BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Negara Indonesia mempunyai tujuan nasional, yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dalam mewujudkannya yaitu dengan malaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Agar dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiyaan pembangunan. Usaha memandirikan bangsa atau negara dalam pembiyaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berwujud pajak yang harus terus diupayakan dan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat. Agar bisa menjadi bangsa yang mandiri pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber pendanaan dalam negerinya yaitu dengan meningkatkan penerimaan pajaknya. Pajak tersebut merupakan sumber penerimaan yang utama untuk negera yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan negara. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar (Widjaya dalam Mandagi, Chorras et al 2014).
1
2
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kenaikan penerimaan sektor pajak dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa terdapat potensi besar di sektor perpajakan. Kenaikan penerimaan pajak ini tentu akan turut meningkatkan penerimaan kas negara yang dapat digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan nasional. Jika dibandingkan dengan jenis pajak lainnya, pajak penghasilan memiliki proporsi paling besar. Populasi masyarakat Indonesia yang sangat banyak menjadikan potensi pajak sangat tinggi, namun demikian kesadaran masyarakat terhadap kewajiban setiap warga negara dalam membayar pajak masih sangat rendah. Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran pemerintah dan wajib pajak yang ada, karena tanpa adanya kesadaran dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mustahil penerimaan pajak akan meningkat, untuk itu agar penerimaan pajak meningkat diharapkan kepatuhan dari wajib pajak dalam pembayaran pajak juga meningkat. Hal ini menjadi tugas pemerintah sebagai penyelenggara pajak untuk terus melakukan sosialisasi pajak, serta menemukan terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi kantor pelayanan pajak, penerimaan pajak apapun jenisnya baik itu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan jenis pajak lainnya
3
yang diterima sangat tergantung pada tingkat kepatuhan dari wajib pajak baik dalam melaporkan dan melunasi pajaknya. Tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Torgler (2005) salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat keputusan kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khusunya wajib pajak badan Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja Kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi hampir semua negara yang menganut sistem perpajakan (Hutagaol, 2007). Demi mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Doran, 2009). Franzoni (1999) menyatakan kepatuhan atas pajak (tax compliance) adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan peraturan pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu dan membayar pajaknya dengan tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak menjadi sebuah syarat agar penerimaan negara meningkat. Penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak akan meningkat apabila wajib pajak semakin patuh dalam melaporkan serta melunasi
kewajiban
perpajakannya.
Ketidakpatuhan
wajib
pajak
dapat
berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan, hal ini dapat
4
mencapai suatu titik dimana lumpuhnya sistem perpajakan (Ratna Sari dan Afriyanti, 2012 dalam Mahendra, Putu Putra dan I Made Sukartha 2014). Sejak tahun 1983 sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Pada self assessment system, wajib pajak diberikan kewenangan penuh untuk memperhitungkan, menghitung, membayar atau menyetor, serta melaporkan besaran pajak terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang berlaku,
sedangkan peran Ditjen Pajak adalah membina, melayani, serta melakukan pengawasan pajak. Menurut Suhendra, (2010) perubahan sistem perpajakan dimaksudkan untuk mempermudah wajib pajak dalam pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dengan menyederhanakan administrasi di bidang perpajakan. Self assessment system juga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan yaitu pemeriksaan pajak. Pemberian kewenangan penuh kepada wajib pajak bukanlah tanpa resiko. Dalam sistem ini juga masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya kecurangan oleh wajib pajak, untuk itu diperlukan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Tujuan pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam upaya pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak. Pemeriksaan pajak berguna untuk mengantisipasi setiap upaya kecurangan atau manipulasi perpajakan yang sangat mungkin terjadi sehingga wajib pajak akan patuh pada perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hasil penerimaan pajak digunakan untuk kegiatan pemerintahan dan sebagai sumber dana pembangunan, yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat,
5
tidak terkecuali rakyat yang tidak atau belum membayar pajak. Sifat pajak yang tanpa “ada kontraprestasi langsung”, tanpa ada kontraprestasi langsung disini adalah pembayar pajak berdasarkan perhitungan tertentu diwajibkan membayar sejumlah uang tanpa mengetahui hasil yang diperoleh atau imbal balik atas pembayaran pajak yang mereka lakukan. Inilah yang membuat pembayar pajak berusaha menghindari atau memperkecil kewajiban pajaknya karena memang tidak ada manfaat yang dapat dirasakan secara langsung (Rahmawati, Fajar Nur et al 2014). Penelitian Rozie (2005) menyimpulkan bahwa dengan pemeriksaan pajak akan mendorong timbulnya kepatuhan wajib pajak, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan wajib pajak akan masuk dalam kas negara. Demikian pemeriksaan pajak merupakan pagar penjaga agar wajib pajak tetap mematuhi kewajibannya. Pelaksanaan tindakan penagihan pajak sangatlah diperlukan agar mengurangi penunggak pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat seiring dengan optimalisasi jumlah wajib pajak yang dimaksudkan agar menghasilkan penerimaan pajak dan juga mempertimbangkan segi keadilan dalam memperlakukan wajib pajak. Diupayakan agar setiap wajib pajak akan mendapatkan giliran untuk diperiksa dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakannya (Syahab dan Gisijianto 2008). Masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dilaksanakan penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan agar
6
penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan melelang barang yang telah disita (Mahendra, Putu Putra dan I Made Sukartha 2014). Dari segi keuangan publik, apabila pemerintah dapat menunjukan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Sebaliknya, jika pemerintah tidak dapat menunjukan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada masyarakat. Apabila ada wajib pajak yang tidak mau membayar pajak, siapapun dia (baik pejabat publik ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan. Dari segi struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika, dimasukkan pada masalah internal dilingkungan kantor pajak. Apabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani wajib pajak dengan professional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagi aturan. Begitu pula pada KPP Pratama di Kabupaten Batang apabila wajib pajak tidak mematuhi aturan sesuai Undang-Undang yang ada maka wajib pajak wajib mendapatkan sanksi atau hukuman yang berlaku. Berikut ini adalah tabel perkembangan pajak penghasilan (PPh) badan pada KPP Pratama di Kabupaten Batang tahun 2012-2015.
7
Tabel 1.1 Kepatuhan wajib pajak, Pemeriksaan, Penagihan Pajak, dan Penerimaan pajak badan pada KPP Pratama Batang Tahun 2012-2015 Jumlah Yang Diperiksa
Jumlah Yang Tertagih
Penerimaan Pajak Badan (RP)
41,96%
832
210
4.448.869.219
979
56,28%
1193
232
5.237.928.381
1.734
528
32,84%
1241
132
5.109.757.921
1.994
937
46,99%
1008
87
6.881.949.177
Jumlah WP Terdaftar
WP Yang Aktif
2012
1.228
865
2013
1.530
2014 2015
Tahun
Kepatuhan WP %
Sumber : KPP Pratama Batang, 2016
Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukan bahwa pada tahun 2012 sampai 2015 di KPP Pratama Kabupaten Batang mengalami naik turun, misalnya pada tahun 2012 tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Batang sebesar 41,96 persen, wajib pajak yang diperiksa dalam jumlah surat sebanyak 832, jumlah wajib pajak yang tertagih sebanyak 210, dan penerimaan pajak badan hanya sebesar Rp 4.448.869.219. Kemudian pada tahun 2013 kepatuhan pajaknya meningkat yaitu sebesar 56,28 persen, dan jumlah yang diperiksa mengalami kenaikan yaitu sebesar 1193, jumlah pajak yang tertagih yaitu 232 lembar surat, sedangkan penerimaan pajak badan untuk tahun 2013 mengalami peningkatan Rp 5.237.928.381. Pada tahun 2014 tingkat kepatuhan wajib pajak menurun hanya 32,84 persen, dan jumlah yang diperiksa mengalami kenaikan yaitu sebanyak 1241 lembar surat, jumlah yang tertagih mengalami penurunan sebanyak 132 lembar, dan jumlah penerimaan pajak sebanyak Rp 5.109.757.921. Sedangkan pada tahun 2015 kepatuhan pada wajib pajaknya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 46,99 persen, jumlah
8
yang diperiksa yaitu sebanyak 1008, jumlah yang tertagih mengalami penurun hanya 87 surat yang diterbitkan untuk penagihan pajak sehingga penerimaan pajaknya mengalami kenaikan sebesar Rp 6.881.949.177. Adanya data realisasi pada pajak badan di KPP Pratama Batang yang masih mengalami naik turun dan belum mencapai target ini dikarenakan kepatuhan dari wajib pajak yang belum maksimal, sehingga terjadi pemeriksaan dan penagihan, sedangkan penerimaan pajak badan KPP Pratama Batang pada tahun 2012-2015 belum mencapai target atau belum sesuai dengan jumlah banyaknya wajib pajak yang terdaftar. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kepatuhan wajib pajaknya, pemeriksaan, penagihan pajaknya agar penerimaan pajak badan di KPP Pratama Batang bisa meningkat sesuai target yang diinginkan. Berdasarkan uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian di daerah Kabupaten Batang tahun 2012 sampai 2015. Karena dalam meningkatkan penerimaan pajak diperlukan tingkat kepatuhan dari masing-masing wajib pajak. Mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu upaya adanya pemeriksaan dan penagihan pajak agar wajib pajak dapat mematuhi kewajibannya sesuai aturan yang sudah ada didalam undang-undang. Maka peneliti tertarik untuk membahas masalah yang sehubugan dengan “ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN
DAN
PENAGIHAN
PAJAK
TERHADAP
PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI KPP PRATAMA KABUPATEN BATANG TAHUN 2012-2015”.
9
1.2 Rumusan Masalah Masalah peningkatan penerimaan pajak merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh daerah-daerah di Indonesia bahkan negara-negara lain. Penelitian ini telah banyak dilakukan tetapi penerimaan pajaknya selalu tidak sesuai dengan jumlah banyaknya wajib pajak yang terdaftar. Berdasarkan latar belakang dan beberapa alasan tersebut, pokok permasalahan dari penelitian ini adalah : 1. Apakah terdapat pengaruh antara kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Batang tahun 2012-2015? 2. Apakah terdapat pengaruh antara pemeriksaan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Batang tahun 2012-2015? 3. Apakah terdapat pengaruh antara penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Batang tahun 2012-2015? 4. Apakah terdapat pengaruh antara kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan, dan penagihan pajak secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Batang tahun 2012-2015?
10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini maka tujuan penelitian adalah : 1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh antara kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Batang tahun 2012-2015 2. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh antara pemeriksaan terhadap peningkatan
penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Batang tahun 2012-2015 3. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh antara penagihan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Batang tahun 2012-2015 4. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan, penagihan pajak secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak penghasilan badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Batang tahun 2012-2015. 1.3.2 Kegunaan Penelitian Seorang peneliti memiliki tujuan untuk mendapatkan manfaat yang terwujud dari penelitiannya tersebut baik untuk diri sendiri pada khususnya maupun untuk orang lain pada umumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut :
11
1. Bagi masyarakat umum dan masyarakat sekitar Hasil penelitian dapat digunakan sebagai satu alat media dalam memahami perpajakan, tentang kepatuhan dalam membayar pajak badan, maupun tentang pemeriksaannya khususnya di daerah Kabupaten Batang. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarat Kabupaten Batang dan disekitarnya bisa memahami manfaat pajak yaitu sebagai salah satu sumber penerimaan negara untuk pendanaan pembangunan nasional. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat atau wajib pajak Kabupaten Batang ini bisa membayar pajaknya tepat waktu dengan peraturan yang ada. 2. Bagi penelitian berikutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan maupun pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan yang telah terjadi khususnya tentang pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan, dan penagihan pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak badan dan juga dapat dijadikan untuk menambah sumber pustaka yang telah ada. Bagi peneliti lain dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila ke depan ingin melakukan penelitian sejenis.
12
3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batang Dengan adanya penelitian ini semoga dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan khususnya dan wajib pajak lainnya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Pemeriksaan pajak berguna untuk mengantisipasi setiap upaya kecurangan atau manipulasi perpajakan yang sangat mungkin terjadi sehingga wajib pajak akan patuh khususnya wajib pajak badan pada perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya penelitian ini diharapkan semoga dalam pemeriksaan, kepatuhan, penagihan dan penerimaan pajak badan di KPP Pratama Batang dan sekitarnya akan semakin meningkat.
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.
BAB II
LANDASAN TEORI Pada bab landasan teori berisi tentang uraian dan teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk mendukung penelitian dari masalah
13
yang dibahas, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. BAB III
METODE PENELITIAN Pada bab metode penelitian berisi variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis.
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN Menguraikan tentang hasil dan pembahasan yang meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan.
BAB V
PENUTUP Berisi tentang kesimpulan dan saran.
DAFTAR PUSTAKA
