Djajadiningrat : Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan, yang memberikan ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secafa langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum, (Resmi, 2008 : 1) c. Menururt Prof. Dr. P.J.A. Adriani : Pajak adalah iuran masyaraat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan


umum (undang – undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adlah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Prakosa, 2005 : 2) d. Menurut Sommerfeld, Anderson Herschel, dan Brock Horace R : Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan (Prakosa, 2005: 2)

3.

Fungsi Pajak Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari

berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut: a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. (Waluyo, 2010:6) b. Fungsi Pengatur (Regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula barang mewah. (Waluyo, 2010:6)


4.

Jenis Pajak Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut: a. Menurut Golongan Pajak menurut golongan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut: 1) Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan 2) Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan nilai.

b. Menurut Sifat Pembagian

pajak

menurut

sifat

dimaksudkan

pembedaan

dan

pembagiannyan berdasarkan ciri – ciri prinsip adalah sebagai berikut: 1) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan 2) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.


c. Menurut Pemungut dan Pengelolanya 1) Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. 2) Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak reklame, pajak hiburan. (Waluyo, 2010:12)

5.

Wajib Pajak Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebaaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

6.

Tahun Pajak Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak

menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebaaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007.


7.

Sistem pemungutan pajak a. Official assessment system Yaitu suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. b. Self assessment system Yaitu suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. c. With holding system Yaitu suatu system pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memberikan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

8.

Syarat Pemungutan Pajak Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka

pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Adil Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan pajak diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.


b. Yuridis Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23A, hal ini memberikan jaminan hukum yang menyatakan keadilan baik bagi negara maupun warganya. c. Ekonomis Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. d. Finansial Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan. e. Sederhana Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

9. Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pajak Penghasilan (PPh) termaksud dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dikenakan PPh. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Orang Pribadi tidak melihat batasan umur dan juga sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua (nondiscrimination).


Dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Pajak Penghasilan (PPh) memberikan penegasan mengenai objek PPh yaitu penghasilan. Pengertian penghasilan menurut Undang – Undang PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis, penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dapat dikategorikan atas empat sumber yakni: a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas; b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan; c. Penghasilan dari modal; d. Penghasilan lain – lain, seperti hadiah, pembebasan utang, dan sebagainya. (Suandy: 2008)

10. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak a. Hak Wajib Pajak Hak-hak yang dimiliki wajib pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut : 1) Kerahasiaan wajib pajak Wajib

pajak

mempunyai

hak

untuk

mendapat

perlindungan

kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada DJP dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan.


2) Penundaan dan pengangsuran pembayaran Wajib pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak dalam kondisi kesulitan likuiditas, misalnya mengangsur utang pajak hingga 12 bulan. 3) Penundaan pelaporan SPT tahunan Wajib pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT tahunan, baik PPh badan maupun PPh pasal 21, misalnya karena laporan keuangan atau laporan hasil audit belum selesai, kesulitan likuiditas, dan lainnya. 4) Pengurangan PPh pasal 25 Wajib pajak dapat mengajukan pengurangan angsuran jika mengalami kesulitan

likuiditas.

Melalui

PER-10/PJ/2009

Ditjen

Pajak

memberikan stimulus berupa pengurangan angsuran hingga 25% dengan cara memberitahukan ke kantor pajak. 5) Pengurangan PBB Wajib pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak atau karena sebabsebab tertentu lainnya serta dalam hal obyek pajak yang terkena bencana

alam.

Bagi

wajib

pajak

anggota

veteran

pejuang

kemerdekaan, dapat juga mengajukan permohonan penngurangan atas pajak terutang.


6) Pembebasan pajak Dengan alasan-alasan tertentu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan

pembebasan

atas

pemotongan/pemungutan

pajak

penghasilan. 7) Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Wajib pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai wajib pajak patuh

dapat

diberikan

pengembalian

pendahuluan

kelebihan

pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan. 8) Keberatan atas ketetapan pajak Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada DJP apabila wajib pajak berpendapat bahwa materi atau isi ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya. 9) Banding atas keputusan keberatan Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada pengadilan pajak apabila wajib pajak berpendapat bahwa materi atau isi keputusan keberatan masih tidak sebagaimana mestinya. 10) Dan lain-lain (Widodo, 2008)


b. Kewajiban Wajib Pajak Selain mempunyai hak, wajib pajak juga harus menjalankan kewajibannya. Kewajiban-kewajiban sebagai wajib pajak berdasarkan undang-undang sebagai berikut: 1) Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. 2) Menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang, termasuk kewajiban pemungut dan pemotong pajak. 3) SPT Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani. 4) Pembukuan - Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. - Menyimpan pembukuan selama 5 tahun. 5) Pembayaran utang Menangung renteng pembayaran PPN maupun akibat adanya utang pajak. Artinya, kita ikut bertanggung jawab melunasi utang meskipun terutang atas nama perusahaan milik kita. 6) Dan lain-lain (Widodo, 2008)


11. Surat Pemberitahuan a. Pengertian Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Waluyo, 2010:31) . b. Fungsi Surat Pemberitahuan Bagi wajib pajak, Surat Pemberitahuan adalah sebagai saran untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (Satu Tahun Pajak) atau bagian tahun pajak; 2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak; 3) Harta dan kewajiban; 4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak Orang Pribadi atau Badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah


Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: 1) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; 2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Bagi pemotong pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. (Suandy: 2008)

c. Jenis Surat Pemberitahuan Jenis SPT berdasarkan saat pelaporannya, SPT dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut: 1) SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat. 2) SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. SPT Tahunan ini terbagi dalam 4 (Empat) Jenis SPT antara lain sebagai berikut:


- SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (1770) - SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (1770S) - SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 setahun (1770SS) - SPT Tahunan PPh Badan (1771) (Waluyo, 2010 : 39)

d. Jangka Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan dibedakan untuk: 1) Untuk Surat Pemberitahuan Masa No

Jenis Pajak

Pihak Yang

Batas Waktu

Menyampaikan

Penyampaian

SPT 1.

PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal

Paling 20 (dua puluh)

21

hari setelah Masa Pajak berakhir

2.

PPh Pasal 22

Bea Cukai

– Impor 3.

PPh Pasal 22

14 (empat belas) hari setelah akhir Masa Pajak

Bendaharawan

14 (empat belas) hari


4.

Pemerintah

setelah akhir Masa Pajak

PPh Pasal 22

Pemungut Pajak

Secara mingguan paling

oleh DJBC

(DJBC)

lama 7 (tujuh) hari setelah batas waktu penyetoran pajak.

5.

6.

7.

PPh Pasal 22

Pihak yang

Paling lama 20 (dua

melakukan

puluh) hari setelah akhir

penyerahan

Masa Pajak

PPh Pasal 22

Pihak yang

Paling lama 20 (dua

badan

melakukan

puluh) hari setelah akhir

tertentu

penyerahan

Masa Pajak

PPh Pasal 23

Pemotongan PPh

Paling lama 20 (dua

Pasal 23

puluh) hari setelah akhir Masa Pajak

8.

PPh Pasal 25

Wajib Pajak yang

Paling lama 20 (dua

memiliki NPWP


9.

PPh Pasal 26

Pemotong PPh Pasal

Paling lama 20 (dua

26



10. PPn dan PPnBM

Pengusaha Kena

Paling lama 20 (dua

Pajak


11. PPn dan

Bea Cukai

PPnBM

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah akhir Masa Pajak

DJBC 12. PPn dan PPnBM

Pemungut Pajak

Paling lama 20 (dua

selain Bendaharawan puluh) hari setelah akhir Masa Pajak

2) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan No

Jenis SPT

Batas Waktu Penyampaian

1.

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Paling

lama

yang melakukan kegiatan usaha atau bulan

setelah

pekerjaan bebas (1770)

2.

3

akhir

Tahun Pajak


lama

yang tidak melakukan kegiatan usaha bulan

setelah

atau pekerjaan bebas (1770S)

(tiga)

3

(tiga) akhir

Tahun Pajak


3.


lama

yang mempunyai penghasilan dari bulan

setelah

satu

pemberi

kerja

3

(tiga) akhir

dengan Tahun Pajak

penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 setahun (1770SS)

4.

SPT Tahunan PPh Badan (1771)

Paling lama 4 (empat) bulan

setelah

akhir

Tahun Pajak

e. Perpanjangan Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan 1) Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy) atau dalam bentuk data elektronik yang dihasilkan dari aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak 2) Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke KPP sebelum batas waktu penyampaian berakhir, dengan dilampiri: a) Perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun pajak yang batas waktu penyampaiannya diperpanjang; b) Laporan keuagan sementara; dan


c) Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak terutang. 3) Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan Wajib Pajak ditandatangani Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak. 4) Jika ditandatangani Kuasa, SPT Tahunan harus dilampiri surat kuasa khusus. 5) Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dapat dengan cara: a) Langsung; b) Melalui Pos dengan bukti pengiriman surat; c) Cara lain: - Melalui jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat; atau - e-filling melalui ASP 6) Penyampaian

pemberitahuan perpanjangan akan diberikan tanda

penerimaan surat atau bukti penerimaan elektronik 7) Pemberitahuan perpanjangan yang tidak memenuhi ketentuan dianggap bukan peberitahuan perpanjangan SPT Tahunan dan Direktur Jenderal Pajak wajib memberitahukan kepada Wajib Pajak. (Suandy: 2008)

f. Sanksi Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan atau melebihi batas waktu perpanjangan penyampaian


SPT, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Besarnya denda adalah: 1) Sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN; 2) Sebesar

Rp

100.000,00

(seratus

ribu

rupiah)

untuk

Surat

Pemberitahuan Tahunan PPh Orang Pribadi 3) Sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan. (Suandy: 2008)

12. Mekanisme Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan peraturan terbaru terkait dengan proses penyampaian SPT Tahunan. Peraturan ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan, yang berlaku terhitung mulai 1 Januari 2013. Berdasarkan sumber Ditjen Pajak, peraturan tersebut mencabut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2011 (berlaku sejak 30 Desember 2011) tentang perubahan kedua Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 mengatur bagaimana cara wajib pajak (WP) menyampaikan SPT Tahunan. Ada empat cara penyampaian SPT Tahunan yang diatur dalam peraturan ini, yaitu:


a. Secara Langsung Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan secara langsung dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu: - Melalui Tempat Pelayanan Terpadu Penyampaian SPT Tahunan harus disampaikan di TPT KPP tempat WP terdaftar dalam hal SPT Tahunan LB, SPT Tahunan pembetulan, SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT, dan/atau SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT. - Melalui Pojok pajak/mobil pajak/dropbox di mana saja Yang dapat disampaikan melalui Pojok pajak/mobil pajak/dropbox dimana saja adalah untuk SPT Tahunan selain: SPT Tahunan LB, SPT Tahunan pembetulan, atau SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT. Penyampaian SPT Tahunan secara langsung dilakukan tidak dalam amplop atau kemasan lainnya.

b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar Penyampaian SPT Tahunan melalui pos dilakukan dalam amplop tertutup yang telah dilekati lembar informasi amplop SPT Tahunan (format terlampir) yang berisi data sebagai berikut: - Nama Wajib Pajak - NPWP


- Tahun Pajak - Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar) - Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan Ke-...) - Perubahan Data (Ada/Tidak Ada) - Nomor Telepon - Pernyataan - Tanda Tangan WP

c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar Penyampaian SPT Tahunan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dilakukan dalam amplop tertutup yang telah dilekati lembar informasi amplop SPT Tahunan yang berisi data sebagai berikut: - Nama Wajib Pajak - NPWP - Tahun Pajak - Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar) - Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan Ke-...) - Perubahan Data (Ada/Tidak Ada) - Nomor Telepon - Pernyataan - Tanda Tangan WP.


d. E-filling melalui website DJP (www.pajak.go.id) atau penyedia jasa ASP.

D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini penulis akan melakukan pembahasan yang lebih rinci mengenai : 1. Studi tentang kasus wajib pajak orang pribadi yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Binjai, 2. Upaya fiskus dalam mengantisipasi wajib pajak orang pribadi yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilanorang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Binjai. 3. Mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya dalam mengantisipasi wajib pajak orang pribadi yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama Binjai.

E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Metode yang digunakan dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan mandiri adalah sebagai berikut:


1.

Tahap Persiapan Pada tahap ini penulis melakukan beberapa persiapan yang menyangkut Praktik Kerja Lapangan Mandiri mulai dari penentuan judul, tempat Praktik Kerja Lapangan Mandiri, serta melakukan konsultasi atau diskusi dengan dosen.

2.

Studi Literatur Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan berbagai sumber pustaka atau daftar bacaan untuk mendukung penulisan laporan seperti : undangundang, buku – buku, surat kabar, majalah, media, teknologi informasi dan bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan objek pembahasan.

3.

Observasi Lapangan Pada tahap ini penulis melakukan peninjauan dan pengamatan yang sesuai dengan data – data yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai mengenai judul dari PKLM ini.

4.

Pengumpulan Data Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penyusunan Laporan akhir berkaitan dengan target melalui : a. Data Primer :

- Wawancara - Pengamatan

b. Data Sekunder : - Studi Kepustakaan - Dokumentasi


5.

Analisis Data dan Evaluasi Setelah penulis mengumpulkan data secara lengkap dan relevan dari objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri, kemudian dilakukan pengelompokan data agar lebih dalam melakukan analisa dan evaluasi mengenai Upaya fiskus dalam mengantisipasi wajib pajak orang pribadi yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan pada kantor pelayanan pajak pratama Binjai, serta menarik kesimpulan tentang data-data tersebut.

F. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Mandiri ini dilakukan dengan pengelompokan data beserta cara pelaksanaannya sebagai berikut: 1.

Wawancara Yaitu penulis melakukan kegiatan tanya jawab kepada petugas yang mengetahui dan memahami permasalahan dalam penulisan laporan ini.

2. Observasi (Pengamatan) Yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada objek yang diteliti guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam melengkapi penulisan laporan ini.


3. Dokumentasi Yaitu mengumpulkan berbagai dokumen administrasi, peraturan – peraturan atau dasar hukum yang berhubungan dengan data objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri.

G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan laporan PKLM ini, maka penulis membaginya dalam lima bab pembahasan yang terdiri dari : BAB I:

PENDAHULUAN Pada bab ini diberikan gambaran mengenai keseluruhan isi laporan ini. Bab ini terdiri dari latar belakang PKLM, tujuan dan manfaat PKLM, uraian teoritis, ruang lingkup PKLM, metode PKLM, metode pengumpulan data PKLM dan sistematika penulisan laporan PKLM.

BAB II: GAMBARAN UMUM OBJEK PKLM Pada bab ini penulis akan menjelaskan sejarah singkat lokasi dimana Praktik Kerja Lapangan Mandiri dilakukan. Dalam hal ini sejarah singkat lokasi yang akan diuraikan penulis adalah KPP Pratama Binjai serta struktur organisasi, tugas dan fungsi KPP Pratama Binjai, serta gambaran pegawai di instansi tersebut serta gambaran lain jika dibutuhkan.


BAB III: GAMBARAN DATA WAJIB PAJAK Pada bab ini diuraikan tentang gambaran mengenai wajib pajak orang pribadi. BAB IV: ANALISA DAN EVALUASI Pada bab ini penulis ingin menguraikan Upaya fiskus dalam mengantisipasi wajib pajak orang pribadi yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan pada kantor pelayanan pajak pratama Binjai. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran penulis sehubungan dengan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri. Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa

Recommend Documents