BAB II KAJIAN PUSTAKA
2.1
Landasan Teori
2.1.1
Tinjauan Umum Tentang Perpajakan
2.1.1.1 Pengertian pajak Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat bagi segi materiil maupun spirituil (Waluyo dan Illyas, 2002:2). Untuk dapat merealisasikan
tujuan
tersebut,
perlu
diperhatikan
masalah
pembiayaan
pembangunan. Salah satu untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dari dalam negeri yang berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Para ahli memberikan batasan tentang pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama. Salah satunya definisi yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, yaitu: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2009:1).
10
2.1.1.2 Pengelompokan Pajak Dalam hukum pajak terdapat berbagai pengelompokkan jenis pajak. Pengelompokan ini didasarkan atas sifat-sifat tertentu yang terdapat pada masingmasing pajak yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga kelompok, (Waluyo dan Illyas, 2000:8) yaitu: 1) Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua, yaitu: a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai 2) Menurut sifatnya a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan b. Pajak objektif,
yaitu
pajak
yang berpangkal
pada objeknya,
tanpa
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
11
3) Menurut lembaga pemungutnya a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hotel. Menurut lembaga pemungutnya PKB termasuk ke dalam kelompok pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Dari segi kewenangan pemungutan pajak atas obyek pajak di daerah, dibagi menjadi 2 yakni: 1) Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi; 2) Pajak daerah yang dipungut oleh kabupaten. PKB termasuk ke dalam pajak daerah yang dipungut oleh provinsi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan UndangUndang Republik Indonesia Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyebutkan bahwa PKB termasuk ke dalam pajak daerah yang dipungut oleh provinsi.
12
2.1.2
Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah
2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah Definisi pajak daerah menurut Mardiasmo (2009:12) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah. Sedangkan menurut Marihot (2008) pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapakan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah hal ini dikemukakan oleh Yasin dalam Suwedharma (2005). Selain itu Davey dalam Santi (2006) mengemukakan pendapatnya tentang pajak daerah yaitu : 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah sendiri. 2) Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tapi pendapatan tarifnya dilakukan oleh Pemda. 3) Pajak yang dipungut atau ditetapkan oleh Pemda. 4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi pungutannya kepada, dibagi hasilkan dengan atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh Pemda.
13
2.1.2.2 Jenis Pajak Daerah Jenis pajak daerah menurut Mardiasmo (2009) yaitu : 1) Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi (Pajak Provinsi), terdiri dari : a. PKB dan Kendaraan di Atas Air; b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan; 2) Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota (Pajak Kabupaten/Kota), terdiri dari : a.
Pajak Hotel;
b.
Pajak Restoran;
c.
Pajak Hiburan;
d.
Pajak Reklame;
e.
Pajak Penerangan Jalan;
f.
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
g.
Pajak Parkir Tarif pajak untuk daerah Tingkat I (Pajak Provinsi) diatur dengan peraturan
pemerintah dan penetepannya seragam diseluruh Indonesia. Sedangkan untuk daerah Tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota), selanjutnya ditetapkan oleh peraturan daerah masing-masing dan peraturan daerah tentang pajak tidak dapat berlaku surut.
14
Memperhatikan sumber pendapatan asli daerah sebagaimana tersebut diatas, terlihat sangat bervariasi. 2.1.3
Tinjauan Umum Tentang PKB
2.1.3.1 Pengertian PKB Menurut Undang –Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PKB merupakan bagian dari pajak daerah jenis pajak provinsi yang dipungut melalui instansi Kantor bersama SAMSAT tiap Kabupaten/Kota. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor yang disingkat PKB menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 Tentang PKB yaitu pajak yang dipungut atas kepemilikan kendaraan bermotor dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 Tentang PKB menguraikan sebagai berikut: 1) Pasal 1 butir 5 bahwa Kendaraan Bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alatalat besar.
15
2) Pasal 3 bahwa Objek PKB adalah kepemilkan dan /atau penguasaan Kendaraan Bermotor. 3) Pasal 4 bahwa dikecualikan dari obyek PKB adalah: a. Kendaraan bermotor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I, Pemerintah Daerah Tingkat II, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa atau Pemerintah Kelurahan; b. Kendaraan bermotor Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak Negara; c. Kendaraan bermotor Pabrikan atau importir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan dan atau untuk dijual. d. Kendaraan Bermotor Wisatawan Mancanegara yang berada di wilayah Propinsi Bali untuk jangka waktu 60 hari berturut-turut. e. Kendaraan Bermotor yang dipergunakan sebagai pemadam kebakaran. f. Kendaraan Bermotor yang disegel atau yang disita oleh Negara/tersangkut perkara pidana. 4) Pasal 5 ayat 1 bahwa Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. 5) Pasal 5 ayat 2 bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
16
2.1.3.2 Dasar Hukum Pengenaan PKB Pemungutan PKB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Selain itu penerapan PKB pada suatu daerah provinsi didasarkan pada peraturan daerah provinsi yang bersangkutan. Dalam hal ini Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 Tentang PKB diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang PKB; yang merupakan landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB di Provinsi Bali.
2.1.3.3 Ketentuan Mengenai Masa PKB menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 Tentang PKB Ketentuan Mengenai Masa PKB menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 Tentang PKB Pasal 11 sebagai berikut ini: 1) PKB dikenakan untuk Masa Pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. 2) Pajak yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, maka dapat dilakukan restitusi. 3) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh.
17
2.1.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan PKB menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 Pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa dasar pengenaan pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Dasar pengenaan pajak tersebut dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Gubernur setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali dengan berpedoman pada dasar pengenaan pajak yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Dalam hal dasar pengenaan pajak yang belum tercantum Keputusan Menteri Dalam Negeri, Gubernur menetapkan dasar pengenaan pajak dengan keputusan Gubernur setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri. Tarif PKB menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 Tentang PKB Pasal 8 yaitu sebagai berikut: 1) 1,5 % (satu setengah persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum. 2) 1,0 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum. 3) 0,5 % (setengah persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
18
Cara perhitungan besarnya pajak terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 atau pasal 7 Peraturan Daerah ini. 2.1.4
Upaya Pajak (Tax Effort) Tax effort menunjukkan upaya pemerintah untuk mendapatkan pendapatan
bagi daerahnya dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki. Potensi dalam pengertian ini adalah seberapa besar target yang ditetapkan pemerintah daerah dapat dicapai dalam tahun anggaran daerah tersebut. Dengan demikian PKB penerimaannya dapat dioptimalkan, sehingga kontribusinya dapat ditingkatkan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana ditegaskan Suparmoko dalam Santi (2006), bahwa upaya pajak (tax effort) adalah jumlah pajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak yang dibandingkan dengan potensi pajak (tax capacity = tax potensial) yaitu sejumlah pajak yang seharusnya mampu dikumpulkan dari dasar pajak (tax base). Menurut Ramdan dalam Abdul Halim (2001:112) bahwa upaya peningkatan kemampuan penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan asli daerah, baik penerimaan dari pajak daerah maupun penerimaan pendapatan asli daerah lainnya harus diarahkan pada usaha terus menerus dan berlanjut, sehingga pendapatan asli daerah terus meningkat dan diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan sumber penerimaan dari pemerintah atasan (pemerintah pusat). Dalam upaya peningkatan penerimaan tersebut dapat ditempuh melalui upaya intensifikasi dan
19
ekstensifikasi. Upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat melalui langkah-langkah secara intensifikasi dan ekstensifikasi adalah sebagai berikut (Pulawan, 2008): 1) Intensifikasi Intensifikasi penerimaan asli daerah adalah suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Dalam upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan dan aspek personalianya. 2) Ekstensifikasi Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru, namun dalam upaya ekstensifikasi ini khususnya yang bersumber dari pajak daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional, yakni pemungutan pajak daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiscal. Berdasarkan pemaparan diatas mengenai upaya pajak (tax effort) yang dilakukan oleh pemerintah (fiskus) maka indikator yang dipergunakan untuk mengukurnya adalah dari segi pembiayaan (Santi, 2006), yakni berupa dana yang dikeluarkan.
20
2.1.5
Hubungan Upaya Pajak (Tax Effort) dengan Penerimaan PKB Upaya pajak (tax effort) sangat berguna meningkatkan penerimaan PKB
yang dilakukan Dinas Pendapatan berdasarkan program kerja dalam peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang berlandaskan pada UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintahan No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, antara lain: 1) Pengeluaran dana dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan, meliputi: a. Biaya fasilitas pendukung pelayanan publik. b. Biaya sistem pelayanan Samsat on line. c. Biaya membangun Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (KB-SAMSAT) Pembantu. Pelaksanaan peningkatan pelayanan bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan PKB dengan melengkapi fasilitas pelayanan seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan masayarakat. 2) Pengeluaran dana dalam pelaksanaan pengawasan pemungutan, meliputi: a. Biaya razia gabungan dan door to door bekerjasama dengan jajaran Kepolisian dan Pihak Jasa Raharja guna mengingatkan wajib pajak terhadap kewajibannya. b. Biaya koordinasi dengan instansi terkait melalui rapat-rapat dengan lembaga swasta terkait dan steakholder seperti Organda, show room, biro jasa, dan lain-lain.
21
Pelaksanaan pengawasan pemungutan bertujuan untuk mengawasi pemungutan pajak dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan pihak terkait agar mampu mencegah terjadinya penyelewengan pemungutan. 3) Pengeluaran dana dalam pelaksanaan pembinaan pelaksanaan samsat, meliputi: a. Biaya pendidikan/kursus kepribadian, b. Biaya bimbingan teknis kepada petugas tentang pelayanan prima, c. Biaya pembinaan kepada petugas. Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan samsat bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM/petugas instansi terkait agar dapat memahami dengan tepat tugas yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan. 4) Pengeluaran dana dalam pelaksanaan sosialisasi sistem dan prosedur, meliputi: a. Biaya penyuluhan dan sosialisasi produk hukum. b. Biaya sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik mengenai sistem dan prosedur samsat. Pelaksanaan sosialisasi sistem dan prosedur dilakukan guna menjadikan wajib pajak menjadi sadar pajak dan membayar pajak tepat waktu (memberikan motivasi), sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.
22
2.2
Pembahasan Hasil Penelitian Sebelumnya Penelitian yang dilakukan oleh Suwedharma (2005) dengan judul Pengaruh
Upaya Pajak (Tax Effort) terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung Tahun 2000-2004. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya yaitu Upaya pajak (tax effort) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung.
Variabel biaya pembinaan dan pengawasan, biaya pendataan, biaya audit, biaya insentif, dan biaya sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di kabupaten Badung. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel upaya pajak (tax effort) sebagai variabel terikat. Dan perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu penerimaan pajak hotel dan restoran dan dimensi waktu serta lokasi penelitian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Santi Oktavia pada tahun 2006 dengan judul skripsi “Analisis Pengaruh Upaya Pajak (Tax Effort) Terhadap Penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Badung Tahun 2002-2006”. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Disebutkan bahwa ada 5 (lima) variabel bebas yang mempengaruhi penerimaan pajak hiburan yaitu biaya pembinaan dan pengawasan, biaya pendataan, biaya audit, biaya insentif, dan biaya sosialisasi pajak, yang keseluruhannya merupakan upaya pajak (tax effort). Pembahasan ini menyimpulkan bahwa upaya pajak (tax effort) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Badung. Sedangkan
23
secara parsial variabel biaya pembinaan dan pengawasan, biaya pendataan secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Badung. Variabel biaya audit, biaya insentif, dan biaya sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hiburan di kabupaten Badung. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel upaya pajak (tax effort) sebagai variabel terikat. Dan perbedaannya terletak pada objek penelitian yaitu penerimaan pajak hiburan dan dimensi waktu serta lokasi penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Kompyang Gede Eka Wiraguna (2010) yaitu Analisis Tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan PKB (PKB) dan Bea balik Nama kendaraan bermotor (BBN-KB) serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) Tahun 2004-2008 Pada Dinas Pendapatan Provinsi Bali. Dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dihasilkan analisis PKB, BBN-KB, dan PBB KB terjadi pertumbuhan yang berfluktuasi tiap tahunnya dikarenakan sifatnya yang tidak dapat ditargetkan secara pasti. Dan apabila dilihat dari kontribusi terbesar adalah penerimaan dari PKB. Sedangkan mengenai rasio efisiensi penerimaan untuk PKB, BBN-KB serta PBB-KB pada Dinas Pendapatan Provinsi Bali kinerja sudah baik, karena telah mampu menekan biaya-biaya dan merealisasikan target dengan sangat baik yang ditunjukkan dengan pencapaian target yang melebihi anggaran. Persamaan dari penelitian ini adalah lokasi penelitian sama-sama dilakukan di Dinas Pendapatan Provinsi Bali dan meneliti tentang penerimaan PKB. Perbedaannya terletak pada teknik analisis yang digunakan serta objek penelitian.
24
Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnya
No.
Penelitian
Judul
Variabel
Teknik Analisis
Pengaruh Upaya Pajak (Tax Effort) terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung Tahun 20002004
- biaya pembinaan dan pengawasan, - biaya pendataan, - biaya audit, - biaya insentif, dan - biaya sosialisasi pajak - Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung
Teknik Analisis Regresi Linear Berganda.
Analisis Pengaruh Upaya Pajak (Tax Effort) terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Badung tahun 20022006.
- biaya pembinaan dan pengawasan, - biaya pendataan, - biaya audit, - biaya insentif, dan - biaya sosialisasi pajak - Penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Badung
Teknik Analisis Regresi Linear Berganda.
Hasil
(tahun) 1.
Suwedharma (2005)
4
Santi Octavia (2006)
25
Upaya pajak (tax effort)secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung. Variabel biaya pembinaan dan pengawasan, biaya pendataan, biaya audit, biaya insentif, dan biaya sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di kabupaten Badung. Upaya pajak (tax effort)secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Badung. Variabel biaya pembinaan dan pengawasan, biaya pendataan secara parsial tidak berpengaruh signi fikan terhadap penerimaan pajak hiburan di Kabupaten
Badung. Variabel biaya audit, biaya insentif, dan biaya sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hiburan di kabupaten Badung. 5
Kompyang Gede Eka Wiraguna (2008)
Analisis Tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan PKB (PKB) dan Bea balik Nama kendaraan bermotor (BBN-KB) serta pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB-KB) Tahun 20042008 Pada Dinas Pendapatan Provinsi Bali.
- Efisiensi - Efektivitas
Teknik analisis deskriptif
PKB, BBN-KB, dan PBB KB terjadi pertumbuhan yang berfluktuasi tiap tahunnya dikarenakan sifatnya yang tidak dapat ditargetkan secara pasti. Apabila dilihat dari kontribusi terbesar adalah penerimaan dari PKB. Kinerja Dinas Pendapatan Provinsi Bali sudah baik, karena telah mampu menekan biaya-biaya dan merealisasikan target dengan sangat baik yang ditunjukkan dengan pencapaian target yang melebihi anggaran.
Sumber: Data Diolah, 2011
26
2.3
Rumusan Hipotesis
2.3.1
Pengaruh biaya peningkatan pelayanan pada penerimaan PKB Biaya peningkatan pelayanan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh
UPT Dinas Pendapatan Daerah yang terletak di masing-masing kabupaten dan kota se- Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan pelayanan yang ditunjang dengan ketersediaan fasilitas yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan komunikasi. Ernasari (2010) berpendapatan bahwa untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan fasilitas yang menunjang ketersediaan fasilitas untuk melengkapi sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik. Pendapat Ernasari didukung pula oleh penelitian Novita (2011) yang menyatakan bahwa biaya peningkatan pelayanan berpengaruh signifikan pada penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Upaya pengadaan fasilitas tersebut memerlukan biaya, yang disebut biaya peningkatan pelayanan. Berdasarkan asumsi tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H1 :
Biaya peningkatan pelayanan berpengaruh positif dan signifikan pada penerimaan PKB di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Bali periode 2006-2010.
2.3.2
Pengaruh biaya pengawasan pemungutan pada penerimaan PKB Biaya pengawasan pemungutan adalah biaya yang dikeluarkan oleh UPT
Dinas Pendapatan Daerah yang terletak di masing-masing kabupaten dan kota seProvinsi Bali dalam upaya mengawasi pemungutan dengan menekan tunggakan,
27
berkoordinasi dengan instansi terkait, dan melakukan evaluasi penerimaan PKB. Farida Idayati (2006) menyatakan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah antara lain dengan cara memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, dan meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik dalam hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Lestari (2007) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak reklame yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap wajib pajak reklame dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini terlihat dari adanya peningkatan penerimaan pajak reklame setiap tahunnya. Berbeda dengan penelitian Santi (2006) yang menunjukkan bahwa biaya pengawasan tidak berpengaruh pada penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Badung tahun 2002-2006). Upaya menekan tunggakan, melakukan razia, dan berkoordinasi dengan unit-unit terkait memerlukan biaya, yang disebut biaya pengawasan pemungutan. Berdasarkan asumsi tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H2 :
Biaya pengawasan pemungutan berpengaruh positif dan signifikan pada penerimaan PKB di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Bali periode 2006-2010.
2.3.3
Pengaruh biaya pembinaan pelaksanaan samsat pada penerimaan PKB Biaya pembinaan pelaksanaan samsat adalah jumlah biaya yang dikeluarkan
oleh UPT Dinas Pendapatan Daerah yang terletak di masing-masing kabupaten dan kota se- Provinsi Bali dalam upaya melakukan pembinaan kepada petugas samsat. 28
Pembinaan ini bertujuan untuk menyelaraskan antara fasilitas yang telah tersedia dengan Sumber Daya Manusia (SDM) penggunanya. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan/kursus kepribadian dan bimbingan teknis tentang pelayanan prima. Haynes (2006) menyatakan bahwa pembinaan pelaksanaan samsat dilakukan dengan cara memberikan program pelatihan atau pendidikan berkelanjutan sehingga para pegawai instansi terkait dapat memahami dengan tepat tugas yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini dipertegas oleh penelitian Novita (2011) yang menyatakan bahwa biaya pembinaan pelaksanaan samsat berpengaruh signifikan pada penerimaan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Bali. Berdasarkan asumsi tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H3 :
Biaya pembinaan pelaksanaan samsat berpengaruh positif dan signifikan pada penerimaan PKB di seluruh
kabupaten dan kota se-Provinsi Bali
periode 2006-2010. 2.3.4
Pengaruh biaya sosialisasi sistem dan prosedur pada penerimaan PKB Biaya sosialisasi sistem dan prosedur adalah jumlah biaya yang dikeluarkan
oleh UPT Dinas Pendapatan Daerah yang terletak di masing-masing kabupaten dan kota se- Provinsi Bali dalam upaya melakukan penyempurnaan sistem pemungutan PKB dan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara melakukan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik mengenai sistem dan prosedur samsat. Suwedharma
29
(2005) menyatakan bahwa biaya sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Badung. Sama halnya dengan penelitian oleh Santi (2005) yang menyatakan bahwa biaya sosialisasi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Badung. Berdasarkan asumsi tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. H4 :
Biaya sosialisasi sistem dan prosedur berpengaruh positif dan signifikan pada penerimaan PKB di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Bali periode 2006-2010.
30
