BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjungjung tinggi hak dan kewajiban setiap individu, sehingga menempatkan perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dalam kegontongroyongan nasional sebagai partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus
dan
berkesinambungan
yang
bertujuan
untuk
meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan pancasila sehingga untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan kendala-kendala yang terjadi dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Selain negara hukum, Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berbentuk kesatuan dan pemerintahannya berbentuk Republik. Sebagai negara yang berbentuk kesatuan negara Indonesia mempunyai tujuan negara seperti halnya negara-negara lain. Tujuan negara Indonesia dituangkan didalam Undangundang Dasar Tahun 1945 pada Alinea IV yaitu : “Melindungi Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut /melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka pemerintah perlu menempuh langkah dengan melaksanakan pembangunan di semua bidang berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 guna mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik material dan spiritual. Dengan adanya program pembangunan ini pemerintah akan banyak membutuhkan dana untuk pelaksanaannya. Oleh sebab itu untuk mendistribusikan beban pemerintah kepada masyarakat maka perlu digalakan sumber penerimaan negara melalui pajak bumi dan bangunan. Masyarakat yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam wajar memberikan sebagian kenikmatan yang diperolehnya melalui pembayaran pajak. Membayar pajak bumi dan bangunan mencerminkan keikutsertaan dan kegontongroyongan masyarakat dalam bidang pembangunan, sehingga semua objek pajak dikenakan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai Pengamalan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan pasal 23 A UUD 1945 yang menyatakan “Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-undang”. Sehingga,
dibutuhkan kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi dari masyarakat dalam memenuhi kewajibannya terutama didalam membayar pajak. Berlakunya UU No. 28 Tahun 2009 telah memberi ruang yang lebih bebas bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerahnya sendiri atau disebut sebagai otonomi daerah khususnya dalam bidang pembangunan. Disamping itu agar terciptanya pembangunan daerah optimal maka dibutuhkan adanya partisipasi dari masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan daerah. Negara sudah memberikan jasanya berupa perlindungan terhadap jiwa dan harta benda warga negaranya, memberikan pelayanan umum dan pembangunan untuk kesejahteraan kehidupan rakyat. Dengan membayar pajak bumi dan bangunan maka meningkatkan pembangunan di daerah masing-masing. Sehingga, negara memungut pajak bumi dan bangunan melalui daerah masingmasing kepada mereka yang telah mendapatkan perlindungan tersebut. Maka pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Berhubungan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang diperoleh daerah, sebagaimana masih terlihat kekurangan terutama masih kurangnya
kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan
hal ini
terlihat dengan masih adanya masyarakat yang menunggak membayar pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewajibannya untuk pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Undang-undang No.28 Tahun 2009.
Kesadaran sangat berhubungan oleh pemahaman seseorang terhadap suatu permasalahan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat mengapa mereka harus membayar pajak bumi dan bangunan diperlukan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dan menetapkan Penelitian dengan judul : “Implementasi Undangundang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo ”. Dengan diketahuinya penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di wilayah tersebut diharapkan dapat dicari solusi yang tepat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
B. Indentifikasi Masalah Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diindentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut: 1.
Pemahaman masyarakat terhadap Implementasi/penerapan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 77 sampai pasal 84 Khususnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan yang menjadi pajak daerah dan retribusi daerah.
2.
Presepsi masyarakat yang kurang mengenai pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.
3.
Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
4.
Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.
5.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
C. Pembatasan Masalah Setelah dikemukakan latar belakang dan ruang lingkup masalah yang akan diteliti, maka penulis perlu membatasi masalah. Hal ini dilakukan untuk menghindari
terjadinya
kesimpangsiuran
penelitian
sehingga
dapat
mengakibatkan tujuan dan sasaran tidak tepat. Seperti menurut Supranto (2004:14) mengatakan bahwa: “Pembatasan masalah bisa dilakukan terhadap banyaknya variabel yang mempengaruhi, banyaknya tempat atau lokasi terjadinya masalah misalnya hanya 3 variabel saja, hanya 5 tempat dan selama 10 tahun terakhir saja ” . Jadi jelas, variabel apa saja yang akan diteliti, bagaimana hubungan yang satu dengan yang lainnya dan berdasarkan pembatasan masalah kemudian dirumuskan masalahnya. Adapun yang menjadi batasan dan fokus masalah dalam penelitian ini adalah:
1.
Pemahaman masyarakat mengenai Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya pasal 77 sampai pasal 84 mengenai pajak bumi dan bangunan.
2.
Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sumber Mufakat.
3.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
D. Rumusan Masalah Setelah masalah diindentifikasi, dipilih, maka perlu dirumuskan. Perumusan sangat penting, karena hasilnya akan menjadi penuntun bagi langkahlangkah selanjutnya. Untuk memperjelas masalah dalam penelitian ini, dan untuk menjaga salah pengertian, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1.
Bagaimanakah pemahaman masyarakat mengenai Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya pasal 77 sampai pasal 84 mengenai pajak bumi dan bangunan.
2.
Apasajakah
faktor-faktor
yang
menyebabkan
rendahnya
kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sumber Mufakat Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo? 3.
Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan?
E. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui maksud dari suatu penelitian, maka perlu adanya tujuan penelitian. Hal tersebut merujuk kepada pendapat Arikunto (2013: 97) “tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah selesai penelitian”. Berdasarkan perumusan masalah diatas, adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah : 1.
Untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap penerapan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya mengenai Pasal 77 sampai Pasal 84 mengenai pajak bumi dan bangunan.
2.
Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
3.
Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
F. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1.
Bagi penulis: untuk menambah wawasan penulis tentang implementasi Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan.
2.
Bagi jurusan : sebagai penelitian lanjutan bagi peneliti yang lain yang ingin meneliti permasalahan yang sama.
3.
Bagi masyarakat: hasil penelitian ini memberikan masukan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan.
