BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM) Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) secara sederhana adalah suatu cara kerja yang langsung dapat membimbing kita kedalam dunia kerja yang nyata guna memberikan kita arah dan cara yang lebih baik dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud dengan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) secara umum adalah kegiatan intrakurikuler yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri yang bertujuan memberikan pengalaman praktis di lapangan yang berhubungan langsung dengan teori-teori keahlian yang diterima dari para dosen, khususnya dosen Jurusan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU. Karena sifatnya hanya untuk memberikan pengalaman dan belajar keahlian secara praktis, maka bantuan yang diberikan cenderung terbatas, dalam hal ini untuk mengetahui Klasifikasi dan Penetapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Adapun yang menjadi latar belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah mengingat bahwa sudah seharusnya dan sepantasnya tamatan Program Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU adalah merupakan tenaga yang terampil, siap pakai, dan tenaga ahli dalam bidang perpajakan. Maka dari itu pelaksanaan kegiatan PKLM oleh mahasiswa dipandang perlu untuk memperdalam pengetahuan yang telah diperoleh sama masa perkuliahan dan mempelajarinya langsung pada dunia kerja nyata.
Universitas Sumatera Utara
Pelaksanaan PKLM ini juga untuk persyaratan untuk menamatkan studi pada Program Diploma III Administrasi Perpajakan, karena Pelaksanaan PKLM merupakan bagian dari mata kuliah yang dikerjakan oleh mahasiswa. Pelaksanaan PKLM merupakan keharusan yang mutlak karena mahasiswa tamatan Program Diploma III Perpajakan dianggap dapat mengerti dan memahami berbagai bidang perpajakan yang telah dipelajarinya, baik secara teori maupun prakteknya. Dan diharapkan ilmu yang telah diperoleh semasa perkuliahan dapat digunakan sebaik-baiknya serta dapat membantu kelancaran sewaktu mahasiswa melakukan PKLM. Dalam kegiatan PKLM ini diharapkan mahasiswa dapat menganalisis masalah serta mencari tahu alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Mahasiswa juga diharapkan dapat mengenal
dan
mengerti
lebih
mendalam
mengenai
“ PENETAPAN
PAJAK
PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR .”
B. TUJUAN DAN MANFAAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM) 1.
Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Secara teoritis Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) merupakan kegiatan intrakurikuler yang dilakukan mahasiswa secara mandiri dengan cara praktis dilapangan yang langsung berhubungan dengan teori-teori keahlian yang diterima dari para dosen Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini adalah : Untuk mengetahui Penetapan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. 2.
Manfat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) a. Bagi Mahasiswa 1) Menambah wawasan di bidang perpajakan khususnya tentang Penetapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. 2) Agar dapat mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dalam kegiatan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 3) Agar dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam bidang perpajakan maupun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 4) Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan dibekali keahlian keterampilan dan pengalaman yang diperoleh sewaktu melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama 1) Meningkatkan kerjasama yang baik antara pihak Program Diploma III Administrasi Perpajakan dengan Instansi Pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. 2) Memberikan uji nyata atas ilmu yang telah disampaikan selama di perkuliahan. 3) Dapat memperkenalkan serta mempromosikan sumber daya manusia yang ada di Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.
Universitas Sumatera Utara
c. Bagi Program Diploma III Administrasi Perpajakan 1) Mempererat hubungan antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dengan pihak Universitas khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. 2) Dapat mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan ilmu perpajakan di lingkungan Perguruan Tinggi khususnya di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara.
C. URAIAN TEORITIS 1.
Definisi dan Fungsi Pajak a. Definisi Pajak Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro yaitu: Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum, (Mardiasmo, 2009 : 13). Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari berbagai definisi tentang pajak di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pajak memiliki beberapa aspek dasar :
Universitas Sumatera Utara
1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang; 2. Sifatnya dapat dipaksakan; 3. Tidak ada kontraprestasi yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak; 4. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah; 5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. b. Fungsi Pajak 1) Fungsi Budgetair, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 2) Fungsi Regulerend, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 2. Jenis Pajak 1) Menurut Golongannya a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Penghasilan. b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai. 2) Menurut Sifatnya a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjek pajaknya. Contohnya Pajak Penghasilan.
Universitas Sumatera Utara
b. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 3) Menurut Lembaga Pemungutnya a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. b.
Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas dua yaitu Pajak Provinsi (Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) dan Pajak Kabupaten / Kota (Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan).
3. Asas Pemungutan Pajak a. Asas Domisili Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri. b. Asas Sumber Negara berhak mengenalan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. c. Asas Kebangsan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
Universitas Sumatera Utara
4. Pengertian Pajak Penghasilan Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak yang berjalan (Pasal 1 UU PPh). 5. Objek, Subjek & Wajib Pajak Penghasilan 1) Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima / diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun termasuk : a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undangundang Pajak Penghasilan; b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan; c) Laba usaha d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: - keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. - Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota. - keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran,pemecahan atau pengambilalihan usaha. - Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak pihak yang bersangkutan. e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. f) bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. g) dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. h) Royalty.
Universitas Sumatera Utara
i) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. j) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. k) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. l) keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. m) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. n) premi asuransi. o) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. p) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
2) Subjek Pajak Penghasilan antara lain : a) – Orang Pribadi\ - Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang menggantikan yang berhak b) Badan yang tersiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN / BUMD dengan nama dan bentuk apapun, dan lain sebagainya. c) Bentuk Usaha Tetap. 3) Wajib Pajak Penghasilan adalah orang pribadi / badan.
D. RUANG LINGKUP PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM) Adapun ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri yaitu : Penetapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
Universitas Sumatera Utara
E. METODE PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM)
Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta informasi sesuai dengan metode yang digunakan sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan Pada tahap ini, penulis melakukan pengajuan judul, pengesahan judul, penentuan tempat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), mencari dan mengumpulkan bahan untuk pembuatan proposal dan konsultasi dengan pihak dosen yang bersangkutan. 2. Studi Literatur Merupakan dasar teori yang mendukung laporan ini menyangkut masalah yang dibahas yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan perpajakan, artikel ilmiah, catatan-catatan maupun bahasa tertulis yang berhubungan dengan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 3. Observasi Lapangan Penulis melakukan peninjauan atau pengamatan secara langsung secara langsung terhadap masalah yang dibahas dan meninjau secara langsung terhadap kondisi pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui sistem kerja yang berlaku pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. 4. Pengumpulan Data Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. Data initerdiri dari Data Primer yaitu data yang bersumber dari pihak yang ahli di bidang/pihak yang berkaitan dan Data Sekunder yang bersumber dari referensi lain seperti buku, internet dan lain-lain
Universitas Sumatera Utara
5. Analisa Data dan Evaluasi Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, penulis akan menganalisa dan mengevaluasi data dan kemudian akan dipresentasikan secara objektif, jelas dan sistematis.
F. METODE PENGUMPULAN DATA Adapun cara pengumpulan sumber-sumber data yang digunakan ialah sebagai berikut: 1. Daftar Wawancara (Interview Guide) Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada pegawai yang dianggap mampu memberikan data dan informasi tentang Penetapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. 2. Data Observasi (Observation Guide) Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung atas kegiatan yang akan dilakukan dalam pencatatan terhadap masalah yang menjadi objek yang dibahas. 3. Daftar Dokumentasi (Optional Guide) Yaitu dengan mengumpulkan dokumen atau informasi yang berhubungan dengan Penetapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau arsip yang dianggap sah sebagai bukti otentik.
G. SISTEMATIKA
PENULISAN
LAPORAN
PRAKTIK
KERJA
LAPANGAN
MANDIRI (PKLM)
Universitas Sumatera Utara
Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini disusun oleh penulis dalam lima bab. Adapun rincian dari tiap-tiap bab seperti terlihat di bawah ini: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum tentang penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang meliputi latar belakang penyusunan, tujuan dan manfaat, uraian teoritis, ruang lingkup dan metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri, serta metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.
BAB II
GAMBARAN
UMUM
OBJEK
LOKASI
PRAKTIK
KERJA
LAPANGAN MANDIRI Pada bab ini penulis menguraikan sejarah singkat mengenai lokasi Praktik Kerja Lapangan Mandiri, struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap seksi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
BAB III
GAMBARAN DATA PAJAK PENGHASILAN Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berkaitan dengan Penetapan Pajak Penghasilan.
BAB IV
ANALISA DAN EVALUASI Pada bab ini penulis akan menganalisa data yang diperoleh dan mengevaluasi data yang telah diterima selama proses Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini.
Universitas Sumatera Utara
BAB V
PENUTUP
Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Kemudian penulis juga akan memberikan saran yan
Universitas Sumatera Utara