BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945 yang bertujuan untuk menciptakan Masyarakat yang adil, makmur, aman, tentram
serta
tertib
dan
menjamin
pembangunan
nasional
secara
berkesinambungan dan berkelanjutan secara merata diseluruh Indonesia. Dalam usaha untuk meningkatkan penerimaan sektor pajak, pemerintah Direktorat Jenderal beserta jajarannya melakukan pendekatan terhadap Wajib Pajak agar tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya. Sebagai salah satu perangkat pendukung yang menunjang agar tercapai keberhasilan ekonomi dalam meraih peluang adalah hukum. Hukum pajak sering disebut juga dengan hukum fiskal yaitu keseluruhan dari peraturan – peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk memungut pajak. Dengan istilah memungut terlihat adanya kegiatan mengambil kekayaan seseorang dan mengerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas Negara (Waluyo, 2006 : 1-2). Masalah pajak adalah masalah masyarakat, Negara ataupun setiap orang yang hidup di dalam suatu negara pasti atau harus berurusan dengan masalah tersebut, oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah keseluruhan rakyat dalam Negara itu sendiri. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai asas –asasnya, jenis atau macam – macam pajak yang berlaku di
1
2
negaranya, tatacara pembayaran pajak serta hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak ( Munawir, 1992 : 1 ). Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik,serta mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat, pembayar pajak,dan juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung yang bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Kebijakan ini membawa pengaruh terhadap masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan pajak. Self assessment system yang mengharuskan setiap Wajib Pajak untuk secara langsung menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri,serta menuntut semua pihak ( termasuk pemungut / pemotong pajak ) untuk mampu memahami dan mengaplikasikan setiap peraturan perpajakan secara aktif. Self Assisment system memungkinkan adanya wajib pajak tidak melakukan kewajibannya secara baik akibat adanya kelalaian, atau mungkin ketidaktahuan wajib pajak atas kewajiban pembayaran pajaknya. Kegiatan penagihan pajak atas utang pajak kepada penanggung pajak bersifat terstruktur sehingga dapat diwujudkan sebagai serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Upaya untuk melakukan tindakan penagihan merupakan upaya untuk melakukan pencairan tunggakan pajak, dan melakukan penagihan pajak harus mematuhi
3
peraturan atau prinsip-prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dan penerimaan yang didapat karena pelaksanaan tersebut dalam rangka pencairan tunggakan pajak dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Tindakan Penagihan Pajak ada beberapa macam seperti pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, dan melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang-barang yang telah disita berdasarkan Undang-undang No.19 tahun 1997 mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah menjadi dengan Undang-undang No.19 tahun 2000. Surat Teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar segera melunasi utang pajaknya agar bisa terhindar dari tindakan penagihan. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengambil judul penelitian ini sabagai berikut : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN PRODUKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEPARA. 1.2. Ruang Lingkup Masalah Permasalahan yang berkaitan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara adalah penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa 1.3.Perumusan Masalah Dari latar belakang yang ada diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :
4
1. Berapa besar Tunggakan Wajib Pajak di KPP Pratama Jepara Tahun 2011-2012 ? 2. Berapa besar pembayaran Tagihan Pajak di KPP Pratam Jepara Tahun 2011-2012 ? 3. Berapa besar Efektivitas Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Jepara Tahun 2011-2012 ? 4. Berapa besar produktivitas Surat Teguran dan Surat Paksa di KPP Pratama Jepara Tahun 2011-2012 ? 1.4.Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang ada diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui besar Tunggakan Wajib Pajak di KPP Pratama Jepara Tahun 2011-2012. 2. Untuk mengetahui besar pembayaran Tagihan Pajak di KPP Pratama Jepara Tahun 2011-2012. 3. Untuk mengetahui besar efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Tahun 2011-2012. 4. Untuk mengetahui besar produktivitas dalam pencairan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sejak periode 2011-2012. 1.5. Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :
5
1. Bagi Mahasiswa Sebagai salah satu langkah awal dalam mengaplikasikan semua teori atau ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan menambah pengetahuan dalam hal ini tentang efektivitas dan produktivitas dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Teguran. 2. Bagi pihak Pemerintah dalam hal ini KPP Jepara Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pemeriksaan yang lebih efektif dan produktif sehingga dapat meningkatkan lagi pengawasan dan pembinaan dalam memeriksa wajib pajak yang lalai dalam menjalankan kewajibannya. 3. Bagi Akademis Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai sarana informasi dan salah satu sarana refrensi bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik yang sama. 1.6. Sistematika Penulisan Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai skripsi ini, penulis akan menjelaskan sistematika secara singkat. BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, ruang linkup,
perumusan
penelitian.
masalah,
tujuan
penelitian,
kegunaan
6
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : Definisi Efektivitas, Definisi Produktivitas, Definisi Pajak, Definisi Penagihan, Definisi penagihan pajak dengan Surat teguran,definisi surat paksa, Penelitian terdahulu, Kerangka pemikiran, Hipotesis.
BAB III
: METODE PENELITIAN Dalam bab ini dijelaskan masalah yang meliputi : Objek Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data dan Metode Analisis Data.
BAB IV
: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Berisi gambaran umum perusahaan, meliputi : sejarah singkat KPP Pratama Jepara, stuktur organisasi KPP Pratama Jepara, Visi dan Misi KPP Pratama Jepara,menyajikan Data-data, khususnya data Penagihan pajak yang berkaitan dengan Surat Teguran dan surat
paksa
terhadap
Penagihan
Pajak
serta
melakukan
pembahasan dari analisa yang telah dibuat. BAB V
: PENUTUP Berisi kesimpulan dari hasil analisis data serta saran yang merupakan sumbangan pemikiran.
