BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Perkembangan Negara yang semakin meningkat untuk memakmurkan rakyatnya disegala bidang yang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dimana dana tersebut sebagian besar berasal dari pajak. Kita mengetahui bahwa pajak merupakan sumber terbesar kas Negara. Oleh karena itu Pemerintah selalu berusaha mengoptimalkan pajak untuk membiayai pembangunan. Sesuai dengan karakteristik pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara dan kewajiban warga Negara sebagai pembayar pajak dan dengan seiring meningkatnya jumlah pembayar pajak yang diikuti dengan pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan, maka berdampak pada peningkatan penerimaan daerah. Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur beberapa jenis pajak daerah yang nantinya akan digunakan sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan menambah penerimaan pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, sehingga saat ini jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari sebelas jenis pajak, yaitu :

Universitas Sumatera Utara

1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. Pajak Parkir 8. Pajak Air Tanah 9. Pajak Sarang Burung Walet 10. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan 11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan yang dahulu dikelola oleh pemerintah pusat, sekarang telah beralih menjadi pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan telah berubah nama menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor

Perdesaan dan

Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh : sawah,


ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dll. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh : rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasmen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai dll. (Darwin, 2010) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan sangatlah besar manfaatnya bagi pendapatan daerah sehingga, pajak bumi dan bangunan yang dahulu dikelola oleh pusat sekarang dikelola oleh pemerintah daerah. Selain itu, penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan akan 100% masuk ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Tidak seperti dahulu pada saat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pemerintah Kabupaten/Kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64% saja. Dengan sudah dikelolanya Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan oleh Pemerintah Daerah tersebut, membuat penulis tertarik mengangkat judul : “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi ”


B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) merupakan suatu kegiatan penerapan ilmu yang diperoleh oleh mahasiswa selama bangku perkuliahan agar mengenal situasi dunia kerja sekaligus untuk meningkatkan kualitas mahasiswa itu sendiri. Kegiatan PKLM ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat bagi mahasiswa, pihak universitas, instansi atau badan yang dijadikan tempat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri tersebut. Adapun tujuan diadakannya PKLM, yaitu : 1.1 Untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi. 1.2 Untuk mengetahui faktor – faktor yang menghambat wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi. 1.3 Untuk mengetahui usaha - usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi.


2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini tentunya sangat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya adalah : 2.1 Bagi Mahasiswa a. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama kuliah pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). b. Menambah pengetahuan dan pengalaman belajar di bidang perpajakan khususnya dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. c. Agar dapat mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dalam kegiatan selama kegiatan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri 2.2 Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi a. Untuk membina hubungan baik antara Dinas Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi dengan Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. b. Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja di lingkungan instansi tersebut. c. Membantu pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi dalam mensosialisasikan perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan


Sektor Perdesaan dan Perkotaan kepada masayarakat wajib pajak melalui mahasiswa peserta PKLM. 2.3 Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan a. Meningkatkan hubungan kerjasama antara Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi. b. Memberikan uji nyata terhadap disiplin ilmu yang telah disampaikan melalui bangku perkuliahan. c. Membuka interaksi antara dosen dan instansi pemerintah khususnya Dinas Pendapatan Daerah. d. Mendapatkan masukan dan saran untuk penyempurnaan kurikulum yang berlaku di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.


C. Uraian Teoritis Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Dasar - Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan menyatakan Pajak adalah iuran kepada kas Negara bersadasarkan Undang - Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontaprestasi), yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo, 2010:3). Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, Pajak adalah iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang dapat langsung ditunjuk, dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Darwin, 2010:15). Sedangkan menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu pajak daerah yang terbaru yang memberikan pendapatan kepada pemerintahan daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. Tujuan dari pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah sesuai dengan Undang – Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


Untuk meningkatkan local taxing power pada kabupaten/kota. Local taxing power tersebut adalah : 1. Memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah 2. Menambah jenis pajak daerah dan retribusi daerah (termasuk pengalihan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB menjadi pajak daerah) 3. Memberikan diskresi penetapan tarif pajak kepada daerah 4. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrument penganggaran dan pengaturan pada daerah Subjek pajak PBB yang dikelola oleh pemerintah pusat dengan subjek pajak PBB yang dikelola oleh dinas pendapatan tetap sama yaitu, Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. (pasal 4 ayat 1 UU PBB sama dengan pasal 78 ayat (1) dan (2) UU PDRD). Dalam mempersiapkan diri untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, Kabupaten/Kota berpedoman pada Undang - Undang PDRD dan peraturan dan peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK/.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Selain itu Direktur Jenderal Pajak juga telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.


D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi. Penulis akan membahas secara rinci mengenai : 1. Tata Cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi. 2. Usaha - usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi. 3. Tingkat pemahaman Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dalam mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). 4. Sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak. E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta informasi sesuai metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan Pada tahap ini penulis melakukan persiapan yang dibutuhkan dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini mulai dari pengajuan judul, penentuan judul oleh ketua program studi, penyusunan proposal, perbaikan proposal, penentuan dosen pembimbing, bimbingan, persetujuan dan pengajuan surat izin.


2. Studi Literatur Dalam tahap ini penulis melakukan pengumpulan data, mempelajari bukubuku yang berkaitan dengan judul Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), artikel ilmiah serta sumber - sumber lain yang mendukung penulisan proposal ini. 3. Observasi Lapangan Dalam tahapan ini penulis melakukan pengamatan langsung pada objek tempat pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) untu mengetahui sistem kerja yang berlaku pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi. 4. Pengumpulan Data Dalam tahap ini penulis melakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini yang dilakukan melalui dua cara yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer yaitu bersumber dari data Dinas Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi. Data Sekunder yaitu data yang bersumber dari buku – buku tentang perpajakan. Undang - Undang Perpajakan maupun peraturan lain yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. 5. Analisis dan Evaluasi Data Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan maka penulis akan menganalisa dan mengevaluasi terhadap data - data yang telah diperoleh.


F. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Wawancara (Interview Guide) Dalam metode ini penulis melakukan tanya jawab langsung kepada para pegawai mengenai permasalahan yang dihadapi penulis dalam penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM). 2. Observasi (Observation Guide) Dalam metode ini penulis akan melakukan pengamatan langsung atas kegiatan yang akan dilakukan dalam pencatatan terhadap fenomena yang menjadi objek penelitian. 3. Dokumentasi (Optional Guide) Dalam metode ini penulis mempelajari buku dan/atau literatur, hasil-hasil penelitan, dokumen atau data - data pendukung yang dibutuhkan dalam penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini. G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini adalah sebagai berikut :


BAB I

: PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menjelaskan secara singkat alasan penulis untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), Uraian Teoritis, Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).

BAB II

: GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Dalam bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai lokasi Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), sejarah, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, dan gambaran umum mengenai pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi.

BAB III

: GAMBARAN DATA DAN HASIL PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM) Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai ketentuan umum Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan dan bagaimana wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan


dan Perkotaan serta tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. BAB IV

: ANALISIS DAN EVALUASI Dalam bab ini penulis akan membandingkan penerapan teori yang ada dengan data yang di peroleh di lapangan, yaitu mengenai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi.

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan inti sari yang mencakup seluruh objek pembahasan yang dibahas data PKLM. Sedangkan Saran merupakan hal - hal, ide - ide, atau gagasan yang harus dilakukan dalam melaksanakan solusi atau masalah yang dibahas dari objek pembahasan yang terdapat dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)

Recommend Documents