BAB I PENDAHULUAN. A.Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Praktik Kerja Lapangan Mandiri merupakan salah satu proses yang harus dilewati dan wajib dilaksanakan bagi mahasiswa/i dalam memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Di dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri wajib bagi mahasiswa/i untuk melakukan riset dan pengumpulan data yang nantinya akan diperlukan dalam pembuatan Tugas Akhir. Praktik Kerja Lapangan Mandiri akan saya laksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, dalam hal ini saya sangat tertarik untuk membahas dan melakukan riset mengenai Prosedur dan Tatacara Mengenai Sistem Baru Penomoran Faktur Pajak Yang Harus Diketahui Pengusaha Kenak Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. Faktur pajak merupakan dokumen admnistrasi Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebagai bukti pemungutan. Faktur Pajak sangat berperan penting dalam hal pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai dimana pajak tersebut dapat dikreditkan oleh pembeli Barang Kena Pajak (BKP)/ penerima Jasa Kena Pajak (JKP). Sebelum kita

.

Universitas Sumatera Utara

Membahas lebih lanjut mengenai faktur pajak sebaiknya terlebih dahuu kita harus memahami pengertian Pajak,Pajak Pertambahan Nilai dan Faktur Pajak. Pengertian pajak menurut Undang - Undang Perpajakan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Pertambahan nilai adalah Pajak atas komsumsi atas Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean. Berdasarkan Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 : Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Pajak adalah primadona sumber penerimaan negara yang masih unggul diposisi teratas sebagai sumber penerimaan negara meskipun penerimaan pajak untuk tahun 2012 sedikit meleset dari target. Penerimaan perpajakan pada tahun 2012 mencapai Rp 980 triliun, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.016 triliun walaupun sedikit menurun namun sudah dapat dikatakan baik karena ditengah pertumbuhan penerimaan pajak sebagai perlambatan ekonomi global dari sejumlah sektor usaha. Jenis pajak yang unggul dalam hal memberikan kontribusi yang besar


bagi kas Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penerimaan pajak tahun 2012. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah mulai diberlakukan secara efektif sejak 1 April 1985 telah menunjukkan perannya di bidang perpajakan dengan memberikan kontribusi yang baik terhadap penerimaan negara melalui pajak bahkan sampai saat ini. Jika bicara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maka tidak terlepas dari Pengusaha Kena Pajak,pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) atau pihak penerima Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP). Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 ditetapkan bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur Pajak adalah dokumen dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang perannya sebagai bukti pemungutan pajak yang wajib dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan Ekspor Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa kena Pajak (JKP). Ada terdapat tiga ( 3 ) jenis Faktur Pajak yaitu Faktu Pajak, Faktur Pajak Gabungan dan Dokumen tertentu dipersamakan dengan Faktur Pajak. Wajib Pajak yang diwajibkan untuk membuat Faktur pajak adalah Orang pribadi/Badan yang telah dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak seperti yang tercantum di Undang - Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 5 adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau


penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1983 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasnya di tetapkan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha kecil yang memlilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. jadi jika belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak diperbolehkan memungut Pajak Partambahan Nilai (PPN) dan membuat faktur pajak. Dalam hal faktur pajak yang telah dibuat, maka Pengusaha Kena Pajak tersebut harus menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut ke kas Negara dan jumlah pajak terhutang yang disetorkan harus sesuai dengan yang tercantum di faktur pajak. Bagi penerima Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) yang telah dipotong Pajak Pertambahan Nilai-nya dapat mengkreditkan Pajak masukannya sepanjang faktur pajak tersebut memenuhi seluruh persyaratan sebagai faktur pajak yang sah/ bukan faktur pajak cacat. Namun masih banyak wajib pajak yang kurang sadar untuk taat melaksanakan kewajiban mereka dibidang perpajakan bahkan berusaha untuk dapat menghindar dari pajak. Banyak sekali wajib pajak yang berusaha untuk mengecilkan jumlah pajak terutang mereka, baik dengan cara legal ataupun ilegal berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, salah satunya memanfaatkan fungsi faktur pajak itu sendiri dengan cara membuat faktur pajak fiktif dimana faktur pajak itu dikeluarkan tetapi pada kenyataannya tidak ada transaksi penyerahan barang kena pajak.Kasus seperti inilah yang semakin marak terjadi dan sedikit mengancam panerimaan negara jika tidak ditanggulangi dengan baik .Untuk mencegah agar tidak terjadi lagi kasus-


kasus faktur pajak fiktif, Direktorat Jenderal Pajak membuat suatu kebijakan yaitu menerbitkan sistem baru dengan cara mengubah otorisasi penomoran faktur pajak dimana pemberian nomor seri faktur pajak dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-52/PJ/2012 yang terbit tanggal 22 November. Jika dulunya penomoran faktur pajak dapat diterbitkan dengan leluasa oleh Pengusaha Kena Pajak mulai 1 April 2013 sistem tersebut telah diubah. Direktorat Jenderal Pajak melakukan registrasi ulang terhadap pengusaha kena pajak (PKP) sehingga mereka yang mengeluarkan faktur pajak benar - benar yang menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) begitu juga sebaliknya bagi pihak penerima Barang Kena Pajak/Jasa Kena pajak dapat mengkreditkan pajak masukannya sesuai dengan faktur pajak yang nyata dan bagi mereka yang tidak menyetor pajak dicabut status Pengusaha Kena Pajak-nya. Begitu pentingnya peran faktur pajak untuk memproteksi penerimaan negara sehingga di buat aturan baru mengenai penomoran faktur pajak untuk menutup celah akan terjadinya kecurangan dibidang perpajakan karena betapa pentingnya pajak untuk penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan dan pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat, maka dari itu penulis tertarik mengambil judul untuk Tugas Akhir dengan judul “ Prosedur dan Tata Cara Mengenai Sistem Baru Penomoran Faktur Pajak Yang Harus Diketahui Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan”.


B.Tujuan Dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) a.

Untuk mengetahui fungsi dan kewajiban membuat faktur pajak oleh pengusaha kena pajak

b.

Untuk mengetahui prosedur pemberian nomor seri faktur pajak berdasarkan peraturan perundang - undangan terbaru

c.

Untuk mengetahui hambatan - hambatan dalam pelaksanaan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak menurut peraturan perundang - undangan terbaru kepada Pengusaha Kena Pajak

d.

Untuk mengetahui upaya - upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pemberian Nomor Seri Faktur Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak.

2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 2.1 Bagi Mahasiswa/i. a.

Mahasiswa/i dapat mengetahui proses pelaksanaan Prosedur dan Tata Cara Penomoran Faktur Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

b.

Meningkatkan profesionalitas, memperluas wawasan dan memantapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan mahasiswa/i dalam menerapkan ilmu di bidang perpajakan khususnya dalam Prosedur dan Tatacara Penomoran Faktur Pajak.


c.

Mengaplikasikan

disiplin

ilmu

yang

telah

diperoleh

kedalam

permasalahan perpajakan khususnya tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). d.

Untuk menciptakan dan mengembangkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan dalam bekerja.

e.

Meningkatkan kerjasama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dengan Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

2.2 Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan a.

Memperoleh ide – ide dan upaya untuk mendisiplinkan administrasi Pajak Pertambahan

Nilai

dalam

hal

penomoran

Faktur

Pajak

guna

meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. b.

Membantu Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan untuk mensosialisasikan mengenai sistem baru penomoran faktur pajak kepada masyarakat.

c.

Membina hubungan baik dengan Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.


2.3 Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP Universitas Sumatera Utara a.

Meningkatkan hubungan Kerjasama dengan instansi-instansi Pemerintah, khususnya dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

b.

Memberi uji nyata atas disiplin ilmu yang telah disampaikan selama perkuliahan.

c.

Membuka Interaksi antara dosen dan instansi Pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

d.

Meningkatkan ide - ide dan masukan untuk penyempurnaan kurikulum sehingga mammpu mencapai standar mutu pendidikan yang baik.

e.

Promosi Sumber Daya Manusia (SDM) Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU).

C. Uraian Teoritis 1. Pengertian Pajak Dalam membahas pengertian pajak,banyak para ahli memberikan batasan mengenai pengertian pajak.: a. Prof.Dr.P.J.A.

Adriani

yang

sudah

diterjemahkan

oleh

R.santoso

Brotodiharjo,SH. “Pajak adalah iuran kepada negara ( yang dapat dipaksakan ) yang terutang oleh yang wajib membayarnya

menurut peraturan-peraturan,dengan tidak


mendapat prestasi kembali,yang langsung dapat ditunjuk,dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.(Waluyo,2010:2) b. Prof. Dr. Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang_undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan dapat digunakan untuk membiayai penggunaan umum (Bohari, 1984:31). c. Prof. Dr. M.J.H. Smeets Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah ( Suandy,2008:9 ). d. Pengertian pajak menurut Undang - Undang Perpajakan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.


2. Fungsi Pajak Fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara), artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan dan fungsi regularend

(pengatur),

artinya

pajak

sebagai

alat

untuk

mengatur

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencari tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Resmi, 2008:3) 3. Pembagian Pajak 3.1. Berdasarkan Gologan a. Pajak Langsung Adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak, dimana tidak dapat dibebankan/dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Penghasilan b. Pajak Tidak Langsung Adalah pajak yang pelimpahannya dilimpahkan oleh yang membayar pajak kepada orang lain ( konsumen ).Contoh : Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah. 3.2. Berdasarkan Sifatnya a. Pajak Subjektif Adalah pajak yang patokannya pada subjeknya, yaitu kepada wajib pajak itu sendiri. Contoh : Pajak Penghasilan


b. Pajak Objektif Adalah pajak yang patokannya kepada objek yang dikenai pajaknya, yaitu ditemukan dulu objeknya apa.Contoh : Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah.( Waluyo,2010:12) 3.3. Berdasarkan Kewenangan Pemungutannya a. Pajak yang dipungut oleh pusat Adalah pajak yang kewenangannya dipungut oleh pemerintah pusat, yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran Negara (baik di pusat maupun daerah).Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan sektor kehutanan,perkebunan dan pertambangan, dan Bea Materai b. Pajak yang dipungut oleh daerah Adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan dearah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat . Pajak Daerah Dibagi atas 2 bagian yaitu 1. Pajak Provinsi yang terdiri Atas: a) Pajak Kendaraan Bermotor; b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;


d) Pajak Air Permukaan; e) Pajak Rokok ; 2. Pajak Kabupaten/Kota a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak Hiburan; d) Pajak Reklame; e) Pajak Penerangan Jalan; f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; g) Pajak Parkir; h) Pajak Air Tanah; i) Pajak Sarang Burung Walet; j) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan; k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 4. Pengertian Pengusaha Berdasarkan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terdapat pada pasal 1 angka 14. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang,mengimpor barang,mengekspor barang melakukan usaha perdagangan,memanfaatkan


barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa,atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. 5. Pengertian Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terdapat pada pasal 1 angka 15. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang – Undang Pajak Pertambahan Nilai dan perubahannya. 6. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean),baik konsumsi barang maupun jasa. b. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Darah Pabean) yaitu berupa barang mewah.(Agung,2011:4) 7. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas: a.

Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha


b.

Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

c.

Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha

d.

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, atau

e.

Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

f.

Impor Barang Kena Pajak

g.

Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha/pekerjaan oleh orang pribadi/badan.

h.

Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. (Sukardji,2010:23)

8. Pengertian Faktur Pajak Berdasarkan Undang – undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terdapat pada pasal 1 angka 23. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak.


9. Jenis – jenis faktur pajak 1. Faktur Pajak Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak. Termasuk faktur penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan yang dapat dipersamakan sebagai faktur pajak. 2. Faktur Pajak Gabungan Faktur pajak gabungan adalah faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender. 3.

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak adalah : a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) c. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) d. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi e. Nota penjualan jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhan f. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik g. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)


h. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah Pabean. (Booklet Pajak Pertambahan Nilai,2010: 13) 10. Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK) Pajak Masukan merupakan pajak yang dapat dikreditkan melalui Faktur Pajak sebagai bukti pungutan pajak, yang berdasarkan Pasal 1 angka 24 dan Pasal 1 angka 25 Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/ atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini penulis melaksanakan pengumpulan data di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan


Penulis membahas mengenai : 1. Fungsi dan Kewajiban membuat Faktur Pajak 2. Prosedur dan Tatacara Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak menurut Peraturan Perundang – undangan yang terbaru kepada Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. 3. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak. 4. Upaya - upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak. E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan Pada tahap ini penulis melakukan penentuan judul sebanyak 3 (tiga) judul dan penentuan tempat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) dan kemudian mengajukan judul dan tempat PKLM yang telah ditentukan kepada

Ketua

Program

Studi

Diploma

III

Administrasi

Perpajakan.Kemudian judul yang kita ajukan akan disetujui salah satunya oleh Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. Setelah disetujui salah satu judul tersebut tindakan yang selanjutnya dilaksanakan


adalah mengumpulkan bahan untuk pembuatan proposal.Setelah proposal selesai maka setiap mahasiswa akan melaksanakan seminar,di seminar itulah kita tahu dimana letak kesalahan proposal kita dan harus diperbaiki. Setelah diperbaiki lalu proposal tersebut diajukan kepada dosen pembimbing sementara untuk disetujui proposal tersebut,setelah disetujui kita akan mendapatkan dosen pembimbing tetap jika proposal kita juga sudah disetujui oleh dosen pembimbing tetap kemudian membuat surat permohonan PKLM untuk tugas akhir. 2. Studi Literatur Pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber pustaka seperti undang - undang,buku - buku pajak, dan literatur lain yang berhubungan dengan Faktur Pajak. 3. Obervasi Lapangan Pada bagian ini penulis melakukan observasi lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, mengenai Prosedur dan Tatacara Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak , dalam hal ini penulis memberikan suatu pengantar untuk melaksanakan data yang akan diminta pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. 4. Pengumpulan Data Penulis melakukan pengumpulan data mengenai Faktur Pajak khususnya pemberian nomor seri faktur pajak melalui data Primer yaitu data yang diperoleh dari pihak-pihak yang memahami dan menguasai dari objek


kajian dan Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari referensi Ilmiah dan Dokumentasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. 5. Analisis dan Evaluasi Setelah data yang diperlukan terkumpul secara lengkap maka penulis melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan keterangan mengenai pajak yang berhubungan dengan sistem baru penomoran faktur pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. F.Metode Pengumpulan Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun cara pengumpulan data adalah sebagai berikut : 1. Wawancara (Interview) Kegiatan mengumpulkan,mencari data dan informasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan objek kajian secara langsung atas lisan maupun tulisan kepada pihak-pihak yang memahami objek kajian, khususnya kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan. 2. Daftar Observasi (Observation Guide) Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung atas kegiatan yang dilakukan dalam pencatatan terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian. 3. Daftar Dokumentasi (Optional Guide) Yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Faktur Pajak dan data lain yang diperlukan melalui Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan dan Instansi yang terkait.


G.Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun yang menjadi sistematika dalam penulisan Tugas Akhir Ini adalah : BAB I

: PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menjelaskan secara sigkat alasan penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). Tujuan dan manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), uraian teoritis Praktik Kerja lapangan Mandiri (PKLM), ruang lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), metode Praktik Kerja lapangan Mandiri (PKLM), metode pengumpulan data dan sistematika Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).

BAB II

: GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN Pada bab ini dibahas mengenai sejarah singkat Perpajakan Indonesia,sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, Visi dan Misi,Stuktur Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta gambaran data pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

BAB III

: GAMBARAN DATA FAKTUR PAJAK Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan faktur pajak, antara lain penjelasan tentang fungsi dan kewajiban membuat faktur pajak, tata cara


pengisian faktur pajak dan prosedur pemberian nomor seri faktur pajak kepada Pengusaha Kena Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. BAB IV

: ANALISIS DAN EVALUASI DATA Pada bab ini penulis akan membandingkan penerapan teori yang ada dengan data yang diperoleh dilapangan melalui PKLM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan untuk menjawab perumusan masalah yang telah diajukan, yaitu mengenai Prosedur dan Tatacara Mengenai Sistem Baru Penomoran Faktur Pajak.

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini merupakan penutup dari bab-bab sebelumnya yang berisi kesimpulan dan saran yang kiranya dapat memberikan informasi

kepada

Wajib

Pajak

mengenai

sistem

baru

penomoran faktur pajak yang diberlakukan oleh Direktorat Jenderal

Pajak

untuk

meminimalisir

kecurangan

yang

dilakukan Pengusaha Kena Pajak. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN. A.Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

Recommend Documents