BAB I. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Penelitian. negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 seperti tersebut di atas diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan nasional tersebut dilakukan dalam segala aspek kehidupan bangsa. Pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, dengan mendayagunakan seluruh sumber daya nasional untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 telah ditetapkan Visi Indonesia tahun 2014 “terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan”.

Upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat

dilakukan melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan budaya commit to user


digilib.uns.ac.id 2

bangsa. Upaya tersebut memerlukan dukungan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat, salah satunya adalah melalui proses pemberdayaan.

Untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan

berkeadilan, maka penguatan triple track strategy plus (pro-growth, pro-job, propoor, and pro environment) akan dilanjutkan disertai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (Mardikanto, 2010). Dalam kaitannya dengan proses pemberdayaan di atas, Mardikanto (2010) menyatakan bahwa proses pemberdayaan adalah sebagai proses perubahan, sebagai proses pembelajaran, sebagai proses penguatan kapasitas, sebagai proses perubahan sosial, sebagai proses pembangunan masyarakat, dan sebagai proses pengembangan partisipasi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat sebagai

terjemahan dari kata empowerment selalu menjadi topik dan kata kunci dari upaya pembangunan di Indonesia. World Bank pada tahun 2001 telah menetapkan pemberdayaan sebagai suatu ujung tombak dari strategi Trisula (three pronged strategy) untuk memerangi kemiskinan, yaitu terdiri dari: penggalakan peluang (promoting opportunity), fasilitasi pemberdayaan (facilitating empowerment), dan peningkatan keamanan (enhancing security). Sehubungan

dengan

pembangunan

nasional,

maka

pemberdayaan

masyarakat, dan pencapaian/peningkatan kesejahteraan masyarakat, berarti juga menyangkut masalah kemiskinan yang sudah menjadi masalah umum di dunia. Karena itulah pemberantasan kemiskinan masuk dalam agenda pada Millennium Summit di New York, sebagai wujud dan kepedulian terhadap kemiskinan, dengan mendeklarasikan Millennium Development Goal (MDGs), yang memiliki 8 tujuan commit to user


digilib.uns.ac.id 3

dan 18 target yang harus dicapai sebelum tahun 2015. Tujuan tersebut adalah: (1) menghapuskan kemiskinan dan kelaparan ekstrim, (2) mencapai pendidikan dasar secara universal, (3) mempromosikan kesetaraan gender dan memberdayakan wanita, (4) mengurangi kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu, (6) melawan HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya, (7) menjamin keberlajutan pembangunan lingkungan hidup, dan (8) mengembangkan sebuah kemitraan global bagi pembangunan (Tanaya, 2004). Wahyudi dan Azheri (2008) menyatakan bahwa berdasarkan hasil dari beberapa konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dirumuskan/dinyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya yang berwawasan lingkungan dan pemerataan yang seadil-adilnya.

Pernyataan Wahyudi dan Azheri ini berarti

bahwa dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan harus dilakukan secara seimbang atau dengan kata lain kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan harus dipenuhi secara seimbang, sehingga hasilnya juga dinikmati oleh generasi-generasi yang akan datang.

Jika lingkungan dirusak dan

sumberdaya dipergunakan secara berlebihan, maka masyarakat akan menanggung dampaknya dan ekonomi pun akan memburuk, karena itu faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan saling tergantung dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Wibisono, (2007) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan konsep Sustainable Development (SD) di Indonesia dihadapkan dengan 2 (dua) tantangan global terbesar saat ini, yaitu pengentasan kemiskinan commit to user


digilib.uns.ac.id 4

dan penghentian degradasi lingkungan. Kedua tantangan ini sangat kompleks, saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kedua hal ini termaktub di dalam deklarasi MDGs bahwa masyarakat internasional telah membangun komitmen bersama untuk mengatasinya Kemiskinan

merupakan

permasalahan

bangsa yang mendesak dan

memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu, dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia yang bermartabat.

Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah

telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Mengacu pada Pasal 1 butir 3 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka di tingkat nasional dibentuk Tim Nasional

Percepatan

Penanggulangan

Kemiskinan

(TNP2K)

yang

keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat nasional, sedangkan di daerah dibentuk Tim

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan

(TKPK)

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota. Selanjutnya, dalam rangka upaya percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, maka Presiden RI mengeluarkan INPRES Nomor 1 Tahun 2010, yang antara lain mencakup program penanggulangan kemiskinan (Peraturan Pemerintah RI. No.15, 2010). commit to user


digilib.uns.ac.id 5

Wermasubun (2005) menyatakan bahwa akhir-akhir ini bersamaan dengan tampilnya etika bisnis, masyarakat mulai menyadari adanya keterkaitan antara nilai-nilai spiritualitas dengan keberlanjutan dan perkembangan sebuah usaha. Dalam konteks spiritual bisnis, bisnis bukan hanya semata-mata persoalan memaksimalkan keuntungan bagi pemilik perusahaan, tetapi juga bagaimana bisnis yang dijalankan bisa memberikan keuntungan dan keberkahan kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya, sehingga pada prakteknya sebuah usaha melakukan langkah-langkah yang harmonis dengan seluruh partisipan dan lingkungan perusahaan berada. Berdasarkan pernyataan Wermasubun tersebut, berarti dalam operasionalisasi suatu perusahaan harus melakukan kegiatan yang juga memberikan manfaat kepada semua pihak (stakeholders) dalam hal ini termasuk masyarakat miskin yang berada di sekitar wilayah perusahaan, yang mana kegiatan tersebut sebagai pengimplementasian program CSR perusahaan. Wermasubun (2005) lebih lanjut menegaskan bahwa perubahan-perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat itulah yang kemudian di Indonesia memunculkan kesadararan baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang dikenal sebagai Corporate Social Responsibility (CSR), yang merupakan komitmen perusahaan untuk mempertanggung jawabkan dampak kegiatan operasinya dalam dimensi ekonomis, sosial dan lingkungan pada masyarakat dan lingkungan hidupnya. Komitmen tersebut tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang diambil perusahaan menyangkut kegiatan bisnisnya.

Hal ini karena

perkembangan dunia usaha tidak terlepas dari lingkungan eksternalnya, terutama perkembangan dinamika sosial yang berkaitan dengan globalisasi, pasar bebas, commit to user


digilib.uns.ac.id 6

kerjasama ekonomi kawasan, berkurangnya peran pemerintah, dan semakin dominannya peran swasta dalam pembangunan ekonomi.

Dinamika sosial

tersebut adalah semakin meningkatnya kesadaran dan tuntutan masyarakat tentang hak asasi manusia (HAM), keadilan, kesetaraan sosial, lingkungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat (empowerring), serta informasi dan transparansi atas aktivitas suatu perusahaan. Semua dinamika sosial ini tidak terlepas dari berbagai dampak negatif dari beroperasinya suatu perusahaan. Bahkan keberadaan suatu perusahaan pada suatu wilayah tertentu telah menimbulkan berbagai dampak negatif dan kesenjangan sosial dan ekonomi serta degradasi budaya. Ife (2002) menyatakan bahwa CSR adalah konsep moral dan etis yang berciri umum, program-program

sehingga pada tataran kongkrit.

Salah

praktisnya harus dialirkan ke dalam

satu

bentuk

aktualisasi

CSR

yaitu

Pengembangan Masyarakat atau Community Development (CD). Program CD dapat dilakukan perusahaan atas dasar sikap dan pandangan yang umumnya telah ada dalam dirinya, yaitu sikap dan pandangan kedermaan. Perusahaan umumnya memiliki sikap tersebut yang didasarkan atas dua motif sekaligus, yakni altruisme adalah sifat lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan orang lain, dan self interest atau kepentingan diri sendiri. Ife (2002) lebih lanjut menyatakan bahwa CD untuk lingkungan industri pada dasarnya dapat dipergunakan sebagai media peningkatan komitmen masyarakat untuk dapat hidup berdampingan secara simbiotik dengan entitas bisnis (perusahaan) beserta operasinya. Kedudukan “komunitas” (community) dalam konsep CD pada lingkungan industrial yaitu sebagai bagian dari commit to user


digilib.uns.ac.id 7

stakeholder yang secara strategis memang diharapkan memberikan dukungannya bagi eksistensi perusahaan.

Selama ini, banyak perusahaan yang telah

menerapkan program CD yang dilakukan dengan tujuan dan motif-motif pragmatis tertentu, misalnya dalam kerangka membangun kondisi hubungan yang lebih harmonis

antara perusahaan dengan masyarakat sekitar,

atau untuk

menjalin co-eksistensi damai. CSR di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundangundangan yang mengikat perusahaan negara dan korporasi swasta seperti UndangUndang Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2007 Pasal 15 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang Perseroan Terbatas yang pada intinya perusahan yang melakukan kegiatannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

mempunyai kewajiban sosial terhadap bangsa Indonesia.

Namun

beberapa Undang-Undang ini belum mengatur secara jelas sejauhmana tangungjawab sosial perusahaan atau CSR ini harus dilakukan. Dalam rangka program pengentasan kemiskinan, perusahaan diharapkan turut mengambil peran sebagaimana telah diatur dalam perundang-undang tersebut di atas, maka Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi di Indonesia tentu akan sangat terbantu jika perusahaan yang ada di wilayah ini dapat berperan dalam mengatasi kemiskinan tersebut. Hal ini karena dengan program CSR yang dimilikinya dapat dilakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan karena

perusahaan

memiliki

sejumlah keunggulan commit to user

seperti

kompetensi,


digilib.uns.ac.id 8

manajemen,

teknologi,

sumberdaya

manusia

dan

finasial.

Berdasarkan

keunggulan atau kemampuan tersebut, maka program CSR yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik sektor ekonomi, sosial dan lingkungan.

Oleh karena itu keterlibatan perusahaan mutlak diperlukan,

karena kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya mempunyai misi dan fungsi strategis. Keberhasilan perusahaan dalam melaksanakan program CSR melalui kegiatan-kegiatan berperan

dalam

pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu

pembangunan,

dan

mampu

menjawab

tantangan

dan

permasalahan masyarakat itu sendiri termasuk masalah pengentasan kemiskinan. Provinsi Lampung dengan penduduk 7.813.622 jiwa yang tersebar di 14 Kabupaten/ Kota memiliki 194 perusahaan besar dan menengah, khususnya perusahaan yang bergerak di bidang pertanian dan industri berbasis pertanian (agroindustri).

Dari jumlah penduduk Provinsi Lampung di atas terdapat

1.298.710 jiwa atau 16,93% penduduk yang tergolong miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK) Rp. 234.073,- per kapita per bulan (BPS, 2011).

Keadaan ini menggambarkan bahwa keberadaan

perusahaan-perusahaan di daerah ini belum mampu secara optimal berperan dalam mempercepat pembangunan wilayah termasuk mengurangi penduduk miskin di daerah yang bersangkutan.

Sumaryo (2009) bahkan menyatakan bahwa

perusahaan-perusahaan di Provinsi Lampung belum semuanya melaksanakan program CSR yang menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk peduli pada masyarakat sekitarnya. commit to user


digilib.uns.ac.id 9

Salah satu perusahaan di Provinsi Lampung yang selama ini cukup giat melaksanakan program CSR adalah perusahaan PTPN-7 (Persero). Sejak tahun 2008 PTPN-7 telah melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program CSR perusahaan tersebut.

Kegiatan-kegiatan tersebut

tertuang dalam Program CSR PTPN-7 Peduli, yaitu program peduli pada tujuh bidang

kegiatan

Kemitraan,

Bencana

Alam,

Pendidikan,

Kesehatan,

Pembangunan, Keagamaan, dan Lingkungan. Namun demikian sampai saat ini belum ada pengkajian mengenai pengaruh program CSR PTPN-7 tersebut terhadap pengurangan masyarakat miskin di sekitar lokasi perusahaan.

Oleh

karena itu penelitian ini berusaha untuk mengetahui pelaksanaan program CSR PTPN-7 dan pengaruhnya terhadap pemberdayaan masyarakat miskin yang berada di wilayah sekitar perusahaan. Berdasarkan uraian di atas, perlu diteliti bagaimana pelaksanaan program CSR oleh perusahaan dalam aspek pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, bagaimana dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat, serta sejauhmana dampaknya terhadap keberdayaan masyarakat miskin sekitar perusahaan tersebut.

B. Masalah Penelitian Berdasarkan uraian di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah profil (karakteristik dan penyebab) masyarakat miskin sekitar perusahaan? commit to user


digilib.uns.ac.id 10

(2) Bagaimanakah pelaksanaan program CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan? (3) Bagaimanakah persepsi perusahaan, masyarakat, dan birokrasi terhadap program CSR? (4) Bagaimanakah dukungan kelembagaan terhadap program CSR? (5) Bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam program CSR? (6) Bagaimanakah kedinamikaan kelompok kemitraan program CSR? (7) Bagaimanakah kinerja kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan melalui program CSR? (8) Bagaimanakah hasil dan manfaat program CSR perusahaan terhadap penanggulangan kemiskinan masyarakat sekitar perusahaan? (9) Bagaimanakah model dan strategi pemberdayaan masyarakat

melalui

program CSR berdasarkan profil kemiskinan masyarakat miskin sekitar perusahaan?

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Mengkaji profil (karakteristik dan penyebab) masyarakat miskin sekitar perusahaan. (2) Mengkaji praktek (program/kegiatan) CSR yang telah dilaksanakan oleh perusahaan.. (3) Mengkaji persepsi perusahaan, masyarakat, dan birokrasi terhadap kegiatan commit to userCSR. pemberdayaan masyarakat melalui program



(4) Mengkaji dukungan kelembagaan terhadap program CSR. (5) Mengkaji partisipasi masyarakat dalam program CSR. (6) Mengkaji dinamika kelompok kemitraan program CSR. (7) Mengkaji kinerja kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program CSR. (8) Merumuskan hasil dan manfaat program CSR perusahaan terhadap penanggulangan kemiskinan masyarakat sekitar perusahaan. (9) Merumuskan model dan strategi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program CSR berdasarkan profil kemiskinan masyarakat sekitar perusahaan.

D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu : (1) Manfaat Teoritis, bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya ilmu penyuluhan pembangunan/pemberdayaan masyarakat. (2) Manfaat Praktis, meliputi: (a) Sebagai bahan pertimbangan bagi Instansi/lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan pembangunan khususnya pengembangan industri pertanian yang mengeksploitasi sumberdaya alam dalam kaitannya dengan program pemberdayaan masyarakat miskin. (b) Sebagai masukan atau rekomendasi secara ilmiah kepada perusahaan dalam rangka menerapkan program-program CSR guna mengatasi kemiskinan masyarakat sekitar perusahaan. (c) Sebagai bahan informasi untuk penelitian sejenis pada masa mendatang. commit to user



E. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu tentang praktek CSR dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1) Strike, Gao, dan Bansal (2006), dengan judul Being good while being bad: social responsibility and the international diversification of US firm. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan CSR terhadap keberlangsungan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metoda Kualitatif deskriptif. Kesimpulan hasil penelitian adalah bahwa Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa CSR dapat menjadi suatu sinyal positif bagi perusahaan yang mengumumkan menjalankan program tersebut. Namun kegagalan dalam penentuan suatu tindakan yang dibuat oleh perusahaan akan menimbulkan dampak yang tidak dapat diukur dengan jelas dengan dijalankannya CSR oleh perusahaan. (2) Zainuri (2005), dengan judul Keluarga Miskin dalam Program Pengembangan Kecamatan menurut Persepektif Pekerjaan Sosial (Studi Kasus di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelawan Provinsi Riau).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Memahami pola hubungan masyarakat mempengaruhi kehidupan keluarga miskin, (2) Memahami upaya pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan, (3) Menganalisis PPK menurut perpektif pekerjaan sosial. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif.

Kesimpulan hasil penelitian adalah bahwa: (1) Pola hubungan PPK terhadap keluarga miskin kurang partisipatif, karena kurang dilibatkan dalam kegiatan perencanaan PPK, (2) Upaya yang dilakukan commit to user dalam pemberdayaan masyarakat



adalah kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pembangunan saran fisik jalan, jembatan, gedung sekolah, (3) Hasil pemberdayaan PPK melalui sarana fisik tidak menyentuh keluarga miskin, karena itu PPK kurang memberikan peluang kepada keluarga miskin secara jelas. (3) Waskitho (2009), dengan judul Strategi dan Aksi Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di DIY. Penelitian ini bertujuan untuk mengakji sejauhmana kemajuan yang dirasakan kelompok dan masyarakat yang dapat dijadikan ukuran pembanding dari manfaat yang diterima individu. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif.

Kesimpulan

hasil

penelitian

adalah

bahwa

program

penanggulangan kemiskinan perlu melibatkan partisipasi masyarakat dengan pembentukan kelompok-kelompok. Hal ini sesuai dengan misi pemberdayaan individu, kelompok dan masyarakat, serta sitem nilai yang berkembang di masyarakat, yaitu kebersamaan (kolektifitas), solidaritas kelompok dan kegotongroyongan.

Partisipasi tersebut dalam bentuk pembangunan fisik,

ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal. (4) Widiharsono (2006), dengan judul Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama Batu Bata untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga Miskin (Studi Kasus di Desa Mantaren II

Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulau Pisau

Provinsi Kalimantan Tengah). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui performa kelebagaan KUBE, dan mengetahui sejauhmana dukungan pihak luar, interaksi KUBE dengan kelompok lokal lain, dan dukungan komunitas dalam perkembangan kelembagaan KUBE. (2) Menganalisis potensi, masalah, dan commit to user



harapan dalam pengembangan kelembagaan KUBE. (3) Menghasilkan strategi dan menyusun program aksi pemberdayaan KUBE untuk meningkatkan pendapatan Keluarga Miskin.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif

deskriptif. Kesimpulan hasil penelitian adalah bahwa: (1) KUBE-KUBE didesa Mantaren II memiliki cukup potensi yang dapat dikembangkan untuk keberhasilan KUBE, seperti tersedianya bahan baku yang melimpah, dimilikinya keterampilan, keuletan bekerja, anggota memiliki orientasi ke depan, adanya peluang pasar, (2) Keberhasilan KUBE belum dapat diwujudkan. Hal ini karena masih dijumpainya permasalahan kurangnya permodalan, lemahnya kepengurusan KUBE, belum terbangunnya jaringan kemitraan dengan pihak luar. (3) Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu disusun rancangan program pemberdayaann KUBE yang meliputi : (a) Kegiatan penguatan Modal KUBE, yang dilakukan melalui membentuk arisan untuk

memupuk

modal

swadaya

kelompok,

mengupayakan

kepada

pemerintah, lembaga keuangan, danswasta untuk dapat memberikan pembinaan dengan memberikan sejumlah modal usaha bagi KUBE. (b) Kegiatan Revitalisasi Organisasi KUBE, yang dilakukan dengan mengadakan pergantian pengurus sebagai penyegaran, melakukan pertemuan rutin tiap bulan, mengadakan pembagian tugas terhadap anggota kelompok, serta membuat dan menyepakati aturan main dan tata tertib kelompok secara tertulis. (c) Membangun Kemitraan, dengan melakukan promosi melalui kegiatan pameran

produksi, membangun jaringan kepada pengusaha atau

rekanan untuk menjadi mitra usaha bagi KUBE, serta mengupayakan kepada commit to user



pemerintah agar memberikan penekanan kepada para pengusaha atau rekanan untuk memanfaatkan produksi lokal. (d) Pendampingan, yaitu dengan menempatkan seorang pendamping dari Petugas Sosial Masyarakat, sebagai fasilitator dan mediator dalam kegiatan di dalam maupun di luar KUBE (5) Claudiana (2007), dengan judul

Pelaksanaan Program Penanggulangan

Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) di Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana proses P2KP dilaksanakan. (2) Bagaimana kontribusi P2KP terhadap tridaya pada masyarakat miskin. (3) Bagaimana ketercapaian program P2KP dalam pemecahan masalah masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif.

Kesimpulan hasil penelitian adalah bahwa:

(1)

Penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan tidak langsung menjawab masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat karena P2KP lebih menekankan pada kemandirian masyarakat agar dapat mengatasi sendiri masalah yang mereka hadapi.

(2) Pelaksanaan P2KP telah memberikan

kontribusi terhadap pencapaian dua dari tiga tujuan P2KP yakni terbentuknya badan keswadayaan masyarakat (BKM) dan terbukanya akses pelayanan masyarakat khususnya warga miskin dalam bidang lingkungan, sosial dan ekonomi atau Tridaya. (3) Belum optimalnya capaian pelaksanaan P2KP dipengaruhi oleh strategi dan mekanisme input yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. (6) Mujiyadi (2008), dengan judul Implementasi Program Pemberdayaan Fakir miskin (P2FM) di delapan daerah provinsi di Indonesia berdasarkan strategi commit to user



pembagian wilayah konsentrasi (daerah terpencil, perdesaan, pinggiran kota, perkotaan , pantai, pinggiran hutan, wilayah perbatasan dan wilayah industri) yakni Sawahlunto (Sumatera Barat), Bintan (Riau Kepulauan), Bengkulu Utara (Bengkulu), Majalengka (Jawa Barat), Rembang (Jawa Tengah), Tulung Agung (Jawa Timur), Gianyar (Bali), dan Bellu (Nusa Tenggara Timur). Dengan tujuan untuk: (1) Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan P2FM. (2) Mengidentifikasi hasil capaian P2FM. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif. Kesimpulan hasil

penelitian adalah bahwa: keterampilan

melalui

kemasyarakatan,

dan

(1) Ada lima komponen kunci yaitu modal, pelatihan,

pemasaran

komitmen, mempengaruhi

pemahaman keberhasilan

tentang proses

pemberdayaan. (2) Secara ekonomi pemberdayaan melalui P2FM belum bisa meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi secara non-ekonomi dapat dirasakan manfaatnya oleh anggota KUBE bahwa status sosial mereka meningkat karena telah memiliki usaha ternak kambing atau sapi yang merupakan usaha ekonomi mereka. (7) Taufik, et al. (2007), dengan judul Upaya Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal di Kelurahan Kecamatan

Demak,

Bintoro,

Kabupaten Demak. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui: Apakah kegiatan pengembangan tridaya (fisik, ekonomi, dan sosial) dapat mengurangi angka kemiskinan.

Dan mengetahui bagaimana

intensitas dan partisipasi masyarakat miskin dalam pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif commit to user



deskriptif. Kesimpulan hasil penelitian adalah bahwa: (1) dari ketiga program tridaya yang menjadi prioritas utama program P2KP menunjukkan bahwa program daya fisik dan daya sosial lebih berhasil bila dibandingkan dengan daya ekonomi. Secara keseluruhan program P2KP ini telah berhasil menumbuhkan kebersamaan atau keswadayaan terutama untuk kegiatankegiatan fisik dan sosial. Hal tersebut menunjukkan sisi positif program P2KP yang berhasil menumbuhkan modal sosial yang sangat penting bagi keberlanjutan program dan kegiatan yang telah berjalan. Namun, masih rendahnya partisipasi kelompok miskin dalam pembentukkan BKM serta banyaknya anggota KSM yang bukan berasal dari kelompok miskin. (8) Wahyuni (2006), dengan judul Corporate Social Responsibility (CSR) Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Program PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk Cimareme Padalarang Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk:

Mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat

sebagai perwujudan Corporate Social Responsibility (CSR) di PT. Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif deskriptif. Kesimpulan hasil penelitian adalah bahwa: aktivitas CSR PT Ultrajaya, mampu membantu kelompok rentan di komunitas, melalui program air bersih dan beasiswa bagi keluarga miskin. (9) Simanjuntak (2008), dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (studi di kelurahan Margahayu Kota Bekasi). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui aspek-aspek pemberdayaan apa yang diserap dalam pelaksanaan P2KP. (2) commit to user



Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat miskin dan Peranan fasilitator dalam proses pemberdayaan masyarakat miskin. (3) Hambatan apa yang dijumpai dan usaha mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan metode

Kualitatif deskriptif. Kesimpulan hasil penelitian adalah bahwa: (1) Terdapat aspek-aspek pemberdayaan dalam P2KP sebagai salah satu kebijakan penanggulangan kemiskinan, tetapi pada tataran implementasi di lapangan penerapan aspek-aspek pemberdayaan masih rendah, ini dapat dilihat dari dominannya fasilitator, RW/RT maupun pengurus BKM dalam pembentukan dan pemilihan pengurus kelompok, perencanaan program (proposal) usaha serta perguliran dana. (2) Dalam tataran ini KSM hanya pelaksana pasif tanpa ikut terlibat. Sasaran program belum mengakses kelompok miskin yang mengalami kerentanan sosial dan ketidakberdayaan, karena 90% dari anggota KSM adalah warga masyarakat yang telah memiliki usaha awal walaupun masih disebut "warga miskin".

(3) Proses pelaksanaan P2KP adalah

pemberdayaan program pada tingkat BKM, karena upaya-upaya pencapaian target ekonomis saja yang selalu mengutamakan hasil daripada proses. Padahal kebijakan makronya kegiatan P2KP tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga bersifat sosial seperti peningkatan SDM masyarakat miskin. (10) Ermadiani dan Bambang

(2007), dengan judul

Penerapan Corporate

Governance (CG) dalam Mewujudkan Corporate Social Responsibility (CSR) pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pengolahan III. Tujuan penelitian ini adalah untuk:

mengetahui bagaimana penerapan dan peran CGdalam

mengimplementasi CSR oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode commit to user



Kualitatif deskriptif. Kesimpulan penelitian adalah: (1) Penerapan CG sangat berperan dalam mewujudkan CSR, (2) Penerapan CG telah menigkatkan komitmen sekaligus kemampuan keuangan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan CSR-nya secara optimal, (3) Komitmen perusahaan untuk melaksanakan

CSR

harus

diimbangi

dengan

kemampuan

keuangan

perusahaan, (4) Keberhasilan perusahaan menerapkan CG dan CSR akan menjamin kelancaran dan kelangsungan hidup perusahaan. Dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini memiliki keunikan dalam hal: (1) Titikberat penelitian adalah mengamati proses penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan perusahaan. (2) Fokus penelitian ini adalah masyarakat miskin di wilayah sekitar perusahaan. (3) Program pemberdayaan masyarakat miskin dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab sosial dan lingkungan. (4) Pemberdayaan masyarakat miskin tersebut sebagai implementasi dari program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR). (5) Lingkup penelitian lebih holistik dalam melihat berbagai aspek baik aspek ekonomi, aspek sosial, maupun aspek lingkungan. Pada umumnya penelitianpenelitian terdahulu hanya melihat salah satu aspek tersebut. (6) Tujuan penelitian tidak sekedar melihat implementasi program CSR perusahaan, tetapi juga berusaha mendalami bagaimana kemanfaatan perusahaan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan, dukungan commit to user



pemerintah, dukungan kelembagaan ekonomi, dan partisipasi masyarakat itu sendiri terhadap kegiatan pemberdayaan melalui program CSR. Dengan demikian penelitian ini merupakan hal yang baru dan asli, karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, obyektif, dan terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun terkait dengan topik dan permasalahan dalam penelitian ini.

commit to user

BAB I. PENDAHULUAN. A. Latar Belakang Penelitian. negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub

Recommend Documents