BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri Indonesia termasuk salah satu negara yang sedang berkembang di dunia. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia berusaha untuk mengadakan pembangunan di segala bidang. Untuk pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan biaya yang cukup besar dan salah satu pembiayaan tersebut tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahunnya. Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang terbesar, hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, bahwa penerimaan negara dari sektor pajak merupakan yang menjadi primadona sejak penerimaan negara dari sektor Migas yang nilainya merosot di pasar internasional. Pajak merupakan alternatif bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaannya sebagaimana telah direncanakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN). Diantaranya usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah melakukan upayaupaya seperti ekstensifikasi pajak yakni usaha mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor penunjang dari luar, dan Intensifikasi pajak yakni usaha mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor dari dalam, dan perlunya azas keadilan yakni adil dalam arti pengenaan pajak secara adil dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masingmasing dan azas kepastian hukum yakni adanya jaminan hukum yang pasti dalam pemungutan pajak bagi para pembayar pajak.

Universitas Sumatera Utara

Masalah pajak merupakan masalah yang dihadapi pihak pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak dengan rakyat sebagai pihak yang berkewajiban membayar pajak. Masing-masing pihak memiliki kepentingan yang saling ketergantungan. Tentang besarnya beban pajak, masyarakat wajib pajak mengharapkan adanya pemungutan pajak yang adil, artinya besarnya pajak yang terutang sesuai kemampuan wajib pajak, sedangkan harapan pemerintah sebagai pemungut pajak mengharapkan adanya pelunasan pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan pajak yang berlaku. Penerimaan pajak oleh negara salah satunya diperoleh dari Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak negara. Dalam hal ini pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. Undang-undang pajak penghasilan mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan, karena mereka memperoleh penghasilan berupa uang/ barang dalam jumlah tertentu, jumlah itu memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Undang-undang ini juga meliputi cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terhutang. Dengan demikian terjamin kepastian hukumnya. Juga lebih memberikan fasilitas kemudahan dan keringanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Salah satu subjek pajak penghasilan adalah perusahaan/ badan. Badan/ perusahaan dalam perannya sebagai salah satu pemasok pendapatan negara dari sektor pajak berperan sebagai pemotong pajak PPh pasal 21 yang membayar honorarium atau imbalan lain sebagai imbalan sehubungan dengan


kegiatan dan jasa termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas. Badan/ perusahaan sangat menentukan peningkatan penerimaan pajak, karena dianggap memiliki peranan dan dapat memberikan sumber penerimaan yang elastis khususnya pada karyawan/ pegawai tetap di perusahaan. Para pegawai tetap tidak dapat mengelak untuk tidak membayar pajak karena data berupa penghasilan lengkap ada pada badan selaku pemberi kerja. Dalam melakukan perhitungan, pemotongan, pemungutan, dan pelaporan PPh pasal 21, perusahaan harus mengikuti syarat-syarat pengurangan dan pemotongan serta pemotongan penghasilan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang PPh Pasal 21. Wajib Pajak PPh Pasal 21 diantaranya : 1) Pejabat Negara 2) Pegawai Negeri Sipil (PNS) 3) Pegawai lepas 4) Pegawai tetap 5) Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri 6) Penerima pensiun 7) Penerima honorarium 8) Penerima upah Objek Pajak PPh Pasal 21 Yaitu : Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan komisaris atau anggota pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan


transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, hadiah, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 terdiri dari : 1) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan 2) Bendaharawan pemerintah baik Pusat maupun Daerah 3) Dana pensiun, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI 4) Perusahaan, badan dan bentuk usaha tetap 5) Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi sosial politik dan organisasi lainnya serta organisasi internasional yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

Namun dalam kenyataan kendala-kendala masih muncul terutama akibat informasi yang diberikan dalam bentuk buku panduan perpajakan dan pembaca tidak selamanya mengerti, dimana perusahaan atau badan usaha lainnya disebut sebagai Pemotong PPh Pasal 21 masih salah dalam melakukan perhitungan sehingga tidak jarang pegawainya merasa dirugikan. Berdasarkan masalah-masalah tersebut menjadi latar belakang bagi penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri pada PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang dimaksudkan agar dapat mengetahui bagaimana proses pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada lingkungan perusahaan yang sebenarnya. Sehingga dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh di perkuliahan. Khususnya tentang pajak penghasilan pasal 21 bagi karyawan tetap.


Akhirnya kerja sama dengan perusahaan sangat diharapkan, dalam hal ini untuk menyediakan tempat Praktik Kerja Lapangan Mandiri bagi para mahasiswa sehingga para mahasiswa nantinya mengetahui bagaimana aplikasi dari landasan teori yang diperoleh di perkuliahan dengan dunia kerja yang sebenarnya.

B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri Praktik Kerja Lapangan Mandiri merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh Mahasiswa untuk menyelesaikan Pendidikan Program Diploma-III Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara. Secara spesifik tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini adalah : 1) Untuk memperoleh dan melihat secara langsung data mengenai Tata Cara Pemotongan dan Pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Inalum. 2) Untuk mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku bagi setiap karyawan tetap yang dikenai PPh pasal21. Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah : a. Bagi Mahasiswa 1) Untuk menciptakan dan menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab dan profesionalisme serta kedisiplinan yang nantinya hal-hal tersebut sangat dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja yang sebenarnya.


2) Guna mendorong mahasiswa untuk belajar mengetahui bagaimana mahasiswa sebagai tenaga ahli yang siap pakai. 3) Guna memotivasi mahasiswa untuk beraktifitas dalam melakukan pekerjaan secara efisien dan efektif melalui Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 4) Menguji dan mengukur kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam menghadapi situasi dunia kerja yang sebenarnya. 5) Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa agar dapat meningkatkan potensi yang ada pada dirinya untuk menjadi aset perusahaan yang berkualitas tinggi. 6) Memahami prosedur pemungutan dan pelaporan PPh pasal 21. b. Bagi Perusahaan tempat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 1) Dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan Mandiri bagi mahasiswa dituntut sumbangsihnya terhadap perusahaan baik berupa saran maupun kritikan yang bersifat membangun yang menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja di lingkungan perusahaan tersebut. 2) Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara perusahan dengan universitas. 3) Untuk mengantisipasi kebutuhan dunia usaha sebagai pengguna utama lulusan D-III Administrasi Perpajakan.

c. Bagi Universitas 1) Guna meningkatkan profesionalisme, memperluas wawasan serta memantapkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya khususnya di bidang perpajakan. 2) Meningkatkan kualitas SDM universitas.


3) Membuka interaksi antara universitas dengan perusahaan yang bersangkutan dalam memberikan uji nyata mengenai ilmu pengetahuan yang diterima mahasiswa melalui Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 4) Mempertinggi image masyarakat terhadap Sumber Daya Manusia yang dihasilkan dari lembaga pendidikan nasional khususnya Universitas Sumatera Utara dengan persepsi umum.

C. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri. Dalam hal ini penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri pada PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Penulis ingin mengetahui segala sesuatu yang menyangkut tata cara pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 oleh PT. Inalum.

D. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri. Dalam melakukan penelitian penulis melakukan metode-metode yang diperlukan. Metode yang dipergunakan dalam Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah sebagai berikut : 1) Tahap Persiapan Hal ini berkaitan dengan persiapan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri nya, misalnya pembuatan proposal, pengajuan tempat Praktik Kerja Lapangan Mandiri, pemberian dosen pembimbing, permohonan surat jalan/ permohonan dari fakultas, dan sebagainya. 2) Studi Literatur Dalam hal ini berkaitan dengan pengumpulan buku-buku yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan penulis dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri.


3) Observasi Lapangan Penulis melakukan pengamatan langsung pada objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri untuk mengetahui bagaimana tata cara pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada PT. Inalum. 4) Metode Pengumpulan Data Dalam tahap ini penulis mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 atas gaji karyawan tetap yang berguna untuk penyusunan Laporan Akhir dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 5) Analisis Data dan Evaluasi Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, penulis akan menganalisa dan mengevaluasi data secara kumulatif yang kemudian akan diinterprestasikan secara objektif, jelas, dan sistematis.

E. Metode Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data yang informasinya diperlukan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini, maka penulis menggunkan metode pengumpulan data sebagai berikut : 1) Metode Observasi (Observation Guide) Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ataupun tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar dan bila perlu membantu mengerjakan tugas yang diberikan pihak perusahaan dengan diberikan petunjuk dan arahan terlebih dahulu dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada perusahaan dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang menjadi rahasia dan memiliki resiko tinggi.


2) Metode Wawancara (Interview Guide) Pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung yang melibatkan pegawai (key person) pada perusahaan yang bersangkutan baik secara lisan maupun tulisan yang berhubungan dengan objek studi. 3) Metode Dokumentasi (Optimal) Pengumpulan data dengan melakukan studi dokumentasi, misalnya dengan mengumpulkan daftar dokumentasi yang diperlukan seperti peraturan pemerintah yang berlaku, Undang-undang perpajakan, lampiran-lampiran formulir, data mengenai pembayaran pajak, data mengenai kepegawaian dan data-data lain yang berhubungan dengan Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang penulis lakukan.

F. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini penulis akan mengemukakan Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan Laporan Akhir Praktik Kerja.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Pada bab ini penulis akan menguraikan sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, uraian tugas pokok dan fungsi, serta gambaran pegawai/ karyawan/ anggota personil.


BAB III

GAMBARAN DATA PAJAK Pada bab ini, penulis akan menguraikan ketentuan-ketentuan yang mengenai PPh Pasal 21, objek dan subjek PPh Pasal 21, perubahan-perubahan pada perundangundangan, cara pemotongan, cara pelaporan, dan lain-lain.

BAB IV

ANALISA DAN EVALUASI Dalam bab sebelumnya penulis telah membahas tentang PPh pasal 21, maka pada bab ini penulis mencoba menganalisa berdasarkan kemampuan penulis kemudian mengadakan evaluasi serta memberikan interpestasi untuk menjawab perumusan masalah yang diajukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini penulis akan memaparkan bagaimana kesimpulan dari objek yang telah diteliti serta saran-saran yang membangun bagi kemajuan perusahaan.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri

Recommend Documents