BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan masyarakat.
diperlukan
Pemerintah
untuk
membutuhkan
meningkatkan dana
yang
kesejahteraan besar
untuk
melaksanakan pembangunan nasional. Dana yang dibutuhkan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional yaitu dengan menggali sumber dana berupa pajak. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk bersama-sama secara langsung melaksanakan kewajiban perpajakan guna pembiayaan rutin pemerintahan dan pembagunan secara gotong royong, sehingga pajak mempunyai kedudukan yang strategis dalam penerimaan negara. Penerimaan pajak mempunyai peranan yang dominan dalam pos penerimaan dalam negeri. Salah satu penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. satu kegiatan yang dikenakan pajak adalah atas kegiatan impor Barang Kena Pajak. Proses impor umumnya adalah tindakan
1
memasukan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka kegiatan impor antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bila barang yang diimpor tergolong barang mewah. PPh Pasal 22 Impor adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada saat dilaksanakannya impor barang dari luar Daerah Pabean ke dalam wilayah Pabean. Tarif PPh Pasal 22 Impor adalah 2,5% dari Nilai Impor untuk yang memiliki API (Angka Pengenal Importir), sedangkan tarif 7,5% dari Nilai Impor untuk yang tidak memiliki API. Tujuan pengenaan pajak terhadap impor barang yaitu untuk juga untuk menambah pendapatan Negara, melindungi produk dalam negeri dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap barang dalam negeri dimana harga dapat diminimalis yang tidak menguras pendapatan masyarakat. Proses impor secara umum adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari Negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Dengan semakin banyak barang impor masuk ke daerah pabean maka kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai harus semakin diperketat dalam menyeleksi barang masuk. Setiap barang yang masuk didaerah pabean harus dikenakan pajak salah satunya adalah Pajak Penghasilan pasal 22. Setiap perhitungan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 22 harus dibuat laporan sehingga dapat diketahui
2
besarnya penerimaan pajak yang diperoleh setiap tahun berjalan. Kantor Bea & Cukai Ngurah Rai ini hanya melakukan pengawasan atau dengan kata lain pengecekan apakah sudah benar pemotongan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tersebut. Di kantor tersebut lebih banyak dijumpai wajib pajak yang memohon ijin untuk mengimpor barang. Karena Kantor Bea & Cukai Ngurah Rai mempunyai tugas untuk mengecek pemotongan atas pajak impor yang dilakukan oleh wajib pajak, pegawai di kantor tersebut haruslah mengerti bagaimana cara pemungutan pajak impor agar dapat meminimalis terjadinya kesalahan perhitungan yang berpengaruh terhadap kas negara. Penerimaan pajak penghasilan pasal 22 mengenai impor barang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dua tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut: Tabel 1.1 : Tabel Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2012-2014 Tahun Anggaran
Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 22 (Rp )
2012 75.919.941,00 2013 151.129.000,00 2014 148.738.736,00 Sumber Data : Seksi Perbendaharan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, 2015
Pajak Penghasilan Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memungut pajak yang terutang setiap bulan
3
atau pada masa pajak tersebut. Tetapi sering kali dalam perhitungan dan pelaporan terjadi kesalahan. Ada kemungkinan pemungut keliru dalam memperhitungkan jumlah PPh pasal 22 yang dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan PPh pasal 22 yang bersangkutan dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik terhadap pemungutan PPh Pasal 22 tersebut. Maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah “Bagaimanakah pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas kegiatan impor barang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai”. 1.2
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah dapat dikemukakan tujuannya adalah: Untuk mengetahui dan memahami pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas kegiatan impor barang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai.
1.3
Kegunaan Penelitian 1) Bagi Mahasiswa Dapat menambah ilmu dan wawasan dibidang perpajakan khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan pasal 22 atas kegiatan impor barang serta dapat menambah pemahaman bagaimana pemungutan PPh pasal 22 atas impor barang. Dan juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi atau referensi bagi peneliti lain.
4
2) Bagi Fakultas Merupakan penerapan ilmu perpajakan yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 22 di bidang impor yang diperoleh dibangku kuliah dalam dunia praktek dan nyata. Sehingga dapat memajukan program studi Perpajakan
3) Bagi Masyarakat Dapat memberikan informasi kepada masyarakat serta importir yang berkaitan tentang tata cara pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang agar tidak terjadinya kekeliruan.
1.4
Sistematika Penelitian Untuk lebih jelasnya dan terarahnya penyusunan penulisan ini, maka disajikan pokok pembahasan yang dibagi menjadi lima bab yang masing-masing mengandung pembahasan dengan rincian sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan Menguraikan
tentang
latar
belakang
masalah,
pokok
permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. Bab II
Kajian Pustaka Bab ini diuraikan mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, pengertian penghasilan dan pajak penghasilan, pengertian PPh pasal 22, pemungut PPh pasal 22, kegiatan yang dikenakan dan tidak dikenakan PPh 22 dan
5
dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22, pengertian PPh pasal 22 atas impor barang, bea masuk, saat terutang, penulasan dan pemungutan PPh pasal 22. Bab III Metode Penelitian Menguraikan tentang lokasi penelitian, obyek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknis analisis data. Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian Pada bab ini menguraikan mengenai gambaran umum tentang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ngurah Rai serta melakukan penelitian pada objek penelitian dan berikut membahas hasil penelitian. Bab V
Penutup Bab ini merupakan bab penutup yang mengemukakan tentang simpulan dan saran berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.
.
6
