BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Tujuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, merata material dan spiritual, yang dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan tentunya dibutuhkan dana yang sangat besar, dana tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Dalam Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) disebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Hal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin peranan bantuan luar negeri semakin berkurang sehingga negara semakin mampu membangun berdasarkan kekuatannya sendiri terutama jiwa warganya untuk berpartisipasi membayar pajak sebagai kewajiban dan keikutsertaannya dalam pembiayaan negara. Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak ternyata salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Dari tahun ke tahun terlihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil besar dalam penerimaan negara. Judisseno (1999:34) menyatakan bahwa peningkatan penerimaan dalam
1
2
negeri dari sektor pajak adalah sesuatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun akan semakin banyak sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Data Pokok APBN 2007-2013 dalam situs Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2013 merencanakan penerimaan negara dari sektor pajak sekitar Rp 1.192.994.100.000.000,- dari total rencana penerimaan negara sebesar Rp 1.525.189.500.000.000,- atau sekitar 78,2% dari penerimaan negara secara keseluruhan. Melihat hal tersebut maka pajak merupakan sektor yang sangat vital dalam rangka mensukseskan pembangunan. Tabel 1.1 memberikan gambaran mengenai realisasi penerimaan pajak terhadap APBN-P pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Tabel 1.1 APBN-P dan Realisasi Penerimaan Pajak (dalam miliar rupiah) Tahun
APBN-P
Realisasi
% terhadap APBN-P
2008
609.227,4
658.700,8
108,1
2009
651.954,8
641.379,9
98,4
2010
743.325,9
723.306,7
97,3
2011
878.685,2
873.735,0
99,4
Sumber: Nota Keuangan dan APBN-P tahun anggaran 2008-2011 (Data Diolah Kembali)
3
Dari tabel diatas, terlihat adanya fenomena bahwa kebutuhan penerimaan perpajakan dalam APBN terus meningkat. Namun, realisasi penerimaannya mengalami penurunan. Terutama pada tahun 2012 diduga realisasi penerimaan pajak terhadap APBN-P menjadi 96,5%, dimana terjadi penurunan hingga 2,9% (Sindonews, 2013). Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan dengan cara mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (tax reform). Tujuan utama dari reformasi pajak ialah untuk lebih menegakkan kemandirian negara dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaaan negara melalui perpajakan dari berbagai sumber di luar minyak bumi dan gas (Sari, 2013:6). Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yaitu dari official assesment system menjadi self assesment system (Suparmono dan Theresia, 2010:4). Berbeda dengan official assesment system, dalam self assesment system, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya (Mardiasmo, 2011:7). Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar secara nasional adalah sebagai berikut:
4
Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Nasioanal Jumlah Wajib Pajak
2008
Orang Pribadi
2009
2011
8.388.816 13.949.750 17.327.184 19.913.904
Bendahara
379.681
434.355
Badan
1443.570
1.580.287
Jumlah
2010
467.984
507.844
1.737.459
1.942.811
10.212.067 15.964.392 19.532.627 22.364.559
Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2008-2011 (Data Diolah Kembali). Dan tabel 1.3 memberikan gambaran mengenai Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas periode 2008 sampai dengan 2012. Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar pada KPP Pratama Bandung Cicadas Jumlah Wajib
Kenaikan
% Pertumbuhan
Pajak
(Penurunan)
Jumlah Wajib Pajak
2008
52.232
-
-
2009
88.404
36.172
40,92
2010
107.365
18.961
17,66
2011
120.489
13.124
10,89
Tahun
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Bandung Cicadas. Berdasarkan tabel tersebut, terjadi pertumbuhan jumlah Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas setiap tahunnya. Pertumbuhan terbesar terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 40,92%. Sehingga, berdasarkan tabel tersebut
5
seharusnya penerimaan pajak setiap tahunnya dapat mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak yang terjadi. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa ciri dasar pajak yang bersifat memaksa serta sistem yang terkesan sulit dan rumit menyebabkan Wajib Pajak tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut laporan Direktorat Jenderal Pajak mengenai ratio kepatuhan terhadap penyampaian SPT PPh tahun 2008 sampai dengan 2011 yaitu sebagai berikut: Tabel 1.4 Ratio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh Uraian
2008
2009
2010
2011
Wajib Pajak Terdaftar 6.341.828
9.996.620 14.101.933 17.694.317
SPT Tahunan PPh
2.097.849
5.413.114
8.202.309
9.332.626
Rasio Kepatuhan
33,08%
54,15%
58,16%
52,74%
Wajib SPT
Sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2008-2011 (Data Diolah Kembali). Berdasarkan laporan tersebut, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara Wajib Pajak terdaftar wajib SPT dan kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh. Sehingga didapat rasio kepatuhan Wajib Pajak yang masing sangat rendah dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh. Selain laporan mengenai SPT Tahunan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, fenomena kepatuhan yang rendah terjadi pula pada KPP Pratama Bandung Cicadas. Data mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut.
6
Tabel 1.5 Rasio Kepatuhan SPT Tahunan pada KPP Pratama Bandung Cicadas Tahun
2008
2009
2010
2011
Wajib Pajak Terdaftar
43.634
79.247
97.887
110.202
Jumlah SPT
7.397
9.034
29.781
44.361
30,42%
40,25%
Rasio Kepatuhan
16,95% 11,40%
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Bandung Cicadas. Berdasarkan data tersebut, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan terhadap wajib pajak terdaftar dan kepatuhan dalam penyampaian SPT Tahunan. Sehingga dapat dikatakan masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas. Dalam hal ini, pemerintah melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, adminstrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk bertindak sebagai law enforcement agent, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Akan tetapi dalam kenyataannya, optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai kendala. Salah satu kendala adalah tingginya angka tunggakan pajak. Sebagai contoh, pada situs berita online tempo dijelaskan bahwa Asian Agri Group diduga menunggak pajak hingga Rp 1,96 triliun. Dan pada situs
7
liputan6 dijelaskan pula bahwa PT The Master Steel menunggak pajak sekitar Rp 120 miliar. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka dibutuhkan tindakan yang mempunyai kekuatan hukum memaksa yaitu tindakan penagihan pajak. Salah satunya dengan menerbitkan Surat Paksa. Tabel 1.6 memberikan gambaran tentang perkembangan penerbitan dan pencairan Surat Paksa mulai tahun 2008-2012 pada KPP Pratama Bandung Cicadas yang menunjukkan adanya kesenjangan antara Surat Paksa yang terbit dengan Surat Paksa yang dibayar. Dalam hal ini, tidak seluruh Surat Paksa yang terbit dilunasi oleh para penanggung pajak. Tabel 1.6 Jumlah Penerbitan dan Pencairan Surat Paksa Tahun 2008-2012 Surat Paksa Tahun
Penerbitan Lbr
Rupiah
Pencairan Lbr
Rupiah
2008
991 11.064.298.398
51
58.164.980
2009
733 31.287.958.599
46
460.888.857
2010
536 12.483.710.802
57
729.885.710
2011
217
4.174.085.885
60
1.657.866.147
2012
189
1.919.541.479
35
132.045.020
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Cicadas Tindakan penagihan pajak berupa penagihan pajak pasif melalui himbauan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Dan selanjutnya berupa penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan Surat Teguran,
8
pemberitahuan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Undang-undang penagihan pajak tersebut diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada aspek keadilannya berupa keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan itu berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum (Purnawan, 2004). Dari fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa, dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian, penelitian ini penulis beri judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak (Penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas)”.
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap beberapa faktor yang menurut peneliti merupakan faktor yang sangat berpengaruh. Dengan demikian, peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :
9
1. Seberapa besar tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas ? 2. Seberapa besar tingkat kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas ? 3. Apakah terdapat pengaruh efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa secara parsial terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas ? 4. Apakah terdapat pengaruh kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa secara parsial terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas ? 5. Apakah terdapat pengaruh efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa secara simultan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas ?
1.3 Tujuan Penelitian Mengacu pada masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah : 1. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Bandung Cicadas dalam rangka pencairan tunggakan pajak.
10
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas. 3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa secara parsial terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas. 4. Untuk mengetahui pengaruh kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa secara parsial terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas. 5. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa secara simultan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cicadas.
1.4 Kegunaan Penelitian Dengan dilakukannya penelitian, penulis berharap agar hasil yang diperoleh dapat berguna bagi : 1. Bagi Penulis Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan terkait dengan pemberian Surat Paksa. 2. Bagi Seksi Penagihan KPP Pratama Bandung Cicadas Diharapkan dapat menambah sedikit masukan yang sifatnya mengarah pada perbaikan, dan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi pihak-pihak lain yang terkait pada masalah yang dibahas.
11
3. Bagi Pembaca Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi penelitian sejenis.
1.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian Lokasi penelitian dimana penulis memperoleh serta mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas yang bertempat di Jalan Soekarno Hatta No. 781 Bandung. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September 2013 sampai dengan Desember 2013.
