BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dewasa ini bangsa di dunia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan menuju kemakmuran, begitu juga halnya dengan bangsa Indonesia. Pembangunan dilaksanakan di segala bidang, meliputi pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dapat melaksanakan pembangunan tersebut, diperlukan adanya beberapa faktor pendukung seperti stabilitas yang mantap dan terjamin. Hal ini merupakan faktor pendukung yang sangat penting menuju keberhasilan pembangunan., selain itu pembangunan juga membutuhkan dana yang cukup, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan adanya faktor-faktor tersebut diharapkan pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan berjalan dengan lancar dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dalam membiayai pembangunan, pemerintah memiliki sumbersumber penerimaan yang berasal dari dalam dan luar negeri. Salah satu jalan yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari dalam negeri terutama penerimaan dari sektor pajak, karena dari tahun ke tahun sumbangan yang diperoleh dari sektor pajak yang semakin meningkat sedangkan penerimaan negara yang berasal dari migas semakin
Universitas Sumatera Utara
sedikit. Hal ini disebabkan karena harga minyak dan gas bumi tidak menentu di pasaran dan persediaannya sudah semakin menipis. Untuk lebih jelasnya disini penulis mencoba untuk menjelaskan tentang pajak secara singkat. Pengertian pajak secara umum adalah peralihan keuangan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar keuangan Negara (Mursyidi, 1996:1). Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Contoh dari pajak langsung adalah pajak penghasilan, sedangkan contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan barang dan atau jasa. Pajak Pertambahan Nilai tergolong juga pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objek yang dikenakan pajak dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya. Pada pajak objektif dimulai dengan objeknya seperti keadaan, peristiwa perbuatan dan lain-lain, baru kemudian dicari orang yang harus membayar pajaknya yaitu subjeknya. Untuk dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, maka diperlukan berbagai faktor pendukung seperti aparatur pajak yang baik dan siap
Universitas Sumatera Utara
melayani, juga Wajib Pajak sebagai Subjek Pajak itu sendiri. Peran serta dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah sangat penting artinya. Subjek pajak adalah pengusaha dan pengusaha kena pajak, serta pengusaha kecil. Pengusaha adalah orang atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan aktivitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN 1984. (Sukardi, 2010:63) Subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 1. Pengusaha Kena Pajak Termasuk dalam kelompok ini adalah pengusaha yang melakukan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu menyerahkan BKP, Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu menyerahkan JKP, dan Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPN 1984 yaitu mengekspor BKP, serta bentuk kerjasama operasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 143 Tahun 2000. (Sukardi, 2010:64) Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dala satu tahun buku jumlah peredaran bruto lebih dari Rp600.000.000,00, maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya. 2. Bukan Pengusaha Kena Pajak (non PKP)
Universitas Sumatera Utara
Pengusaha bukan PKP yang menjadi subjek PPN meliputi pengusaha yang melakukan kegiatan dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf f serta Pasal 16C UU PPN 1984. (Sukardi, 2010:66) Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang menyerahkan BKP dan atau JKP dalam satu tahun buku memperoleh jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (Sukardi, 2010:67) Pengusaha Kecil (Ps. 3A ayat (2) UU PPN 1984) dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP. Jika pengusaha kecil memilih dikukuhkan menjadi PKP, maka wajib melaksanakan seluruh kewajiban PKP. Mulai 1 Juni 2002, pengenaan PPN atas penyerahan BKP/JKP yang dilakukan oleh PKP yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto
yang
diatur
dalam
Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
553/KMK.04/2000 tanggal 6 Desember 2000 diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 tanggal 31 Mei 2002. Dalam keputusan yang terakhir ini, pengreditan Pajak Masukannya ditetapkan sebagai berikut. 1. Untuk penyerahan BKP yang dilakukan oleh PKP PE, sebesar 80% dari Pajak Keluaran; 2. Untuk penyerahan BKP yang dilakukan oleh selain Pedagang Eceran, sebesar 70% dari Pajak Keluaran; 3. Untuk penyerahan JKP, sebesar 40% dari Pajak Keluaran.
Universitas Sumatera Utara
Atas dasar pemikiran tersebut penulis menyajikan proposal tugas akhir ini dengan judul : “PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMILIH NORMA PENGHITUNGAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA MEDAN PETISAH.” B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Sebagai tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah : a.
Untuk mengetahui tata cara pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak yang menghitung PPh-nya menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
b.
Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah dalam pelaksanaan pengawasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Norma Penghitungan.
2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah Bagi Mahasiswa a. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). b. Dapat membandingkan serta menerapka konsep teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan kenyataan di lapangan.
Universitas Sumatera Utara
c. Menigkatkan potensi personal, sosial dan profesionalitas sumber daya yang dimiliki mahasaiswa. Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara a. Meningkatkan hubungan kerja sama antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dan universitas khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU. b. Mendapat masukan dari laporan praktik kerja yang dilakukan mahasiswa tentang penerapan konsep-konsep komunikasi yang ada di perusahaan. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah a. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pembangunan di bidang perpajakan. b. Mendapat
masukan dan
saran dalam
hal
Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Memilih Norma Penghitungan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah. c. Mempromosikan image Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah kepada Wajib Pajak.
Universitas Sumatera Utara
C. Uraian Teoritis 1. Fungsi Pajak Dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu teori-teori yang mendukung objek kajian yang akan didalami dalam pelaksanaan PKLM. Oleh karena itu perlu disusun suatu kerangka teori sebagai landasan berpikir sudut mana masalah itu disoroti. Untuk lebih mengenal pajak disini penulis mencoba menjelaskan apa sebenarnya pajak tersebut. a. Pajak adalah merupakan pungutan, tetapi dengan sifat khusus yaitu tanpa adanya jasa timbal balik secara langsung (Lesmana, 1994:4). b. Pajak adalah peralihan keuangan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan
imbalan
secara
langsung
sebagai
alat
pendorong,
penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar keuangan (Mursyidi, 1996:1). 2. Fungsi Pajak Fungsi pajak dalam masyarakat suatu negara terbagi dalam dua jenis fungsi (Resmi, 2008:5) yaitu : a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Artinya
pajak
merupakan
salah
satu
sumber
penerimaan
pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun
Universitas Sumatera Utara
pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun identifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain. b. Fungsi Regularend (Pengatur) Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya (Resmi, 2008:7). Menurut Golongan Pajak dibagi menjadi dua, yaitu : 1. Pajak Langsung Pajak yang harus ditanggung atau dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).
Universitas Sumatera Utara
2. Pajak Tidak langsung Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 3. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dipungut atas penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak di wilayah Pabean, Impor Barang Kena Pajak dan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung karena dipungut secara insidentil yang artinya pajak hanya dipungut
jika terjadi tatsbestand saja dan
pembayarannya bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Sebagai pajak tidak langsung, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki ciri-ciri sebagai berikut : a. Secara Ekonomis Berarti pajak dapat dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
Universitas Sumatera Utara
b. Secara Yuridis Tanggung jawab pembayar pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. Sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri, sebenarnya tujuan akhir Pajak Pertambahan Nilai adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh badan pemerintah. Pajak Pertambahan Nilai dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Kendatipun dipungut beberapa kali, tetapi karena pengenaannya barang/jasa pada jalur perusahaan berikutnya, maka beban pajak ini pada akhirnya tidaklah lebih berat. 4. Dasar Hukum Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah antara lain dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 5. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia menggunakan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Masuka adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada
Universitas Sumatera Utara
waktu pembelian Barang Kena Pajak/ penerimaan Jasa Kena Pajak atau impor barang. Sedangkan Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak. Untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang, maka pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan diwajibkan membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Faktur pajak tersebut menjadi Pajak Keluaran bagi Pengusaha Kena Pajak, dilain pihak faktur pajak itu bagi pembeli berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak penjual yang digunakan sebagai dasar melakukan pengkreditan. 6. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai antara lain ; a. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung b. Pajak Objektif c. Multi Stage tax d. Mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan Faktur Pajak e. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri f. Pajak Pertambahan Nilai bersifat netral g. Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda
Universitas Sumatera Utara
7. Mekanisme PPN Dengan Menggunakan Pedoman Pajak Masukan Bagi
PKP
Untuk
Menghitung
PPh-nya
Dengan
Norma
Penghitungan Penghasilan Netto a. Dasar Hukum 1. Pasal 9 ayat (7) UU PPN 1984 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553 / KMK.04 / 2000, 22 Desember 2000. 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252 / KMK.03 / 2002 tanggal 31 Mei 2002. b. Mekanisme Pengreditan Pajak Masukan 1. Pengusaha yang memilih menggunakan Pedoman Pengreditan Pajak Masukan wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPP dengan cara membubuhkan catatan pada kolom tersedia dalam SPT Masa PPN. 2. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 553 / KMK.04 / 2000 tanggal 22 Desember 2000 ditetapkan bahwa Pajak Masukan
yang
dapat
dikreditkan
dihitung
berdasarkan
persentase sebagai berikut : a. 70% dari Pajak Keluran, dalam hal PKP menyerahkan BKP b. 40% dari Pajak Keluran, dalam hal PKP menyerahkan JKP 3. PKP wajib menyelenggarakan catatan jumlah peredaran bruto yang menjadi DPP. 4. Apabila dalam satu Masa Pajak, PKP tidak memenuhi syarat untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, maka mulai permulaan Tahun Buku berikutnya, PKP tersebut tidak diperbolehkan menggunakan Pedoman Pengreditan.
Universitas Sumatera Utara
c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553 / KMK.04 / 2000 mulai 1 Juni 2002 diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252 / KMK.03 / 2002 tangal 31 Mei 2002. Dalam Keputusan Menteri Keuangan yang baru ini norma penghitungan pengreditan Pajak Masukan bagi PKP yang PPh-nya dihitung menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu : 1. PKP Pedagang Eceran yang menyerahkan Barang Kena Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah 80% dari Pajak Keluaran; 2. PKP selain PKP Pedagang Eceran yang menyerahkan Barang Kena Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah 70% dari Pajak Keluaran; 3. PKP yang menyerahkan Jasa Kena Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditakan adalah 40% dari Pajak Keluaran. D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam penulisan proposal Praktik Kerja Lapangan Mandiri di sini penulis hanya membahas mengenai PPN terutama PPN dengan menggunakan Pedoman Pajak Masukan bagi PKP untuk menghitung PPhnya dengan Norma Penghitungan Penghasilan Netto. E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) penulis akan menggunakan metode sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
1. Tahap Persiapan Pada tahap ini penulis melakukan berbagai persiapan dimulai dari penentuan tempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, mencari bahan untuk pembuatan proposal, hingga konsultasi dengan pihak dosen. 2. Studi Literatur Penulis mencari berbagai sumber-sumber bacaan seperti buku-buku, Undang-undang, dan literatur yang berhubungan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. 3. Observasi Lapangan Penulis melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap data yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. 4. Pengumpulan Data Yaitu dengan mencari serta mengumpulkan data mengenai topik yang akan dibahas yang tersedia di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Dalam pengumpulan data terdapat data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur. 5. Analisa dan Evaluasi Data Setelah seluruh data dikumpulkan maka dilaksanakan analisa dan evaluasi data. Teknik analisis data yang digunakan dengan menghitung dan
Universitas Sumatera Utara
menganalisa data yang diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah. F. Metode Pengumpulan Data Metode
pengumpulan
data
dilakukan
melalui
observasi,
wawancara dan dokumentasi. Dalam
mengumpulkan
data-data
yang
disajikan
penulis
menggunakan 3 (tiga) alat pengumpulan data, yaitu : 1. Daftar Observasi Yaitu mengamati langsung bukti-bukti dan prosedur yang ada pada KPP yang dilakukan pada saat riset di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Medan Petisah. 2. Daftar Wawancara Yaitu mewawancarai para pimpinan atau kasubsi PPN dan para pegawai yang dianggap berhubungan olangsung dengan permasalahan. 3. Daftar Dokumentasi Yaitu dengan mengumpulkan teori-teori, data-data mengenai pemeriksaan yang ad pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Didalam penulisan ini, penulis akan membagi dalam 5 (lima) bab, dan masing-masing bab terdiri dari atas beberapa sub bab. Adapun
Universitas Sumatera Utara
sistematika dari penulisan ini masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut : Bab I
: Pendahuluan Di dalam bab ini penulis mengemukakan latar belakang PKLM, tujuan dan manfaat PKLM, uraian teoristis, ruang lingkup PKLM, metode PKLM, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan PKLM.
Bab II
: Gambaran Umum Objek / Lokasi PKLM Bab ini merupakan gambaran umum tentang sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, dan uraian umum tentang seksi Pajak Pertambahan Nilai.
Bab III
: Gambaran Data PKLM Didalam bab ini akan diterangkan data-data yang akan disajikan mengenai tentang Pajak Pertambahan Nilai.
Bab IV
: Analisis dan Evaluasi Data Dalam bab ini penulis menyajikan data-data yang menyangkut tentang penggunaan Norma Penghitungan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam hal pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
Bab V
: Kesimpulan dan Saran
Universitas Sumatera Utara
Bab ini merupakan penutup dari bab-bab sebelumnya yang berisikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat meningkatkan ilmu perpajakan bagi aparatur pajak maupun bagi masyarakat banyak. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
Universitas Sumatera Utara
