BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Sebagai Negara yang berkembang, Indonesia terus melaksanakan pembangunan dalam pencapaian target yang direncanakan oleh pemerintah dalam mensukseskan pembangunan nasional secara merata untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga negara untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsadalam hal mensejahterakan rakyat secara adil dan makmur. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, yang mana daerah provinsi tersebut terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Terutama kota Medan yang merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia dan juga sebagai ibukota provinsi Sumatera Utara yang tidak luput dari suasana pembangunan tersebut. Salah upaya pemerintah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.Seperti yang tertera pada UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Pemungutan pajak menganut asas legalitas artinyapemungutan
pajak
tersebut
ditentukan
dahulu
di
dalamundang-
undang.Pajak merupakan salah satu sumber keuangan, yang diwajibkan kepada
1
2
seluruh warga negara untuk menunjang pembangunan. Kegiatan kenegaraan sulit untuk dilaksanakan tanpa pajak. Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi setiap negara untuk membiayai kegiatan pemerintah membiayai pengeluaran yang harus dilakukan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaranpengeluarannya (fungsi budgetair), dan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi regulerend). Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), lebih dari 70% penerimaan negara berasal dari pajak. Karena penerimaan pajak yang begitu besar sehingga menjadikannya sebagai primadona dalam menopang keuangan dan perekonomian negara.Peranan pajak yang begitu besar membuat pemerintah terus menggalih potensi-potensi yang dapat dikenakan pajak. Saat ini pemerintah mulai melirik sektor swasta memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak. Sesuai dengan usulan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, aturan baru itu akan menyasar sektor usaha kecil yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yakni yang mempunyai omset Rp 300 juta-Rp 4,8 miliar per tahun. (“Setelah Target Selalu Meleset” Tempo,13 Januari 2013,108). Direktur Jenderal Pajak pada saat itu yaitu Fuad Rachmany menyatakan Peraturan baru ini dibuat karena alasan sangat tidak adil bila para pengusaha dengan omset diatas Rp 300 juta itu tidak dipajaki. Ia membandingkan dengan
3
buruh dan pekerja dengan gaji diatas pendapatan tidak kenak pajak senilai Rp 24.300.000 per tahun,yang juga langsung dipotong pajak padahal pengusaha kecil itu jauh lebih kaya dari pada buruh dan sangat banyak pembukuan dari pengusaaha kecil yang tidak jelas. (“Setelah Target Selalu Meleset” Tempo,13 Januari 2013,109).Kerena alasan pembukuan dari pengusaha yang tergolung UMKM tidak tercatat secara terperinci, mempermudah dan penyederhanaan aturan pajak, tertib administrasi, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 diterbitkan tanggal 12 Juni Tahun 2013 dan mulai diterapkan pada tanggal 1 Juli Tahun 2013. Berdasarkan ketentuan ini, bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria dikenakan Pajak final denga tarif 1% dari perederan bruto setiap bulan. Wajib pajak yang dimaksud adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang tidak dalam bentuk badan usaha tetap (BUT), tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihiRp4.800.000.000,00 (empatmiliar delapan ratus juta rupiah) dalam1 (satu) tahun pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah termasuk dalam Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) yang bersifat final. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Lubuk Pakam adalah salah satu instansi pemerintah dibidang pelayanan perpajakan yang berada dibawah naungan
4
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.Di bawah Kanwil DJP Sumut 1 Wilayah kerja KPP Pakam adalah wilayah terluas nomor 2 setelah KPP Binjai yaitu terdiri dari 22 kecamatan seluruhnya Kabupaten Deli Serdang. Karena saya tertarik untuk mengambil judul“Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Terhadap Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam”. B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun tujuan dalam pelaksanaan PKLM adalah: 1.1 Mengetahui pengaruh pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak khususnya PPh pasal 4 ayat 2. 1.2 Mengetahui permasalahan dan upaya yang ditempuh dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap penerimaan pajak. 1.3 Mengetahui jumlah Wajib Pajak yang terdaftar terhadap pembayaran pajak dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Pratama Lubuk Pakam. 1.4 Mengetahui peranan dan tujan pemerintah terhadap pengaruh pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
5
2. Manfat PKLM 2.1 Bagi Mahasiswa a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa khususnya mengenai pengaruh pelaksaaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 terhadap penerimaan Pajak Pengahsilan Final pasal 4 ayat (2). b. Agar dapat menerapkan teori-teori yang dipelajari selama perkuliahan terhadap masalah yang nyata dalam dunia kerja dan Belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dengan disiplin ilmu. c. Menguji dan mengukur kemampuan yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi situasi dunia kerja yang sebenarnya. 2.2 Bagi Program Studi Administrasi Perpajakan FISIP USU a. Mempererat hubungan kerjasama Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dengan instansi pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. b. Untuk mendorong mahasiswa untuk selalu update dengan peraturanperaturan dibidang perpajakan. c. Membuka interaksi antara Program Studi Administrasi Perpajakan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dalam memberikan uji nyata mengenai ilmu pengetahuan yang diterima mahasiswa melalui PKLM.
6
d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kurikulum untuk mencapai standar mutu pendidikan di kalangan mahasiswa Program Studi Administrasi Perpajakan FISIP USU. e. Mempromosikan sumber-sumber daya yang potensial dari universitas dan memperbaiki persepsi umum tentang Universitas. 2.3 Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam a. Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam dengan Program Studi Administrasi Perpajakan FISIP USU. b. Sebagai bahan masukan berupa saran maupun kritik yang bersifat membangun bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia melalui pembangunan di bidang pendidikan. c. Dengan
dilaksanakan
Praktik
Kerja
Lapangan
Mandiri
(PKLM),
mahasiswa dapat memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki sistem pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. d. Mempromosikan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam kepada masyarakat.
7
C. Uraian Teoritis 1. Defenisi Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009Tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Defenisi Pajak Penghasilan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. 2.1 Subjek Pajak Penghasilan a. Orang Pribadi; Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; Warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan dimaksudkan agar pengenaanpajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
8
c. Badan; Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lannya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. d. Bentuk Usaha Tetap; Bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. 2.2 Objek Pajak Penghasilan Adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
9
2.3 Pembagian Pajak penghasilan terbagi atas: a. Pajak Penghasilan Pasal 21 b. Pajak Penghasilan Pasal 22 c. Pajak Penghasilan Pasal 23 d. Pajak Penghasilan Pasal 24 e. Pajak Penghasilan Pasal 25 f. Pajak Penghasilan Pasal 26 g. Pajak Penghasilan Pasal 15 h. Pajak Penghasilan Bersifat Final 2.4 Pajak penghasilan bersifat final Adalah pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang PPh.Pada pembagian Pajak Penghasilan bersifat final terdapat Penghasilan Tertentu Lainnya Yang Diatur Berdasarkan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. a. Dasar Hukum Peraturan yang terkait dengan pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.Pasal 4 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pajak
10
Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.11/2013. b. Objek Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. c. Subjek Pajak (Wajib Pajak) Subjek Pajak dalamObjekPajak dalam PP Nomor 46 tahun 2013 Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentuadalah WajibPajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan 2. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan denganpekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 dalam satu Tahun Pajak. 3. Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha seluruhnya, termasuk dari usaha cabang, tidak termasuk peredaran bruto dari: a. jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; b. penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri;
11
c. usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. 1. Tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, meliputi pihak-pihak berikut. a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari. c. Olahragawan. d. Penasihat, pengajar,
pelatih, penceramah, penyuluh, dan
moderator. e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah. f. Agen iklan. g. Pengawas atau pengelola proyek. h. Perantara. i. Petugas penjaja barang dagangan. j. Agen asuransi.
12
k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya. 2. Tidak Termasuk Subjek Pajak (Wajib Pajak) a. Tidak termasuk Wajib Pajak orang pribadi adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya: •
Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
•
Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
b.Tidak termasuk Wajib Pajak Badan adalah: •
Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
•
Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000.
d. Tarif Pajak Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final ini adalah 1%(satu persen). Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk
13
menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran brutodari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun yang menjadi ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerinah Nomor 46 Tahu 2013 terhadap Penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam pada bidang Perekaman Data dan Informasi serta bidang Pengawasan dan Konsultasi, adapun data yang digunakan adalah data-data 4 tahun terakhir, serta kendala dan upaya dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 terhadap penerimaan Pajak khususnya Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam. E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan PKLM adalah : 1. Tahap Persiapan Dalam tahap ini penulis menyediakan persiapan yang dibutuhkan mulai dari pengenalan objek pajak yang akan dibahas, pengajuan judul, persetujuan judul oleh
Program
Studi
penyusunanproposal,
Diploma
seminar
III
Administrasi
proposal,berkonsultasi
Perpajakan,
dengan
dosen
pembimbing yang ditunjuk oleh Program Studi Diloma III Administrasi
14
Perpajakan, dan memohon surat pengantar Praktik Kerja Lapangan Mandiri dari pihak Fakultas / Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. 2. Studi Literatur (kepustakaan) Dalam tahap ini penulis menyediakan persiapan kegiatan studi mencari data dan informasi dengan membaca landasan teori, menelaah buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, majalah, surat kabar, catatan-catatan, maupun bahan tertulis yang ada hubungannya dengan laporan penelitian. 3. Observasi Lapangan Dalam tahap ini penulis menyediakan kegiatan studi pengamatan secara langsung terhadap objek pajak PP 46 tahun 2013 di KPP Pratama Lubuk Pakam. 4. Pengumpulan Data Dalam tahap ini penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam menyusun Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang terdiri dari: a. Data Primer yaitu data-data yang diperoleh dari pihak-pihak yang mengetahui dan memahami tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. b. Data Sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari referensi ilmiah yang mendukung laporan PKLM. 5. Analisis Dan Evaluasi Data Dalam tahap ini penulis menganalisa permasalahan berupainformasi data-data yang telah dikumpulkan dengan adanya kendala serta mencari tahu solusi dan
15
upaya yang terbaik dalam pembahasan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. F. Metode Pengumpulan Data Untuk menngumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam PKLM ini,maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 1. Daftar Pertanyaan (Interview Guide) Kegiatan mengajukan beberapa pertanyaan dengan para petugas yang mengetahui dan memahami permasalahan yang dihadapi dan Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 yang berpotensi mendukung hasil laporan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. 2. Daftar Observasi (Observation Guide) Kegiatan mengumpulkan dan mencari data secara langsung dengan terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar, dan meneliti bagaimana pengaruh pelaksaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Penerimaan Pajak Khususnya Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat 2 pada instansi pemerintahan tersebut. 3. Daftar Dokumentasi (Optional Guide) Mengumpulkan dan mencari data dengan membuat daftar dokumentasi yang telah diperoleh dari instansi maupun Wajib Pajak. Penulis juga melakukan pengamatan yang dilakukan berdasarkan bahan bacaan di perpustakaan, Undang-Undang Perpajakan, Peratuaran Pemerintah, Keputusan Menteri
16
Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan Tugas Akhir penulis, untuk memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan dalam tugas akhir ini. G. Sistematika Penulisan Laporan PKLM Adapun yang menjadi maksud dalam membuat sistematika penulisan adalah untuk mempermudah pembahasan, pemahaman, dan penulisan laporan PKLM. Sistematika penulisan laporan PKLM dibuat dalam 5 (lima) bab dengan sub bab dan diberi penjelasan yang terperinci, yaitu: BAB I
: PENDAHULUAN Merupakan bab pendahuluan yang antara lain menguraikan tentang latar belakang PKLM, tujuan PKLM, manfaat PKLM, uraian teoritis, ruang lingkup PKLM, metode PKLM, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan PKLM.
BAB II
: GAMBARAN UMUM OBJEK PKLM Pada bab ini penulis menerangkan tentang sejarah singkat, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, keadaan pegawai/karyawan,
dan
mekanisme
administrasi
seksi
Pengolahan Data dan Informasi dan seksi Pelayanan KPP Pratama Lubuk Pakam.
17
BAB III
: GAMBARAN DATA Pada bab ini penulis menguraikan tentang ketentuan, subjek dan objek, cara penghitungan, cara penyetoran, dan cara pelaporan PP Nomor 46 tahun 2013.
BAB IV
: ANALISA DAN EVALUASI Pada bab ini penulis akan menganalisa dan mengupas masalah atau kendala dalam peraturan ini dan alternative pemecahan masalah, dan evaluasi terhadap pemecahan masalah tersebut.
BAB V
: PENUTUP Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis sehubungan dengan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya.
