BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan dan pembaharuan di segala bidang untuk mendorong kemajuan bangsa. Seiring dengan perkembangan jaman dan kemajuan teknologi yang ada, maka diperlukan dana yang tidak sedikit untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang dilakukan secara bertahap ini. Untuk itu pemerintah berusaha mencari dana dengan menggali sumber kekayaan yang ada dan berbagai potensi lainnya yang dimiliki Indonesia. Hasil dari kekayaan alam dan potensi-potensi lain inilah yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pembangunan tersebut. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang memiliki kontribusi cukup tinggi untuk menunjang pembangunan yang sedang dilaksanakan bangsa Indonesia. Ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya. Di samping itu, kesadaran akan kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Hal ini tidak lepas dari program yang dilakukan Ditjen Pajak sejak 2006, seperti program mapping

yang

memetakan potensi perpajakan,

intensifikasi dan

ekstensifikasi, serta modernisasi administrasi perpajakan yang senantiasa telah

Universitas Sumatera Utara

disempurnakan. Ditjen pajak juga telah membuat benchmark yang merupakan indikator ideal jumlah penerimaan pajak di setiap sektor. Peneningkatan penerimaan pajak ini dapat terlihat seperti pada tabel berikut : Tabel I Penerimaan Pajak Non Migas Januari s.d. Agustus 2008

No 1 2 3 4 5 6 7 8

Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Penerimaan Pajak 135,47 159,16 185,37 216,35 263,35 314,85 382,22 318,74 *

*penerimaan pajak dalam triliun rupiah Melalui pajak, pemerintah dapat mengatur keseimbangan kehidupan perekonomian dan pemanfaatan dana untuk membangun prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Semakin besar negara menerima pembayaran pajak, makin besar pula kemudahan dan pelayanan masyarakat yang mampu disediakan pemerintah secara langsung mewujudkan pengabdian, kewajiban, dan peran serta dalam pembangunan dan kehidupan bernegara. Peran pajak yang sangat dominan sebagai penerima negara, membuat Direktorat Jendral Pajak sebagai institusi yang melakukan pengumpulan pajak selalu melakukan perubahan agar dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak (WP) untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Perubahan pertama dilakukan pada tahun


1984. Pada tahun tersebut terjadi perubahan sistem pemungutan pajak, yaitu dari official assessment menjadi self assesment . Self assessment adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk: menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, mempertanggung jawabkan pajak yang terutang. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri. (Resmi, 2008:11) Selain sistem self assessment juga berlaku sistem with holding. Sistem with holding adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor, dan mempertanggung jawabkan melalui saran perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. (Resmi, 2008:12)


Dalam praktinya, banyak pegawai yang tidak mau penghasilannya dipotong oleh perusahaan atau pemberi penghasilan. Pegawai tersebut menganggap bahwa pajak tersebut seharusnya dihitung, dipotong, dan dibayar oleh menerima penghasilan sesuai dengan sistem self assessment. Di samping itu para pegawai juga tidak percaya apakah pajak penghasilan akan disetor atau telah disetor oleh perusahaan sebagai pemotong pajak. Atas dasar yang telah diuraikan di atas penulis, berusaha mencari tahu dalam kegiatan praktik kerja lapangan mandiri (PKLM) ini, mengapa masyarakat atau pihak swasta tidak aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, karena hal ini bisa saja diakibatkan karena kurangnya pemahaman akan perpajakan dan tidak tahu apa saja yang menjadi hak dan

kewajibannya oleh pihak-pihak tertentu

misalnya pemberi kerja, bendaharawan, atau yang lain. Sementara itu dari pihak aparat juga kurang aktif dalam memberikan sosialisasi informasi dalam hal pemberlakuan undang-undang perpajakan yang baru sehingga masih sering terjadi kesalahpahaman antara pihak aparat pajak dengan wajib pajak. Jadi, perlu adanya kerjasama yang baik melalui media cetak, elektronik, ataupun tatap muka secara langsung antara kedua belah pihak. Dengan demikian hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mempelajari, memahami, dan mendalami bagaimana sebenarnya mekanisme perpajakan khususnya pajak penghasilan yang dikenakan bagi karyawan/pegawai dalam suatu perusahaan, dan karena pada saat ini pajak merupakan bahan/topik yang sangat penting untuk dibahas dan dipelajari oleh siapa saja dalam meningkatkan


penerimaan negara. Oleh sebab itu saya tertarik untuk mengambil sebuah judul : “PROSEDUR PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI TETAP PADA PT. INDOTERMINAL BELAWAN PERKASA”. B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapanga Mandiri (PKLM) 1. Tujuan Praktik a. Untuk mengetahui prosedur penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap PT. Indoterminal Belawan Perkasa. b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemotong PPh Pasal 21 dalam menghitung dan memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap PT. Indoterminal Belawan Perkasa, serta upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. 2. Manfaat Praktik a. Bagi Mahasiswa 1) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk menerapkan serta mengembangkan ilmu yang didapat di bangku kuliah dengan praktik yang sebenarnya di perusahaan. 2) Meningkatkan wawasan, pengalaman, dan keterampilan yang akan dijadikan modal untuk bekerja nantinya. 3) Melatih mahasiswa berdisiplin dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan serta mengembangkan dan mengubah sikap, kemampuan, serta keterampilan untuk berkomunikasi.


4) Belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, sebab di dalam lingkungan kerja nantinya kita akan terdiri dari individu-individu berbeda dari segi usia, pendidikan, pengalaman, kedudukan, dan lainlain yang berbeda dalam suatu wadah perusahaan. 5) Menguji dan mengukur kemampuan yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi situasi dunia kerja yang sebenarnya. 6) Memahami prosedur penghitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21. b. Bagi PT. Indoterminal Belawan Perkasa 1) Dengan dilaksanakannya praktik kerja lapangan mandiri (PKLM) , bagi mahasiswa dituntut sumbangsihnya terhadap perusahaan baik berupa saran maupun kritikan yang bersifat membangun yang menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja di lingkungan perusahaan tersebut. 2) Peningkatan sumber

ide-ide baru dan masukan dalam hal

pelaksanaan kewajiban perpajakan di PT. Indoterminal Belawan Perkasa. 3) Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara perusahaan dengan universitas. c. Bagi Universitas Sumatera Utara 1) Membuka interaksi antara universitas dengan perusahaan yang bersangkutan

dalam

memberikan

uji

nyata

mengenai

ilmu

pengetahuan yang diterima mahasiswa melalui praktik kerja lapangan mandiri.


2) Meningkatakan kualitas sumber daya manusia Universitas Sumatera Utara. 3) Mempertinggi kepercayaan masyarakat terhadap sumber daya manusia yang dihasilkan dari lembaga pendidikan nasional khususnya Universitas Sumatera Utara dengan persepsi umum. d. Bagi Masyarakat Sebagai masukan untuk semua pihak , baik masyarakat dan lembaga lainnya yang membutuhkan informasi, data, dan keterangan tentang pajak penghasilan.

C. Uraian Teoritis 1) Definisi Pajak Menurut Soemitro dalam (Resmi, 2008:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian definisi tersebut disempurnakan, menjadi : pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


Sistem pemungutan pajak yang dianut adalah self assessment yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak penghasilan terhutang. Namun dalam pelaksanaan sistem ini tetap dilakukan pengawasan oleh Direktorat Jendral Pajak yang dimana menurut ketentuan undang-undang perpajakan salah satu fungsi Direktorat Jendral Pajak adalah melakukan pengawasan terhadap masyarakat atas pelaksanaan sistem self assessment

sehingga diberikan wewenang dibidang

perpajakan antara lain: pengukuhan sebagai Wajib Pajak, penetapan besarnya pajak yang terutang apabila masyarakat tidak membayar pajak sesuai ketentuan perundangundangan perpajakan. (Sihaloho, 2006:15). 2) Fungsi Pajak Fungsi pajak ada dua, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara), artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan dan fungsi regularend (pengatur), artinya pajak sebagai alat untuk mengatur melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencari tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. (Resmi, 2008:3)

D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan mandiri (PKLM) ini di PT. Indoterminal Belawan Perkasa, maka yang menjadi ruang lingkupnya adalah sebagai berikut:


1.

Prosedur pengitungan dan pemotongan pajak penghasilan ( PPh ) pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. Indoterminal Belawan Perkasa.

2.

Peraturan-peraturan yang berlaku bagi setiap pegawai tetap yang dikenai pajak penghasilan ( PPh ) pasal 21 oleh PT. Indoterminal Belawan Perkasa.

E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam melaksanakan penelitian penulis melakukan metode-metode yang diperlukan. Metode yang dipergunakan dalam praktik kerja lapangan mandiri adalah sebagai berikut : 1) Tahap Persiapan Hal ini berkaitan dengan persiapan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melaksanakan praktik kerja lapangan mandiri nya, misalnya : pengajuan judul dan tempat praktik kerja lapangan mandiri, pembuatan proposal, seminar proposal, pemberian dosen pembimbing, permohonan surat jalan/permohonan dari fakultas, dan sebagainya. 2) Studi Literatur Pemahaman dari berbagai sumber bacaan, seperti : buku-buku perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Undang-Undang Perpajakan. 3) Observasi Lapangan Penulis melakukan pengamatan langsung pada objek praktik kerja lapangan mandiri

untuk

mengetahui

bagaimana

prosedur

penghitungan

dan

pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 atas pegawai tetap pada PT. Indoterminal Belawan Perkasa.


4) Metode Pengumpulan Data a. Data Primer Data yang didapat langsung dari sumber yang berkompeten memahami permasalahan melalui wawancara. b. Data Sekunder Data yang didapat dari buku, jurnal, Undang-Undang, dan lain-lain. 5) Analisis dan Evaluasi data Metode yang dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh selama pelaksanaan praktik kerja lapangan mandiri (PKLM) untuk dianalisa dan dievaluasi sehingga memudahkan penarikan kesimpulan secara objektif, jelas, dan sistematis.

F. Metode Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data yang informasinya diperlukan dalam praktik kerja lapangan mandiri (PKLM) ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 1) Metode Observasi Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ataupun tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar, dan bila perlu membantu, mengerjakan tugas yang diberikan pihak perusahaan dengan diberikan petunjuk dan arahan terlebih dahulu dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada perusahaaan


dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang menjadi rahasia dan beresiko tinggi.

2) Wawancara (Interview) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai informasi yang berkaitan dengan penelitian kepada pihak-pihak yang terkait. 3) Metode Dokumentasi Pengumpulan

data

dengan

melakukan

studi

dokumentasi

berupa

pengumpulan daftar dokumentasi yang diperlukan, seperti: peraturan pemerintah yang berlaku, Undang-Undang Perpajakan, data mengenai kepegawaian, dan data lain yang berhubungan dengan praktik kerja lapangan mandiri (PKLM) yang penulis lakukan.

G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Untuk lebih mempermudah penulisan laporan praktik kerja lapangan mandiri, penulis terlebih dahulu membuat uraian garis-garis besar laporan sesuai dengan standar yang ditetapkan, terdiri dari: BAB I

PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis menjelaskan hal-hal yang menjadi latar belakang PKLM, tujuan dan manfaat PKLM, uraian teoritis,


ruang lingkup PKLM, metode PKLM, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan PKLM. BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTIK Pada bab ini penulis akan menguraikan sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, uraian tugas pokok dan fungsi, serta gambaran pegawai/ karyawan/ anggota personil.

BAB III

GAMBARAN DATA PAJAK Pada bab ini, penulis akan menguraikan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai PPh pasal 21, objek dan subjek PPh pasal 21, perubahan pada perundang-undangan, cara pemotong, cara pelaporan, dan lain-lain.

BAB IV

ANALISA DAN EVALUASI DATA Dalam bab sebelumnya penulis telah membahas tentang PPh pasal 21, maka pada bab ini penulis mencoba menganalisa berdasarkan kemampuan penulis kemudian mengadakan evaluasi serta memberikan interpretasi untuk menjawab perumusan masalah yang diajukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang

Recommend Documents