BAB I PENDAHULUAN A.
LATAR BELAKANG PRAKTEK KERJA LAPANGAN MANDIRI Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah kegiatan yang dilakukan
mahasiswa secara mandiri yang bertujuan memberikan pengalaman praktik di lapangan yang secara langsung berhubungan dengan teori-teori keahlian yang diterima di bangku perkuliahan. Oleh sebab itu, praktek kerja lapangan mandiri secara langsung dapat memperkenalkan dunia kerja yang akan dihadapi setelah meninggalkan bangku perkuliahan. Melalui Praktek Kerja Lapangan Mandiri inilah diharapkan akan terbentuk orang – orang yang memiliki keahlian dan pemahaman yang baik atas bidang yang di gelutinya, sehingga dapat memberikan prestasi maksimal dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus
dan
berkesinambungan
yang
bertujuan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut perlu diperhatikan masalah pembiayaan pembangunan, yang dapat diperoleh dari sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan negara terdiri atas pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Departemen Keuangan, terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Mardiasmo (2006 : 98) menyatakan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah. Untuk jenis-jenis pajak yang dipungut sebagai pajak daerah disesuaikan dengan keadaan daerah tersebut yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah tersebut. Selain itu, atas transaksi-transaksi tertentu juga dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, salah satu pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan final adalah penghasilan atas undian berhadiah. Pada dasarnya undian berhadiah diadakan untuk menarik minat masyarakat pada suatu hal. Salah satunya untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank. Pihak bank yang pada dasarnya
bertujuan untuk
memperoleh laba semaksimal mungkin akan berusaha untuk mendapatkan nasabah dengan cara memberikan pelayanan yang baik, menetapkan bunga tabungan yang tinggi sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan juga menyelenggarakan undian berhadiah untuk menarik masyarakat agar menggunakan jasa bank untuk menyimpan uang mereka. Pihak bank sebagai penyelenggara undian berhadiah tentunya telah memperhitungkan besarnya Pajak Penghasilan atas Undian Berhadiah yang nantinya harus dibayarkan oleh nasabah penerima hadiah sehingga kelak tidak ada kerugian yang akan ditanggung oleh pihak bank. Selain itu pihak bank juga harus
menginformasikan kepada nasabah yang akan mengikuti undian mengenai pajak yang akan ditanggungnya kelak. Untuk mengetahui cara pihak bank melakukan penghitungan dan pembayaran Pajak Penghasilan atas Undian Berhadiah yang diperoleh oleh nasabah penerima hadiah penulis mengangkat judul “Tata Cara Penghitungan Pajak Undian Berhadiah pada Bank Sumatera Utara” dalam Laporan Praktek Kerja Lapangan Mandiri ini.
B.
TUJUAN
DAN
MANFAAT
PRAKTIK
KERJA
LAPANGAN
MANDIRI (PKLM) 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini adalah : a. Untuk mengetahui bagaimana tata cara penghitungan Pajak Undian berhadiah pada Bank Sumatera Utara. b. Untuk mengetahui apakah Peraturan Pemerintah khususnya mengenai Pajak Undian Berhadiah telah dilaksakan sesuai prosedur oleh Bank Sumatera Utara. 2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Manfaat dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah:
a. Bagi mahasiswa 1. Menambah wawasan di bidang perpajakan khususnya tentang
tata cara penghitungan dan pemotongan Pajak
Undian berhadiah yang dilakukan oleh Bank Sumatera Utara. 2. Agar dapat mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh selama
masa
perkuliahan
dalam
kegiatan
selama
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 3. Agar dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam bidang
perpajakan
maupun
Ilmu
Pengetahuan
dan
Teknologi b. Bagi Universitas 1. Menjalin kerjasama yang baik antara pihak Universitas khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara dengan Bank Sumatera Utara. 2. Dapat
mempromosikan
sumber daya
manusia
yang
berkompeten di bidangnya di Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. 3. Mendapatkan masukan berupa ide, saran dan gagasan untuk penyempurnaan kurikulum Program Studi Diploma III
Administrasi Perpajakan sehingga mampu mencapai standar mutu pendidikan yang lebih baik. c. Bagi Bank Sumatera Utara 1. Sebagai bahan acuan implementasi peraturan perpajakan. 2. Memperoleh
masukan
dalam
rangka
peningkatan,
perencanaan dan pembangunan. 3. Dapat mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan ilmu perpajakan di lingkungan Perguruan Tinggi khususnya di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara. C.
URAIAN TEORITIS
Pengertian Pajak Rochmat Sumitro dalam Resmi (2008 : 1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian tersebut kemudian disempurnakan menjadi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaan rutin dan ‘surplus’-nya digunakan untuk simpanan publik (public saving) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi public (public investment). Dalam Wikipedia ensiklopedia bebas pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada
mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 disebutkan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari definisi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat dengan pengertian pajak yaitu : 1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaan. 2. Tanpa jasa timbal balik dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
Dengan kata lain pajak dapat juga dikatakan sebagai balas jasa yang dapat diberikan masyarakat kepada pemerintah atas fasilitas-fasilitas yang dapat dinikmati untuk dapat hidup dalam suatu negara secara layak. Jenis Pajak Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. 1. Menurut golongan pajak dikelompokkam menjadi dua, yaitu : a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. 2. Menurut sifat pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu : a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa
yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak. 3. Menurut lembaga pemungut pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu : a. Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Fungsi Pajak Pajak yang telah dipungut dari masyarakat ke kas Negara memiliki fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi regularend. 1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan perpajakan.
2. Fungsi Regularend (Pengatur) Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Tata Cara Pemungutan Pajak Tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. 1. Stelsel pajak, pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu: a. Stelsel Nyata (Riil), menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. b. Stelsel Anggapan (fiktif), menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Sebagai contoh penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang
terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. c. Stelsel Campuran, menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akshir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. 2. Asas pemungutan pajak, terdiri dari tiga azas, yaitu : a. Asas Domisili, menyatakan bahwa negara berhak mengenakna pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri. b. Asas Sumber, menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. c. Asas
Kebangsaan,
menyatakan
bahwa
pengenaan
pajak
dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Luar Negeri. 3. Sistem pemungutan pajak antara lain : a. Official
assessment
system,
adalah
sistem
yang memberi
kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah
pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan perturan perundang-undangan pajak yang berlaku. b. Self assessment system, adalah sistem yang memberi kewenangan kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. c. With holding system, adalah sistem yang member wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Undian Berhadiah Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Dalam Resmi (2008 : 45) Pajak Penghasilan (PPh) Final pasal 4 ayat (2) merupakan pajak yang sifat pemungutannya final. Yang dimaksud final bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan (bukan pembayaran di muka) terhadap utang pajak pada akhir tahun dalam penghitungan pajak penghasilan pada surat pemberitahuan (SPT) Tahunan. Penghasilan yang dikenai pajak bersifat final berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 antara lain : 1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. penghasilan berupa hadiah undian 3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham
atau
pengalihan
penyertaan
modal
pada
perusahaan
pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura. 4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan. 5. penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Pajak undian berhadiah adalah pajak yang dipotong/dipungut atas penghasilan berupa hadiah. Pengertian undian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dipakai untuk menentukan atau memilih siapa yang berhak atas sesuatu yang diundikan atau disayembarakan. Sedangkan pengertian hadiah adalah pemberian ganjaran untuk pemenang di perlombaan atau sayembara, pertandingan dan sebagainya. D.
RUANG LINGKUP PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM) Pada Laporan Praktek Kerja Lapangan Mandiri ini, penulis membahas
tentang cara penghitungan Pajak Undian Berhadiah yang dilakukan oleh Bank Sumatera Utara. Selain itu, penulis juga membahas tentang cara pemotongan dan penyetoran Pajak Undian Berhadiah yang dilakukan oleh pihak Bank.
E.
TAHAPAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Tahapa-tahap yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi
dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah : 1. Tahap persiapan Dalam tahap ini penulis melakukan tahapan berikut : a. Memilih jenis pajak yang akan dijadikan judul yang akan dibahas. b. Mengajukan judul kepada ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. c. Persetujuan penentuan judul tempat Praktek Kerja Lapangan Mandiri oleh ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. d. Penyusunan proposal Praktek Kerja Lapangan Mandiri. e. Memohon surat pengantar Praktek Kerja Lapangan Mandiri dari pihak fakultas / Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. 2. Studi literatur Merupakan dasar teori yang mendukung laporan ini menyangkut masalah yang dibahas yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan perpajakan, artikel ilmiah, catatan-catatan maupun bahasa tertulis yang berhubungan dengan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri.
3. Observasi lapangan Dalam tahap ini penulis melakukan peninjauan dan pengamatan langsung pada Bank Sumatera Utara yang berkaitan dengan cara penghitungan Pajak Undian Berhadiah. 4. Pengumpulan data Dalam tahap ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 5. Analisis dan Evaluasi Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, penulis akan menganalisa
dan
mengevaluasi
data
dan
kemudian
akan
dipresentasikan secara objektif, jelas dan sistematis. F.
METODE PENGUMPULAN DATA Adapun cara pengumpulan sumber-sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Wawancara (Interview) Dengan metode ini penulis melakukan wawancara secara langsung pada pegawai
dalam
instansi
yang
bersangkutan
untuk
menambah
objektifitas yang berkaitan dengan objek yang dibahas. 2. Observasi (Observation) Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung atas kegiatan yang akan dilakukan dalam pencatatan terhadap masalah yang menjadi objek yang dibahas.
3. Dokumentasi (Optional) Yaitu dengan mengumpulkan berbagai dokumen administrasi, peraturan atau dasar hukum yang berhubungan dengan objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). G.
SISTEMATIKA
PENULISAN
LAPORAN
PRAKTIK
KERJA
LAPANGAN MANDIRI (PKLM) Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini disusun oleh penulis dalam lima BAB. Adapun rincian dari tiap-tiap bab seperti terlihat di bawah ini: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum tentang penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang meliputi latar belakang penyusunan, tujuan dan manfaat, uraian teoritis, ruang lingkup Praktek Kerja Lapangan mandiri, metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri, serta metode pengumpulan data dan sistematika penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan Mandiri.
BAB II
GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Pada bab ini penulis menguraikan sejarah singkat mengenai lokasi Praktik Kerja Lapangan Mandiri, struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap bagian dalam instansi tersebut.
BAB III GAMBARAN DATA
TENTANG CARA
PENGHITUNGAN
PAJAK UNDIAN BERHADIAH Pada bab ini penulis membahas mengenai
ketentuan pajak undian
berhadiah, objek pajak undian berhadiah, dasar hukum pengenaan pajak undian berhadiah, kewajiban penyelenggara undian berhadiah, cara dan tarif penghitungan pajak undian berhadiah dan pemotongan pajak undian berhadiah. BAB IV ANALISA DAN EVALUASI Pada bab ini penulis akan membahas cara penghitungan dan tarif pajak undian berhadiah, cara pengundian undian berhadiah yang dilakukan pihak bank, dan cara penyetoran pajak yang telah dipotong pihak bank. BAB V
PENUTUP Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Penulis juga akan memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan masukan.
DAFTAR PUSTAKA
