BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM ) Kita telah memasuki masa milenium dan akan memasuki perdagangan
bebas yang menyeluruh (global). Negara Indonesia berusaha segiat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas tersebut. Agar Negara Indonesia bisa bersaing diperlukan terwujudnya pembangunan nasional yaitu terciptanya suatu masyarakat yang sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan itu sangat dibutuhkan sekali dana anggaran yang besar dalam mewujudkan tujuan pembangunan tersebut. Untuk
mencapai
pembangunan
itu
maka
pemerintah
berusaha
meningkatkan penerimaan, khususnya penerimaan dari sektor pajak. Pajak merupakan penerimaan terbesar di Indonesia. Hal ini sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang menginginkan pembangunan nasional yang harus dibiayai dari sumber dana yang berasal dari masyarakat sendiri sebagai upaya untuk mengurangi tingkat ketergantungan pinjaman dari luar negeri dan meningkatkan kemandirian negara. Pernyataan ini sesuai dengan yang ada dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1983. Sejak dilakukannya reformasi perpajakan pada tahun 1984, maka sistem perpajakan yang sebelumnya official assessment yaitu suatu sistem pemungutan
yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menjadi self assessment yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem perpajakan seperti ini memberikan kepercayaan bagi Wajib Pajak sendiri untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah sebenarnya terhutang atau yang akan dibayar. Sesuai dengan sistem ini aparat pajak atau fiskus adalah memberikan pelayanan, pembinaan, pengawasan terhadap pembayaran pajak. Kewajiban pajak yang langsung dikenakan kepada Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan, disebut pajak penghasilan. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau badan, karena mereka memperoleh penghasilan berupa uang atau barang dalam jumlah tertentu, dan jumlah itu memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Tata cara demikian itu diistilahkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dengan sebutan pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Tujuan dari tata cara ini adalah agar Wajib Pajak tidak terlalu berat membayar pajak secara sekaligus pada akhir tahun berjalan. Sifat pelunasan dalam tahun berjalan adalah pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mencicil hutang pajaknya. Jenis-jenis pelunasan pajak dalam tahun berjalan meliputi: 1) Pemotongan Pajak Penghasilan atas gaji/upah dan pembayaran sejenisnya yang disebut Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayar oleh pemberi kerja , bendaharawan, badan dana pensiun. Perusahaan dan badan-badan atas jasa
yang dilakukan di Indonesia oleh ahli dan atau persekutuan tenaga ahli sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas 2) Pemungutan Pajak Penghasilan atas pembayaran uang sewa, pembagian deviden, bunga dan royalti oleh wajib pajak dalam negeri , yang disebut Pajak Penghasilan Pasal 23. a. Pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh luar negeri oleh Wajib Pajak dalam negeri yang disebut Pajak Penghasilan Pasal 24. b. Pembayaran masa setiap bulan atau yang disebut dengan Pajak Penghasilan Pasal 25. Dalam perhitungan besarnya pajak dalam satu tahun dengan pembayaran sesuai dengan Pasal 24 masih banyak yang tidak tahu dasar apa yang digunakan. Dalam kenyataan Wajib Pajak masih banyak yang tidak mau membayar angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25. Hal ini disebabkan karena kurang tahunya Wajib Pajak mengenai pengajuan angsuran pajak penghasilan dan apa-apa yang diperlukan untuk melaksanakan angsuran tersebut. Berdasarkan keadaan diataslah penulis tertarik untuk mengadakan praktik dengan
judul
ANGSURAN
: PPH
“PROSEDUR PASAL
25
PERMOHONAN ORANG
PENGURANGAN
PRIBADI
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR”.
DI
KANTOR
B.
Tujuan dan Manfaat PKLM Praktik Kerja Lapangan Mandiri merupakan salah satu syarat yang wajib
dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara 1. Tujuan PKLM Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam melaksanakan praktik kerja lapangan mandiri (PKLM) ini adalah : a. Untuk mengetahui dasar yang digunakan untuk menghitung Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 . b. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
2. Manfaat PKLM Adapun yang menjadi manfaat penulis dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri : a. Bagi Mahasiswa : 1. Dapat mempelajari tentang Permohonan Pengurangan Angsuran pembayaran pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 25, 2. Dapat mengetahui cara menghitung Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25,
3. Mempelajari dunia kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 4. Mampu berhubungan dengan orang lain, 5. Manambah kemampuan berkomunikasi, 6. Motivasi belajar dan pencapaian hasil terbaik, 7. Pengujian dan persiapan karir pekerjaan, serta menambah pengalaman kerja, 8. Mengetahui secara langsung praktik kerja yang sesungguhnya dan penanganan masalah yang dihadapi, 9. Mempraktikkan kemampuan yang telah diperoleh dengan melakukan pelatihan pekerjaan.
b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur : 1. Membina kerjasama antara lembaga pendidikan dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur 2. Memberikan kualitas dengan kerja jangka pendek, 3. Dapat menambah sumber-sumber ide baru, 4. Dapat menambah kemampuan yang baru.
c. Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara : 1. Menambah hubungan kerjasama antara pihak Universitas dengan Instansi Pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, 2. Menyediakan test dunia pekerjaan yang nyata bagi para lulusan, 3. Menambah aplikasi yang nyata bagi kurikulum, 4. Mendorong kemajuan alumni di masa mendatang, 5. Mempromosikan sumber daya Universitas.
C.
Uraian Teoritis
1. Defenisi dan Fungsi Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 angka 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) , Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Beberapa para ahli perpajakan mengemukakan pendapat yang berbeda mengenai pajak, tetapi pada dasarnya pendapat yang dikemukakan tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh :
a) Prof. DR. Rochmat Soemitro, S.H , dalam Suandy (2008 : 8), berpendapat bahwa : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. b) Dr. N. J. Feldmann ,dalam Resmi (2008 : 2), berpendapat bahwa : “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.
2. Defenisi Pajak Penghasilan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.
3. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima
atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektf maka disebut Wajib Pajak.Yang menjadi Subjek Pajak adalah: a. 1. Orang Pribadi 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan
yang berhak b. Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya c.
Bentuk Usaha Tetap (BUT) Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah : a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan,dan penghargaan; c) Laba usaha;
d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang; g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; h) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; l) Keuntungan selisih kurs mata uang asing; m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva; n) Premi asuransi; o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas; p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak; q) Penghasilan dari usaha berbasis syariah; r) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
s) Surplus Bank Indonesia.
4. Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan : a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan b. Pajak Penghasilan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
5. Cara Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan/dipungut (yang tidak bersifat final) serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak.
PPh Pasal 25 = PPh terutang menurut SPT tahun lalu - (PPh Pasal 21, 22, 23, 24 tahun lalu) 12
Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan, apabila : a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian. b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan teratur. c. Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan .
e. Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. f. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
D.
Ruang Lingkup PKLM Adapun yang menjadi ruang lingkup yang paling mendasar dalam PKLM
ini adalah sebagai berikut : 1. Prosedur Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur 2. Data Jumlah Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Tahun 2009 - 2010 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
E.
Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta memperoleh informasi
sesuai dengan metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 1.
Tahap Persiapan Pada tahap ini penulis melakukan berbagai persiapan dimulai dari pemilihan objek dan lokasi PKLM, pengajuan proposal PKLM dan surat pengantar.
2.
Studi Literatur (Kepustakaan) Didalam tahap ini penulis mencari berbagai sumber bacaan seperti : buku, Undang-Undang, dan lain-lain maupun yang berhubungan dengan objek PKLM.
3.
Studi Observasi Lapangan Pada tahapan ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan langsung kelapangan yaitu dengan PKLM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, serta mencari dan mempelajari data yang ada hubungannya dengan prosedur permohonan pengurangan angsuran tersebut.
4.
Pengumpulan Data Mengumpulkan
data-data
yang
berhubungan
dengan
Prosedur
Permohonan Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 orang pribadi melalui Data Primer yaitu Wawancara dan Observasi dan Data Sekunder yaitu Penelitian Kepustakaan.
F.
Metode Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data mengenai PKLM ini, penulis mengumpulkan data dan informasi tentang PKLM yaitu dengan menggunakan metode sebagai berikut :
1.
Metode Wawancara (Interview) Dengan metode wawancara ini, peserta mengajukan beberapa pertanyaan langsung pada para pegawai dalam instansi yang bersangkutan untuk
menambah wawasan yang berkaitan dengan kebutuhan penulis untuk melengkapi laporan ini. 2.
Metode Observasi Dalam metode ini peserta terjun langsung kelapangan untuk peninjauan. Dengan mengamati, mendengarkan, dan yang paling sering adalah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pihak instansi dengan berpedoman dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada instansi tersebut. Metode ini sangat diperlukan dalam laporan ini.
3.
Metode Dokumentasi (Optional guide) Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan membuat daftar dokumentasi yang diperoleh dari instansi.
G.
Sistematika Penulisan Laporan PKLM Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan Laporan Praktik
Kerja Lapangan Mandiri adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Dalam Bab ini penulis mengemukakan latar belakang yang menjadi dasar pemilihan dalam penyusunan laporan, tujuan dan manfaat, uraian teoritis, ruang lingkup, metode praktik, metode pengumpulan data serta sistematika penulisan pelaporan.
BAB II
GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PKLM Dalam Bab ini diuraikan tentang gambaran umum objek lokasi PKLM.
BAB III
GAMBARAN DATA Dalam
Bab
ini
diuraikan
mengenai
Prosedur
Permohonan
Pengurangan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. BAB IV
ANALISA DAN EVALUASI Dalam Bab ini penulis menganalisa data yang diperoleh kemudian mengadakan evaluasi.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini menguraikan tentang kesimpulan masalah-masalah yang timbul tentang teori-teori dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dan beberapa saran yang penulis berikan.
