BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Pajak merupakan sumber penerimaan yang paling potensial di Indonesia. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertiannya, pajak adalah iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah.Penerimaan dari sektor pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu dari pajak langsung contohnya Pajak Penghasilan dan dari pajak tidak langsung contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai.Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, selain itu juga berfungsi untuk mengatur pembangunan dan penyelenggaraan negara.Oleh karena itu, pajak perlu dikelola secara seksama dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparatur perpajakan itu sendiri. Sejak tahun 2007 Indonesia menerapkan asas Self Assessment dalam UndangUndang
pajak
menggantikan
Official
Assessment
yang
berlaku
sebelumnya.Berdasarkan sistem self assessment wajib pajak diberikan kepercayaan atau wewenang penuh dalam mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar 1
serta melaporkan jumlah pajaknya yang terutang.Dalam hal ini dibuktikan dengan pengisian SPT yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Setiap wajib pajak mengisi SPT dengan jelas, benar, lengkap, menandatangani dan menyampaikan SPT nya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dia bertempat tinggal atau tempat lain yang telah ditentukan oleh Direktur Jendral Pajak. SPT wajib disertai lampiran yang ditentukan menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku.SPT tersebut harus disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak. Menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menerangkan pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) yang terdapat didalam pasal 1 angka 11, yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut dasar hukum Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang di terima atau di peroleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat di pakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Sebagai konsekuensi adanya kewajiban masyarakat untuk membayar pajak adalah banyaknya wajib pajak yang tidak mematuhi kewajibannya, karena masih ada wajib pajak yang tidak membayar Pajak Penghasilan Orang Pribadi sampai tanggal
jatuh tempo pembayaran.Adanya keterlambatan tersebut mengakibatkan timbulnya sanksi-sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak oleh aparat perpajakan yaitu fiskus. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat atas pelaporan SPT Tahunan Pajak penghasilan (PPh) orang pribadi pada tahun pajak 2013 adalah sebesar 8.204 orang pribadi. Sedangkan wajib pajak terdaftar pada tahun 2013 adalah sebesar 24.855 orang pribadi. Dengan demikian masih banyak wajib pajak yang tadak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahuanan Orang Pribadi. Penyebab orang pribadi tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahuanan disebabkan karena masih minimnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan khususnya dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi. Untuk menghindari hal-hal yang demikian, wajib pajak harus mengetahui bagaimana tata cara pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi sehingga dapat dipastikan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturanperaturan yang berlaku. Maka penulis mencoba meneliti dan membahas untuk menuangkan dan mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul ”Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”.
B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. b. Untuk mengetahui kendala-kendala dan upaya-upaya dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat. 2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini tentunya sangat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya adalah: a. Bagi Mahasiswa 1) Menambah ilmu dan wawasan khususnya mengenai tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. 2) Meningkatkan interaksi baik dengan petugas ataupun pegawai pajak maupun dengan Wajib Pajak. 3) Untuk menciptakan dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dan professional serta kedisiplinan nantinya, yang sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja.
4) Agar dapat mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dalam kegiatan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat 1) Sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat dengan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU. 2) Dengan dilaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini, mahasiswa dituntut memberikan sumbangsihnya terhadap instansi baik berupa saran maupun kritik yang bersifat membangun yang menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat. 3) Dapat mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan ilmu perpajakan di lingkungan Perguruan Tinggi khususnya di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara. c. Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 1) Meningkatkan hubungan kerja sama Universitas Sumatera Utara dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat. 2) Mendapat masukan dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan kurikulum yang berlaku di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU.
3) Membuka interaksi antara dosen dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Barat. 4) Dapat memperkenalkan sumber daya manusia yang ada di Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. C. Uraian Teoritis 1. Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Rochmat soemitro (Mardiasmo,2011:1), pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut S.I. Djajadiningrat (Resmi,2011:1) adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
2. Fungsi Pajak a. Fungsi penerima (budgetair), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. b. Funggsi
Regurelend,
pajak
sebagai
alat
untuk
mengatur
atau
melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo,2011:1). 3. Pengertian Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (UU No.36 Tahun 2008 Tentang UU Pajak Penghasilan). 4. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. 5. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemeritahuan (SPT) a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
6. Sanksi Administrasi Denda Tidak Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang KUP No. 16 Tahun 2009, sanksi administrasi tidak menyampaikan SPT adalah : a. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), b. Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa lainnya, c. Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Badan dan Rp 100.000,(seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. 7. Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Dalam hal pelaporsn SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu: a. Secara manual Pelaporan SPT secara manual oleh Wajib Pajak dapat dilakukan: 1) Secara langsung datang ke KPP/KP2KP atau tempat lain yang ditentuan (Drop Box, Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling). 2) Melalui pos dengan pengiriman surat. 3) Dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
b. Secara Elektronik Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-Filling) melalui perusahaan ASP (Application Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam menjalani Praktek Kerja Lapangan Mandiri yaitu : 1. Untuk mengetahui Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. 2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan upaya-upaya dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi. E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta informasi yang sesuai maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Tahap persiapan Dalam tahap ini penulis melakukan berbagai persiapan yang menyangkut praktik kerja lapangan mandiri ini, mulai dari pengajuan judul, penentuan judul, mencari bahan untuk membuat proposal, pengajuan proposal, seminar proposal, penentuan dosen pembimbing dan konsultasi dengan dosen pembimbing. 2. Studi literature Penulis mengumpulkan data-data yang menyangkut masalah yang akan dibahas melalui sumber bacaan seperti : buku perpajakan, undang-undang
perpajakan, artikel ilmiah maupun literatur yang berhubungan dengan objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 3. Observasi lapangan Dalam tahap ini penulis melakukan pengamatan secara langsung pada objek pajak PKLM, mencari data-data dan informasi serta mempelajari laporanlaporan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 4. Pengumpulan Data Dalam tahap ini penulis mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan rencana kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Jenis data yang akan dikumpul terbagi 2, yaitu: a. Data Primer yaitu data-data yang di peroleh dari pihak-pihak yang mengetahui dan memahami tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi. b. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari referensi ilmiah yang mendukung Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). 5. Analisa dan evaluasi data Penulis menganalisa dan mengevaluasi data mengenai tata cara penerbitan dan peranan Surat Ketetapan Pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak.
F. Metode Pengumpulan Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 1. Observasi Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung atas kegiatan yang akan dilakukan dalam pencatatan yang berkaitan dengan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). 2. Wawancara Yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber yang berkopeten di bidang Surat Pemberitahuan (SPT). 3. Dokumentasi Yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pendataan penyampaian SPT Tahunan orang pribadi dan meminta berbagai dokumen yang berkaitan dengan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).
