BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus
dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Usaha yang dilakukan
negara
Indonesia
untuk
mewujudkan
kemandiriannya
dalam
pembiayaan pembanguanan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa minyak bumi dan gas alam (migas) dan non migas. Dahulu sumber penerimaan negara yang terbesar berasal dari sektor migas. Namun seiring dengan berjalannya waktu kita tidak dapat terus berharap dari sektor migas saja untuk penerimaan negara karena bila migas tersebut terusmenerus digali maka suatu saat persediaannya di alam pun akan semakin berkurang dan pada akhirnya akan habis. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk mengalihkan sumber penerimaan negara yang terbesar dari sektor migas tersebut ke sektor non migas yang berupa pajak. Dan dewasa ini pajak menjadi sumber penerimaan negara yang paling prioritas. Berbagai upaya pun dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak ini, hal ini dibuktikan dengan kesungguhan pemerintah untuk melaksanakan pembaharuan sistem perpajakan (tax reform)
Universitas Sumatera Utara
yang meliputi pembaharuan terhadap peraturan perpajakan (tax law) maupun pembaharuan terhadap administrasi perpajakan (tax administration). Dalam usaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak ini maka salah satu usaha pemerintah yaitu dengan memberikan kemudahan-kemudahan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maka di Indonesia diterapkanlah self assessment system dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat oleh anggota masyarakat wajib pajak. Optimalisasi pelayanan kepada wajib pajak pun menjadi salah satu hal yang penting. Salah satu bentuk pelayanannya adalah memenuhi hak-hak wajib pajak. Undang-undang memberikan kepercayaan dan hak serta kewenangan yang besar kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya. Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang harus ia bayar ke kas negara. Untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Undang-Undang juga mengatur dengan tegas hak-hak wajib pajak dalam satu Hukum Pajak Formal secara tegas. Salah satu hak wajib pajak tersebut adalah mengajukan permohonan keberatan dan kepastian terbitnya Surat Keputusan Keberatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Universitas Sumatera Utara
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 25 bahwa wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu : a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Keberatan tersebut dapat diajukan secara tertulis atas surat ketetapan pajak sebagaimana yang telah tersebut diatas. Dalam penyelesaian surat keberatan Direktorat Jenderal Pajak harus berpegang pada prinsip keadilan dalam menyelesaikan masalah keberatan tersebut pihak fiskus harus berlaku adil dimana wajib pajak tidak dirugikan dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, wajib pajak harus memberikan keterangan yang benar dengan didukung laporan keuangan yang sebenarnya. Sebaliknya bila wajib pajak memberikan keterangan yang tidak benar tanpa disertai alasan yang jelas maka pihak fiskus dapat menambahkan pajak yang terutang. Hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut ke dalam satu Laporan Tugas Akhir / Laporan PKLM dengan judul : “PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN BADAN DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I ”.
Universitas Sumatera Utara
1.2.
Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)
1.2.1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Tujuan penulis mengadakan PKLM ini adalah a. Mengetahui faktor yang menyebabkan wajib pajak mengajukan keberatan. b. Memperoleh informasi mengenai tata cara penyelasaian keberatan c. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyelesaian keberatan 1.2.2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri Manfaat PKLM bagi Mahasiswa a. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah dipelajari ke dalam permasalahan yang timbul selama melaksanakan penelitian pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I (KANWIL DJP SUMUT I) b. Mempelajari perilaku dan keahlian baru serta mempelajari bentuk tim dan kerja sama. c. Membangun kerja sama dan hubungan yang baik KANWIL DJP SUMUT I dengan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU)
Universitas Sumatera Utara
Manfaat PKLM bagi KANWIL DJP SUMUT I a. Peningkatan sumber ide-ide baru dan masukan dalam hal pelaksanaan kewajiban perpajakan di KANWIL DJP SUMUT I. b. Membina kerja sama antara Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU dengan KANWIL DJP SUMUT I. c. Mendapat saran dan masukan dalam hal perpajakan khususnya dalam bidang penyelesaian keberatan. Manfaat PKLM bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan a. Meningkatkan kerja sama antara KANWIL DJP SUMUT I dengan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU b. Memberikan/memperbaiki pengujian nyata atas disiplin ilmu yang telah dipelajari. c. Meningkatkan kurikulum tepat guna sehingga mampu mencapai standar mutu pendidikan. d. Membuka interaksi antara dosen dengan KANWIL DJP SUMUT I
Universitas Sumatera Utara
1.3.
Uraian Teoritis Surat Keberatan adalah surat atas keberatan terhadap surat ketetapan
pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. Dasar hukum yang mengatur mengenai tata cara pengajuan keberatan dan banding dapat dilihat berdasaran ketetapan atau urutan yang berlaku antara lain. 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) keberatan diatur dalam pasal 25 ayat 1 yang berbunyi : wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas suatu : a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( SKPKB ) b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ( SKPKBT ) c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ( SKPLB ) d. Surat Ketetapan Pajak Nihil ( SKPN ) e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.03 /2007 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak atas suatu : a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( SKPKB ) yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak, jumlah kredit pajak,
Universitas Sumatera Utara
jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atau jumlah pajak yang ditetapkan c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau yang tidak seharusnya terutang. d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak. e. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga bedasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. SKPKB diterbitkan apabila : a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau ada keterengan lain ternyata jumlah pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar. b. SPT tidak disampaikan dalam waktunya, setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut surat teguran. c. Berdasarkan pemeriksaaan mengenai PPn dan PPnBM
ternyata tidak
harus dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%
Universitas Sumatera Utara
d. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terhutang. Fungsi SKPKB: 1. Koreksi atas jumlah yang terutang menurut SPT-nya 2. Sarana untuk mengenakan sanksi 3. Alat untuk menagih pajak. 1.4.
Ruang Lingkup Praktek Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi ruang lingkup PKLM ini adalah sebagai berikut. 1. Tata cara atau prosedur pengajuan keberatan pajak penghasilan 2. Tata cara penyelesaian keberatan atas SKPKB PPh Badan 3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian keberatan. 4. Keputusan yang diambil atas keberatan wajib pajak.
1.5.
Metode PKLM Metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKLM adalah sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan Didalam ini penulis melakukan persiapan mulai dari pengajuan judul, penentuan judul, penentuan tempat PKL, penyusunan proposal, pengajuan proposal, seminar proposal hingga mendaptkan surat keputusan untuk melakukan PKLM
Universitas Sumatera Utara
2. Studi Literatur Di dalam tahap ini penulis mencari berbagai bacaan seperti buku, Undang-Undang, dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan objek PKLM. 3. Observasi Lapangan Didalam tahap ini penulis melakukan observasi lapangan. Mulai dari mencari key person, mengetahui waktu untuk memberikan surat pengantar. 4. Pengumpulan Data Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penyelesaian keberatan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan 5. Analisis dan Evaluasi Untuk dapat menganalisis data sesuai dengan yang diinginkan, penulis melakukan analisis data dengan teknik pendekatan kualitatif. Dimana data yang diperokeh akan diberikan interprestasi sehingga masalah dapat terungkap secara objektif. 1.6.
Metode Pengumpulan Data 1. Metode Wawancara Yaitu kegiatan pengumpulan dan pencarian data dengan melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan kepada pegawai dalam instansi yang bersangkutan untuk menambah objektivitas yang berkaitan dengan kebutuhan penulis untuk melengkapi laporan ini.
Universitas Sumatera Utara
2. Metode Observasi Yaitu kegiatan pengumpulan dan pencarian data dengan langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar, dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pihak instansi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada instansi tersebut 3. Metode Dokumentasi Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan membuat daftar dokumentasi yang diperoleh dari instansi tersebut. 1.7.
Sistematika Penulisan Laporan
BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang dari masalah yang mejadi latar belakang PKLM, tujuan dan manfaat PKLM, ruang lingkup PKLM, metode PKLM, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan laporan PKLM. BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Bab ini tentang sejarah singkat KANWIL DJP SUMUT I, struktur organisasi, tugas dan fungsi seksi-seksi di KANWIL DJP SUMUT I. BAB III : GAMBARAN DATA PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Pada bab ini penulis membahas permasalahan yang dihadapi KANWIL DJP SUMUT I dalam menyelesaikan keberatan.
Universitas Sumatera Utara
BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI Pada bab ini penulis akan membandingkan penerapan teori yang ada dengan data yang diperoleh di lapangan. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini penulis akan mengambil kesimpulan dan uraian bab-bab sebelumnya dan beberapa saran yang dapat menjadi masukan bagi tempat PKLM. DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Universitas Sumatera Utara
