BAB I PENDAHULUAN. nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.Tenaga kerja mempunyai perananan, kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan nasional.Hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan Indonesia, yang didalamnya termasuk perlindungan tenaga kerja merupakan hal yang harus diperjuangkan agar harkat dan kemanusian tenaga kerja ikut terangkat.Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar karyawan dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha nasional dan internasional. Sebagai mana disebutkan dalam Pasal 28 D Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 1 Karyawan dalam perseroan biasanya didefenisikan sebagai para pekerja yang memiliki jabatan struktur.Mereka bekerja di bawah komando para manajer atau supervisor.Umumnya mereka mengenyam pendidikan yang sedang dan tinggi.Kendatipun posisinya dalam pengambilan keputusan tidak besar, karyawan mendominasi jumlah terbesar di dalam perseroan.Umumnya karena struktural posisi mereka lemah, karyawan di suatu perseroan membentuk kelompok informal atau serikat untuk membela kepentingan mereka. Ketika mereka menyatu, mereka akan sangat sensitif. 2

1 2

F. Winarni, Administrasi Gaji Dan Upah, (Yogyakarta : Pustaka Widyatama, 2006), hal. 89. Hardijan, Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), hal. 45.

Universitas Sumatera Utara

Dalam perjalanannya, perseroan tidak selamanya mengalami pertumbuhan yang stabil dan bahkan sebuah perseroan dapat mengalami kebangkrutan atau kepailitan.Kepailitan menurut Pasal 1 UU No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah sita umum atas kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas.Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu, untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya.Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (Financial distress) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran.Dalam kondisi ini, selain mengalami kesulitan mengembalikan utang pada kreditur, perseroan juga mengalami kesulitan dalam memenuhi hak-hak karyawan. 3 Serikat karyawan ini bisa produktif dan bisa pula kontra produktif terhadap perseroan. Ketika manajemen bisa bersinergi dengan serikat, maka hampir bisa dipastikan kinerja karyawan akan positif. Kelompok karyawan yang mendapat perhatian yang baik malah besar kemungkinan dapat meningkatkan kinerja perseroan bahkan membantu perseroan untuk mengatasi hal-hal yang tidak terduga atau destruktif.Namun sebaliknya bila mereka tidak mendapat perhatian manajemen, mereka dapat melakukan tindakan yang merugikan perseroan seperti mangkir, pemogokan atau bahkan pengrusakan.Karena umumnya, karyawan sangat mudah untuk disulut dengan isu.Terutama isu-isu yang terkait masalah gaji, tunjangan, pemutusan hubungan kerja dan lain-lain.Karyawan merupakan ujung tombak perseroan, terutama perseroan jasa.Dengan memberikan perhatian yang baik, perseroan dapat memperbaiki pelayananya, terhadap karyawan yang merupakan suatu kekuatan dalam perseroan.Sesibuk apapun pihak manajemen, komunikasi dengan karyawan tetap harus dilakukan.Tugas manajer adalah menciptakan iklim yang baik agar

3

Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta : Djambatan, 2009), hal.17.


karyawan dapat bekerja dengan tenang dan aman.Rasa tidak aman pada karyawan di dalam perseroan, dapat mengakibatkan mereka mencari perlindungan dari pihak-pihak di luar perseroan.Campur tangan yang dilakukan pihak luar, seperti Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian dan lembaga-lembaga bantuan lainnya menunjukkan bahwa perseroan telah kehilangan kepercayaan dari karyawan. 4 Tenaga kerja merupakan salah satu instrumen dalam pembangunan nasional.Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu komponen pelaku untuk mencapai tujuan pembangunan itu. Dengan demikian perlu adanya perlindungan terhadap hak-haknya. Berbicara mengenai hak karyawan berarti membicarakan hak-hak asasi manusia yang berkaitan dengan kebutuhan dasar. Menurut Sudjana, kebutuhan dasar itu minimal adalah: 1. Kebutuhan dasar untuk hidup, meliputi pangan, sandang, papan, air, udara, bahan bakar dan lain-lain. 2. Kebutuhan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kapasitas atau produktifitas individu meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, sarana komunikasi dan transportasi. 3. Kebutuhan untuk meningkatkan akses (peluang memperoleh sesuatu) terhadap caraberproduksi dan peluang ekonomi, meliputi tanah air, vegetasi, modal (termasuk teknologi), peluang bekerja dan berpenghasilan yang layak. 4. Kebutuhan untuk hidup dengan rasa aman dan kebebasan untuk membuat keputusan, partisipasi dalam politik, keamanan sosial dan pertahanan sosial. 5 Untuk memenuhi hajat hidup tersebut maka perlu adanya timbal balik dari pekerjaan terhadap apa yang telah dikerjakan. Karyawan memiliki hak untuk mendapatkan hasil atau upah dari pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan pemberi kerja atau perseroan berkewajiban membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Apabila salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian kerja tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, maka mungkin sekali terjadi sengketa antara 4 5

Ibid, hal. 48. Ibid, hal. 50.


dua belah pihak khususnya sering terjadi dalam pemenuhan upah oleh perseroan kepada karyawan. 6 UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebenarnya berlaku asas umum yang dinyatakan, dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yaitu paritas creditorium yang artinya

bahwa semua kreditor mempunyai hak yang sama atas

pembayaran dan hasil pembayaran debitor pailit akan dibagikan secara proporsional menurut besarnya tagihan mereka, kecuali yang diberikan hak istimewa oleh UU. Kreditor yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding yang lainmisalnya: 1. Kreditor yang memegang hak jaminan (kreditor yang dijamin). 2. Kreditor yang memiliki hak preferensi sesuai UU. 7 Kepailitan ataupun pembubaran suatu perseroan akan berdampak buruk terhadap perlindungan hak dan masa depan dari para karyawannya. Kepentingan

karyawansuatu

perseroan yang dinyatakan pailit adalah berkaitan dengan pembayaran upah dan pesangon. Sebelum berlakunya UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu merujuk pada Buku Kedua Bab XIX KUHPerdata, kedudukan upah atas karyawan kerja dianggap sebagai kreditor preferens dengan privilege sebagai pemegang hak istimewa atau prioritas. Berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karyawan sering kali ditempatkan paling belakang di dalam antrian kreditor saat harta pailit dibagikan oleh kurator. Hal itu terjadi karena UU Kepailitan, UU Hak Tanggungan dan KUH Perdata memang lebih

6 7

Widodo, Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, (Jakarta : Rajawali Pers, 1989), hal. 59. Ibid, hal. 65.


menempatkan keistimewaan kreditor lain seperti utang negara dan pemegang hak tanggungan, lebih tinggi kedudukannya dibanding karyawan. 8 Permasalahan pokok yang diajukan adalah perbedaan kedudukan hukum yang terkait dengan pembayaran dalam kepailitan antara kreditor separatis dan karyawan.Bagi kreditor separatis pembayaran dalam kepailitan dijamin pelunasannya dengan hipotek, agunan, fidusia, gadai dan hak tanggungan.Bagi karyawan selaku kreditor preferen khusus kedudukannya berada di bawah kreditor separatis sehingga jika seluruh harta debitor telah dijadikan agunan dan dikuasai oleh para kreditor separatis, hal tersebut dapat berakibat karyawan tidak memperoleh apapun. Dari analisis diatas maka karyawan berhak untuk mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dari pekerjaan yang telah dilakukannya yang mendukung haknya untuk hidup.Hal ini tentunya sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. 9 UU Kepailitan mengatur tentang ketentuan debitur, termasuk sebuah perseroan dikatakan bermasalah dapat disimpulkan dari ketentuan kepailitan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 yang menyatakan “debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Unsur-unsur debitur bermasalah sebenarnya cukup sederhana yaitu debitur mempunyai dua atau lebih kreditor.Juga tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

8 9

Ibid, hal. 70. Jono, Hukum Kepailitan, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hal. 125.


Secara teoritis pada umumnya utang-piutang kreditor yang memiliki masalah dengan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya pembayaran utang, dapat merundingkan permintaan penghapusan utang baik untuk sebagian atau keseluruhannya, dapat menjual sebagian aset atau bahkan usahanya serta dapat pula mengubah pinjaman tersebut menjadi penyertaan saham.Para kreditor dapat menggugat berdasarkan hukum perdata yaitu mengenai wanprestasi atau ingkar janji bila debitor mempunyai keuangan atau harta yang cukup untuk membayar utang-utangnya. Selain itu bila debitor tidak mempunyai keuangan harta atau aset yang cukup sebagian jalan terakhir barulah para kreditor menempuh pemecahan melalui peraturan kepailitan, seperti yang diatur dalam UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan cara mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan niaga di daerah wilayah hukumnya. 10 Betapapun harmonisnya hubungan kerja antara karyawan dan pengusaha, namun terjadinya perselisihan perburuhan tidak mudah untuk dihindari. Konflik atau perselisihan antara karyawan dengan pengusaha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya hubungan perburuhan yang ada dimanapun dan kapanpun. Setiap perselisihan yang menyangkut hubungan antar manusia tersebut selalu diupayakan penyelesaiannya.Demikian juga halnya antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan karyawan atau serikat karyawan. 11 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak secara khusus mengatur kedudukan karyawan sebagai kreditor preferen. Pada praktiknya hak-hak karyawan sering kali kurang terlindungi dalam proses kepailitan. Artinya posisi preferen (didahulukan) yang dimiliki oleh karyawan tidak dapat begitu saja didahului. 10

Ibid, hal. 130. Soekarno, Pembaharuan Gerakan Buruh di Indonesia dan Hubungan Perburuhan Pancasila, (Bandung: Alumni, 1979), hal. 75. 11


Pada daftar antrian kreditor karyawan tidak berada di urutan pertama. Faktanya meski berada dalam posisi “superior” berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karyawan sering kali ditempatkan paling belakang di dalam antrian kreditor saat harta pailit dibagikan oleh kurator. Hal itu terjadi karena UU Kepailitan, UU Hak Tanggungan dan KUHPerdata memang lebih menempatkan kreditor lain, seperti utang negara dan pemegang hak tanggungan yang lebih tinggi kedudukannya dibanding karyawan. 12 Berdasarkan uraian yang telah dikemukan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis ini yang berjudul adalah “Perlindungan Terhadap Hak-Hak Karyawan Dalam Kepailitan Perseroan”. B. Perumusan Permasalahan Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini penulis merumuskan 3 (tiga) permasalahan yang diteliti yakni sebagai berikut: 1. Bagaimana akibat hukum perseroan yang dijatuhi putusan pailit? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak karyawan dalam kepailitan perseroan ? 3. Bagaimana kewenangan pengadilan niaga dalam mengadili tuntutan karyawan atas upah atau uang pesangon yang tidak dibayar oleh perseroan ? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum perseroan yang dijatuhi putusan pailit.

12

Ibid , hal 45.


2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak-hak karyawan dalam kepailitan perseroan. 3. Untuk memberikan alasan-alasan yang mendasari kewenangan pengadilan niaga dalam mengadili tuntutan karyawan atas upah atau uang pesangon yang tidak dibayar oleh perseroan. D. Manfaat Penelitian Kegiatan penelitian ini, dapat memberikan sejumlah manfaat bagi semua pihak. Manfaat tersebut, peneliti kelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni sisi teoritis dan sisi praktis sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini memberikan sejumlah manfaat yakni ini sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum serta dapat memberi manfaat dan mendapat khasanah ilmu hukum kepailitan khususnya perlindungan terhadap hak-hak karyawan dalam kepailitan perseroan. 2. Manfaat Praktis (1) Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah/badan legislatif dalam menentukan kebijakan maupun regulasi dalam upaya pengembangan hukum nasional kearah pengaturan perlindungan terhadap hak-hak karyawan dalam kepailitan perseroan dalam bentuk Undang-Undang khusus atau pembentukan peraturan pelaksanaannya. (2) Memberikan sumbangan pemikiran kepada stakeholdersperseroan agar mampu memahami ruang lingkup perlindungan terhadap hak-hak karyawan dalam kepailitan perseroan.


(3) Menjadi masukan bagi karyawan khususnya pencari keadilan agar lebih berhati-hati dalam mempertahankan dan melindungi hak-hak karyawan dalam kepailitan perseroan. (4) Menjadi masukan bagi seluruh lapisan masyarakat pada umumnya agar lebih berhatihati dalam melakukan sesuatu yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak karyawan dalam kepailitan perseroan. E. Keaslian Penelitian Guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap masalah yang sama dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan pemeriksaan data tentang “Perlindungan Terhadap HakHak Karyawan Dalam Kepailitan Perseroan”, menurut data yang diperoleh bekenaan dengan judul yang persis sama dengan judul di dalam penelitian ini, baik di perpustakaan program studi ilmu hukum dan Perpustakan Pusat Universitas Sumatera Utara serta di perpustakan di luar dari pada kampus Universitas Sumatera Utara serta di institusi lain mengenai judul di atas, ternyata penelitian belum pernah dilakukan peneliti yang lain (terdahulu) mengenai topik dan permasalahan yang sama meskipun dalam bentuk makalah dan bentuk seminar-seminar maupun dalam diskusi panel sudah pernah dilakukan pembahasan atau diskusi, juga tidak memiliki yang sama dengan judul dalam penelitian ini. Akan tetapi berdasarkan penelusuran di Program Studi Magister Ilmu Hukum, ada beberapa penelitian mengenai kepailitan yang sudah diteliti, antara lain oleh Ade Sumitra Hadi Surya (Fokusnya adalah Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Tuntutan Pekerja/Buruh Atas Upah Atau Uang Pesangon Yang Tidak Dibayar Oleh Perseroan). Fokus dalam penelitian yang dilakukan oleh Ade Sumitra Hadi Surya adalah Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Pailit /2004/PN.Niaga/Jkt.Pst. Sedangkan fokus dalam penelitian ini,


peneliti memfokuskannya pada Perlindungan Terhadap Hak-Hak Karyawan Dalam Kepailitan Perseroan yang diatur di dalam UU No. 37 Tahun 2004. Dengan demikian, maka penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan peneliti, bahwa penelitian ini memiliki keaslian dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif dan terbuka. Hal ini sesuai dengan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsional 1. Kerangka Teori Di dalam penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana yang dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. 13Teori menempati kedudukan yang penting untuk merangkum dan memahami masalah secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori memberikan penjelasan melalui cara mengorganisasikan dan mensistematiskan masalah yang dibicarakannya. Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sipenulis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang bagi sipembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis yang mungkin ia setujui atau pun tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca. 14Menurut Kaelan M.S landasan teori pada suatu

13

Ronny H. Soemitro, Metedologi Penelitian Hukum, (Jakarta : Penerbit Ghalia, 1982),

14

Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung : Mandar Maju, 1994), hal. 80.

hal 37.


penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian.Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian. 15 Untuk mengkaji mengenai tinjauan yuridis dalam konteks perlindungan terhadap hakhak karyawan dalam kepailitan perseroan dipergunakan teori perlindungan hukum. Teori-teori yang mengakaji masalah perlindungan hukum Menurut Harjono para pengkaji hukum belum secara komprehensif mengembangkan konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum.Banyak tulisan-tulisan yang dimaksudkan sebagai karya ilmiah ilmu hukum baik dalam tingkatan skripsi, tesis, maupun disertasi yang mempunyai tema pokok bahasan tentang perlindungan hukum.Namun tidak secara spesifik mendasarkan pada konsep-konsep dasar keilmuan hukum secara cukup dalam mengembangkan konsep perlindungan hukum. Bahkan dalam banyak bahan pustaka, makna dan batasan-batasan mengenai perlindungan hukum sulit ditemukan, hal ini mungkin didasari pemikiran bahwa orang telah dianggap tahu secara umum apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum sehingga tidak diperlukan lagi sebuah konsep tentang apa yang dimaksud perlindungan hukum. Konsekwensi dari tidak adanya konsep tersebut akhirnya menimbulkan keragaman dalam pemberian maknanya, padahal perlindungan hukum selalu menjadi tema pokok dalam setiap kajian hukum. 16 Padanan kata perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah “legal protection”, dalam bahasa Belanda “rechtsbecherming”.Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari perlindungan hukum. 15

Kaelan M.S, Metode Penelitian Kualitatif bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdispliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni), (Yogyakarta : Paradigma, 2005), hal. 239. 16 Harjono, Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 80.


Di tengah langkanya makna perlindungan hukum itu kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingankepentingan tertentu yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. 17 Dari batasan tersebut jelaslah bahwa konsep-konsep umum dari perlindungan hukum adalah perlindungan dan hukum.Perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata, yaitu perlindungan dan hukum artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Konsep tentang perlindungan hukum terhadap karyawan yang dipergunakan adalah perlindungan terhadap hak karyawan dengan menggunakan sarana hukum, atau perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap karyawan tindakan-tindakan pengusaha pada saat sebelum bekerja (pre-employment), selama bekerja (during employment) dan masa setelah bekerja (Post employment). Kehidupan ekonomi dengan hegemoni kapitalisme financial, telah beroperasi melalui dis-solution subjectyang tidak memandang karyawan sebagai subjek produksi yang patut dilindungi, melainkan sebagai objek yang bisa di eksploitasi.Karl Marx (1818-1883) dengan teori nilai kerjanya menyatakan bahwa laba kapitalis didasarkan pada eksploitasi buruh.Menurut Karl Marx nilai tambah yaitu keuntungan yang bertambah dari nilai upah yang dibayarkan pada para buruh, telah dicuri dari mereka dan masuk ke kantong-kantong para kapitalis atau pemodal,

17

Ibid, hal. 85.


karena perbedaan di antara upah yang dibayarkan kepada seorang buruh menghasilkan komoditas dan di antara harga jual komoditas itulah nilai tambahnya-maksudnya keuntunganyang tidak dinikmati kaum buruh dan hanya dikuasai para pemilik modal yang menurut teori ini hidup bergantung pada kaum buruh. 18 Teori Marx inilah yang cocok untuk menggambarkan bagaimana perlakuan pengusaha terhadap karyawan dalam praktik kepailitan.Teori ini dipengaruhi oleh gambaran ekonomi politis tentang kejamnya sistem kapitalis dalam mengeksploitasi buruh.Selanjutnya menurut Marx para kapitalis menjalankan tipuan yang agak sederhana dengan membayar pekerjanya lebih rendah daripada yang seharusnya mereka terima karena mereka menerima upah yang lebih rendah daripada yang seharusnya mereka terima dan karena mereka menerima upah yang lebih rendah, daripada nilai yang benar-benar mereka hasilkan dalam satu periode kerja.Nilai-surplus, yang diperoleh dan diinventarisasikan kembali oleh kapitalis adalah basis bagi seluruh sistem kapitalis. 19 Kontradiksi antar kepentingan yang berbeda antara karyawan dengan pengusaha (vendor) menuntut campur tangan pemerintah untuk melakukan perlindungan hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 4 huruf c UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan, bahwa tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. 20 Perlindungan hukum bagi karyawan diberikan mengingat adanya hubungan diperatas (dienstverhoeding) antara karyawan dengan pengusaha, dienstverhoeding menjadikan karyawan sebagai pihak yang lemah dan termarjinalkan dalam hubungan kerja.Kelompok yang 18

Ibid, hal. 90. MS. Sula, Asuransi Syariah Dan Sistem Operasional (Jakarta: Gema Insan, 2004), hal. 95. 20 Ibid, hal. 100. 19


termarjinalkan tersebut sebagian besar dapat dikenali dari parameter kehidupan ekonomi mereka yang sangat rendah, meskipun tidak secara keseluruhan marjinalisasi tersebut berimplikasi ekonomi. Perbedaan kedudukan secara ekonomi dan sosial antara karyawan dan pengusaha menimbulkan hubungan subordinatif yang terbingkai dalam hubungan kerja sehingga menimbulkan posisi tidak semitrikal antar keduanya.Dalam konteks inilah hukum dijadikan sarana guna memberikan perlindungan terhadap karyawan, karena sebagai konsekwensi dari hubungan kerja munculah hak dan kewajiban yang oleh hukum harus dijaga dan dilindungi. Menurut Soepomo sebagaimana dikutif Abdul Hakim hubungan kerja ialah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan dimana hubungan kerja itu, terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak.Mereka terikat dalam suatu perjanjian, di satu pihak karyawan bersedia bekerja dengan menerima upah dan pengusaha mempekerjakan karyawan dengan memberi upah. 21 Dalam Pasal 1 angka 15 UU No 13 tentang Ketenagakerjaan telah diberikan defenisi, bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan karyawan berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Dari beberapa pengertian di atas yang menjadi dasar hubungan kerja adalah perjanjian kerja.Atas dasar Perjanjian Kerja itu kemudian muncul unsur pekerjaan, upah dan perintah.Dengan demikian hubungan kerja tersebut adalah sesuatu yang abstrak, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkret atau nyata. Dengan adanya perjanjian kerja akan ada ikatan antara pengusaha dan karyawan. Dengan perkataan lain ikatan karena adanya

21

Soepomo, Perjanjian Kerja, (Jakarta : DSS Publishing, 2007), hal. 35.


perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja. Menurut Subekti sebagaimana dikutip Abdul Khakim, perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang karyawan dan seorang majikan atau pengusaha, perjanjian mana ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (dienstverhoeding), dimana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain.Secara umum pengertian dari Perjanjian Kerja dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 14 UU No 13 Tahun 2003 yang menyatakan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/ karyawan dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. 22 Selanjutnya dalam Pasal 1601 KUH Perdata disebutkan perjanjian kerja ialah suatu perjanjian dimana pihak yang satu buruh mengikatkan dirinya untuk bekerja pada pihak lainya sebagai majikan dengan mendapatkan upah selama waktu tertentu. Konsep karyawan, pemberi kerja, pengusaha dan perseroan adalah konsep sebagaimana tertuang dalam UU No 13 Tahun 2003 yang menyatakan karyawan adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 23 Pengusaha adalah: a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perseroan milik sendiri. b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perseroan bukan miliknya. c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perseroan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Perseroan adalah:

22

Abdul Khakim, Perjanjian Kerja Karyawan Perseroan, (Bandung : Alumni 2005), hal. 37. 23 Ibid, hal. 40.


a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan,milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan karyawan dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus danmempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Menurut Hari Supriyanto hukum perburuhan yang memiliki unsur publik yang menonjol akan menyebabkan dalam hukum perburuhan memuat ketentuan ketentuan yang bersifat memaksa. Oleh karena sifatnya yang memaksa tersebut maka hukum ketenagakerjaan harus diawasi dan ditegakkan agar dapat memberikan perlindungan dan rasa adil bagi karyawan maupun pengusaha dan masyarakat.Penegakan hukum pada masa sekarang ini diberi makna yang lebih luas, tidak hanya menyangkut pelaksanaan hukum (law enforcement), tetapi juga meliputi langkah preventif dalam arti pembuatan undang-undang. 24 Penegakan hukum dimaksudkan agar tercapai suatu tujuan hukum yaitu ketentraman dan kedamaian dalam pergaulan dan hubungan sosial.Penegakan hukum bertujuan menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia. Kedamaian dalam pergaulan hidup di satu pihak berarti adanya ketertiban (yang bersifat ekstern antar pribadi atau inter personal), dan di lain pihak artinya ketentraman (yang bersifat inter pribadi atau personal). Keduanya harus serasi barulah tercapai kedamaian. Penegakan

hukum

ketenagakerjaan

dilaksanakan

oleh

pegawai

pengawas

ketenagakerjaan sebagai aparatur negara yang bertanggungjawab untuk mengawasi penerapan hukum ketenagakerjaan, hal ini tertuang dalam Pasal 176 UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 24

Hari Supriyanto, Teori Hukum Ketenagakerjaan, (Kanisius, 2004), hal. 80.


Proses penegakan hukum merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan ide-ide atau konsep yang abstrak menjadi kenyataan, usaha untuk mewujudkan ide atau nilai selalu melibatkan lingkungan serta berbagai pengaruh faktor lainnya. Oleh karena itu apabila hendak menegakkan hukum, maka hukum harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem. Menurut Lawrence M.Friedman sebagaimana dikutif Esmi Warassih, hukum itu merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur. Oleh Friedman struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi diibaratkan sebagai apa yang dihasilkan atau yang dikerjakan oleh mesin dan kultur atau budaya hukum adalah siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu. Satu saja komponen pendukung tidak berfungsi niscaya sistem mengalami disfunction (pincang). 25 Berbicara mengenai hukum sebagai suatu sistem norma, menurut Hans Kelsen suatu norma dibuat menurut norma yang lebih tinggi yang disebut Grundnorm atau Basic Norm (Norma Dasar). Oleh karena itu, dalam tata susunan norma hukum tidak dibenarkan adanya kontradiksi antara norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. 26 Syarat-syarat untuk mengajukan pailit terhadap suatu perseroan telah diatur dalam Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004. Dari syarat pailit yang diatur dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat yuridis agar dapat dinyatakan pailit adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Adanya utang. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo. Minimal satu dari utang dapat ditagih. Adanya debitur. Adanya kreditur. Kreditur lebih dari satu.

25 26

Esmi Warassih, Filsafat Hukum Dan Moralitas, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hal. 75. Ibid, hal. 80.


7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan Pengadilan Niaga. 8. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang yaitu: a. Pihak debitur. b. Satu atau lebih kreditur. c. Jaksa untuk kepentingan umum. d. Bank Indonesia jika debiturnya bank. e. Bapepam jika debiturnya perusahaa efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. 9. Menteri Keuangan jika debiturnya asuransi, reasuransi, dana pensiun dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. 27 Kepincangan-kepincangan dalam penegakan hukum ketenagakerjaan memang bermula dari tidak berfungsinya sistem hukum ketenagakerjaan, yang berimplikasi pada kompleksitas masalah ketenagakerjaan. Dalam dunia usaha yang global dan sangat kompetitif sekarang ini, banyak pihak yang dapat menjadi stakeholders perseroan. Dilihat dari sudut pandang perseroan di Indonesia ada beberapa

orang

atau

sekelompok

orang

yang

secara

pasti

dapat

digolongkan

sebagaistakeholdersperseroan yaitu mereka yang memiliki legitimasi kepentingan langsung atau hak dalam kegiatan perseroan. Mereka dalam golongan ini diantaranya adalah pemegang saham, pelanggang dan karyawan perseroan. 28 Kepailitan ataupun pembubaran suatu perseroan akan berdampak buruk terhadap perlindungan hak dan masa depan dari para karyawannya. Kepentingan karyawan suatu perseroan yang dinyatakan pailit adalah berkaitan dengan pembayaran upah dan pesangon, maka upah dan hak-hak lainnya dari karyawan merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Pada prakteknya hak-hak karyawan kurang terlindungi dalam proses kepailitan posisi kreditor

27

Sunarmi, Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan antara Indonesia (Civil Law System) dengan Amerika Serikat (Common System), (Medan :e-USU Repository, 2004), hal. 23 28 Widjaja, Gunawan, dan Yeremia Ardi Pratama, Risiko Hukum & Bisnis Perseroan Tanpa CSR, Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, (Jakarta : PT. Percetakan Penebaran Swadaya, 2008), hal. 47.


preferenyang dimiliki oleh karyawan tidak dapat begitu saja didahului. Pada daftar antrian kreditor karyawan tidak berada pada urutan pertama walaupun UU Ketenagakerjaan telah menyebut pembayaran upah karyawan didahulukan, ternyata di dalam praktek kepailitan kurator lazim menyampingkan kepentingan karyawan.Sehingga menjadi pertimbangan-pertimbangan yang mendasari pemikiran perlunya pemberian perlindungan terhadap hak-hak karyawan dalam kepailitan perseroan, manakala terjadi kasus kepailitan pada satu perseroan. 29 2.Landasan Konsepsional Landasan konsepsional atau konstruksi secara internal pada pembaca guna untuk mendapat stimulasi atau dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan kepustakaan. Landasan konsepsional ini di buat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian, maka dengan ini dirasa perlu untuk memberikan beberapa konsep yang berhubung dengan judul dalam penelitian sebagai berikut : 1. Perlindungan Hukum terhadap hak-hak karyawan didalam kepailitan bank adalah didalam pengunaan hak atas kebebasan terhadap karyawan yang menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun yang bekerja pada siapa saja baik persekutuan, badan hukum atau badan lainnya yang berbentuk perbankan dimana atas kebebasan atas hak tersebut mendapat jaminan dari negara atau penguasa. 30 2. Karyawan adalah pekerja yang bekerja pada lembaga atau badan usaha untuk mendapat gaji yang dituntut untuk untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan perjanjian kerja. 31

29

Ibid, hal. 48. Ibid, hal. 50. 31 Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2000), hal. 33. 30


3. Hak-Hak karyawan adalah pemenuhan terhadap asasi manusia dalam mencapai kebutuhan terhadap dirinya dalam perikatan akibat perjanjian kerja sebagai karyawan yang diterima dari pengusaha atau majikan. 32 4. Kepailitan adalah sita umum atasan kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. 33 5. Perseroan adalah persekutuan modal yang oleh undang-undang diberi status badan hukum. 34 6. Utang adalah kewajiban yang timbul dari perjanjian atau Undang-Undang untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. 35 7. Kreditor Preferen adalah kreditor yang mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu daripada kreditor lain. 36 8. Pengadilan Niaga adalah peradilan di bawah lingkungan peradilan umum yang tugasnya adalah memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang dan memeriksa perkara lain di bidang perniagaan misalnya sengketa HAKI. 37 9. Perselisihan Hak adalah perselisiha yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, perjanjian perseroan atau perjanjian kerja bersama. 38

32

Muktar Pakpahan, Hak Asasi Karyawan, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1998), hal. 50. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan (Jakarta : Putra Grafika, 2007), hal. 381. 34 Andrian Sutedi, Hukum Perbankan (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal. 5. 35 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 127. 36 Ibid, hal. 135. 37 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, ( Jakarta : Sinar Grafika, 1996), 33

hal. 6. 38

Ibid, hal. 15.


G. Metode Peneleitian Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. 39Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode tertentu. 1. Jenis dan Sifat Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dworkin menyebut metode penelitian tersebut juga sebagai penelitian doctrinal (doctrinal research), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai law as it written in the book, maupun hukum sebagai law as it is decided by the judge through judicial process. 40 Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Berkenaan dengan penelitian kualitatif tersebut Anselmus Strauss dan Juliat Corbin menyebut sebagai berikut “qualitatif research we mean any kind of research that procedure findings not arrived at by means of statistical procedures or ather means of quantifications. It

39

Anselmus Strauss, dan Juliat Corbin, Basic of Qualitative Research, Grounded Theory Procedure and Technique, (Newbury, Park London, New Delhi : Sage Publication, 1979), hal. 7. 40 Ibid, hal. 9.


can refer to research about persons, lives, behaviours, but also about organization functionating, social covenants intellectual relationship”. 41 Tiga alasan penggunaan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif.Pertama, analisis kualitatif didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang di dasarkan pada yang dikumpulkan 42. Kedua, data yang akan dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara yang satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantifsir. Ketiga, sifat dasar data yang akan dianalisis dalam penelitian adalah bersifat menyeluruh dan merupakan suatu kesatuan yang integral, dimana hal itu menunjukkan adanya keanekaragaman data serta memerlukan informasi yang mendalam (indepth information). 43 Ketiga kriteria penelitian kualitatif tersebut terdapat dalam penelitian tesis ini, sehingga sangat beralasan menggunakan metode kualitatif dalam analisis data.Penelitian ini bersifat menyeluruh karena berupaya mendalami keseluruhan aspek dari perlindungan terhadap hak-hak karyawan dalam kepailitan perseroan baik aspek etika bisnis maupun aspek hukum, yang keseluruhan dikonstruksikan dalam uraian-uraian yang sistematis. Penelitian ini juga berupaya mencari hubungan yang harmonis dari konsep-konsep yang ditemukan dalam bahan-bahan hukum primer dan skunder dengan menggunakan teori atau doktrin-doktrin hukum terkait perlindungan terhadap hak-hak karyawan dalam kepailitan perseroan.

41

Ibid, hal. 15. William J. Filstead, Qualitative Methods : A Needed Perspective in Evaluation Reseaarch, dalam Thomas D. Cook dan Charles S. Reichardt, ed, Qualitative and Quantitative Methods in Evalution Research, (London : Sage Publications, 1979), hal. 38. 43 Chai Podhisita, et al, Theoritical Terminological, and Philosophical Issues in Qualitative Research, Qualitative Research Methods, hal. 7. 42


2. Sumber Data Sumber data digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaha penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya. Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi : 1. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telaha penelitian ini. 44 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, majalah dan jurnal ilmiah, surat kabar , artikel bebas dari internet, dan majalah mingguan juga menjadi tambahan bahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini. 45

44

Ronny. H. Soemitro, Op. cit. hal. 45. Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Rajawali Press, 1990), hal. 14-15. 45


3. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan caraalat pengumpulan data studi pustaka yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data atau kasus-kasus yang ada. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilahpilah guna memperoleh pasal-pasal (di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Perseroan, Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Ketenagakerjaan) yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaha dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dapat dijawab. 46 4. Analisis Data Setelah data terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, maka tahap selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data.Metode analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif, dimana setelah semua data terkumpul, maka dilakukan pengolahan, penganalisisan dan pengkonstruksian data secara menyeluruh, sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data.Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisis secara deskriftif. Sehinga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini. 46

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 195-196.


Pada penelitian hukum normatif, pengelolaan bahan hukum pada hakekatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan tertulis tersebut untuk memudahkan dalam penelitian kegiatan tersebut antara lain memilih peraturan perundang-undangan primer, sekunder, tertier yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan berkaitan dengan masalah perlindungan terhadap hak-hak karyawan dalam kepailitan perseroan. Menemukan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam bahan-bahan hukum primer.Membuat sistematis dari bahan-bahan hukum sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu yang selaras dengan perlindungan terhadap hakhakkaryawan dalam kepailitan perseroan.Menemukan dan mengarahkan hubungan antara prinsip-prinsip hukum dan klasifikasi dengan mengunakan kerangka teoritis yang ada sebagai pisau analisis.Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dengan mengunakan logika berpikir deduktif dan induktif.


BAB I PENDAHULUAN. nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Recommend Documents