BAB I PENDAHULUAN
I.7 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) bertujuan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyusunan Tugas Akhir dan metode untuk mempraktikkan teori yang selama ini diperoleh di perkuliahan dan mengaplikasikannya dalam kondisi kerja yang nyata. Dalam Praktik Kerja Lapangan ini, juga dapat diharapkan memberikan pengetahuan praktis mengenai lingkungan kerja beserta aspek-aspek perpajakan. Pemungutan Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, juga untuk memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas dan nyata. Pajak Daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) masih merupakan elemen yang cukup penting perannya baik mendukung penyelenggaraan pemerintah maupun pemberian pelayanan kepada publik. Dalam pengolahan Anggaran Pendapatan Daerah perlu diperhatikan upaya peningkatan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Dengan pola kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, secara bertahap akan mampu keluar dari berbagai persoalan yang selama ini dihadapi seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan jumlah penduduk miskin yang masih cukup besar. Dalam hal ini, pemerintah memberikan tanggung jawab terhadap setiap Pemerintah Provinsi untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri atau yang lebih dikenal dengan Sistem Otonomi Daerah. Adapun pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan reaksi yang berbeda-beda
Universitas Sumatera Utara
1
bagi daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar, menyambut otonomi daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alamnya, menanggapi dengan rasa khawatir. Kekhawatiran beberapa daerah tersebut dapat dipahami dalam pelaksanaan otonomi daerah, karena pelaksanaan otonomi daerah membawa dampak bagi pemerintah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembayaran maupun dalam memnetukan arah pembanguan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah dalam pembangunan daerahnya. Suatu daerah harus sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan otonomi daerah menuju desentralisasi pemerintahan, maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, undang Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai acuan dan dasar-dasar dalam menentukan setiap peraturan daerah. Atas UndangUndang tersebut Pemerintah Daerah baik itu Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah diberi wewenang untuk mengatur rumah tangga daaerahnya sendiri memalui sistem otonomi daerah. Dalam upaya peningkatan anggaran daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diantaranya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat berupa pajak daerah dan retribusi daerah maka dituntut kesadaran dari semua pihak khususnya masyarakat yang mempunyai andil yang sangat besar dalam pencapaian pembangunan daerah.
Universitas Sumatera Utara
2
Adapun yang menjadi jenis-jenis pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 terbagi atas: 1. Jenis-Jenis Pajak Provinsi terdiri dari: a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d. Pajak Pengambilan dan Pemanfatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Jenis-Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: a. Pajak Hiburan b. Pajak Hotel c. Pajak Reklame d. Pajak Penerangan Jalan e. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C f. Pajak Parkir g. Pajak Restoran
Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini penulis merasa tertarik untuk mengetahui seberapa besar peranan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam menunjang pembangunan daerah serta apa saja kebijakan yang diterapkan pada kantor SAMSAT Pematangsiantar dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Pematangsiantar.
Universitas Sumatera Utara
3
Oleh sebab itu, diadakannya Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) selain membantu penulis guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Diploma-III Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara tetapi juga suatu proses pembelajaran yang berharga untuk penulis dalam hal penerapan teori-teori yang selama ini telah didapatkan selama perkuliahan. Maka dari itu dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini penulis sangat ingin mengetahui bagaimana realita yang ada di lapangan dengan apa yang dilaporkan pada kantor SAMSAT Pematangsiantar dan dituangkan penulis dalam sebuah Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) dengan judul: “ Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Pematangsiantar “.
I.8 Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Diadakannya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini merupakan syarat menyelesaikan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Polotik Universitas Sumatera Utara. I.2.1
Tujuan dalam Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT). b. Untuk mengetahui realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Daerah.
Universitas Sumatera Utara
4
c. Untuk mengetahui faktor pendukung pencapaian target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Pematangsiantar. d. Untuk
mengetahui
upaya
yang
dilakukan
SAMSAT
Pematangsiantar
dalam
meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor.
I.2.2
Manfaat dari Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah :
a. Bagi Mahasiswa 1. Menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan khususnya tentang perpajakan daerah dan mengaplikasikannya ke dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini. 2. Memahami sistem prosedur kerja tentang perpajakan Daerah di instansi terkait, 3. Mendapatkan pengetahuan dan wawasan terutama tentang perpajakan daerah. b. Bagi SAMSAT Pematangsiantar 1. Memperoleh ide dan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. 2. Untuk mempererat hubungan baik antara kantor Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) Pematangsiantar dengan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Polotik Universitas Sumatera Utara. c. Bagi Program Diploma III Administrasi Perpajakan 1. Memberikan uji nyata atas disiplin ilmu yang telah disampaikan selama perkuliahan. 2. Mendapatkan masukan, ide, saran bagi perbaikan dan penyempurnaan kurikulum bagi evaluasi penyempurnaan revisi pembuatan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).
Universitas Sumatera Utara
5
I.9 Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Pada Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini, memiliki ruang lingkup dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor SAMSAT Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara khususnya di seksi Pajak Kendaraan Bermotor.
I.10
Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta perolehan informasi sesuai dengan
metode yang digunakan sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan Dalam tahap ini, dilakukan pengajuan judul Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), penentuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) serta penyusunan proposal dengan melakukan konsultasi dengan dosen. 2. Studi Literatur Mencari sumber dari Undang-Undang, buku, literatur dan majalah yang berhubungan dengan Pajak Kendaraan Bermotor 3. Observasi Lapangan Penentuan daerah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) dengan melakukan pengamatan langsung kepada instansi yang berkaitan. 4. Pengumpulan Data Dalam tahap ini penulis melakukan pengumpulan data yang akurat dan terbaru mengenai Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui: a. Data Primer yaitu mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya yaitu dengan wawancara langsung dengan fihak kantor SAMSAT Pematangsiantar.
Universitas Sumatera Utara
6
b. Data Sekunder yaitu mengumpulkan data dari hasil dokumentasi berupa buku, literatur dan majalah yang ada relevansi dengan Pajak Kendaraan Bermotor. 5. Analisa dan Evaluasi Data Dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini penulis akan memberikan gambaran secara sistematis sumber data yang diperoleh dengan fakta yang ada dan menganalisanya sesuai pencapaian kesimpulan yang diinginkan. Kegiatan yang dilakukan dalam menganalisa data adalah: a. Mengumpulkan data statistik mengenai target dan pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor di kantor SAMSAT Pematangsiantar. b. Pembuatan data secara sistematik data mengenai Pajak Kendaraan Bermotor.
I.11
Metode Penungumpulan Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Setelah data dan informasi yang diperoleh, maka penulis menyimpulkan hasil dari data
yang didapat, dengan menggunakan Metode Pengumpulan Data sebagai berikut: 1. Daftar Pertanyaan (Interview Guide) Pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung dengan menyiapkan daftar pertanyaan kepada pihak SAMSAT Pematangsiantar. 2. Daftar Observasi (Observation Guide) Melakukan kegiatan pengamatan secara langsung tentang objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari data yang diperlukan.
Universitas Sumatera Utara
7
3. Daftar Dokumentasi (Optional Guide) Pengumpulan data dengan melakukan studi dokumentasi yaitu dengan cara membuat daftar dokumentasi yang diperoleh dari SAMSAT Pematangsiantar.
I.12
Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun yang menjadi sistematika penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri
(PKLM) adalah : BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini menguraikan dan membahas secara ringkas tentang Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Metode Penelitian, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.
BAB II
GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PENELITIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM) Pada bab ini menguraikan secara ringkas berdirinya SAMSAT Pematangsiantar, Struktur Organisasinya serta Struktur Pegawainya.
BAB III
GAMBARAN OBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang ketentuan, Objek dan Subjek Pajak, Cara Penghitungannya, Pendaftaran dan Penilaian, dan hal-hal lain yang dilakukan selama masa Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).
Universitas Sumatera Utara
8
BAB IV
ANALISIS DAN EVALUASI DATA Pada bab ini penulis akan membandingkan penerapan teori yang ada dengan data yang diperoleh di lapangan, yaitu dengan Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor serta berkala pada kantor SAMSAT Pematangsiantar.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan penutup dari bab-bab sebelumnya yang berisi kesimpulan dan saran mengenai objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) dan permasalahan yang penulis hadapi selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
Universitas Sumatera Utara
9
