BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Pajak merupakan sumber penerimaan yang utama bagi negara disamping sumber-sumber lainnya. Akan tetapi pemungutan pajak pada saat ini dirasakan oleh masyrakat sebagai beban yang berat, sebab dari penetapan jumlah pajak, jenis pajak maupun tata cara pemungutannya dilaksanakan diluar rasa keadilan tanpa menghiraukan kemampuan serta menambah beban penderitaan. Menurut masyarakat pajak hanyalah sebuah kewajiban yang semata-mata harus dilaksanakan masyarakat secara patuh kepada negara. Banyak masyrakat yang belum menyadari akan pentingnya pajak dan pada kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sampai pada jatuh tempo pembayaran. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sebagai kewajiban warga negara perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan aparatur negara pada pembayar pajak, disertai penerapan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk menghindari hal tersebut Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dan banding berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Universitas Sumatera Utara

Dalam pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa

Wajib Pajak merasa kurang/tidak puas atas suatu

ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Ketidakpuasan Wajib Pajak atas ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya tersebut ada yang disebabkan karena kesalahan hitung oleh fiskus atau Wajib Pajak sendiri. Direktorat Jenderal Pajak berwenang menetapkan pajak secara jabatan jika dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah tidak benar atau tidak lengkap. Pada umumnya penetapan pajak secara jabatan adalah jauh lebih besar jumlah perkiraan Wajib Pajak pada waktu mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT). Oleh karena itu Wajib Pajak merasa keberatan atas pajak yang dikenakan terhadapnya. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatannya berdasarkan pasal 25 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan. Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dalam pengajuan tersebut Wajib Pajak hanya boleh mengajukan satu keberatan untuk setiap satu jenis pajak dan satu tahun pajak dalam jangka waktu tiga bulan sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Terutang dan Surat Ketetapan Pajak oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan


diluar kekuasaannya. Apabila surat tersebut memenuhi syarat sebagai Surat Keberatan Wajib Pajak akan menerima tanda penerimaan surat oleh Pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pos, apabila Surat Keberatan Wajib Pajak tidak memenuhi syarat, maka Wajib Pajak diberi waktu untuk memperbaikinya dihitung sejak diterimanya surat berikutnya yang memenuhi syarat sebagai Surat Keberatan. Dalam hal Wajib Pajak merasa kurang puas terhadap keputusan keberatan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak, maka Wajib Pajak diberi kesempatan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan keberatan diterima. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan penagihan pajak. Dari uraian diatas penulis ingin mengetahui tata cara pengajuan keberatan sampai dilakukannya banding oleh Wajib Pajak. Sebagai salah satu syarat dalam rangka penyusunan tugas akhir, Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah suatu metode untuk mempraktikkan teori yang selama ini diperoleh di bangku perkuliahan pada kondisi dilapangan yang sebenarnya. Diharapkan PKLM ini dapat memberikan pengetahuan yang praktis mengenai lingkungan kerja beserta aspekaspek perpajakan yang terdapat didalamnya khususnya tentang keberatan dan banding, maka penulis ingin mencoba menulis laporan Tugas Akhir dengan judul “Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding Oleh Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota”


B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini adalah : 1.1 Untuk mengetahui tata cara pengajuan keberatan dan banding oleh Wajib Pajak 1.2 Untuk mengetahui syarat-syarat dalam pengajuan keberatan sampai dilakukannya banding 1.3 Untuk mengetahui hak Wajib Pajak dalam pengajuan keberatan 1.4 Untuk mengetahui sebab-sebab Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding 1.5 Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab keberatan diterima atau ditolak 2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya adalah : 2.1 Bagi Mahasiswa a. Menambah pengetahuan penulis dibidang perpajakan khususnya masalah keberatan dan banding


b. Mengaplikasikan teori dan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan melalui Praktik Kerja Lapangan Mandiri 2.2 Bagi Universitas Sumatera Utara a. Mendapat masukan berupa ide, saran, dan gagasan untuk evaluasi kurikulum Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bagi penyempurnaan dan revisi kurikulum b. Mempromosikan sumber daya yang dimiliki oleh Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2.3 Bagi Kantor Pelayanan Pajak a. Membina hubungan baik dengan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik b. Mendapat masukan berupa ide, saran, dan gagasan dari Perguruan Tinggi menyangkut penanganan masalah perpajakan C. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini, yang menjadi ruang lingkup penulisan adalah dalam hal pembahasan untuk lebih mengatahui tentang : 1. Tata cara pengajuan keberatan dan banding oleh Wajib Pajak 2. Syarat-syarat dalam pengajuan keberatan


3. Hak wajib pajak dalam pengajuan keberatan dan banding 4. Keputusan atas surat keberatan D. Uraian Teoritis Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan andalan Pemerintah untuk menghasilkan devisa negara. Oleh karena itu, dituntut adanya partisipasi masyrakat yang dapat diwujudkan dalam kesadaran untuk membayar pajak. Berikut ini ada beberapa defenisi pajak menurut beberapa ahli perpajakan yang merumuskan pajak, antara lain : 1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran Pemerintah. 2. Prof. Dr. M. J. H. Smeet Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui normanorma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjuk dalam hal yang individual yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran negara.


Ada dua fungsi pajak, yaitu : 1. Fungsi Budgetair Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan Undang-undang perpajakan yang berlaku segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Fungsi budgetair ini berlaku baik untuk penerimaan pajak yang telah ditetapkan maupun untuk penerimaan pajak daerah dalam APBD. 2. Fungsi Reguler Fungsi reguler (fungsi mengatur) adalah fungsi pajak yang dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi reguler adalah sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan, contohnya : 2.1 Tarif pajak untuk ekspor dikenakan 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia 2.2. Pajak yang tinggi dikenakan untuk barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Negara berhak untuk memungut pajak kepada masyarakat dan masyarakat wajib membayar pajak karena adanya alasan sebagai berikut : 1. Masyarakat mempunyai kepentingan kepada negara, yaitu untuk memperoleh perlindungan atas jiwa dan harta bendanya, serta memperoleh pelayanan dan fasilitas yang bersifat umum. Untuk menyelenggarakan


kepentingan tersebut diperlukan biaya yang cukup besar, dan selayaknya biaya tersebut dibayar masyarakat dalam bentuk pajak 2. Pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban adalah untuk membuktikan adanya tanda bakti kita kepada negara. Pembayaran pajak merupakan suatu perwujudan dari pengabdian dan peran serta masyarakat yang secara aktif dan langsung serta bersama-sama untuk melaksanakan pembangunan Kewajiban Wajib Pajak meliputi : 1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sebagai identitas diri Wajib Pajak. Dengan diperolehnya NPWP, berarti Wajib Pajak telah terdaftar. 2. Mengambil sendiri, mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Direktorat Jenderal Pajak tepat pada waktunya. 3. Menghitung dan membayar pajaknya sendiri dengan benar. 4. Menyelenggarakan pembukuan dengan benar 5. Jika diperiksa harus : 5.1 Memberikan keterangan yang diperlukan 5.2 Memperlihatkan dan meminjamkan pembukuan atau pencatatan 5.3 Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang

perlu

dan

memberikan

bantuan

guna

kelancaran

pemeriksaan 6. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu


kewajiban untuk merahasiakan, itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluaan pemeriksaan Hak Wajib Pajak secara khusus adalah : a. Mengajukan Surat Keberatan dan Surat Banding b. Menerima tanda bukti pemasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) c. Melakukan pembetulan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) yang dimasukkan d. Mengajukan permohonan penundaan pemasukkan Surat Pembeitahuan (SPT) e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak f. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak g. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan Surat Ketetapan Pajak yang salah h. Memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban perpajakan i. Apabila Wajib Pajak dipotong oleh pemberi kerja, Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 pada pemotong, mengajukan atas pemotongan tersebut Dalam pelaksanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oelh


pihak ketiga. Dalam hal ini Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan. Hal keberatan diatur dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Adapun Pihak yang dapat mengajukan keberatan, antara lain : 1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Wajib Pajak yang bersangkutan 2. Bagi Wajib Pajak Badan oleh Pengurus 3. Bagi pihak yang dipotong/dipungut oleh pihak ketiga 4. Bagi kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada nomor 1 sampai dengan nomor 3 diatas dengan surat kuasa khusus untuk surat keberatan E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Untuk memperoleh dan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan Pada tahap ini penulis melakukan berbagai persiapan dimulai pengajuan judul, penentuan tempat Praktik Kerja Lapangan Mandiri, mencari bahan untuk pembuatan proposal, serta melakukan konsultasi dengan pihak dosen 2. Studi Literatur Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber pustaka, seperti Undang-undang perpajakan, buku-buku, dan peraturan yang membahas tentang perpajakan


3. Observasi Lapangan Pada tahap ini penulis melakukan observasi langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota 4. Pengumpulan Data Pada tahap ini penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu metode pengumpulan data primer dan data sekunder. a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang berkompeten memahami permasalahan b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan keberatan dan banding dibidang perpajakan 5. Analisis dan Evaluasi Setelah data yang diperlukan telah terkumpul secara lengkap, penulis melakukan analisa dan evaluasi sehingga mencapai suatu tujuan F. Metode Pengumpulan Data Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), terdapat beberpa cara utnuk mengumpulkan data yaitu : 1. Wawancara (interview guide)


Yaitu membuat daftar pertanyaan yang dapat diajukan pada Supervisor yang membimbing mengenai keberatan dan banding pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota 2. Observasi (observation guide) Yaitu metode penelitian dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dengan maksud untuk mengetahui keadaan sesungguhnya dan memperoleh data yang lebih akurat dan jelas 3. Dokumentasi Yaitu kegiatan mengumpulkan data dengan meminta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam laporan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini penulis membuat uraian-uraian garis besar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yaitu:

Bab I

: Pendahuluan Berisikan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat, ruang lingkup, metode yang dipergunakan, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri.

Bab II

: Gambaran Umum Objek dan Lokasi PKLM


Memuat gambaran umum tentang sejarah berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, Struktur organisasi, uraianuraian tugas pokok , dan fungsi dari Praktik Kerja Lapangan Mandiri mengenai tata cara pengajuan keberatan dan banding, serta gambaran pegawai/karyawan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Bab III

: Gambaran Data tentang Keberatan dan Banding Berisikan tentang data yang diperoleh mengenai ketentuan-ketentuan tentang tata cara pengajuan keberatan dan banding, atau hal-hal lainnya yang berhubungan

Bab IV

: Analisa dan Evaluasi Berisikan mengenai tata cara keberatan oleh Wajib Pajak dan pembahasan mengenai keberatan sampai dilaksanakannya banding oleh Direktorat Jenderal Pajak

Bab V

: Kesimpulan dan Saran Berisikan rangkuman tentang hal-hal yang telah dibahas mengenai masalah-masalah yang timbul dan telah disimpulkan dengan jelas, juga saran yang penulis sajikan berdasarkan data dan informasi yang telah didapat


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

Recommend Documents