LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM)

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM) MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH & AIR PERMUKAAN (P3 ABT & AP) PADA DINAS PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

OLEH : NURDIN M SITORUS 062600133

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menamatkan Studi pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan

PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2009

Nurdin M. Sitorus : Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 Abt & Ap) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2010.

KATA PENGANTAR Salam Sejahtera Dengan segala kerendahan hati, puji dan syukur penyusun panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Pada kesempatan ini penulis akan membahas suatu topik dengan judul “Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT & APU)”.Adapun penulisan Laporan Tugas Akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk dapat mencapai kelulusan bagi mahasiswa Program Studi Diploma-III Administrasi Perpajakan FISIP USU. Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini Penulis menyadari sepenuhnya, dimana masih banyak kekurangan dan kelemahan yang harus dibenahi. Dan dalam hal ini disebabkan keterbatasan Ilmu Pengetahuan dan Pengalaman yang dimiliki oleh penulis dalam memperoleh dan mengumpulkan dan mengolah data. Meskipun demikian Penulis berusaha semaksimal mungkin agar tulisan ini dapat tersussun dengan baik dan selesai sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati dan sikap terbuka Penulis menerima segala saran dan kritik dari semua pihak yang bersifat membangun kearah perbaikan demi kesempurnaan penulisan ini, dan dapat memberikan manfaat dimasa yang akan datang. Pada kesempatan ini juga penulis mengakui dan sangat memahami bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak-pihak yang terkait penulis tidak dapat menyelesaikan Laporan ini, untuk itu sudah sepantasnya Penulis mengucapkan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan yang telah memberikan Nurdin M. Sitorus : Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 Abt & Ap) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2010.

banyak motivasi kepada Penulis dalam hal menyelesaikan Laporan ini, terutama sekali kepada : 1. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Drs. Husni Thamrin Nasution, M.Si selaku Ketua Jurusan PRODIP-III Administrasi Perpajakan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan serta meluangkan waktunya kepada Penulis dalam penulisan Laporan ini. 3. Bapak Dr. A.Kadir,SH.MSi selaku Kepala Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 4. Bapak H.Adriansyah P.Siregar, SE selaku Kasi Tekhnik Perpustakaan dan sekaligus sebagai Supervisor Lapangan yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya kepada Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 5. Terima Kasih yang tak terlupakan untuk staf-staf ataupun pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara khususnya staf seksi ABT/APU yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 6. Terima Kasih buat Para Dosen D-3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama Penulis kuliah. 7. Terima Kasih buat Ibu Elita dan juga kak Korbi atas masukan dan informasinya yang sangat penting bagi Penulis. 8. Terima Kasih kepada seluruh pegawai Prodip-III Administrasi Perpajakan. Nurdin M. Sitorus : Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 Abt & Ap) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2010.

9. Teristimewa dan yang paling utama buat Keluarga Besar Penulis, terutama sekali untuk Ayahanda

dan Ibunda (Alm) tercinta yang telah mengasuh,

membesarkan, mendidik dan membimbing Penulis dari kecil hingga dewasa dan yang mempunyai andil penting dalam memberikan dukungan moral dan materil serta doa restunya kepada Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 10. Buat Abang dan Adek Penulis yang paling Penulis sayangi yang selalu mendoakan, mendukung, membantu dan mengingatkan Penulis dan juga untuk semua keluarga, Penulis mengucapkan banyak terimakasih. 11. Buat teman-teman stambuk ’06 yang ada di Prodip-IIII khususnya buat temanteman yang paling Penulis sayangi (Golbert ,Datuk,Roy,Benny Roy,Robinson, Yanta,Desman,Timbul,Sabar,dll) memberikan

semangat

serta

yang

telah

dukungan

membantu

penuh

dan

kepada

juga

Penulis

telah dalam

menyelesaikan Tugas Akhir ini.Thx 4 ALL. 12. Buat anak-anak X-EtnoMusikologi,Penulis mengucapkan banyak Terima Kasih buat setiap bantuan dan dukungan yang diberikan dalam hal menyelesaikan tugas akhir ini. Thx 4 ALL. 13. Buat anak-anak Narasaoncrew Team,Penulis mengucapkan Terima Kasih atas bantuan yang diberikan dalam hal menyelesaikan tugas akhir ini. 14. Buat anak-anak Dalnet,terima kasih Penulis Ucapkan Buat dukungannya selama ini.


Akhir kata Penulis mengucapkan banyak Terima Kasih kepada semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Harapan Penulis Semoga Laporan Tugas Akhir ini bisa bermanfaat bagi semua pihak dan mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Esa jugalah Penulis kembali berserah diri, mudah-mudahan yang Penulis dapat saat ini mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa karena tiada kata satupun yang dapat terwujud jika tidak atas kehendak dan seizinnya.

Medan, Agustus 2009 Penulis

Nurdin M SITORUS 062600133


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR…………………………………………

i

DAFTAR ISI………………………………………………….

v

BABI

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang PKLM ……………………………..

1

B. Tujuan dan Manfaat ………………………………..

3

C. Ruang Lingkup PKM………………………………..

6

D. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri ………….

7

E. Metode Pengumpulan Data ………………………...

8

F. Sistematika Penulisan Laporan PKL……………......

9

GAMBARAN

UMUM

OBJEK

LOKASI

PRAKTIK

KERJA

LAPANGAN A. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara ………

12

B. Struktur Organisasi ……………………………….….

14

C. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi……………………..

18

D. Gambaran Pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara…………………………………………

30


BAB III

GAMBARAN DATA PAJAK PENGAMBILAN dan PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH dan AIR PERMUKAAN

A. Defenisi P3ABT & AP…………………………………….

32

B. Ketentuan Umum P3ABT & AP..………………………..

33

C. Dasar Hukum Pemungutan P3ABT & AP …………………….

37

D. Objek P3ABT & AP ………….

39

E. Subjek dan Wajib P3ABT & AP ………...…………….

44

F. Dasar Pengenaan ,Tarif,Tata Cara Perhitungan dan Penetapan P3ABT & AP…………………. ……..

49

G. Masa Pajak,Tahun Pajak,Saat Terutang Pajak dan Wilayah P3ABT & AP…………… …………….

50

H. Tata Cara Pembayaran Pajak …………………..

BAB IV

ANALISIS DAN EVALUASI

A. Mekanisme Pemungutan P3ABT & APU ……………………..

51

B. Target dan Realisasi Penerimaan P3ABT & APU Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara …………..

52

C. Hambatan-hambatan Utama yang menyebabkan banyaknya Wajib Pajak tidak membayar Pajak ABT & APU ………………………………………

5

D. Upaya--upaya yang Dilakukan Oleh Kantor Dispenda Pemprovsu dalam Penerimaan P3ABT & APU………

BAB V

55

KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan …………………………………………

56

B. Saran ………………………………………………..

58

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB I Nurdin M. Sitorus : Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 Abt & Ap) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2010.

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI ( PKLM ) Negara Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang,oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong-royongan Nasional sebagai peran serta masyarakat dalam pembangunan Nasional dan pembiayaan Negara. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk memungkinkan kesejahteraan rakyat baik materi maupun spiritual.Untuk merealisasikan tujuan tersebut,perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan Negara dalam pembiayaan dan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari negeri yaitu berupa pajak.Pajak ditetapkan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama,khususnya melalui pajak daerah. Dengan dilakukannya system otonomi daerah (otda) berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,maka pemerintah daerah akan lebih giat dalam membangun rumah tangga daerahnya sendiri melalui pengenaan pajak daerah yang menjadi pendapat asli daerah. Untuk membiayai rumah tangga daerah tersebut,pemerintah sendiri telah menetapkan Undang-Undang mengenai pemungutan pajak yang dilakukan berdasarkan ketetapan yang berlaku.Terdapat pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang


pajak daerah dan retribusi daerah,dimana pajak daerah tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu : Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten Pajak Provinsi tersebut terdiri dari : 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air. 2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraaan di Atas Air. 3. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 4. Pajak Pengambilan dan Pemamfaatan Air di Bawah Tanah dan Air Permukaan. Melalui pengenaan pajak terhadap fasilitas yang disebutkan diatas,salah satunyaPajak Pengambilan dan Pemamfaatan Air di Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3 ABT & AP) sangat menunjang bagi pemasukan anggaran rumah tangga daerah. Pengenaan pajak terhadap Pajak Pengambilan dan Pemamfaatan Air di Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3 ABT & AP) merupakan fasilitas potensial bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).Untuk menopang pendapatan anggaran rumah tangga daerah sendiri,sesuai dengan ketetapan yang berlaku dan sesuai dengan Undang – Undang No.34 tahun 2000 tentang pajak daerah dan Undang – Undang No.33 tahun 2004 perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.Dengan adanya kepastian hukum,pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat dalam menentukan dan memungut pajak.Di lain pihak masyarakat lebih memahami akan pentingnya pajak bagi pembangunan. Praktik kerja lapangan mandiri (PKLM) merupakan suatu kegiatan bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan teori maupun ilmu yang sudah diperoleh dan


menuangkannya di dalam PKLM dalam rangka menyelesaikan program studi di bangku perkuliahan. Dengan demikian penulis mencoba ingin mengetahui lebih jauh mengenai kebijakan yang berlaku oleh pemerintah daerah dalam menerapkan peraturan khususnya P3 ABT & AP terhadap wajib pajak,oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PENGAMBILAN

DAN

PEMANFAATAN

AIR

BAWAH

TANAH

&

AIR

PERMUKAAN (P3 ABT & AP) PADA DINAS PENDAPATAN PROPINSI SUMATERA UTARA”

B. TUJUAN DAN MANFAAT PKLM

Praktik kerja lapangan mandiri (PKLM) merupakan salah satu syarat yang wajib dilakukan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Adminstrasi Perpajakan pada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Tujuan penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah : 1. Untuk mengetahui tentang mekanisme pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan (P3 ABT & AP) pada UPDT Provinsi Sumatera Utara. 2. Untuk mengetahui tata cara perhitungan P3 ABT & AP. 3. Untuk mengetahui realisasi dan penetapan target P3 ABT & AP pada tahun anggaran 2008 – 2009.


4. Untuk mengetahui hambatan-hambatan utama dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. 5. Untuk

mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Dispenda dalam

meningkatkan pungutan P3ABT & AP.

Mamfaat yang ingin dicapai dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah: 1. Bagi Mahasiswa a. Mengaplikasikan teori maupun ilmu yang sudah diperoleh dan menuangkannya dalam permasalahan yang timbul selama praktik kerja lapangan mandiri pada kantor Dispenda Sumatera Utara. b. Meningkatkan komunikasi dan pendekatan social terhadap dunia kerja nyata. c. Menumbuhkan dan menciptakan semangat professional dalam melaksanakan pekerjaan ,serta mengembangkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan. d. Untuk mengetahui lebih dalam tentang Pajak Pengambilan dan Pemamfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3 ABT & AP).

2. Bagi Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sumatera Utara a. Untuk meningkatakan kualitas generasi muda dengan praktek kerja lapangan jangka pendek. b. Sebagai sarana untuk mempromosikan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan keahliannya. c. Meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara pihak Universitas Sumatera Utara dengan kantor Dispenda Provinsi Sumatera Utara. Nurdin M. Sitorus : Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 Abt & Ap) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2010.

d. Membuat masukan bagi kantor dalam rangka peningkatan,perencanaan dan pembangunan e. Memperoleh ide-ide baru dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan Mandiri(PKLM).

3. Bagi Lembaga Pendidikan ( Universitas Sumatera Utara ) a. Sebagai sarana untuk mempromosikan sumber daya manusia yang ahli dan sesuai dengan keahliannya. b. Meningkatkan kerja sama antara Universitas Sumatera Utara dengan Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara. c. Membangun dunia kerja untuk diuji secara nyata melalui praktik kerja lapangan pada mahasiswa. d. Meningkatkan pandangan masyarakat terhadap sumber daya manusia yang dihasilkan dari lembaga pendidikan nasional khususnya Universitas Sumatera Utara.

C. Ruang Lingkup PKLM Adapun yang menjadi ruang lingkup yang paling dasar dalam melakukan kegiatan PKLM ini sehingga dapat terealisasi dan mudah dimengerti,maka penulis terlebih dahulu membatasi kegiatan dengan masalah-masalah pokok yang akan diteliti dan akan dibahas : a. Mekanisme pemungutan P3 ABT & AP. b. Cara menghitung P3 ABT & AP. c. Saat terjadinya P3 ABT & AP. Nurdin M. Sitorus : Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 Abt & Ap) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2010.

d. Penetapan target dan realisasi P3 ABT & AP tahun anggaran 2008 -2009. e. Hambatan yang ditemui dan upaya yang dapat dilakukan oleh DINAS PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA UTARA dalam memungut P3 ABT & AP. D. METODE PKLM Adapun yang menjadi metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri ( PKLM ) antara lain : 1. Tahap persiapan Pada

tahapan

ini

penulis

melakukan

berbagai

persiapan,dimulai

dari

mempersiapkan judul PKLM,lokasi PKLM,mengajukan proposal hingga diseminarkan dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing. 2. Studi Literatur Penulis mencari sumber-sumber bacaan,seperti buku-buku,surat edaran,surat Keputusan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak serta Undang-Undang dan segala sesuatu yang berhubungan dan bias dijadikan sumber oleh penulis dalam rangka melakukan praktik kerja ini. 3. Observasi lapangan Penulis melakukan observasi atau pengamatan lapangan di kantor DINAS PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA UTARA mengenai objek PKLM. 4. Pengumpulan data Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan Mekanisme Pemungutan P3 ABT & AP melalui penelitian pustakaan dan penelitian lapangan.


5. Analisa data dan evaluasi Penulis ingin menganalisa data,mengevaluasi data tentang target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak P3 ABT & AP.

E. METODE PENGUMPULAN DATA 1. Data Primer a. wawancara ( Interview) Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan kepada pegawai instansi yang berkompeten dan menambah objektif yang berkaitan dengan kebutuhan untuk melengakapi. b. Observasi Yaitu kegiatan mengumpulkan data dan mencari data dengan cara langsung maupun tidak langsung terjun kelapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati,mendengar,dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh pihak instansi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada instansi dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang menjadi rahasia dan memiliki resiko tinggi. c. Dokumentasi Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan membuat daftar dokumentasi yang telah diperoleh dari instansi dalam hal ini kantor DINAS PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA UTARA.


F. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN PKLM Adapun yang menjadi sistematika dalam penulisan laporan ini adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Dalam hal ini diuraikan mengenai latar belakang PKLM tentang pajak P3 ABT & AP,pembahasan dan penjelasan,tujuan penulisan serta bentuk sistematika penulisan laporan PKLM.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PKLM Dalam hal ini penulis menguraikan gambaran umum dari kantor DINAS

PENDAPATAN

PROVINSI

SUMATERA

UTARA.Tentang sejarah singkat,struktur organisasi,uraian tugas pokok dan fungsi serta gambaran pegawai.

BAB III

GAMBARAN DATA PRAKTIK Dalam bab ini penulis menguraikan secara sistematis mengenai gambaran umum P3 ABT & AP,pengertian,ketentuan umum,nama objek dan subjek,tariff P3 ABT & AP dan cara perhitungan P3 ABT & AP,proses pemungutan P3 ABT & AP,dasar P3 ABT & AP dan saat terjadinya P3 ABT & AP.


BAB IV

ANALISIS EVALUASI Dalam bab ini diuraikan penganalisaan terhadap data yang didapat serta mengevaluasi data tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu yang diperoleh dari totalitas penelitian.


BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA UTARA

A. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara

Pada mulanya urusan Pengelolaan Pendapatan Daerah berada dalam koordinasi Biro Keuangan (Sekretariat) sebagai Bagian Pajak dan Pendapatan . Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, sejak 16 Mei 1973 Biro Keuangan berubah nomenklatur menjadi Direktorat Keuangan.Sebagai konsekuensi perubahan tersebut maka Bagian Pajak dan Pendapatan mengalami perubahan menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan.

Perubahan terus dilakukan dengan diterbitkannya SK Gubernur Sumatera Utara tanggal 21 Maret 1975 Nomor 137/II/GSU (sebagai tindaklanjut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. tanggal 7 Nopember 1974 Nomor Finmat 7/15/3/74), sehingga sejak tanggal 1 April 1975 , Sub Direktorat Pendapatan Daerah ditingkatkan statusnya menjadi Direktorat Pendapatan Daerah. Selanjutnya, melalui SK Mendagri No. KUPD 3/12/43 tertanggal 1 September 1975 tentang.Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II seluruh Indonesia,Direktorat Pendapatan Daerah berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah.Semula pembentukannya dilakukan berdasarkan SK Gubernur Sumatera Utara Nomor 143/II/GSU, yang lebih lanjut keberadaannya diperkuat dengan Nurdin M. Sitorus : Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 Abt & Ap) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2010.

Perda Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1976 (mulai berlaku tanggal 31 Maret 1976).

Sebagai tindaklanjut dari UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP R.I) Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 tanggal 31 Juli 2001 tentang DinasDinas sebagai Institusi teknis, yang membantu Pemerintah Provinsi (Gubernur) dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan (medebewind). Salah satu Dinas tersebut adalah DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA (DIPENDASU).Mengingat luasnya wilayah kerja dari Dinas Pendapatan yang meliputi seluruh wilayah Sumatera Utara maka untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksinya maka dibentuklah UPTD/Unit Pelaksana Teknis Dinas (sebelumnya disebut cabang dinas).

Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan sesuai dengan otonomi yang diberikan, maka daerah diberikan hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan sebagai konsekuensinya daerah diberikan sumber-sumber keuangan yang cukup. Untuk mengelola sumber-sumber tersebut maka dibentuklah dinas-dinas dimana salah satunya adalah Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

Sesuai dengan tupoksinya sebagai penyelenggara sebagian kewenangan pemerintahan maupun tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah, Dipendasu memiliki peranan yang sangat strategis yakni : sebagai pengelola utama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan mendanai belanja Provinsi Sumatera Utara, dengan berpedoman Nurdin M. Sitorus : Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 Abt & Ap) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2010.

pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisien dan efektif . Dengan peran yang strategis ini, Dispenda dituntut untuk :

1. Mampu meningkatkan PAD secara terus menerus khususnya penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Jasa Ketatausahaan. 2. Mampu mewujudkan Pelayanan Prima (exelent servive) dalam pelaksanakan administrasi Pajak Daerah dan Retribusi. 3. Mampu mengoptimalkan kewenangan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diberikan. 4. Mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pajak.

Dalam melaksanakan tugas sebagai salah satu pengelola utama pendapatan daerah, adapun wilayah kerja Dispendasu meliputi seluruh wilayah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 28 daerah otonom tingkat Kabupaten/Kota. Sebagai upaya mengantisipasi luasnya wilayah pengelolaan, Pempropsu telah membentuk UPTD-UPTD yang kemudian ditindaklanjuti melalui kebijakan pemekaran.

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Pendapatan terdiri dari :

1. UPT Medan Utara,dengan Wilayah Kerja meliputi sebagian Kota Medan dan sebagian dari Kabupaten Deli Serdang. 2. UPT Medan Selatan,dengan Wilayah Kerja meliputi sebagian Kota Medan dan sebagian dari Kabupaten Deli Serdang 3. UPT Binjai,dengan Wilayah Kerja kota Binjai dan Kabupaten Langkat.


4. UPT Pematang Siantar,dengan Wilayah Kerja Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. 5. UPT Kisaran,dengan Wilayah Kerja Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai. 6. UPT Rantau Prapat,dengan Wilayah Kerja Kabupaten Labuhan Batu. 7. UPT Padang Sidimpuan,dengan Wilayah Kerja Kota Padang Sidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan. 8. UPT T.Tinggi,dengan Wilayah Kerja Kota Tebing Tinggi. 9. UPT Kabanjahe, dengan Wilayah kerja kabupaten Tanah Karo. 10. UTP Sibolga, dengan Wilayah Kerja Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah. 11. UPT Sidikalang, dengan wilayah Kerja Kabupaten Dairi. 12. UPT Gunung Sitoli, dengan Wilayah Kerja Kabupaten Nias. 13. UPT Balige, dengan Wilayah Kerja Kabupaten Toba Samosir dan Tapanuli Utara. 14. UPT Penyabungan, dengan Wilayah Kerja kabupaten Mandailing Natal.


B. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Berdasarkan keputusan Walikota Medan No. 25 Tahun 2002 Pasal 5, susunan organisasi Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utaraterdiri dari : 1. Kepala Unit 2. Sub Bagian Tata Usaha 3. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor ( PKB ) 4. Seksi Pajak Kendaraan di Atas Air ( PKDA ) 5. Seksi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan ABT/APU dan PBB-KB. 6. Seksi Retribusi 7. Seksi Pendapatan lain-lain.

C. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 060.254.K TAHUN 2004 tentang tugas,fungsi,dan tata kerja Dinas Pendapatan serta Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara: a. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara b. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan pemerintahan daerah otonomi oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Desentralisasi. c. Kepala

Daerah

Propinsi

Sumatera

Utara

yang

selanjutnya

disebut

Gubernur,adalah yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nurdin M. Sitorus : Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 Abt & Ap) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2010.

d. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut DPRD,adalah Badan Legislatif daerah Provinsi Sumatera Utara. e. Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara,yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah,terdiri dari Sekretariat Daerah,Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya. f. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara,yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah. g. Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara,yang selanjutnya disebut DinasDinas Daerah. h. Tugas Dekonsentrasi adalah Kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah. i.

Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota,untuk melaksanakan tugas tertentu.

j.

Kebijakan Daerah adalah Kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan oleh Kepada Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

k. Standar adalah Spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melaksanakan kegiatan. l.

Dinas Pendapatan Propinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut Dinas.

m. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara,yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.


n. Wakil Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara,yang selanjutnya disebut wakil Kepala Dinas. o. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Unit. p. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara,yang selanjutnya disebut Kepala Unit. Kepala

Unit

mempunyai

pengadministrasian,pengutipan,dan

tugas

membantu

penyetoran

Kepala

Dinas

dalam

PKB-KAA,BBNKB-KAA,Pajak

ABT/APU,PBB-KB,Retribusi dan Pendapatan lain-lain.Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Unit mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Penyusunan

dan

penyempurnaan

Standar-standar

potensi,penyuluhan,pengadministrasian,pengutipan

dan

pendataan

penyetoran

serta

pelaporan hasil pengutipan PKB-KAA,BBNKB-KAA,Pajak ABT/APU,PBBKB,Retribusi dan Pendapatan lain-lain. 2. Penyelenggaran

optimalisasi

pendataan

potensi,pengadministrasian,pengutipan,dan penyetoran serta pelaporan hasil pengutipan PKB-KAA,BBNKB-KAA,Pajak ABT/APU,PBB-KB,Retribusi dan Pendapatan lain-lain serta pelaporannya sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan. 3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas,sesuai bidang tugas dan fungsinya. 4. Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas,sesuai bidang tugas dan fungsinya. Nurdin M. Sitorus : Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 Abt & Ap) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2010.

5. Pelaporan dan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas,sesuai Standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud,Kepala Unit dibantu oleh: 1. Sub Bagian Tata Usaha 2. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 3. Seksi Pajak Kendaraan di Atas Air ( PKDA) 4. Seksi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatann ABT/APU dan PBB-KB 5. Seksi Retribusi 6. Seksi Pendapatan lain-lain

D. Tata Kerja 1. Sub Bagian Tata Usaha Bagian Tata Usaha di pimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dinas di bidang ketatausahaan

yang

meliputi pengolahan

administrasi keuangan,

kepegawaian,

perlengkapan, perumahtanggaan, dan urusan umum lainnya. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Menyusun rencana kebutuhan keuangan,Personil dan Peralatan UPT,sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan.


b. Menyelenggarakan pengelolaan Keuangan,Personil,Peralatan dan Ketatausahaan UPT,sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. c. Menghimpun bahan/data dari seksi lainnya,untuk Pembukuan dan Pelaporan hasil pengutipan PKB-KAA,BBNKB-KAA,Pajak ABT/APU,PBB-KB,Retribusi dan Pendapatan lain-lain sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. d. Melaksanakan tugas lain yag diberikan oleh Kepala Unit,sesuai bidang tugasnya. e. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Unit,sesuai bidang tugasnya. f. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit,sesuai standar yang ditetapkan.

2. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Seksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mempunyai tugas : a. Melakukan

pendataan

potensi,pendataan

dan

penagihan,menerima

dan

memproses usul/pengajuan keberatan dari Wajib Pajak dan membuat daftar jumlah tagihan,tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan. b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit,sesuai bidang tugasnya. c. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Unit,sesuai bidang dan tugasnya. d. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit,sesuai standar yang ditetapkan.


3. Seksi Pajak Kendaraan di Atas Air ( PKDA) Seksi Pajak Kendaraan di Atas Air ( PKDA) memiliki tugas sebagai berikut : a. Melakukan

pendataan

potensi,pendataan

dan

penagihan,menerima

dan

memproses usul/pengajuan keberatan dari Wajib Pajak dan membuat daftar jumlah tagihan,tunggakan dan denda Pajak Kendaraan di Atas Air,serta Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air,sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit,sesuai bidang tugasnya c. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Unit,sesuai bidang dan tugasnya. d. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit,sesuai standar yang ditetapkan.

4. Seksi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatann ABT/APU dan PBB-KB Seksi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatann ABT/APU dan PBB-KB tugas sebagai berikut : a. Melakukan

pendataan

potensi,pendataan

dan

penagihan,menerima

dan

memproses usul/pengajuan keberatan dari Wajib Pajak dan membuat daftar jumlah tagihan,tunggakan dan denda Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan,sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit,sesuai bidang tugasnya c. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Unit,sesuai bidang dan tugasnya.


d. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit,sesuai standar yang ditetapkan.

5. Seksi Retribusi a. Melakukan

pendataan

potensi,pendataan

dan

penagihan,menerima

dan

memproses usul/pengajuan keberatan dari Wajib Pajak dan membuat daftar jumlah tagihan,tunggakan dan denda retribusi,sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit,sesuai bidang tugasnya c. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Unit,sesuai bidang dan tugasnya. d. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit,sesuai standar yang ditetapkan.

6.Seksi Pendapatan lain-lain a. Melakukan

pendataan

potensi,pendataan

dan

penagihan,menerima

dan

memproses usul/pengajuan keberatan dari Wajib Pajak dan membuat daftar jumlah tagihan,tunggakan dan denda setiap jenis pendapatan lain,sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan. b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit,sesuai bidang tugasnya c. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Unit,sesuai bidang dan tugasnya.


d. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit,sesuai standar yang ditetapkan.

E. Gambaran Umum Pegawai Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Sebagai gambaran umum mengenai pegawai yang ada pada Sinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel I Gambaran Umum Pegawai Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara TAHUN 2009 No

Bagian / Subdis

Jumlah

1

Kepala Dinas

1 orang

2

Bagian Tata Usaha

22 Orang

3

Sub Dinas Program

11 Orang

4

Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan

53 orang

5

Sub Dinas Penagihan

29 orang

6

Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

21 orang

7

Sub Dinas Bagi HAsil Pendapatan

66 orang

8

Bagian Pemegang Kas

22 orang

9

Bagian Pemegang Barang Berharga

6 orang

10

Bagian Pemegang Barang

5 orang

11

Bagian Swasekola

80 orang

Jumlah PNS dan Swakelola

316 orang

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Nurdin M. Sitorus : Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 Abt & Ap) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2010.

Keterangan : Pegawai Negeri Sipil

: 236 Orang

Pegawai Swakelola

: 80 Orang

TNI Yang dikaryakan

1 Orang __________

Jumlah Pegawai DISPENDA

: 317 Orang

Dari tabel di atas dapat diuraikan bahwa kantor Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara mempunyai komposisi pegawai sebagai berikut : Satu orang Kepala Dinas, 22 orang Bagian Tata usaha, 11 orang Sub Dinas Program, 53 orang Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan Lain-lain, 29 orang Sub Dinas Penagihan, 21 orang Sub Dinas Retribusi dan pendapatan lain-lain, 66 orang Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan, 22 orang Bagian Pemegang Kas, 6 orang bagian Pemegang Barang Berharga, 5 orang Bagian Pemegang Barang, 80 orang bagian Swasekola, dan fungsi 1 orang TNI yang dikaryakan untuk membantu dalam penagihan pajak oleh wajib pajak.


Tabel II Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Golongan

Jumlah

Golongan IV/c

1 orang

Golongan IV/b

4 orang

Golongan IV/a

5 orang

Golongan III/d

35 orang

Golongan III/c

25 orang

Golongan III/b

78 orang

Golongan III/a

39 orang

Golongan II/d

21 orang

Golongan II/c

17 orang

Golongan II/b

3 orang

Golongan II/a

8 orang

Sumber : Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Dari tabel di atas dapat diuraikan bahwa Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara mempunyai jumlah pegawai berdasarkan golongan sebagai berikut : Golongan IV/c, 4 orang Golongan IV/b, 5 orang Golongan IV/a, 35 orang Golongan III/d, 25 orang Golongan III/c, 78 orang Golongan III/b, 39 orang Golongan III/a, 21 orang Golongan II/d, 17 orang Golongan II/c, 3 orang Golongan II/b, 8 orang Golongan II/a.


BAB III GAMBARAN DATA PAJAK PENGAMBILAN dan PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH dan AIR PERMUKAAN (P3 ABT & AP)

A. Defenisi P3 ABT & AP Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat di andalkan. Kebutuhan ini semakin di rasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin di pungut oleh daerah, Undang-undang tentang pemerintahan daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat di kembangkan sesuai dengan kondisi masingmasing daerah. Di Indonesia pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersumber hukum pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang membahas tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dijelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa mendapat imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat


digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur : 1. Kontribusi dari rakyat kepada negara, bahwa yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan kontribusi tersebut berupa uang (bukan barang) 2. Berdasarkan Undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya 3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat dipungut 4. Digunakan untuk membiayai rumahtangga negara, untuk pengeluaran yang bermanfaat. Menurut Peraturan daerah kota Medan Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah dijelaskan bahwa PAJAK PENGAMBILAN dan PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH dan AIR PERMUKAAN (P3 ABT & AP) adalah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah dan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan,kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.Pengertian Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi,termasuk air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.Sedangkan Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi tidak termasuk air laut.


B. Ketentuan Umum Pajak Penambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3 ABT & AP) Adapun ketentuan umum Pajak Penambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2002 adalah sebagai berikut : 1.Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Utara 3.Kepala Daerah adalah ubernur Sumatera Utara 4.Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara 5.Pajak adalah Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 6.Pajak Penambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan,kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat 7.Air bawah tanah adalah air yang berada diperut bumi,termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah 8.Air Permukaan adalah air yang berada di atas permukaan tidak termasuk air laut 9.Subjek Pajak adalah orang atau badan yang mengambil dan atau memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau Nurdin M. Sitorus : Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 Abt & Ap) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2010.

BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya. 11. Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Perpajakan

Daerah

diwajibkan

untuk

melakukan

pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotongan pajak tertentu. 12. Masa Pajak adalah jangka waktu lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. 13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak, menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah. 14. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.. 15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,dalam masa pajak,dalam tahun pajak,atau bagian dalam tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajak daerah 16. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak 17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau


pembayaran Pajak yang terutang,objek pajak dan atau bukan objek pajak,dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,jumlah kredit pajak,jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar 21. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat dengan SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.


24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. 25. Surat Keputusan Keberatan adalah keputusan atau keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah,Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan pleh Wajib Pajak 26. Pemeriksaan adalah serangkain kegiatan untuk mencari,mengumpulkan dan mengolah dana dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan daerah 27. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 ( satu ) tahun pajak 28. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis,kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,atau Surat Tagihan Pajak Daerah. 29. Penyidikan Tindakan Pidana Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil,, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta pengumpulkan bukti yang dengan bukti itu Nurdin M. Sitorus : Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 Abt & Ap) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2010.

membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya. 30. Pemungutan adalah suatu rangkai kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentu besarnya Pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya. 31. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai air yang telah diambil dan dikenai pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau air Permukaan yang besarnya sama dengan volume air dikalikan dengan harga dasar air 32. Harga Dasar air adalah harga Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan persatuan volume air yang akan dikenai Pajak Pemanfaatan Air yang besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan dengan Faktor Nilai Air 33. Harga Air Baku (HAB) adalah rata-rata air persatuan volume yang besarnya sana dengan Nilai Investasi untuk mendapatkan air dibagi dengan volume air yang diproduksi 34. Faktor Nilai Air (FNA) adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam dan komponen-komponen pemulihan,peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok penggunaan air serta volume pengambilannya 35. Kompensasi pemulihan adalah biaya yang dipungut upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi akibat pengambilan air 36. Kompensasi peruntukan dan pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan Air Bawah Tanah dan atau Air permukaan


C. Dasar Hukum Pemungutan P3ABT & AP Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu Kabupaten atau Kota adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tantang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah Nomor 65 Tahun 2001 3. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara dan Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 06 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

D. Objek P3ABT & AP 1. Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah: a. Objek pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan; b.Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan; c. pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan. 2. Dikecualikan dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah: a. Pengambilan atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Nurdin M. Sitorus : Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 Abt & Ap) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2010.

b. Pengambilan,atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air. c. Pengambilan,atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat. d. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga; e. Pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

E. Subjek Pajak dan Wajib P3ABT & AP 1.

Subjek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan. Subjek pajak di golongkan industri apabila kegiatan produksi atau jasa mengambil dan memanfaatkan Air Bawah untuk keperluan industri.Yang termasuk golongan industri adalah pabrik ,perusahaan air minum,door smeer,kolam renang umum,hotel, wisma, Penginapan,Restoran,dansejenisnya,Rumah Sakit Swasta,Klinik,salon kecantikan,panti pijat dan sejenisnya,perusahaan perkebunan,tambak udang,tambak ikan dan sejenisnya. Nurdin M. Sitorus : Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 Abt & Ap) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2010.

Subjek pajak di golongkan non industri apabila pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan hanya sebagai fasilitas kegiatan.Yang termasuk golongan non industri adalah kantor swasta, bank swasta , kompleks perumahan, gudang, praktek dokter, apotik,toko obat dan lain-lain yang tidak termasuk dalam pengecualian objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2.

Wajib Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan

F. Dasar Pengenaan, Tarif, Tata Cara Penghitungan dan Penetapan P3ABT & AP 1.

Dasar Pengenaan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan adalah nilai perolehan air. Nilai Perolehan Air adalah hasil perhitungan secara teknis dari volume air dikali faktor nilai air (FNA) dan harga air baku (HAB).Harga Air Baku dan Harga Dasar Air ditetapkan oleh daerah dan berlaku secara periodik. Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud di dalam Perda Propinsi Sumatera Utara dan Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan,disini tertulis di dalam pasal 5 ayat 2 bahwa Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang di hitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor. Nurdin M. Sitorus : Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 Abt & Ap) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2010.

Yang menjadi kriteria faktor-faktor tersebut adalah: a. Jenis sumber air b. Lokasi sumber air c. Volume air yang di ambil atau dimanfaatkan d. Kualitas air e. Luas area tempat pemanfaatan air f. Musim pengambilan atau pemanfaatan air g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan atau pemanfaatan air

2. Tarif Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan Tarif pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ditetapkan sebagai berikut : a. Air Bawah Tanah sebesar 20 % ( dua puluh persen ) b. Air Permukaan sebesar 10 % ( sepuluh persen )


3. Cara Penghitungan dan Penetapan P3ABT & AP Peruntukan

Penetapan

digolongkan

berdasarkan

kriteria

lokasi

tempat

pengambilan air dan jenis sumber air: a. Industri dan Non Industri Kriteria I,apabila disekitar lokasi sumur bor atau mata air berada didekat jaringan PDAM dan sumber air lain seperti Air Permukaan atau pengambilan Air permukaan dari sumber air tergenang. b. Industri atau Non Industri Kriteria II,apabila disekitar lokasi sumur bor atau mata air tidak ada jaringan PDAM dan pengambilan Air Permukaan dari sumber air mengalir.


TABEL GOLONGAN INDUSTRI K – 1 SUMBER AIR : ABT

No 1

2 3 4 5

Volume Pengabilan dan Pemanfaatan air 0 – 50 M3

Faktor Nilai Air (FNA) (4 x 0,6) + (4,0 x 0,4)

Jumlah FNA

Harga Air Baku/M3

Harga Dasar Air

Volume Air (M3)

Nilai Perolehan Air

4,0

Rp. 525

Rp. 2.100

50

Rp. 105.000

51 – 500 M3

(4 x 0,6) + (4,4 x 0,4)

4,16

Rp. 525

Rp. 2.184

450

Rp.

501 – 1000 M3

(4 x 0,6) + (4,8 x 0,4)

4,32

Rp. 525

Rp. 2.268

500

Rp. 1.134.000

1001 – 2500 M3

(4 x 0,6) + (5,2 x 0,4)

4,48

Rp. 525

Rp. 2.352

1500

Rp. 3.528.000

Lebih > 2500 M3

(4 x 0,6) + (5,6 x 0,4)

4,64

Rp. 525

Rp. 2.436

500

Rp. 1.218.000

982.800

Jumlah Nilai Perolehan Air

Rp. 6.967.800

Jumlah Pajak Terutang 20%

Rp. 1.393.560

TABEL GOLONGAN INDUSTRI K – 1 SUMBER AIR : APU No 1

2 3 4 5



Jumlah FNA

Harga Air Baku/M3

Harga Dasar Air

Volume Air (M3)

Nilai Perolehan Air

4,0

Rp. 353

Rp. 1.412

50

Rp.

70.600

51 – 500 M3

(4 x 0,6) + (4,4 x 0,4)

4,16

Rp. 353

Rp. 1.468

450

Rp.

660.816

501 – 1000 M3

(4 x 0,6) + (4,8 x 0,4)

4,32

Rp. 353

Rp. 1.524,96

500

Rp.

762.480

1001 – 2500 M3

(4 x 0,6) + (5,2 x 0,4)

4,48

Rp. 353

Rp. 1.581,44

1500

Rp. 2.372.160

Lebih > 2500 M3

(4 x 0,6) + (5,6 x 0,4)

4,64

Rp. 353

Rp. 1.637,92

500

Rp.

818.960


Rp. 4.685.016


Rp.

468.501


TABEL GOLONGAN INDUSTRI K – II SUMBER AIR : ABT No 1

2 3 4 5


Faktor Nilai Air (FNA)

Jumlah FNA

Harga Air Baku/M3

Harga Dasar Air

Volume Air (M3)

Nilai Perolehan Air

(2,25 x 0,6) + (2,5 x 0,4)

2,35

Rp. 525

Rp. 1.233,75

50

Rp.

51 – 500 M3

(2,25 x 0,6) + (2,75x 0,4)

2,45

Rp. 525

Rp. 1.286,25

450

Rp. 578.812,50

61.687,50

501 – 1000 M3

(2,25 x 0,6) + (3,0 x 0,4)

2,55

Rp. 525

Rp. 1.388,75

500

Rp.

1001 – 2500 M3

(2,25 x 0,6) + (3,25 x 0,4)

2,66

Rp. 525

Rp. 1.391,25

1500

Rp. 2.086.875

669.375

Lebih > 2500 M3

(2,25 x 0,6) + (3,50 x 0,4)

2,75

Rp. 525

Rp. 1.443,75

500

Rp.

751.875


Rp. 4.118.625


Rp.

823.725

TABEL GOLONGAN INDUSTRI K – II SUMBER AIR : APU No 1

2 3 4 5



Jumlah FNA

Harga Air Baku/M3

Harga Dasar Air

Volume Air (M3)

Nilai Perolehan Air

(2,25 x 0,6) + (2,5 x 0,4)

2,35

Rp. 353

Rp. 829,55

50

Rp.

41.477,50

51 – 500 M3

(2,25 x 0,6) + (2,75x 0,4)

2,45

Rp. 353

Rp. 864,85

450

Rp.

389.182,50

501 – 1000 M3

(2,25 x 0,6) + (3,0 x 0,4)

2,55

Rp. 353

Rp. 900,15

500

Rp.

450.075

1001 – 2500 M3

(2,25 x 0,6) + (3,25 x 0,4)

2,66

Rp. 353

Rp. 935,45

1500

Rp. 1.403.175

Lebih > 2500 M3

(2,25 x 0,6) + (3,50 x 0,4)

2,75

Rp. 353

Rp. 970,75

500

Rp.

485.375


Rp. 2.769.285


Rp.

276.928


Tabel GOLONGAN NON INDUSTRI K – 1 SUMBER AIR : ABT

No 1

2 3 4 5



Jumlah FNA

Harga Air Baku/M3

Harga Dasar Air

Volume Air (M3)

Nilai Perolehan Air

3,20

Rp. 525

Rp. 1.680

50

Rp.

84.000

51 – 500 M3

(4 x 0,6) + (2,2 x 0,4)

3,28

Rp. 525

Rp. 1.722

450

Rp. 774.900

501 – 1000 M3

(4 x 0,6) + (2,4 x 0,4)

3,36

Rp. 525

Rp. 1.764

500

Rp.

1001 – 2500 M3

(4 x 0,6) + (2,6x 0,4)

3,44

Rp. 525

Rp. 1.806

1500

Rp. 2.709.000

Lebih > 2500 M3

(4 x 0,6) + (2,8 x 0,4)

3,52

Rp. 525

Rp. 1.848

500

Rp.

882.000

924.000


Rp. 5.373.900


Rp. 1.074.780

Tabel GOLONGAN NON INDUSTRI K – 1 SUMBER AIR : APU

No 1

2 3 4 5



Jumlah FNA

Harga Air Baku/M3

Harga Dasar Air

Volume Air (M3)

Nilai Perolehan Air

3,20

Rp. 353

Rp. 1.129,60

50

Rp.

51 – 500 M3

(4 x 0,6) + (2,2 x 0,4)

3,28

Rp. 353

Rp. 1.157,84

450

Rp. 521.028

501 – 1000 M3

(4 x 0,6) + (2,4 x 0,4)

3,36

Rp. 353

Rp. 1.186,08

500

Rp.

1001 – 2500 M3

(4 x 0,6) + (2,6x 0,4)

3,44

Rp. 353

Rp. 1.214,32

1500

Rp. 1.821.480

Lebih > 2500 M3

(4 x 0,6) + (2,8 x 0,4)

3,52

Rp. 353

Rp. 1.242,56

500

Rp.

56.480

539.040

621.280


Rp. 3.613.308


Rp.

361.330,80


Tabel GOLONGAN NON INDUSTRI K – 1I SUMBER AIR : ABT No 1

2 3 4 5



Jumlah FNA

Harga Air Baku/M3

Harga Dasar Air

Volume Air (M3)

Nilai Perolehan Air

(2,25 x 0,6) + (1 x 0,4)

1,75

Rp. 525

Rp. 918,75

50

Rp.

51 – 500 M3

(2,25x 0,6) + (1,1 x 0,4)

1,79

Rp. 525

Rp. 939,75

450

Rp. 442,887,50

45,937,50

501 – 1000 M3

(2,25x 0,6) + (1,2 x 0,4)

1,83

Rp. 525

Rp. 960,75

500

Rp.

1001 – 2500 M3

(2,25x 0,6) + (1,3x 0,4)

1,87

Rp. 525

Rp. 981,75

1500

Rp. 1,472,625

480,375

Lebih > 2500 M3

(2,25x 0,6) + (1,4 x 0,4)

1,91

Rp. 525

Rp. 1.002,75

500

Rp.

501,375


Rp. 2,923,200


Rp. 584,640

Tabel GOLONGAN NON INDUSTRI K – 1I SUMBER AIR : APU No 1

2 3 4 5



Jumlah FNA

Harga Air Baku/M3

Harga Dasar Air

Volume Air (M3)

Nilai Perolehan Air

(2,25 x 0,6) + (1 x 0,4)

1,75

Rp. 353

Rp. 617,75

50

Rp.

30.887,50

51 – 500 M3

(2,25x 0,6) + (1,1 x 0,4)

1,79

Rp. 353

Rp. 631,87

450

Rp.

284.341,50

501 – 1000 M3

(2,25x 0,6) + (1,2 x 0,4)

1,83

Rp. 353

Rp. 645,99

500

Rp.

322.995,50

1001 – 2500 M3

(2,25x 0,6) + (1,3x 0,4)

1,87

Rp. 353

Rp. 660,11

1500

Rp.

990.165

Lebih > 2500 M3

(2,25x 0,6) + (1,4 x 0,4)

1,91

Rp. 353

Rp. 674,23

500

Rp.

337.115


Rp. 1.965.504,50


Rp. 196.550


G. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Terutang Pajak dan Wilayah P3ABT & AP Pada Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan , masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Dalam pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim, kecuali wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Pajak yang terutang merupakan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota setempat. Saat pajak terutang adalah saat pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan atau sejak diterbitkannya SKPD yang ditanda tangani oleh kepala UPTDispendasu. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten/Kota tempat orang/badan yang mengambil dan atau memanfaatkan air bawah tanah dan air permukaan tersebut berlokasi. Hal ini terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Keputusan Kepala Daerah.

H. Tata Cara Pembayaran Pajak 1. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas 2. Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPDKB,SKPDKBT,SPTPD,Surat Keputusan Pembetulan,Surat Nurdin M. Sitorus : Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 Abt & Ap) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2010.

Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlaah pajak yang harus dibayar bertambah. 3. Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan. 4. Tata cara pembayaran ,penyetoran,tempat pembayaran,angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.


BAB IV ANALISIS DAN EVALUASI

A. Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ( ABT/APU ) Pemungutan adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari penghimpunan dat objek dan subjek pajak,penentuan pajak yang terutang sampai kepada kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan dan penyetorannya. Kegiatan ini dapat diklasifikasikan sebagai : 1. Pendataan Potensi 2. Penetapan pajak 3. Penagihan Pajak 4. Penyetoran Pajak

1. Pendataan Potensi Pendataan objek/subjek pajak dilaksanakan dengan turun langsung kelapangan dan sebelum kelapangan sudah dipersiapkan data-data awal yang lainnya,dan petugas yang turun kelapangan sudah harus dilengkapi dengan surat tugas yang ditandatangani oleh Ka.UPTD Kegiatan pendataan meliputi : a. Jenis sumber ( ABT/APU ) b. Lokasi

pemanfaatan

air

(dekat

atau

jauh

dengan

jaringan

PDAM,sungai,danau,waduk dan rawa) Nurdin M. Sitorus : Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 Abt & Ap) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2010.

c. Untuk APU,apakah airnya berasal dari air yang mengalir (sungai) atau dari air yang tergenang (danau,waduk,rawa) d. Ada tidaknya izin dari pihak yang berwenang (data perizinannya) e. Untuk sumur bor agar dapat dicatat diameter pipa masuk,pipa distribusi,mesin menghisap (berapa besarnya PK),berapa jam dipakai dalam sehari dan berapa hari dalam sebulan. f. Ada tidak alat meter air,jika ada meteran air supaya dicatat angka terakhir di alat meter pada tanggal (TMT) dimulainya kewenangan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara memungut Pajak ABT/APU Dan hasil pelaksanaan kegiatan pendataan tersebut dilaporkan kepada Kadispendasum untuk bahan masukan dan untuk menetapkan kebijakan selanjutnya.

2. Penetapan Pajak Proses penetapan pajak dimulai dari penyampaian blanko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak yaitu sebelum berakhir masa pajak (1) minggu sebelum akhir bulan berjalan.Apabila tenggang waktu 15 hari dilampaui dan wajib pajak tidak/belum menyampaikan SPTPD ke kantor UPTD,maka petugas harus mendatangi alamat wajib pajak untuk: a. Mempertanyakan,meminta SPTPD yang telah diisi dan ditandatangani oleh wajib pajak b. Melakukan cros check data SPTPT dengan data alamat meter air c. Mencatat kubikasi air yang diambil dan dimanfaatkan ( dari meteran air atau pengambilan airnya ditaksir ) Nurdin M. Sitorus : Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 Abt & Ap) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2010.

d. Apabila meteran rusak petugas UPTD membuat penaksiran pemakaian air sesuai dengan penetapan bulan lalu Setelah memperoleh data lapangan berdasarkan SPTPD atau data alat meteran air atau penaksiran kubikasi,maka langkah kedua adalah : 1. Menghitung besarnya pajak terutang dengan teliti dan tepat 2. Menuangkan hasil penghitungan pajak terutang ke blanko Surat Penetapan Pajak Daerah ( SKPD) 3. SKPD yang telah ditandatangani oleh Ka.UPTP dikirimkan/disampaikan kepada Wajib Pajak (lembar asli) dengan memakai ekspedisi tanda terima. 4. Apabila tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dilewati dan wajib pajak belum melunasi kewajibannya,maka petugas UPTD membuat surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang isinya berdasarkan SKPD ditambah penetapan sanksi administrasi (denda) sebesar 2% (dua persen) sebulan 5. Data

SPTPD,SKPD,STPD

dicatat

dalam

Buku

Induk

Potensi Pajak

ABT/APU,kartu kendali,Buku Penetapan/Pembayaran 6. Apabila 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo wajib pajak belum melunasi kewajibannya ,maka petugas harus menerbitkan surat teguran,7 (tujuh) hari kemudian belum juga dibayar diberikan surat peringatan,7 (tujuh) hari selanjutnya diberi surat perintah penagihan seketika dan sekaligus (Surat Paksa) Apabila dengan Surat Paksa,Wajib Pajak belum juga melunasi kewajibannya,maka dalam waktu 3 (tiga) hari sesudah tanggal surat paksa,selanjutnya pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan.


Tindakan represif adalah merupakan tindakan yang paling akhir dilaksanakan untuk menegakkan wibawa Peraturan Daerah,oleh karena itu agar UPTD mengupayakan hal ini tidak sampai terjadi dan tahap penyelesaiannya hanya sampai pada tahap penerbitan STPD.

3. Penagihan Pajak Penagihan Pajak dilakukan apabila batas waktu/tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sudah dilampaui dan wajib pajak belum dating membayar kewajibannya.Blanko yang dipakai adalah formulir/blanko STPD yang ditandatangani oleh Ka.UPTD Penggunaan SPTPD dapat dihindari apabila sebelum 30 (tiga puluh) hari,wajib pajak yang bersangkutan dating membayar dan melunasi kewajibannya.Oleh karena itu dan sejalan dengan tugas pokok Dispenda perl dilaksanakan upaya-upaya agar wajib pajak segera melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo,antara lain: a.Sosialisasi oleh petugas lapangan dengan wajib pajak pada saat menyampaikan SPTPD maupun SKPD. b.Melakukan pendekatan secara informal dengan wajib pajak dalam arti positif c.Memberikan penjelasan kepada wajib pajak bahwa Pajak ABT/APU dipungut bukan semata-mata penerimaanya untuk Propinsi dan penetapan pajak tersebut sudah dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku d.Kegiatan yang proaktif dari petugas dalam arti jangan menungu wajib pajak datang ke kantor UPTD,tetapi mendatangi wajib pajak sebelum piutang pajaknya jatuh tempo


e.Dalam laporan bulanan harus disampaikan data penetapan,realisasi dan penagihan.

4. Penyetoran Pajak Berdasarkan SKPD,wajib

pajak datang

membayar dan

melunasi hutang

pajaknya.Pembayaran dari Wajib Pajak diterima oleh Pemegang Kas Pembantu (PKP) dengan menerbitkan SSPD sebagai bukti pembayaran dan harus divalidasi register ka.SSPD yang asli diserahkan kepada wajib pajak. Pemegang Kas Pembantu (PKP) wajib menyetor secara bruto ke AC 623 pada PT. Bank Sumut yang ada di wilayah kerja UPTD.Penerimaan hasil pemungutan pajak ABT/APU selain dibukukan dalam Buku Kas Umum juga harus dibukukan dalam Buku Kas Pembantu. Tindasan SPTPD,SKPD,STPD atau SSPD disusun berurutan dan pendistribusian lembaran SPTPD,SKPD,STPD atau SSPD sesuai petunjuk didalam blanko.

Ka.UPTD setiap bulannya membuat laporan kepada Kadispendasu yang terdiri dari: a. Laporan penetapan,realisasi dan penagihan b. Laporan realisasi dari PKP dengan lampiran Bend.17 c. Dalam

laporan

tersebut

harus

dilampirkan

juga

tindasan

SPTPD,SKPD,STPD,dan atau SSPD. d. Tembusan laporan disampaikan kepada Sub Dinas ABT/APU dan PBBKB


Skema Mekanisme Pemungutan Pajak ABT/APU

WP

KASI KA.

ABT / APU

U P T D

BANK SUMUT

PKP 1. Petugas menyampaikan SPTPD kepada wajib pajak 2.Wajib Pajakdatang ke UPT mengembalikan SPTPD

3. Kasi menetapkan Pajak ABT/APU dala SKPD,ditandatangani oleh Ka.UPTD. Lembar 1 dan 4 disampaikan kepadaPKP untuk pembuatan SPPD. 4. PKP

memanggil

untuk

menerima

pembayaran

dan

menyerahkan

SPPD,SKPD,dan atau SPTPD (lembar asli) dan lembar 2,3,5 SPPD kepada Kasi Pajak ABT/APU. 5. PKP menyetorkan uang Pajak ABT/APU dengan formulir Bend 17 ke AC.623/Kas Daerah pada PT.BANK SUMUT (setoran bruto).


a. Petugas datang ke alamat WP,mencatat volume air atau menaksir kubikasi pengambilan air dan menerima SPTPD yang tidak disampaikan ke UPTD. b. Kasi membuat penetapan,ditandatangani Ka.UPT,lembar 1 (asli) SKPD disampaikan kepada WP dan lembar ke 4 kepada PKP c. (Belum dilunasi setelah jatuh tempo),Kasi membuat SPTPD ditandatangani Ka.UPT lembar 1 (asli) disampaikan kepada WP dan lembar ke 4 kepada PKP. d. PKP menerima pembayaran berdasarkan STPD lembar 1 (asli) dari STPD,SKPD dan atau SPTPD kepada WP dan lembar 2,3,5 kepada Kasi ABT/APU. e. PKP menyetorkan uang pajak ABT/APU dengan formulir Bend 17 ke AC.623/Kas Daerah pada PT.BANK SUMUT (setoran bruto).

B. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak ABT/APU Tahun Anggaran 2007 s/d 2008 Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu Daerah otonomi yang memiliki hak Ekomnomi luas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Sumatera Utara dituntut untuk dapat mengisi keuangan daerahnya sendiri, baik melalui Pajak atau melalui sumber-sumber kekayaan Daerah lainnya. Dengan adanya peraturan daerah tersebut, maka ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, sehingga Pemerintah Sumatera Utara berhak untuk memungut Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT/APU) yang mana nantinya kontribusi dan Pajak ini diharapkan dapat membantu mengisi keuangan Daerah. Nurdin M. Sitorus : Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 Abt & Ap) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2010.

Untuk mengetahui penerimaan Pajak ABT/APU tahun 2007/2008 dapat kita lihat pada tabel di bawah ini : Tahun Uraian

Jumlah

2007

APU

10.717.277.973.00

ABT

12.067.377.571.00

APU

11.282.904.161.00

ABT

14.186.434.804.00

2008

Dari tabel diatas dapat kita lihat dan diketahui bahwa target penerimaan Pajak Air Permukaan (APU) untuk tahun anggaran tahun 2007 yang telah ditetapkan oleh DISPENDA Provinsi Sumatera Utara adalah Rp. 10.717.277.973.00,sedangkan penerimaan Pajak Air Permukaan (APU) untuk tahun 2008 yang telah ditetapkan oleh DISPENDA Provinsi Sumatera Utara adalah Rp. 11.282.904.161.00.Jadi dapat kita simpulkan penerimaan Pajak Daerah dari Pajak Air Permukaan (APU) dari tahun 2007/2008 mengalami kenaikan sebesar Rp. 565.626.188 Dari tabel diatas dapat kita lihat dan diketahui bahwa target penerimaan Pajak Air Bawah Tanah (ABT) untuk tahun anggaran tahun 2007 yang telah ditetapkan oleh DISPENDA Provinsi Sumatera Utara adalah Rp. 12.067.377.571.00,sedangkan penerimaan Pajak Air Bawah Tanah (ABT) untuk tahun 2008 yang telah ditetapkan oleh DISPENDA Provinsi Sumatera Utara adalah Rp. 14.186.434.804.00.Jadi dapat kita simpulkan penerimaan Pajak Daerah dari Pajak Air Permukaan (APU) dari tahun 2007/2008 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.119.057.233. Nurdin M. Sitorus : Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 Abt & Ap) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2010.

Dari keterangan tersebut diatas dapat dianalisa bahwasanya dan disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Daerah dari Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan pada tahun 2007 sampai 2008 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 2.684.683.421.

C. Hambatan-hambatan Utama Yang Menyebabkan Masih Banyaknya Wajib Pajak Tidak Membayar Pajak APU/ABT 1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bahkan ada wajib pajak yang selalu menghindari untuk membayar pajak 2. Penunggakan pajak oleh wajib pajak 3. Wajib pajak tidak jujur dalam melaporkan dan membayarkan pajak yang terutang 4. Wajib pajak tidak mampu membayar pajak 5.Kurangnya Penyuluhan dari Petugas Pajak

D. Upaya-upaya yang dilakukan Oleh Kantor SAMSAT Tebing Tinggi Dalam Meningkatkan Penerimaan Pungutan BBN-KB 1. Sosialisasi oleh petugas lapangan dengan wajib pajak pada saat menyampaikan SPTPD maupun SKPD. 2. Melakukan pendekatan secara informal dengan wajib pajak dalam arti positif 3. Memberikan penjelasan kepada wajib pajak bahwa Pajak ABT/APU dipungut bukan semata-mata penerimaanya untuk Propinsi dan penetapan pajak tersebut sudah dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku


4. Kegiatan yang proaktif dari petugas dalam arti jangan menungu wajib pajak datang ke kantor UPTD,tetapi mendatangi wajib pajak sebelum piutang pajaknya jatuh tempo 5. Melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak atau potensi yang ada. 6. Melakukan razia secara berkala kepada Wajib Pajak atau potensi yang ada.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Dari uraian masalah yang dikemukakan oleh penulis dari hasil data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Dasar pengenaan Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT & APU) adalah nilai perolehan air.Faktor-faktor yang memperngaruhi nilai perolehan air adalah sebagai berikut: a. Jenis sumber air b. Lokasi sumber air c. Volume air yang diambil atau dimanfaatkan d. Kualitas air e. Luas areal tempat pemanfaatan air f. Musim pengambilan atau pemanfaatan air g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari pengambilan dan pemanfaatan air 2. Saat pajak terutang adalah saat pengambilan dan atau pemanfaatan air bawah tanah

dan atau air permukaan atau saat sejak diterbitkannya SKPD yang

ditandatangani oleh Kepala UPTDispendasu. 3. Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ditetapkan sebagai berikut : Nurdin M. Sitorus : Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 Abt & Ap) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2010.

Air Bawah Tanah sebesar 20 % ( dua puluh persen ) Air Permukaan sebesar 10 % ( sepuluh persen ) 4. Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan ( ABT/APU ) diklasifikasikan sebagai : a. Pendataan Potensi b. Penetapan pajak c. Penagihan Pajak d. Penyetoran Pajak 5. Mekanisme pemungutannya mempercayakan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melaporkan hasil penjualan kotornya dan kemudian petugas Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara mengadakan pengawasan atas kebenaran pelaporan wajib pajak, menghitung, menagih, dan menyetor ke kas daerah. Dalam hal ini dilakukan untuk menjaga terjadinya penyimpangan 6. Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenagan Walikota Medan dibidang pengelolaan dan pendapatan daerah.

B. Saran-Saran Sebagai hasil penulisan akhir dari penulisan laporan PKLM ini, maka penulis memberikan saran-saran. Adapun saran-saran tersebut adalah : 1. Peraturan yang dibuat pemerintah daerah harus menjunjung tinggi azas keadilan.Ciptakanlah aparat pajak atau instansi pemerintah yang terkait yang bebas dari KKN.. Nurdin M. Sitorus : Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah & Air Permukaan (P3 Abt & Ap) Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara, 2010.

2. Kepada seluruh masyarakat atau wajib pajak diharapkan untuk menumbuh kembangkan budaya sadar dan peduli pajak demi pembangunan daerah yang maju dan berkembang serta mempunyai kualitas yang tinggi bagi masyarakatnya. 3. Untuk peningkatan penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT & AP) pada Kantor Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utaraperlu melakukan evaluasi terhadap potensi – potensi yang ada. 4. Dalam penentuan target, hendaknya PEMDA Kota Medan perlu melakukan pengkajian ulang terhadap realisasi penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (ABT & AP) atau disesuaikan dengan keadan sekarang agar target tersebut nantinya tercapai. 5. Memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat (Sosialisasi dengan wajib pajak) mengenai dasar penetapan PAJAK ABT & APU, perhitungan Pajak ABT & APU dan tarif Pajak ABT & APU kepada Wajib Pajak agar dapat mengerti tentang tata cara perhitungan Pajak ABT & APU. 6. Pungutan Pajak ABT & APU lebih ditingkatkan dengan cara memeriksa,mengawasi dan mengadakan razia secara berkala terhadap wajib pajak dan atau potensi yang ada.


DAFTAR PUSTAKA Andriani, P.J.A, Prof. dan Sentosa Brotodiharjo, 1991, Pengantar Hukum Pajak, PT.Eresco Bandung, Bandung. Azhari A, dan Samudra, 1995, Perpajakan di Indonesia, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Mardiasmo, Dr..MBA,AK, 2002, Perpajakan,Penerbit Audi, Yogyakarta. Soemitro, Rochmat, Prof.Dr,SH, 1991, Pajak dan Pendapatan, PT.Eresco Bandung, Bandung. Waluyo, dan Wirawan B.IIyas, 1999, Perpajakan Indonesia, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Sumatera Utara, Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.060.254,K Tahun 2002 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT pada DISPENDA Provinsi Sumatera Utara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan


LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM)

Recommend Documents