BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri. memenuhi pembangunan nasional secara merata, yang dapat meningkatkan

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri Sumber penerimaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagian besar berasal dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber dana yang digunakan untuk memenuhi pembangunan nasional secara merata, yang dapat meningkatkan kehidupan sosial-ekonomi rakyat serta mendorong kemajuan modernisasi di semua bidang kehidupan. Mengingat isi dari UUD 1945 Pasal 23A yang berbunyi; “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Tersedianya dana yang bersumber dari dalam negeri, akan memberikan jaminan lebih kepada rakyat, sebagai cerminan dari prinsip bantuan nasional dalam upaya melepas ketergantungan pada sumber dana luar negeri, sehingga bantuan asing dianggap sebagai pelengkap yang relatif kecil di masa depan. Sumber dalam negeri yang tertuang dalam APBN 2013 dimana penerimaan pajak ditargetkan sebesar Rp 1.507,7 triliun, sementara pada tahun 2012 targetnya sebesar Rp 1.016 triliun. Maka di tahun 2013 dibutuhkan penggalian potensi penerimaan pajak yang bukan hanya diterima dari wajib pajak dalam negeri melainkan wajib pajak luar negeri. Sehubungan penggalian potensi penerimaan pajak maka DJP sebagai ujung tombak penerimaan Negara di sektor pajak melakukan reformasi melalui perubahan

1

Universitas Sumatera Utara

2

peraturan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana ciri dan corak dari sistem pemotongan pajak di Indonesia mengalami perubahan yang mendasar, dari sistem pemotongan pajak secara Official Assessment System berubah menjadi Self Assessment System. Official Assessment System mengandung arti bahwa petugas pajak yang menetukan sendiri berapa besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Sementara itu, Self Assessment System mengandung pengertian yang sebaliknya, yaitu setiap wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam sistem ini, pemerintah menuntut kesadaran, kejujuran dan peran serta masayarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari tahun ke tahun Pajak Penghasilan masih menjadi nomor satu dalam perkembangan penerimaan negara dari sektor Pajak. Pajak Penghasilan.adalah salah satu pajak yang dipungut dan/atau dipotong oleh pihak ketiga atau pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Umumnya Wajib Pajak Luar negeri adalah warga negara asing . Pada dasarnya warga negara asing di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu sebagai resident atau non-resident yang ditentukan dari lamanya mereka menetap atau berkedudukan di Indonesia (time test). Apabila seorang warga negara asing


3

ditetapkan sebagai resident, konsekuensinya dia berkewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pajak dan memiliki NPWP. Namun apabila seorang warga negara asing ditetapkan sebagai non-resident, maka tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pajak. Dalam prakteknya banyak warga negara asing yang enggan untuk mendaftarkan diri ke kantor pajak. Hal tersebut mungkin dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka tentang perpajakan Indonesia. Atau malah sebaliknya, mereka sangat mengerti seluk-beluk perpajakan Indonesia. Secara teori, apabila seseorang terdaftar sebagai Wajib Pajak dengan status Wajib Pajak Dalam Negeri, maka atas penghasilannya diterapkan prinsip world wide income. Konsekuensinya Wajib Pajak tersebut tidak hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja, penghasilan yang bersumber dari luar Indonesia pun juga berhak dikenakan pajak oleh negara Indonesia. Bayangkan jika hal tersebut terjadi pada warga negara asing yang berstatus sebagai resident di Indonesia, warga negara asing tersebut harus terdaftar sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri dan atas penghasilannya berlaku world wide income yang memberikan wewenang kepada negara Indonesia untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang diterimanya dari negara lain atau bahkan negara asal warga negara asing tersebut. Hal tersebutlah yang membuat warga negara asing segan untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri walaupun persyaratan time test terlewati.


4

Permasalahan tidak hanya berhenti pada hal tersebut saja mengingat sistem perpajakan yang dianut Indonesia adalah self assesment system. Pengawasan oleh fiskus merupakan hal yang mutlak harus dilakukan dalam sistem ini. Pengawasan diperlukan agar Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan hal diatas, penulis berminat untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pemahaman para ekspatriate ataupun pihak yang memperkerjakannya tentang pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh ekspatriate tersebut dan berusaha untuk meninjau pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 terhadap pegawai atau pemberi jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri serta memberikan alternatif pemecahan masalah atas masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, penulis membahasnya dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul “Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23/26 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”

B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini adalah :


5

1.1 Bagaimana tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23/26 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. 1.2 Apa faktor penghambat pelaporan SPT masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. 2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Manfaat dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah: 1.1

Bagi Mahasiswa

a. Menambah wawasan di bidang perpajakan khususnya tentang tata cara pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23/26 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. b. Agar dapat mempraktikkan teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dalam kegiatan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. c. Agar dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam bidang perpajakan maupun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. d. Agar dapat menjadi bahan masukan bagi rekan-rekan penulis lain dalam mengkaji Pajak Penghasilan Pasal 23/26.


6

1.2

Bagi Universitas

a. Menjalin kerjasama yang baik antara pihak Universitas khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur b. Dapat mempromosikan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya di Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. c. Mendapatkan

masukan

berupa

ide,

saran

dan

gagasan

untuk

penyempurnaan kurikulum Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan sehingga mampu mencapai standar mutu pendidikan yang lebih baik. 1.3

Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

a. Untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang terjadi dalam proses pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23/26. b. Memastikan bahwa atas SOP yang berkaitan dengan pemotongan dan pelaporan berjalan. c. Memperoleh masukan dalam rangka peningkatan dan perencanaan kinerja. d. Dapat mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan ilmu perpajakan di lingkungan Perguruan Tinggi khususnya di Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara.


7

C. Uraian Teoritis 1. Pengertian Pajak Dalam pasal 1 angka 1 UU KUP diuraikan pengertian tentang pajak, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak berbeda jauh dengan pengertian pajak dalam undang-undang, Prof. Dr. Rachmat Soemitro, S.H. dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan juga memberikan pendapatnya tentang pengertian pajak. Menurutnya pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari kedua pengertian tersebut, dapat tersimpul bahwa ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah sebagai berikut: a. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke negara yang dalam hal ini adalah pemerintah.


8

b. Pajak

harus

dipungut

berdasarkan

undang-undang

serta

aturan

pelaksanaannya sehingga dapat dipaksakan yang artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang pajak dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan terhadap penanggung utang pajak.

c. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah. Hal tersebut yang membedakan antara dengan retribusi. d. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari

pemasukannya

masih

terdapat

surplus

dipergunakan

untuk

membiayai investasi publik.

f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah, sehingga selain memiliki fungsi pembiayaan, pajak juga memiliki fungsi mengatur.

g. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.


9

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah, yang membedakan diantara keduannya hanyalah pihak yang berwenang memungutnya. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah. Jenis pajak pusat yang sampai saat ini masih berlaku diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPnBM), dan Bea Materai. 2. Jenis Pajak Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya. 2.1 Menurut golongan pajak dikelompokkam menjadi dua, yaitu : a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.


10

2.2 Menurut sifat pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu : a. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. b. Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik

berupa

mengakibatkan

benda,

keadaan,

timbulnya

perbuatan,

kewajiban

atau

membayar

peristiwa

yang

pajak,

tanpa

memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak. 2.3 Menurut lembaga pemungut pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu : a. Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. 3. Fungsi Pajak Pajak yang telah dipungut dari masyarakat ke kas Negara memiliki fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi regularend. 3.1 Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun


11

pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemotongan pajak melalui penyempurnaan peraturan perpajakan. 3.2

Fungsi Regularend (Pengatur) Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuantujuan tertentu di luar bidang keuangan.

4. Sistem Pemotongan Pajak Sistem Pemotongan Pajak antara lain : a. Official Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:  Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.  Wajib Pajak bersifat pasif.  Utang pajak timbul setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus. Sistem ini digunakan dalam administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.


12

b. Self Assesment System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:  Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.  Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.  Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.  Sistem ini digunakan dalam administrasi Pajak Penghasilan Badan dan Orang Pribadi, serta Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Withholding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang biasanya adalah pemberi penghasilan untuk memungut pajak terutang. Sistem ini dipakai dalam administrasi Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2), pasal 15, pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 26.


13

4. Pajak Penghasilan Pasal 23 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Penerima penghasilan (pendapatan) yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 umumnya adalah Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap. 5. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah penerapan dari azas sumber yang dianut dalam ketentuan Pajak Penghasilan di Indonesia. Berdasarkan azas sumber, penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang dinikmati oleh orang atau badan di luar Indonesia, bisa dikenakan pajak di Indonesia. Bentuk pemajakannya adalah dengan sistem witholding tax yang bersifat final.

PPh Pasal 26 ayat (1) adalah PPh Pasal 26 pada umumnya yaitu pemotongan PPh terhadap Wajib Pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Bentuk penghasilan yang dipotong pada umumnya sama dengan objek pemotongan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Bedanya, penerima penghasilan PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak luar negeri.


14

D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Pada Laporan Praktek Kerja Lapangan Mandiri ini, penulis membahas tentang cara pemotongan, cara penyetoran dan cara pelaporan pajak penghasilan pasal 23/26 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. E. Tahapan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Tahap-tahap yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri adalah : 1. Tahap persiapan Dalam tahap ini penulis melakukan tahapan berikut : 1.1

Memilih jenis pajak yang akan dijadikan judul yang akan dibahas.

1.2

Mengajukan judul kepada ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

1.3

Persetujuan penentuan judul tempat Praktek Kerja Lapangan Mandiri oleh ketua Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.

1.4

Penyusunan proposal Praktek Kerja Lapangan Mandiri.

1.5

Memohon surat pengantar Praktek Kerja Lapangan Mandiri dari pihak fakultas / Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.

2. Studi literatur Merupakan dasar teori yang mendukung laporan ini menyangkut masalah yang dibahas yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan


15

perpajakan, artikel ilmiah, catatan-catatan maupun bahasa tertulis yang berhubungan dengan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 3. Observasi lapangan Dalam tahap ini penulis melakukan peninjauan dan pengamatan langsung pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang berkaitan dengan tata cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23/26. 4. Pengumpulan data Dalam tahap ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan untuk penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 5. Analisis dan Evaluasi Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, penulis akan menganalisa dan mengevaluasi bagaimana tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23/26 kemudian akan dipresentasikan secara objektif, jelas dan sistematis.

F. Metode Pengumpulan Data Adapun cara pengumpulan sumber-sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:


16

1. Wawancara (Interview) Dengan metode ini penulis melakukan wawancara secara langsung pada pegawai dalam instansi yang bersangkutan untuk menambah objektifitas yang berkaitan dengan objek yang dibahas. 2. Observasi (Observation) Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung atas kegiatan yang akan dilakukan dalam pencatatan terhadap masalah yang menjadi objek yang dibahas. 3. Dokumentasi (Optional) Yaitu dengan mengumpulkan berbagai dokumen administrasi, peraturan atau dasar hukum yang berhubungan dengan objek Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM).

G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini disusun oleh penulis dalam lima BAB. Adapun rincian dari tiap-tiap bab seperti terlihat di bawah ini: BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum tentang penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri yang meliputi latar belakang penyusunan, tujuan dan manfaat, uraian teoritis, ruang lingkup Praktek


17

Kerja Lapangan mandiri, metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri, serta metode pengumpulan data dan sistematika penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan Mandiri. BAB II

GAMBARAN

UMUM

OBJEK

LOKASI

PRAKTIK

KERJA

LAPANGAN MANDIRI Pada bab ini penulis menguraikan sejarah singkat mengenai lokasi Praktik Kerja Lapangan Mandiri, struktur organisasi, wilayah kerja , uraian tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap bagian dalam instansi tersebut. BAB III GAMBARAN DATA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26 Pada bab ini penulis membahas mengenai

ketentuan tentang pajak

penghasilan pasal 23/26, dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 23/26, objek dan tarif pajak penghasilan pasal 233/26, pemotong pajak penghasilan pasal 23/26 dan saat terhutang, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23/26 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. BAB IV ANALISA DAN EVALUASI Pada bab ini penulis akan membahas tata cara pemotongan , tata cara pelaporan , dan tata cara pelaporan pajak penghasilan pasal 23/26 yang telah dipotong pemberi kerja atau pekerjaan yang dilakukan.


18

BAB V

PENUTUP Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari uraian pada bab-bab sebelumnya. Penulis juga akan memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan masukan.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri. memenuhi pembangunan nasional secara merata, yang dapat meningkatkan

Recommend Documents