BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pembangunan yang terus-menerus dilakukan untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana
termaksud
di
dalam
Pembukaan
Undang-Undang
Dasar
1945
menyebabkan peranan hukum semakin mengedepan. Melalui hukumlah tujuan tersebut diterjemahan ke dalam kenyataan sosial, hukum diharapkan mampu sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut karena pembangunan telah menghasilkan bermacammacam tujuan yang ingin dicapai dalam waktu yang bersamaan. Hukum merupakan The normatif life of the state and its citizens 1. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesehatan merupakan salah satu dari kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup. Segala kelangsungan aktifitas manusia dapat dilakukan dengan optimal apabila didukung kondisi jasmani dan rohani yang sehat. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Memperhatikan peranan kesehatan di atas, diperlukan upaya 1
Steven Vago, 1981, Law and Society, Prentice Hall Inc. Jersey, hlm 9.
yang
lebih
memadai
bagi
peningkatan
derajat
kesehatan
dan
pembinaan
penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. Kebutuhan masyarakat akan kesehatan sangatlah penting dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah berperan mulai dari pendidikan kesehatan hingga penataan persebaran tenaga kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga telah menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini sejalan dengan komitmen global yang telah dicanangkan, yang intinya perlu dilakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kesehatan bagi semua dengan mengembangkan pelayanan kesehatan. Pelayanan publik telah menjadi lembaga dan profesi yang semakin penting dalam konteks negara modern. Ia tidak lagi merupakan aktivitas sambilan, tanpa payung hukum, gaji dan jaminan sosial yang memadai, sebagaimana terjadi di banyak negara berkembang pada masa lalu. Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan pengembangan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik. Sebagai profesi, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, integritas, netralitas, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan. Sekalipun
pelayanan
kedokteran
berbeda
dengan
pelayanan
kesehatan
masyarakat, namun untuk dapat disebut sebagai suatu pelayanan kesehatan yang baik, harus memiliki berbagai persyaratan pokok. Syarat pokok yang dimaksud adalah:2
2
Azrul Azwar, 1996, Pengantar Administrasi Kesehatan, Bina Aksara, Jakarta, hlm 38-39.
1.
Tersedia dan berkesinambungan
Syarat pokok pertama pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (available) serta besifat berkesinambungan (continous). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dalam masyarakat adalah pada setiap saat yang dibutuhkan. 2.
Dapat diterima dan wajar
Artinya pelayanan kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. Pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan dan kepercayaan masyarakat, serta bersifat tidak wajar, bukanlah suatu pelayanan kesehatan yang baik. 3.
Mudah dicapai
Pengertian ketercapaian yang dimaksud disini adalah terutama dari sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik, maka pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting. Pelayanan kesehatan yang terkonsentrasi di daerah perkotaan saja, dan sementara itu tidak ditemukan di daerah pedesaan, bukanlah pelayanan kesehatan yang baik. 4.
Mudah dijangkau
Pengertian keterjangkauan yang dimaksudkan disini terutama dari sudut biaya. Untuk dapat mewujudkan keadaan yang seperti ini harus dapat diupayakan biaya pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Pelayanan
kesehatan ekonomi yang mahal dan karena itu hanya mungkin dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat saja, bukanlah pelayanan kesehatan yang baik. 5.
Bermutu
Pengertian mutu yang dimaksudkan disini adalah yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselanggarakan, yang di satu pihak dapat memuaskan
para
pemakai
jasa
pelayanan,
dan
di
pihak
lain
tata
cara
penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan. Kebutuhan masyarakat Kabupaten Sleman terhadap pemenuhan kesehatan dan persebarannya sangatlah tinggi mulai dari perkotaan hingga pedesaan. Hal tersebut dapat dilihat dari luas wilayah Kabupaten Sleman,yaitu 574,82 Km2 dengan tingkat kepadatan penduduk 1.479/Km2.3 Berkenaan dengan hal tersebut, Kabupaten Sleman membutuhkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakatnya. Maka syarat-syarat pokok pelayanan kesehatan yang telah disebutkan diatas harus dipenuhi sepenuhnya. Demi pemenuhan dan persebaran pelayanan kesehatan yang baik, Dinas Kesehatan dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman memiliki visi “Terwujudnya Masyarakat Sleman Sehat yang Mandiri, Berdaya saing dan Berkeadilan”. Hal tersebut sangat mencerminkan pemenuhan syarat-syarat pokok pelayanan kesehatan yang telah disebutkan diatas. Dalam pelaksanaannya, sesuai dengan Pasal 1 PERMENKES Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Dinas Kesehatan Sleman memiliki kewenangan dalam penerbitan Surat Ijin Praktik (SIP) sebagai bukti tertulis kepada dokter dan 3
www.sleman.go.id
dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran. Demi berlangsungnya pemerataan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa seorang dokter tidak diperkenankan berpraktik lebih dari 3 tempat. Dokter memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, dengan persebaran yang baik akan meminimalisir persaingan dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dalam usaha mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia diperlukan langkah-langkah bagi pemerataan pelayanan kesehatan, pendayagunaan dan penyebaran tenaga dokter dan dokter gigi secara nasional. Menurut Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, bagi setiap dokter dan dokter gigi tidak diperbolehkan memiliki tempat praktik melebihi 3 tempat. Sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU Nomor 29 Tahun 2004 bahwa pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk:4 a. Memberikan perlindungan kepada pasien; b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; c. Dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.
4
Wikipedia (2011), Pelayanan Publik, http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik.
Pembatasan tiga tempat praktik yang diatur dalam pasal 37 ayat (2) UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran didasarkan pada pertimbangan:5 a. Menjamin tersedianya waktu yang cukup tepat bagi pelayanan medis; b. Menjamin tersedianya waktu yang cukup bagi dokter dan dokter gigi untuk melakukan penelitian; c. Menghindari monopoli pelayanan medis oleh dokter-dokter yang lebih senior; d. Memberikan kesempatan pada dokter untuk bersaing secara positif dalam pemberian pelayanan kepada pasien; e. Untuk menghindari kelelahan sehingga dokter atau dokter gigi dapat bekerja dengan kualitas yang maksimal; f. Lebih menyebarluaskan tenaga dokter dan dokter gigi ke seluruh penjuru tanah air. Mata merupakan salah satu organ vital pada tubuh manusia, oleh karena itu pelayanan kesehatan bagi organ mata tersebut haruslah dipenuhi dengan baik. Pada tahun 2011 tercatat sebanyak 18 dokter spesialis mata yang terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Dari 22 rumah sakit yang ada di Kabupaten Sleman, hanya 4 rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan spesialis mata(lihat tabel 1). Tabel 1. Daftar Rumah Sakit di Kabupaten Sleman, Yogyakarta
NO.
5
NAMA SARANA
ALAMAT
KETERSEDIAAN PELAYANAN Sp.MATA
Wikipedia (2011), Pelayanan Publik, http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan_publik.
RSUP dr. SARJITO
Jl. Kesehatan Sekip, Mlati Yogyakarta
√
2.
RS GIGI DAN MULUT Prof.SOEDOMO
Jl. Kesehatan Sekip, Mlati Yogyakarta
-
3.
RSUD SLEMAN
Jl. Bhayangkara Morangan Sleman
√
4.
RSUD PRAMBANA N
Jl. Piyungan Prambanan Sumberharjo Prambanan
-
5.
RS PANTI NUGROHO
jl Kaliurang KM 17, Pakem
√
6.
RS PANTI RINI
Jl. Solo KM 12,5, Tirtomartani, Kalasan
-
7.
RS PANTI BHAKTININGSIH
Klepu, Sendangmulyo, Minggir
-
8.
RS PURI HUSADA
Jl. Palagan Tentara Pelajar, Sariharjo, Ngaglik
-
9.
RS PDHI
jl Solo KM , Purwomartani
-
10.
RS JIH
JL. Ringroad Utara, Condongcatur, Depok
√
11.
RS CONDONGCATUR
Gempol Condongcatur, Depok
-
12.
RS BHAYANGKARA
JL Yogya-Solo, Km 14, Tirtomartani, Kalasan
-
13.
RS AT-TUROTS
Klaci I, Margoluwih, Sayegan
-
RS QUEEN LATIFA
Jl. Ringroad Barat, Mlangi, Nogotirto, Gamping
-
1.
14.
15.
RSK GRHASIA
Jl. Kaliurang, KM 17, Sleman
-
16.
RS LOKAPALA
Jl. Pemuda No.1
-
17.
RS MITRA PARAMEDIKA
Kemasan Widodomartani Ngemplak Sleman
-
18.
RS DHARMA
Jl Yogya-Wonosari, Berbah
-
19.
RSKIA SAKINA IDAMAN
Mlati
-
20.
RSKIA SADEWA
Babarsari TB XVI No. 13B, Depok Yogyakarta
-
21.
RSK BEDAH ANNUUR
Jl. Samirono Baru No. 14-16, Depok, Yogyakarta
-
22.
RSU PKU MUHAMADIYAH
JL. Wates Km. 5,5 Gamping Sleman
-
Sumber : dinkes.slemankab.go.id Hal tersebut juga dapat dilihat pada persebaran dan ketersediaan dari pelayanan kesehatan spesialias mata pada tingkat puskesmas di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. tercatat dari 25 puskesmas yang ada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta hanya 3 puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan spesialis mata(lihat tabel 2). Dilihat dari keterbatasan persebaran dan ketersediaan dari pelayanan kesehatan spesialis mata pada rumah sakit di Kabupaten Sleman sangat dimungkinkan adanya seorang dokter spesialis mata yang memberikan pelayanan beberapa tempat berbeda dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan mata. Tabel 2 Daftar Puskesmas di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
NO .
KETERSEDIAAN PELAYANAN Sp. MATA
PUSKESMAS
ALAMAT
MOYUDAN
Ngentak Ds. Sumberagung, Kec. Moyudan
-
MINGGIR
Minggir III,Kebon Agung Ds. Sendang Agung, Kec. Minggir
-
3.
SEYEGAN
Jl. Kebon Agung KM 10,8 Ds, Margokaton, Kec. Seyegan
-
4.
GODEAN I
Jl. Pandean VII, Ds. Sidoluhur, Kec. Godean
-
5.
GODEAN II
Dukuh. Nogosari, Ds. Sidokarto, Kec. Godean
-
6.
GAMPING I
Jl.Delingsari Ds. Ambarketawang, Kec. Gamping
-
7.
GAMPING II
Patran Ds. Bayuraden Kec. Gamping
-
8.
MLATI II
Cebongan, Sumberadi, Mlati SLEMAN
-
9.
MLATI I
Kutu Tegalsinduadi Mlati SLEMAN
√
10.
DEPOK I
Nanggulan, Ringinsari Ds. Maguwoharjo, Kec. Depok
√
11.
DEPOK II
Jl. Leli III Perumnas Condong Catur, Kec. Depok
-
12.
DEPOK III
Komp. Colombo No. 50.A Ds. Caturtunggal Kec. Depok
-
13.
BERBAH
Jagalan, Tegaltirto, Kec. Berbah
-
1.
2.
14.
PRAMBANAN
Ds. Gatak Bokoharjo, Kec. Prambanan
-
15.
KALASAN
Sidokarto, Purwomartani, Kalasan SLEMAN
-
16.
NGEMPLAK II
Jetis, Ds. Wedomartani, Kec. Ngemplak
-
17.
NGEMPLAK I
Koroulon, Ds. Bimomartani, Kec. Ngemplak
-
NGAGLIK I
Jl. Kaliurang KM 10, Gondangan, Sardonoharjo,Kec. Ngaglik
-
19.
NGAGLIK II
jL. Tentara Pelajar Km 13, Kayunan Ds. Donoharjo, Kec. Ngaglik
-
20.
SLEMAN
Jl. Kapten Haryadi no 6 Ds. Triharjo, Kec. Sleman
√
21.
TEMPEL I
Jl. Magelang KM 17,5, Kec. Tempel
-
22.
TEMPEL II
Kemusuh Ds. Banyurejo, Kec. Tempel
-
23.
TURI
Randusongo, Ds. Donokerto, Kec. Turi
-
24.
PAKEM
Jl. Kaliurang Tegalsari KM 17,5, Kec. Pakem
-
25.
CANGKRINGAN
Panggung, Ds. Argomulyo, Kec. Cangkringan
-
18.
Sumber: dinkes.slemankab.go.id
Pada tanggal 28 Oktober 2011 pemerintah telah mengundangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran sebagai pengganti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Peraturan ini merupakan pelaksanaan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Persebaran dan ketersediaan dari pelayanan kesehatan spesialis mata yang masih terbatas memungkinkan seorang doketr spesialis mata dapat berpraktik di tempat ke-4 (empat) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor PERMENKES Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran yaitu pada Pasal 7 tentang pemenuhan pelayanan dalam kondisi tertentu, yang berbunyi sebagai berikut: Ayat (1) ”Dokter atau dokter gigi yang telah memiliki SIP yang memberikan pelayanan medis atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal: a) diminta oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka pemenuhan pelayanan kedokteran yang bersifat khusus, yang tidak terus menerus atau tidak berjadwal tetap; b) dalam rangka melakukan bakti sosial/kemanusiaan; c) dalam rangka tugas kenegaraan; d) dalam rangka melakukan penanganan bencana atau pertolongan darurat lainnya; e) dalam rangka memberikan pertolongan pelayanan kedokteran kepada keluarga, tetangga, teman, pelayanan kunjungan rumah dan pertolongan masyarakat tidak mampu yang sifatnya insidentil; Poin a hingga e tersebut diatas tidak memerlukan SIP di tempat tersebut. Dijelaskan pada ayat (2) “Pemberian pelayanan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan huruf d harus diberitahukan kepada Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh institusi penyelenggaranya. Informasi yang diperoleh sebelumnya melalui survey yang telah dilakukan penulis di Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa masih ada pelanggaran yang dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran berkaitan dengan pembatasan 3 tempat praktik yang dilakukan oleh beberapa dokter spesialis. Tentu saja hal tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor PERMENKES Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Hanya saja pelanggaran tersebut
terjadi
sebelum
diundangkannya
PERMENKES
Nomor
2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketersediaan dokter spesialisis memang tidak sebanyak dokter umum lainnya. Menurut informasi yang diperoleh dari Dinas kesehatan Kabupaten Sleman ketersediaan dokter spesialis dinilai masih kurang dari segi jumlah dan persebarannya. Dibutuhkan adanya distribusi, kontrol dan pengawasan yang lebih dalam hal tersebut. Informasi berikutnya yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman adalah seorang dokter terutama dokter spesialis dapat berpraktik di tempat praktik ke 4 (setelah 3 tempat praktik yang dimiliki sebelumnya) apabila keberadaannya sangat diperlukan oleh kondisi tertentu dan harus memenuhi ketentuan dari Dinas Kesehatan Propinsi Yogyakarta. Walaupun demikian,
menurut informasi yang diperoleh dari
Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman masih ada dokter spesialis yang berpraktik lebih dari 3 tempat praktik yang belum/tanpa memperoleh izin dari Dinas Kesehatan Propinsi
Yogyakarta. Sangatlah sulit melakukan pengawasan dilapangan terhadap persebaran praktik dokter spesialis tersebut meskipun proses registrasi dokter dilakukan dengan ketat. Dalam mengawal berjalannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor PERMENKES Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran khususnya pembatasan 3 tempat praktik, Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman masih membutuhkan peran dari pihak terkait, yaitu Satpol PP(Satuan Polisi Pamong Praja) dengan menggelar razia pembatasan tempat praktik dokter. Selain itu Dinas Kesehatan Sleman juga menerima laporan langsung dari masyarakat yang mengetahui adanya praktik dokter yang melebihi 3 tempat. Penelitian yang akan dilakukan adalah terfokus pada implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran sebagai pengganti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran berkaitan dengan pembatasan tempat praktek dokter di Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada tahun 2013.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik suatu permasalahan: 1.
Bagaimana
implementasi
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor
2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran pada tahun 2013 di Kabupaten Sleman, Yogyakarta khususnya
berkaitan dengan pembatasan 3(tiga) tempat praktik dokter spesialis (kajian pada dokter spesialis mata). 2.
Bagaimana pengawasan dan penegakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran di Kabupaten Sleman, Yogyakarta khususnya berkaitan dengan pembatasan 3(tiga) tempat praktik dokter spesialis (kajian pada dokter spesialis mata).
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian adalah: 1.
Mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran pada tahun 2013 di Kabupaten Sleman, Yogyakarta khususnya berkaitan dengan pembatasan 3(tiga) tempat praktik dokter spesialis (kajian pada dokter spesialis mata).
2.
Mengetahui dan menganalisis pengawasan dan penegakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran di Kabupaten Sleman, Yogyakarta khususnya berkaitan dengan pembatasan 3(tiga) tempat praktik dokter spesialis (kajian pada dokter spesialis mata).
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 1.
Manfaat praktis, bahwa penelitian studi kasus ini bemanfaat untuk menjadi rekomendasi bagi pihak/dinas terkait;
2.
Manfaat teoritis, bahwa penelitian ini dapat memperkaya kasanah pengetahuan khususnya dalam pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
E. Keaslian Penelitian Penulisan karya ilmiah tentang “Implemantasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta” sepengetahuan penulis belum ada. Penulisan karya ilmiah yang pernah dijumpai penulis adalah tentang persepsi stakeholders tentang pelaksanaan UU Nomor 29 Tahun 2004 mengenai praktik dokter 3 (tiga) tempat di Kota Medan Tahun 2010. Penelitian/karya tulis tersebut fokus dalam meneliti bagaimana peran aparat terkait sehubungan dengan pelaksanaan UU Nomor 29 Tahun 2004 mengenai praktik dokter 3 (tiga) tempat di Kota Medan Tahun 2010. Dalam penelitian/karya tulis ini hanya meneliti peran aparat terkait tanpa mengkaji Implemantasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.6 Meskipun terdapat kemiripan, namun waktu dan tempat penelitian jelas berbeda. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengkaji bagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang 6
Josua Viktor Parasian Hutapea, Persepsi Stakeholders Tentang PelaksanaanUU Nomor 29 Tahun 2004 Mengenai Praktik Dokter 3 (tiga) Tempat Di Kota Medan Tahun 2010, Skripsi, (2010), Medan.
Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran khususnya mengenai pembatasan 3(tiga) tempat praktik dokter, pengawasan, dan pengenaan sanksi terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh dokter spesialis mata yang diimplementasikan dengan lokasi penelitian yang berbeda, yaitu di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
