BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Sebagaimana kita ketahui, peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan Nasional. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak. Salah satu wujud kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membayar pajak adalah mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak dan membayar pajak penghasilan sesuai ketentuan perpajakan yang ada apabila penerimaan atau memperoleh penghasilan. Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang dianut di Indonesia adalah self assessment yaitu masyarakat mendaftarkan sendiri sebagai Wajib Pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak penghasilan terutang. Sedangkan salah satu fungsi Direktorat Jendral Pajak menurut ketentuan undang-undang perpajakan adalah melakukan pengawasan terhadap masyarakat terhadap masyarakat atas pelaksanaan sistem self assessment sehingga diberikan wewenang dibidang perpajakan antara lain; pengukuhan sebagai Wajib Pajak, penetapan besarnya pajak yang terutang apabila masyarakat tidak membayar pajak sesuai ketentuan undang-undang perpajakan.
Universitas Sumatera Utara
Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia walaupun dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, namun dinilai masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan oleh adanya rasa keengganan dan ketidak inginan para Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya dengan kosekuensi secara benar masih sangat tinggi. Kondisi ini makin diperparah dengan tingkat kesadaran Wajib Pajak akan pengetahuan peraturan perpajakan yang juga masih sangat kurang. Hal ini menjadi suatu kendala dan potensi besar yang harus disikapi oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai
instansi
pemerintah
yang
bertanggung
jawab
dan
mencari
penanggulangannya dalam menangani perpajakan. Jika kesadaran Wajib Pajak dapat ditingkatkan, maka penerimaan pajak pun diharapkan akan meningkat dengan pesat karena Wajib Pajak sangat memegang peranan penting dalam menentukan tingkat realisasi penerimaan pajak. Sistem penghitungan sendiri (self assessment) memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat dari kelalaian, kesenjangan ataupun ketidaktahuan wajib pajak atas tanggung jawab dari kewajiban perpajakannya.Untuk mengatasi ketidakefektifan penerapan sistem self assessment, dan agar pelaksanaan kewajiban wajib pajak dapat dilaksanakan secara baik dan benar, harus diimbangi dengan memberikan penyuluhan pajak (tax dissemination), pelayanan perpajakan (tax service) dan pengawasan perpajakan (law enforcement). Apabila ketiga fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, maka kepatuhan sukarela (voluntary compliance) wajib pajak di dalam melaksanakan kewajiban dan haknya di sektor perpajakan akan meningkat. Pada akhirnya akan meningkatkan tax ratio dan sekaligus penerimaan pajak. Namun pada kenyataan yang
Universitas Sumatera Utara
ada sekarang ini, negara Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah.Fakta tersebut terbukti setelah diperoleh data yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang tercermin dari tax gap dan tax ratio belum dapat dimaksimalkan (Pongtuluran, 2010). Mengingat dasar inilah penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) yang merupakan kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan secara mandiri. Dalam rangka memperoleh pengalaman praktis dilingkungan kerja, maka berdasarkan masalah diatas, penulis tertarik untuk membahas tentang“ Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menerapkan sistem Self Assessment pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia “.
B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1. Adapun Tujuan dari Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) a) Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem self assessments terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. b) Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pembayaran atau penyetoran pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang dilaporkan tepat waktu dan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
Universitas Sumatera Utara
2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 2.1. Bagi Mahasiswa a) Untuk menciptakan dan menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab dan profesionalisme serta kedisiplinan yang nantinya hal-hal tersebut sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja. b) Guna mendorong mahasiswa untuk belajar mengetahui menjadi tenaga kerja ahli yang siap pakai. c) Guna memotivasi mahasiswa untuk beraktifitas dalam melakukan pekerjaan secara efisien dan efektif melalui praktik kerja lapangan mandiri. d) Menguji dan mengukur kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam menghadapi situasi dunia kerja yang sebenarnya. e) Memahami modernisasi yang telah dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. 2.2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia a) Dengan dilaksanakannya praktik kerja lapangan mandiri bagi mahasiswa dituntut sumbangsihnya terhadap lingkungan Kantor Pelayanan Pajak baik berupa saran maupun kritik yang bersifat membangun yang menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. b) Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dengan Program
Universitas Sumatera Utara
Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU). c) Untuk mempromosikan citra atau image kepada masyarakat khususnya sivitas akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU). 2.3. Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU) a) Guna meningkatkan profesionalisme, memperluas wawasan serta memantapkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya khususnya dibidang perpajakan. b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Universitas Sumatera Utara. c) Membuka interaksi antara Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USUdengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yang bersangkutan memberikan uji nyata mengenai ilmu pengetahuan yang diterima mahasiswa melalui Praktik Kerja Lapangan Mandiri. d) Memperoleh
masukan
dan
saran
untuk
perbaikan
dan
penyempurnaan kurikulum yang berlaku di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU).
Universitas Sumatera Utara
C. Uraian Teoritis 1. Pengertian Pajak Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rachmat Soemitro dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Konsep, Teori dan Isu (2006:22), yang ditulis oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, menyatakan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir sektor pemerintah) berdasarkan Undang - undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.” 2. Sistem Pemungutan Pajak a. Officail Assessment System Merupakan sistem perpajakan dimana insiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada dipihak pemerintah atau fiskus. Pada intinya fiskus menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Menurut Mardiasmo (2007:7) dalam bukunya Perpajakan, menyatakan bahwa:
Universitas Sumatera Utara
“Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak”. Dengan ciri: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. b. Wajib Pajak bersifat pasif. c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus Dari pengertian diatas, terlihat bahwa perhitungan pajak dengan official assessment system, fiskuslah yang aktif sejak dari mencari wajib pajak untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang. Besarnya kewajiban pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus selaku pemungut pajak. b. Self Assessment System Merupakan sistem yang memberikan tanggung jawab yang besar kepada wajib pajak karena semua proses dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Menurut Waluyo dan Wirawan B Ilyas ( 2003:18 ) dalam bukunya Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa: “Self assessment system adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar “.
Universitas Sumatera Utara
Dari pengertian di atas jelas terlihat bahwa perhitungan pajak dengan self assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang menekankan kepada wajib pajak untuk bersikap aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena sistem pemungutan ini memberi kebebasan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri tanpa adanya campur tangan fiskus atau pemungut pajak. c. With holding System Merupakan sistem perpajakan dimana pihak ketiga baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban memotong atau memungut pajak penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan. Menurut Waluyo dan Wirawan B Ilyas (2003:18) dalam bukunya Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa: “With holding system adalah sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak”. Dari pengertian diatas bisa dilihat bahwa pihak ketiga memiliki peran aktif dalam sistem ini, dan fiskus berperan dalam pemeriksaan pajak, penagihan, maupun tindakan penyitaan apabila ada indikasi pelanggaran perpajakan.
Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan UU perpajakan ciri sistem self assessment adalah: 1. pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian serta partisipasi wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan. 2. tanggung
jawab
atas
kewajiban
pelaksanaan
pajak,
sebagai
pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota wajib pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundangan. 3. anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong royongan nasional melalui menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang, sehingga dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.
D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam melaksanakan PKLM ini di kantor pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia maka yang menjadi ruang lingkup adalah sebagai berikut: 1.
Hal-hal yang mempengaruhi penyebab Wajib Pajak Orang Pribadi tidak memenuhi kewajiban perpajakannya khususnya pajak penghasilan.
Universitas Sumatera Utara
2.
Mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilannya.
3.
Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia untuk mendukung kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menerapkan sistem self assessment.
E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam melakukan penelitian penulisan melakukan metode-metode yang diperlakukan. Metode yang dipergunakan dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah sebagai berikut: 1) Tahap Persiapan. Hal ini berkaitan dengan persiapan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melakukan praktik kerja lapangan mandiri, misalnya mengajukan judul, persetujuan judul, pembuatan proposal, seminar proposal, perbaikan proposal, penunjukan dosen pembimbing, bimbingan dan konsultasi, permohonan surat praktik kerja lapangan mandiri kepada instansi yang dituju. 2) Studi Literatur Dalam hal ini berkaitan dengan pengumpulan buku-buku yang berkaitan Dengan kegiatan yang akan dilakukan penulis dalam melaksanakan praktik kerja lapangan mandiri.
Universitas Sumatera Utara
3) Observasi Lapangan Dalam tahap ini penulis meninjau dan mengamati objek
Praktik Kerja
Lapangan Mandiri (PKLM) untuk mengetahui sistem kerja yang berlaku di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia. 4) Pengumpulan Data Dalam tahap ini penulis mengumpulkan data – data berhubungan dengan rencana kegatan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Jenis data yang akan dikumpul terbagi 2, yaitu: a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada orang yang bersangkutan. b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui referensi dan buku – buku yang bersangkutan dengan objek praktek kerja lapangan mandiri. 5) Analisis Data dan Evaluasi Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan. penulis akan menganalisa dan
mengevaluasi
data
secara
komulatif
yang
kemudian
akan
diinterpresentasikan secara objektif, jelas, dan sistematis.
F. Metode Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data yang dilakukan, penulis masih berada dalam ruang lingkup prosedur yang telah ditetapkan yaitu dengan cara memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang dibawakan. Dalam metode pengumpulan data ini yang akan dilakukan penulis yaitu:
Universitas Sumatera Utara
1.
Metode Observasi Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ataupun tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan maengamati, mendengar, dan bila perlu membantu mengerjakan tugas yang diberikan pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dengan diberikan petunjuk dan arahan terlebih dahulu dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada kantor dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang menjadi rahasia dan memiliki resiko tinggi.
2.
Wawancara. Pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung yang melibatkan pegawai pada kantor yang bersangkutan baik secara lisan maupun tulisan yang berbungan dengan objek studi.
3.
Daftar Dokumentasi. Pengumpulan data dengan melakukan studi dokumentasi, misalnya dengan mengumpulkan daftar dokumentasi yang diperlukan seperti peraturan pemerintah yang berlaku, Undang-Undang Perpajakan, data mengenai kepegawaian dan data – data lain yang berhubungan deta Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang penulis lakukan.
G. Sitematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Tujuan dan manfaat Praktik kerja Lapangan
Universitas Sumatera Utara
Mandiri, Metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan akhir praktik kerja. BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PKLM Pada bab ini penulis akan menguraikan sejarah singkat dari perusahaan, struktur organisasi perusahaan, uraian tugas pokok dan fungsi, serta gambaran pegawai/kartawan/anggota personil.
BAB III GAMBARAN DATA PKLM Pada bab ini, penulis akan menguraikan ketentuan-ketentuan yang mengenai membahas tentang tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menerapkan system self assessment pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, perubahan-perubahan pada perundang-undangan, cara pelaksanaan, dan apa saja dampak yang terjadi. BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI Dalam bab sebelumnya penulis telah membahas tentang tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menerapkan system self assessment, maka pada bab ini penulis mencoba menganalisis berdasarkan kemampuan penulis kemudian mengadakan evaluasi serat memberikan interprestasi untuk menjawab perumusan masalah yang diajukan.
Universitas Sumatera Utara
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini penulis akan memaparkan bagaimana kesimpulan dari objek yang telah diteliti serta saran-saran yang membangun bagi kemajuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
Universitas Sumatera Utara
