1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah. Sebagai negara berkembang, Indonesia berusaha untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah bidang ekonomi. Pembangunan dalam bidang ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan nasional, sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional suatu bangsa mencakup di dalamnya pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi diperlukan peranserta lembaga keuangan untuk membiayai, karena pembangunan ekonomi sangat memerlukan tersedianya dana. Oleh karena itu keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan ekonomi sangat diperlukan. Salah satu lembaga keuangan yang terlibat dalam suatu pembiayaan pembangunan ekonomi adalah Bank. Dalam berbagai buku perbankan, suatu bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.1 Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan, mempunyai usaha dalam menunjang perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut 1
Thomas Suyatno, dkk, 2003, Dasar-dasar Perkreditan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.13
1
2
mempunyai peranan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana dan memerlukan dana. Lembaga perbankan bergerak dalam kegiatan perkreditan, pemberian berbagai jasa, melayani kebutuhan pembiayaan, serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.2 Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan disebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional kearah peningkatan kesejateraan rakyat banyak. Dalam menjalankan fungsinya tersebut maka pada umumnya bank menerima berbagai bentuk simpanan dari masyarakat, dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini bank juga menyalurkan dana yang berasal dari masyarakat dengan cara memberikan kredit baik bersumber dari dana yang diterima dari masyarakat maupun dana yang diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah maupun Bank Indonesia. 3 Ditinjau dari sudut pandang perbankan, fasilitas kredit mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Penyediaan dana di negara berkembang merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan kebijaksanaan untuk membantu memberikan 2
M Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.12 3 Astiko dan Sunardi, 1996, Pengantar Management Perkreditan, Andi, Yogyakarta, hlm.8
3
pinjaman melalui jalur perkreditan bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha. Pengertian Kredit menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembukaan kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atau dengan istilah lain harus didahului dengan adanya perjanjian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Dalam pemberian kredit, bank harus betul-betul
yakin
bahwa debitur dapat
mengembalikan pinjaman yang diterima, sesuai dengan jangka waktu dan syaratsyarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Perjanjian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah bukanlah tanpa risiko, karena suatu risiko mungkin saja terjadi. Risiko yang umumnya terjadi adalah risiko atau kemacetan dalam pelunasan. Keadaan tersebut sangatlah berpengaruh kepada kesehatan bank, karena uang yang dipinjamkan kepada debitur berasal atau bersumber dari masyarakat yang disimpan pada bank itu sehingga risiko tersebut sangat berpengaruh atas kepercayaan masyarakat kepada bank yang sekaligus kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Untuk
4
mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur. Apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan.4 Kredit macet atau non perfoming loan adalah kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya factor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi di luar kemampuan debitur. Kredit macet yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 270 hari. Kredit macet merupakan kondisi dimana pihak bank merasa dirugikan. Pengalaman dana kredit macet akhir-akhir ini telah mengacu kalangan perbankan untuk lebih berhati-hati dalam mengatur alokasi dana kredit. Di samping peningkatan sistem pembinaan nasabah, rencana kredit disusun lebih matang, analisis atas permohonan kredit lebih terarah dan pengamanan kredit juga lebih digalakkan. Semua ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat. Aktivitas Bank yang terbanyak akan berkaitan erat secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan perkreditan.
4
Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2007, Jaminan Fidusia, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm.4
5
Berkaitan dengan kredit macet di atas PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhumikarya Pala Yogyakarta ini sudah jelas bahwa usaha yang dilakukannya bergerak dalam bidang perkreditan. Di samping usaha ini, perlu ada usaha lain yang dilakukan untuk menghimpun dana guna melakukan semua kegiatan di Bank, baik berupa tabungan maupun deposito. Bank tidak dapat terhindarkan dari masalah kredit macet, kecuali bagi bank yang baru didirikan. Dalam usaha perkreditan ini, pihak bank berusaha meminimumkan risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank berserta bunganya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila sampai terjadi kredit macet maka bank harus melakukan teknik-teknik pengendalian dalam mengatasi kredit macet tersebut sampai dengan tidak ada alternatif lainnya, serta melakukan lelang atas barang agunan yang diserahkan oleh debitur. Ditinjau dari sudut pandang perbankan, fasilitas kredit mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Penyediaan dana di negara berkembang merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan kebijaksanaan untuk membantu memberikan pinjaman melalui jalur perkreditan bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha. Jaminan mempunyai fungsi untuk memperlancar dan mengamankan pemberian kredit, yaitu dengan memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan hutang dari barang-barang jaminan tersebut. Jenis
6
tambahan yang dimaksud adalah jaminan yang tidak bersangkutan langsung dengan kredit yang dimohon. Jaminan ini berupa jaminan kebendaan yang objeknya adalah benda milik debitur maupun perorangan, yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur. Kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang itupun tidak dibatasi macam maupun bentuknya, yang jelas kebendaan tersebut haruslah mempunyai nilai secara “ekonomis” serta memiliki sifat “mudah dialihkan” atau “mudah diperdagangkan”, sehingga kebendaan tersebut tidak akan menjadikan suatu “beban” bagi kreditur untuk “menjual lelang” pada waktunya, yaitu pada saat debitur secara jelas telah melalaikan kewajibannya, sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam perjanjian pokok yang melahirkan utang piutang tersebut. Antara pemberian kredit dan jaminan mempunyai hubungan yang erat sekali. Jaminan hampir selalu dipersyaratkan dalam suatu pemberian kredit. Sedangkan perjanjian pemberian jaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian yang mendasari adanya utang piutang atau perjanjian kredit.5 Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum jaminan. Salah satu dari jaminan kebendaan yang sering digunakan adalah jaminan fidusia. Ciri khusus dari jaminan fidusia adalah masalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
5
Perlindungan Konsumen, Wikipedia Perlindungan Konsumen, Di akses November 2013
7
Bentuk jaminan fidusia sebagai suatu bentuk jaminan yang dapat digunakan secara luas dan fleksibel dalam transaksi pinjam meminjam dengan memiliki ciri sederhana, mudah, cepat, dan memiliki kepastian hukum. Lembaga fidusia juga memberikan kemungkinan yang sangat menguntungkan, karena pemberi fidusia tetap dapat menguasai benda yang dijaminkan. Kreditur yang merupakan pemegang fidusia memiliki dan mendapatkan hak yang didahulukan (preferentie) oleh undang-undang terhadap jaminan fidusia yang diperoleh. Pihak bank dalam pelaksanaan pemberian kredit harus memperhatikan dengan cermat mengenai proses pemberian kredit, karena proses pemberian kredit merupakan hal yang paling penting untuk mengetahui ada tidaknya kekurangan dan kesalahan, serta mencari penyebab apabila di kemudian hari terjadi masalah. Hal lain yang penting dan harus diperhatikan agar pihak bank tidak menderita kerugian antara lain adalah upaya-upaya pihak bank dalam mengamankan dana yang disalurkan dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pemberian kredit tersebut. Upaya tersebut dilakukan sebagai antisipasi supaya pihak bank dapat memilih cara yang paling tepat yang harus ditempuh agar pihak bank (kreditur) tidak terlalu banyak menanggung risiko. Bank Perkreditan Rakyat yang merupakan bagian dari bank di Indonesia juga memiliki andil yang besar dalam hal pemberian kredit dengan jaminan fidusia. Salah satunya melalui Bank Perkreditan Rakyat Bhumikarya Pala Yogyakarta, masyarakat dapat merasakan fasilitas kredit dengan tetap menguasai benda-benda yang menjadi jaminan atas keditnya tersebut, sehingga masih dapat digunakan untuk menunjang kegiatan usahanya.
8
Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas dan untuk mengetahui lebih terperinci tentang penggunaan jaminan fidusia sebagai jaminan atas kredit, maka penulis dalam menyusun penulisan hukum ini tertarik untuk memilih permasalahan dengan judul “PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR DI
PT. BANK
PERKREDITAN RAKYAT BHUMIKARYA PALA YOGYAKARTA ”
B. Perumusan Masalah 1. Apa hambatan-hambatan yang di hadapi oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhumikarya Pala Yogyakarta dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor ? 2. Bagaimana upaya-upaya penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor
di PT. Bank Perkreditan Rakyat
Bhumikarya Pala
Yogyakarta ?
C. Keaslian Penelitian Dari Penelusuran kepustakaan yang dilakukan, diketahui sudah terdapat beberapa karya ilmiah yang mengangkat masalah pemberian kredit dengan jaminan fidusia sebagai topik utama, diantaranya : 1. Aryani Kumalasari, mengenai eksekusi jaminan fidusia akibat kredit macet dalam perjanjian kredit (studi kasus pada bank Pembangunan Daerah Bengkulu) dengan mengangkat permasalahan :6
6
Aryani Kumalasari, 2008, Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Kredit Macet Dalam Perjanjian
9
a. Bagaimana Eksekusi Jaminan Fidusia akibat kredit macet dalam perjanjian kredit pada Bank Pembangunan Daerah di wilayah Bengkulu ? b. Apakah pertimbangan Bank Pembangunan Daerah wilayah bengkulu dalam mengambil keputusan eksekusi fidusia akibat kredit macet dalam perjanjian? 2. Hikmah Megaharini, mengenai Praktik Pembebanan Jaminan Fidusia pada PT Federal Internasional Finance cabang Purwokerto, dengan mengangkat permasalahan :7 a. Mengapa PT Federal International Finance tidak membebankan jaminan fidusia pada semua obyek perjanjian dalam perjanjian pembiayaan konsumen ? b. Bagaimana perlindungan hukum bagi PT FIF apabila terjadi wan prestasi di mana obyek perjanjian belum dan sudah dibebankan jaminanan fidusia? 3. Rut Ernawati, Penyelesaian Obyek Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Kepihak Ketiga Dalam perjanjian Kredit di PT BPR Artha Sumber Arum Sleman , dengan permasalahan :8 a. Bagaimana penyelesaian obyek jaminan fidusia yang digadaikan
Kredit (Studi Kasus Pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu), Pustaka Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 7 Hikmah Megaharini, 2012, Praktek Pembebanan Jaminan Fidusia pada PT Federal Internasional Finance cabang Purwokerto, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. 8 Rut Ernawati, 2012, Penyelesaian Obyek Jaminan Fidusia Yang Digadaikan Kepihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit di PT BPR Artha Sumber Arum, Sleman, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
10
kepihak ketiga dalam perjanjian kredit di PT BPR Artha Sumber Arum Sleman? b. Apa saja yang menjadi hambatan pada saat pelaksanaan eksekusi terhadap obyek jaminan Fidusia atas kendaraan bermotor yang digadaikan kepada pihak ketiga? Judul-judul tersebut diatas berbeda karena penulis menitik beratkan kepada
penyelesaian kredit macet dengan jaminan fidusia atas kendaraan
bermotor di PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhumikarya Pala Yogyakarta. Namun demikian apabila ternyata pernah dilakukan penelitian yang sama sebelumnya walaupun di lokasi yang berbeda, diharapkan penelitian ini dapat melengkapi penelitian yang sudah ada sebelumnya.
D.Manfaat Penelitian. Penelitian ini diharapkan bermanfaat : 1. Secara Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teori secara ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya. 2. Secara Praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran sebagai berikut : a. Dapat
memberikan
masukan
kepada
Bank
khususnya
Bank
Perkreditan Rakyat Bhumikarya Pala di Yogyakarta dalam melakukan
11
perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. b. Dapat memberikan masukan kepada masyarakat dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
E. Tujuan Penelitian. 1. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Bank Perkreditan Rakyat Bhumikarya Pala Yogyakarta dalam penyelesaian perjanjian kredit macet dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor. 2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bhumikarya Pala Yogyakarta dalam penyelesaian perjanjian kredit macet dengan jaminan fidusia atas kendaraan bermotor.
