BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri Untuk mensukseskan Pembangunan Nasional, peranan penerimaan dalam negeri serta mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Roda pemerintahan tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari penerimaan dalam negeri. Oleh karena itu, volume penerimaan dalam negeri terutama dari pajak senantiasa diupayakan untuk terus meningkat. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menginginkan pembangunan nasional yang harus dibiayai dari sumber dana yang berasal dari masyarakat itu sendiri sebagai upaya untuk mengurangi tingkat ketergantungan pinjaman luar negeri dan meningkatkan kemandirian bangsa. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak yang luas dan kompleks. Kemajuan tersebut tentunya memerlukan kesiapsediaan semua pihak di era globalisasi sekarang ini dibutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam menghadapi dan mengantisipasi kemajuan tersebut. unsur yang benar - benar harus disiapkan adalah sumber daya manusia. Selain itu pada dasarnya peranan pemerintah dalam negeri mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam mensukseskan pembangunan yang sesuai dengan cita cita pancasila.

6 Universitas Sumatera Utara

Di negara - negara yang sedang berkembang bahwa pelaksanaan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Peran serta pemerintah dan aparatnya tetap penting dan cenderung dominan. Konsekuensi logis dari pernyataan bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan seluruh masyarakat baik secara sendiri - sendiri maupun secara formal melalui berbagai jenis usaha yang terdapat dalam masyarakat harus turut aktif dalam proses pembangunan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar disamping minyak dan gas bumi dan peranan pajak adalah sangat besar dalam mendukung penerimaan negara yang dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ketahun. Namun, apabila mendengar kata “Pajak” seringkali masyarakat merasa resah dan masih banyak juga masyarakat yang tidak mengikuti Peraturan Perpajakan yang telah ditetapkan Pemerintah, bahkan adapula yang merasakan bahwa pajak itu adalah sebagai beban hidup sehingga banyak masyarakat yang ingin menghindarinya. Padahal membayar pajak sesungguhnya adalah sebagai bentuk ucapan rasa terima kasih masyarakat kepada pemerintah yang telah menghidupi, menyediakan, menumbuh kembangkan fasilitas – fasilitas yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sistem pemungutan pajak telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Mengumpulkan dana pembangunan melalui pajak sebagai penerimaan dalam negeri akan mencerminkan


kemandirian negara Indonesia untuk melaksanakan pembangunan yang lebih terjamin. Usaha untuk mencapai target tersebut dibutuhkan kerja keras, kesadaran akan hak dan kewajiban, serta kedisiplinan dari seluruh aparatur perpajakan dibawah naungan Direktorat Jenderal Pajak. Namun untuk mencapai target tersebut juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan wajib pajak. Untuk itu perlu diusahakan peningkatan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Masyarakat harus menyadari bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan salah satu perwujudan kewajiban negara yang merupakan sarana peran serta masyarakat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Adapun cara - cara yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak antara lain dengan menyempurnakan sistem perpajakan, mengintensifkan penerimaan pemungutan pajak dan menciptakan aparatur perpajakan yang bersih dan berwibawa. Penyempurnaan sistem perpajakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia

yaitu

dengan

mengadakan

pembaharuan

dibidang

perpajakan.

Pembaharuan di dibidang perpajakan tersebut dikenal dengan Tax Reform (Reformasi Perpajakan). Pembaharuan tersebut dimulai pada tahun 1983 yang ditempuh dengan mengeluarkan Undang - Undang Perpajakan baru diantaranya adalah Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tersebut telah diubah beberapa kali yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983


2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Suatu perubahan mendasar yang terjadi akibat Tax Reform 1983 tersebut adalah munculnya sistem Self Assessment System dalam sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Self Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutangnya (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan). Sistem Self Assessment System menggantikan sistem Official Assessment yang sebelumnya berlaku di Indonesia yaitu sistem pemungutan pajak yang dipungut oleh fiskus (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan). Dalam sistem Self Assessment fiskus juga harus berperan aktif untuk melakukan pengendalian administrasi perpajakan. Peran aktif fiskus tersebut antara lain meliputi tugas untuk membina, meneliti, mengawasi dan menerapkan sanksi administrasi perpajakan. Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan pasal 1 disebutkan bahwa pajak adalah ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan


imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 mengatur kewajiban Wajib Pajak yang perlu diawasi yakni pembayaran pajak dengan cara “Angsuran Pajak”. Dalam hal ini unit operasi Jenderal Pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, mengupayakan peningkatan penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak. Pelaksanaan peningkatan penerimaan pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 yang merupakan tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama menjadi sedikit terlambat karena masih ada Wajib Pajak yang belum juga mendaftarkan menjadi wajib pajak karena kurangnya pengetahuan wajib pajak dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25, oleh karena itu penulis mengangkat judul mengenai “TATACARA PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI” 1.2 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mandiri oleh mahasiswa Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa dapat belajar dari dunia kerja dan sekaligus membantu memberikan pemecahan masalah yang dihadapi berdasarkan potensial mahasiswa.


1.2.1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Di dalam suatu kegiatan yang dilakukan selalu memiliki tujuan yang sesuai dengan yang di harapkan. Demikian halnya dengan Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang dilaksanakan oleh mahasiswa administrasi perpajakan memiliki tujuan tersendiri. Adapun tujuannya adalah : 1. Untuk mengetahui tatacara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25. 2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyetoran, pelaporan serta perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 1.2.2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri Bagi Mahasiswa 1. Untuk menerapkan teori - teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan, khususnya mengenai perpajakan. 2. Sebagai bahan penulis untuk mendalami tatacara

pelaksanaan Pajak

Penghasilan ( PPh ) Pasal 25. 3. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.


Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 1. Sebagai sarana untuk menjalin hubungan baik antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dengan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU). 2. Sebagai sarana untuk mensosialisasikan citra Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai kepada Wajib Pajak khususnya sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU). 3. Meningkatkan mutu dan kualitas dengan adanya penelitian jangka pendek. 4. Memperoleh ide - ide baru dalam upaya untuk mengoptimalkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Orang Pribadi. Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 1. Meningkatkan hubungan kerjasama antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dengan Universitas Sumatera Utara, khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. 2. Mendapat masukan dan saran untuk penyempurnaan kurikulum yang berlaku di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. 3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dalam bidang Administrasi Perpajakan.


1.3. Uraian Teoritis Menurut Undang - undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Dengan kata lain pengertian pajak dapat dikatakan sebagai balas jasa yang dapat diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah atas fasilitas – fasilitas yang kita nikmati untuk dapat hidup layak disuatu Negara. Sedangkan penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan atau bentung usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsikan dan atau menimbun kekayaan. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 25 Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 ini juga dapat dijadikan sebagai kredit pajak atau pengurang dalam menghitung pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Tahunan (Fidel, 2008 : 195).


Tujuan dari diberlakukannya Pajak Penghasilan 25 sebagai kredit pajak atau pengurang pajak dalam penghitungan pajak setahun adalah agar wajib pajak tidak terlalu berat dalam membayar pajak secara sekaligus pada akhir tahun pajak, karena sifat pelunasan pajak untuk mencicil hutang pajaknya. Jenis – Jenis Pelunasan Pajak Penghasilan Jenis – jenis pelunasan pajak dalam tahun berjalan meliputi : 1.

Pemotongan Pajak penghasilan atas gaji/upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran sejenisnya, yang disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayar oleh pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan, bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, badan dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan badan – badan lainnya, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri, peserta pendidikan, pelatihan dan magang, Penyelenggara kegiatan baik badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan (Fidel, 2008 : 182).

2.

Pemungutan Pajak Penghasilan atas kegiatan impor barang yang disebut dengan Pajak Penghasilan pasal 22 impor. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dilakukan oleh bendaharawan pemerintah pusat/daerah, instansi


atau lembaga pemerintah dan lembaga – lembaga Negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, badan – badan tertentu, baik badan pemerintahan maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah (Fidel, 2008 : 185). 3.

Pemotongan Pajak penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 disebut dengan Pajak Penghasilan 23. Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 ini dilakukan oleh badan Pemerintah, sunjek pajak badan Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), perwakilan perusahaan Luar Negeri lainnya, wajib pajak orang pribadi Dalam Negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak (Fidel, 2008 : 188).

4.

Pajak penghasilan yang dikenakan atas pengahasilan yang diperoleh dari luar negeri oleh wajib pajak dalam negeri disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 24 (Fidel, 2008 : 191).

5.

Pembayaran Masa setiap bulan yang di sebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 (Fidel, 2008 : 195).


Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang harus disetor/dibayar dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Pajak Penghasilan Pasal 25 yang terutang untuk setiap masa pajak harus dibayar selambat – lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. Apabila wajib pajak tidak/kurang dibayar, atau terlambat membayar maka wajib pajak dikenakan saksi administrasi berupa denda dan bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau terlambat dibayar dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal dilakukan pembayaran atas pajak yang tidak/kurang dibayar. Sedangkan penyetorannya dilakukan melalui Kantor Pos atau Bank – Bank Persepsi yang ditunjuk Pemerintah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). SSP ini nantinya sebagai bukti bahwa Wajib Pajak sudah menbayar dan sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran pajaknya tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat Wajib Pajak terdaftar. Setelah Pajak Penghasilan Pasal 25 yang terutang tersebut dibayar di Kantor Pos atau Bank Persepsi, Wajib Pajak harus melaporkan pembayaran tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat Wajib Pajak terdaftar. Pelaporan pambayaran

Pajak

Penghasilan

(PPh)

pasal

25

harus

dilakukan

dengan


menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pajak penghasilan selambat – lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Apabila

Surat Pemberitahuan

(SPT) Masa

tidak

disampaikan atau

disampaikan tidak sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009, maka akan dikenakan saksi administrasi berupa denda untuk SPT Masa sebesar Rp 100.000,1.4. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri Dalam hal ini mahasiswa melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Binjai. Kegiatan yang akan diteliti pada Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah: 1. Tatacara perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 Orang Pribadi 2. Kendala yang dihadapi dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 Orang Pribadi baik dari wajib pajak maupun fiskus 3. Data - data penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 Orang Pribadi di tahun berjalan agar dapat membantu mahasiswa dalam penulisan laporan. 1.5. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta perolehan informasi yang sesuai, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut.


1.Tahap Persiapan Pada tahap ini penulis melakukan beberapa persiapan, mulai dari penentuan topik yang akan diangkat, pengajuan judul, penentuan judul proposal, penentuan tempat pelaksanaan praktik, seminar proposal, penentuan dosen pembimbing, pengurusan administrasi dan ijin serta konsultasi dengan pihak dosen. 2. Studi Literatur Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan objek pembahasan untuk mendukung penulisan laporan tugas akhir. 3. Studi Observasi Lapangan Pada tahap ini penulis melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap data yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Binjai serta mempelajari laporan - laporan yang akan dibahas. 4. Pengumpulan Data Yaitu kegiatan pengumpulan data mengenai Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 Orang Pribadi. Data tersebut dikelompokkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap orang - orang yang dianggap mampu memberikan informasi serta observasi penulis dilapangan tempat objek PKLM.


Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi literatur seperti sumber - sumber pustaka, Undang - Undang, Dokumentasi, maupun literatur yang berhubungan dengan PKLM. 5. Analisis Data dan Evaluasi Yaitu kegiatan studi yang dilakukan dengan cara menganalisa permasalahan dan kendala yang dihadapi dan mencari tahu atau menanyakan solusi/jalan keluar yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut peda pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai. 1.6. Metode Pengumpulan Data Adapun jenis-jenis data yang dikumpulkan berupa data tertulis dalam bentuk dokumen, tabel, bagan, dan grafik dimana metodenya terdiri dari : 1. Metode Wawancara (Interview) Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari dengan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan Kepala Seksi dan Pegawai Instansi yang berkompenen dan menambah objektif yang berkaitan dengan kebutuhan untuk melengkapi laporan penelitian. 2. Metode Pengamatan (Observation) Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung maupun tidak terjun langsung kelapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar, dan bila perlu membantu mengerjakan tugas yang diberikan oleh pihak instansi


dengan memberikan petunjuk atau arahan terlebih dahulu dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada instansi dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang menjadi dan memiliki resiko yang tinggi. 3. Studi Dokumentasi Yaitu dengan mengumpulkan catatan - catatan, data - data mengenai pemeriksaan pajak yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Binjai. Penulis juga melakukan pengamatan yang dilakukan berdasarkan bahan bacaan diperpustakaan, Undang - Undang Pajak, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi penulis, untuk memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan dalam tugas akhir. 1.7. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan laporan penelitian adalah untuk mempermudah pemahaman dan penulisan laporan penelitian. Sistematika penulisan laporan penelitian dibuat dalam 5 bab dan dilengkapi dengan sub bab sebagai berikut:

BAB I

: PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Uraian Teoritis, Ruang Lingkup 20 Universitas Sumatera Utara

Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Metode Praktik Kerja Lapangan

Mandiri,

Metode

Pengumpulan

Data,

dan

Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. BAB II

: Gambaran Umum Objek/Lokasi Praktik Kerja Lapangan Mandiri Bab ini terdiri dari Sejarah Singkat berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Binjai, metode pengumpulan data serta gambaran petugas pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai.

BAB III

: Gambaran Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri Dalam bab ini penulis menguraikan bagaimana tata cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai.

BAB IV

: Analisis dan Evaluasi Data Dalam

bab

ini

penulis

akan

membahas

mengenai

penganalisaan masalah yang timbul dan alternatif pemecahan masalah juga evakuasi terhadap alternatif pemecahan masalah.


BAB V

: Kesimpulan dan Saran Bab ini berisikan kesimpulan mengenai masalah yang timbul pada saat melaksanaan penelitian dan juga kesimpulan bab bab terdahulu serta saran - saran terhadap pelaksanaan agar lebih baik dimasa yang akan datang.


BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri

Recommend Documents