BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memiliki tujuan Pembangunan Nasional yaitu terciptanya suatu masyarakat yang sejahtera. Untuk itu sangat dibutuhkan sekali dana anggaran yang besar dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut. Untuk mencapai pembangunan itu maka pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan, khususnya penerimaan dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sektor penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbesar. Hal ini sesuai dengan kebijaksanaan pemerintahan yang menginginkan Pembangunan Nasional yang harus dibiayai dari sumber dana yang berasal dari masyarakat sendiri sebagai upaya untuk mengurangi tingkat ketergantungan pinjaman dari luar negeri dan meningkatkan kemandirian Negara. Pernyataan ini sesuai dengan yang ada dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1983. Kebijaksanaan Pembiayaan Pembangunan dalam GBHN yang ditetapkan dengan TAP II/MPR/1983 mengenai Tujuan Pembangunan Nasional, Aspek yg ke-3 yaitu Sumber-sumber Pembiayaan Pembangunan, “Pembangunan Nasional memerlukan investasi yang besar, dalam pelaksanaannya sesuai GBHN harus berlandaskan kemampuan sendiri. Oleh karenanya dalam GBHN dikemukakan fungsi bantuan luar negeri adalah merupakan pelengkap. Maka diperlukan usaha yang 1
Universitas Sumatera Utara
2
sungguh-sungguh untuk menyerahkan dana-dana investasi yang bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan pemerintah serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor dan jasa. Peningkatan penyerahan dana investasi dari dalam negeri harus dilakukan dengan cepat, sehingga peranan bantuan luar negeri yang merupakan pelengkap semakin berkurang pada akhirnya pembiayaan pembangunan dapat dibiayai sendiri”. Sejak dilakukannya reformasi perpajakan pada Tahun 1983, maka sistem perpajakan yang sebelumnya adalah official assessment system yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menjadi self assessment system yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem perpajakan seperti ini memberikan kepercayaan bagi wajib pajak sendiri untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak sebenarnya terutang atau yang akan dibayar. Sesuai dengan sistem ini aparat pajak atau fiskus adalah meberikan pelayanan, pembinaan, pengawasan terhadap pembayaran pajak. Kewajiban pajak yang langsung dikenakan kepada wajib pajak yang mempunyai penghasilan disebut pajak penghasilan.Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dalam jumlah tertentu, dan jumlah itu memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.
Universitas Sumatera Utara
3
Tatacara demikian itu diistilahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 20 dengan sebutan pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Tujuan dari tatacara ini adalah agar wajib pajak tidak terlalu berat membayar pajak sekaligus pada akhir tahun pajak. Sifat pelunasan dalam tahun berjalan adalah pemberian kesempatan pada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran pajak terutang. Pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak mau membayar angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 disebabkan karena kurang tahunya wajib pajak mengenai pengajuan pengurangan angsuran pajak penghasilan dan apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan angsuran tersebut.Bila wajib pajak yang kesulitan keuangan tersebut tidak membuat permohonan pengurangan angsuran pembayaraan, maka mereka akan dikenakan sanksi sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik ingin menyajikan tugas akhir ini dengan
judul
“Prosedur
Permohonan
Pengurangan
AngasuranPajak
Penghasilan Pasal 25 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai”. Penulis berharap nantinya masalah yang akan dibahas dapat bermanfaat dan berguna bagi semua kalangan.
Universitas Sumatera Utara
4
B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Praktik Kerja Lapangan Mandiri merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU. Setiap kegiatan yang dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan yaitu: 1.
Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)
1.1. Untuk mengetahui dasar yang digunakan dalam Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan pasal 25. 1.2. Untuk mengetahui prosedur Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. 1.3. Mengetahui Kendala dalam mengajukan proses pengajuan pengurangan pembayaraan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. 2.
Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)
2.1. Bagi Mahasiswa a.
Dapat mempelajari tentang prosedur permohonan pengurangan angsuran pembayaran pajak khususnya Pajak Penghasilan pasal 25.
b.
Dapat mengetahui cara menghitung angsuran bulanan Pajak Penghasilan pasal 25.
c.
Sebagai media dalam mengenal dunia kerja yang merupakan wujud konkrit dari dunia pendidikan.
d.
Menambah kemampuan berkomunikasi dengan orang lain.
Universitas Sumatera Utara
5
2.2. Bagi Prodip III Adm. Perpajakan FISIP USU a.
Menambah hubungan kerjasama antara pihak Program Studi dengan Instansi Pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai,
b.
Mempromosikan sumber-sumber potensi dari Prodip III Adm. Perpajakan FISIP USU
c.
Menyediakan test dunia pekerjaan yang nyata bagi para lulusan,
2.3. Bagi Instansi Pemerintah a.
Membina kerjasama antar lembaga pendidikan dengan Instansi Pemerintah
b.
Dapat menambah kualitas dan kuantitas Perpajakan,
c.
Dengan dilaksanakan praktik kerja lapangan mandiri bagi mahasiswa dituntut sumbangsihnya terhadap instansi baik berupa saran maupun kritik yang menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja instansi.
C. Uraian Teoritis 1.
Pajak Secara Umum
1.1. Definisi dan Fungsi Pajak Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Besarnya jumlah pajak juga sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Segala penerimaan pajak harus berdasarkan Undang-Undang”.
Universitas Sumatera Utara
6
Beberapa ahli perpajakan juga mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai pajak, tetapi pada dasarnya pendapat yang dikemukakan tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Diantaranya yaitu : a.
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2008:2).
b.
Dr. N. J. Feldman , berpendapat bahwa: “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaranpengeluaran umum”(Resmi. 2008:2). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan ciri-ciri yang melekat pada
pengertian perpajakan diatas, yaitu : a.
Pajak dipungut berdasarkan undang-undang,
b.
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan kontraprestasi individual oleh pemerintah,
c.
Pajak oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,
d.
Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment,
Universitas Sumatera Utara
7
e.
Pajak dapat juga mempunyai tujuan yang bukan Budgeter, yaitu mengatur (Reguler).
1.2. Fungsi Pajak a.
Fungsi Penerimaan (Budgeter), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
b.
Fungsi Mengatur (Reguler), yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.
2.
Pengelompokan Pajak
2.1. Menurut Golongannya, yaitu : a.
Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Misalnya : Pajak Penghasilan (PPh).
b.
Pajak Tidak Langsung, yaitu yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2.2. Menurut Sifatnya, yaitu : a.
Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya., Misalnya : Pajak Penghasilan (PPh).
b.
Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Universitas Sumatera Utara
8
2.3. Menurut Lembaga Pemungutannya, yaitu : a.
Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
b.
Pajak Daerah,yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
3.
Tatacara Pemungutan Pajak Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan, maka dalam
pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu ; 3.1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil, maksudnya dalam mengenakan pajak harus dilakukan secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 3.2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis). Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 sehingga memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
Universitas Sumatera Utara
9
3.3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Setiap pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 3.4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial) Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 3.5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana Jika dalam pemungutan sederhana, maka ini akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya. 4.
Sistem Pemungutan Pajak Ada beberapa jenis Sistem Pemugutan Pajak (Mardiasmo 2008 : 7), yaitu:
4.1. Official Assessment System Yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 4.2. Self Assessment System Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang. 4.3. With Holding System Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Universitas Sumatera Utara
10
5.
Pengertian Pajak Penghasilan pasal 25 Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan yang harus
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan pasal 25 ini juga dapat dijadikan sebagai kredit pajak atau pengurang dalam menghitung pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Tahunan. (Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) 6.
Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 25 Pajak Penghasilan Pasal 25 yang terutang untuk setiap masa pajak harus
dibayar selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. Apabila wajib pajak tidak/kurang dibayar, atau terlambat membayar maka wajib pajak dikenakan saksi administrasi berupa denda dan bunga sebesar 2% sebulan atas jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau terlambat dibayar dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran berakhir sampai dengan tanggal dilakukan pembayaran atas pajak yang tidak/kurang dibayar. Sedangkan penyetorannya dilakukan melalui Kantor Pos atau Bank-Bank Persepsi yang ditunjuk Pemerintah dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak ini nantinya sebagai bukti bahwa Wajib Pajak sudah membayar dan sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran pajaknya tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama tempat Wajib Pajak terdaftar.
Universitas Sumatera Utara
11
D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam PKLM ini penulis ingin memfokuskan pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mandiri tentang Prosedur Permohonan Pengurangan Pembayaran Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. Data yang digunakan adalah data-data tahun terbaru pada saat ini serta kendala-kendala lain yang dihadapi oleh Wajib Pajak dalam pengajuan permohonan pengangsuran pembayaran Pasal 25. E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta perolehan informasi sesuai dengan metode yang digunakan, maka tahapannya adalah sebagai berikut : 1.
Tahap Persiapan Dalam tahap ini, penulis melakukan berbagai persiapan yang menyangkut
Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini, mulai dari penentuan judul dan instansi tempat Praktik Kerja Lapangan Mandiri, mencari bahan untuk membuat proposal, serta konsultasi dengan dosen pembimbing. 2.
Studi Literatur Penulis mengumpulkan data yang menyangkut masalah yang akan dibahas
melalui sumber bacaan seperti: buku perpajakan, Undang-undang perpajakan, artikel ilmiah maupun literatur yang berhubungan dengan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 3.
Observasi Lapangan Dalam tahap ini penulis melakukan peninjauan/pengamatan secara langsung
pada objek praktik kerja lapangan dan meninjau secara langsung kondisi serta
Universitas Sumatera Utara
12
keadaan objek, tempat pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui sistem kerja yang berlaku pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. 4.
Pengumpulan Data Pada tahap ini penulis mengumpulkan data melalui dua cara yaitu data primer
dan sekunder yang bertujuan untuk pengumpulan data yang berhubungan dengan penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. Pengumpulan Data dalam tahap ini penulis mengumpulkan data melalui dua cara yaitu data primer dan data sekunder. 4.1. Data primer adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak yang memahami dan menguasai objek kajian dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 4.2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi yang mendukung laporan penyajian Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 5.
Analisis Data dan Evaluasi Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, penulis akan menganalisa
dan mengevaluasi data secara kualitatif yang kemudian akan dipresentasikan secara objektif, jelas dan sistematis. F.
Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1.
Daftar Wawancara (Interview Guide) Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada para pegawai yang berhubungan dengan masalah yang dibahas atau bertanya langsung kepada pegawai yang dianggap mampu memberikan data primer dan informasi tentang
Universitas Sumatera Utara
13
pelaksanaan prosedur permohonan pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. 2.
Daftar Observasi (Observation Guide) Dalam metode ini penulis langsung turun kelapangan untuk melakukan peninjauan, mendengar serta mencatat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam prosedur permohonan pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25.
3.
Daftar Dokumentasi (Optional Guide) Studi dokumentasi dengan mempelajari buku dan/atau literatur, hasil-hasil penelitian, meminta dokumen atau data-data pendukung yang berhubungan dengan Praktik Kerja Lapangan Mandiri.
G. Sistem Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah sebagai berikut : BAB I
:
PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandri, Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Uraian Teoritis mengenai Pajak Penghasilan Pasal 25, Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Metode Pengumpulan Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri, dan
Universitas Sumatera Utara
14
Sistematika
Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan
Mandiri. BAB II
:
GAMBARAN
UMUM
OBJEK/LOKASI
PRAKTIK
KERJA LAPANGAN MANDIRI Dalam bab ini penulis menguraikan sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, Struktur Organisasi, BidangBidang Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, Deskipsi kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. BAB III
:
GAMBARAN DATA PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Dalam bab ini menguraikan tentang prosedur permohonan pengurangan pengangsuran pembayaran pajak penghasilan pasal 25 dengan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak dalam penyampaian permohonan.
BAB IV
:
ANALISIS DAN EVALUASI Pada bab ini membahas tentang analisa dan evaluasi data yang diperoleh
mengenai
Prosedur
Permohonan
Pengurangan
Pembayaran Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. BAB V
:
KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).
Universitas Sumatera Utara
