BAB I PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang Masalah Didalam suatu usaha untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang bertujuan untuk membahagiakan seluruh bangsa Indonesia , maka mutlak perlu dilakukan pembangunan disegala bidang. Seperti
diketahui
bahwa
faktor
yang
terpenting
didalam
pembangunan adalah uang, karena uang merupakan urat nadinya atau dengan kata lain sebagai darahnya perekonomian. Karena arus beredarnya uang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pembangunan dibidang ekonomi. Oleh karena itu, adanya atau timbulnya beberapa gangguan berupa tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan masalah ini, pengaruhnya dapat menggangu kelancaran mekanisme dibidang perekonomian itu sendiri , yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada bidang-bidang yang lain. Adapun masalah yang akan saya angkat dalam proposal skipsi ini adalah mengenai penegakan hukum tindak pidana pemalsuan , seiring dengan majunya perkembangan jaman
dan
semakin
meningkatnya
kebutuhan ekonomi yang terasa semakin menghimpit bagi kalangan ekonimi kelas menengah ke bawah , seharusnya pemerintah bisa memberikan lapangan kerja yang seluas-luasnya agar warga negaranya bisa tertolong
I
2
untuk kebutuhan hidup sehari-hari , mungkin dengan begitu angka kriminalitas dan tindak kejahatan pun akan sedikit berkurang. Seperti halnya tindak pidana pemalsuan uang yang akhir-akhir ini cukup meresahkan di kalangan masyarakat pada umumnya , modus-modus yang mereka gunakan pun tak kalah canggihnya, alat-alat yang mereka gunakan bisa tergolong sangat modern yang mana hanya orang-orang yang memiliki pemikiran jenius yang mampu menggunakannya , mereka terkadang mampu menghasilkan uang palsu dalam jangka waktu yang singkat dengan jumlah milyaran rupiah dan hasilnya pun hampir mirip dengan uang asli, oleh sebab itu masalah ini janganlah kita anggap
sederhana baik oleh pemerintah,
aparat hukum dan masyarakat harus sungguh-sungguh mengatasi masalah ini , karena kejahatan pemalsuan uang ini dapat memasuki ruang lingkup yang luas. Sebagaimana dikatakan diatas bahwa kejahatan pemalsuan uang atau uang palsu bukanlah persoalan yang mudah, melainkan sulit untuk diselidiki dan itu merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh para penegak hukum dan pemerintah Negara ini. Oleh sebab itu pemerintah kita juga mempunyai badan yang menangani kasus pemalsuan uang tersebut adalah Badan Koordinasi Pemberantasan uang Palsu dan untuk selanjutnya disebut BOTASUPAL. Badan ini dibentuk berdasarkan Inpres ( Instruksi Presiden ) No. 1/1971 dengan koordinator kepala Bakin ( Badan Koordinasi Intelijen) dan para anggota yang terdiri dari pejabat BI ( Bank Indonesia ) , Markas Besar
3
Polisi Republik Indonesia, Bea cukai, Perum Peruri, dan Kejaksaan Agung.1 Mudah-mudahan dengan terbentuknya badan ini pemerintah dan segenap masyarakat pada umumnya yang selalu menjadi korban dari sindikat uang palsu dapat mampu berharap banyak kepada para anggota BOTASUPAL untuk melakukan tugas dan perannya secara sungguh-sungguh menangani pemberantasan tindak pidana pemalsuan uang , sehingga BOTASUPAL dapat memulihkan kembali kepercayaan publik terhadap mata uang rupiah. Peran BOTASUPAL adalah ujung tombak untuk menangani masalah uang palsu . meskipun demikian kenyataannya kejahatan pemalsuan uang menjadi berkurang, karena sampai saat ini sedikit sekali masyarakat yang mengetahui atas keberadaan badan tersebut, masyarakat tidak bergantung pada pada pihak Kepolisian karena biasa dikatakan bahwa tindak pidana pemalsuan uang merupakan suatu delik khusus yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu dan hanyanya suatu badan khususnya yang mampu menyelidiki tindak pidana tersebut. Suatu akibat pasti akan timbul dari suatu sebab itu, begitu pula dengan
tindak
pidana
pemalsuan
uang,
semua
yang
melakukan
pelanggaran tersebut akan dikenakan dengan sanksi yang telah ada. Dalam Undang-undang sanksi yang diancam demikian beratnya , menandakan beratnya sifat tindakan pidana ini, hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini kepercayaan masyarakat runtuh. Menurut sejarah jaman dahulu di beberapa negara Eropa , para pembuat uang palsu ini diancam dengan pidana hukuman mati, dan hukuman mati ini benar-benar
1
Mulyana W Kusuma, Bencana uang palsu cet.I, Elstreba, Yogyakarta, 2000, hal.6
4
dilaksanakan , namun kenyataannya tindak pidana pemalsuan uang tetap berlangsung. Seperti halnya di Indonesia sanksi yang ada dalam KUHP ( Kitab Undang-undang Hukum Pidana ) semoga saja mampu menyelesaikan kasus-kasus pemalsuan uang di negara ini. Tindak pidana pemalsuan uang di atur dalam KUHP dalam buku ke II bab X dan terdiri dari beberapa pasal yaitu pasal 244, 245, 246, 247, 249, 250 dan pasal 251, dengan adanya peraturan yang mengatur suatu tindak pidana tersebut diharapkan bahwa semua pelaku pemalsuan uang dapat dikenakan sanksi pidana yang telah diatus didalamnya. Dari uraian singkat tersebut diatas ,maka saya tertarik untuk melakukan pembahasan yang mendalam dalam bentuk skipsi yang berjudul PENEGAKAN
HUKUM
TINDAK
PIDANA
PEMALSUAN
UANG
DI
INDONESIA 2.
Rumusan masalah Masalah yang akan dibahas di dalam penulisan skipsi ini adalah sebagai berikut : 1. Apa yang dimaksud tindak pidana pemalsuan uang dalam pasal KUHP dan Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata uang 2. Bagaimanakah
terhadap
penegakan
hukum
tindak
pidana
pemalsuan uang di Indonesia Kedua permasalahan tersebut akan saya bahas dalam bab berikutnya.
5
3.
Penjelasan Judul Dalam penulisan skripsi yang berjudul
PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DI INDONESIA, membahas pengertian Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang kadang disingkat dengan pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran , kepercayaan terhadap uang harus dijamin . kejahatan ini diadakan berhubungan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut. Dalam penulisan ini juga menerangkan bagaimanakah terhadap penegakan hukum kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas diatur dalam Pasal 244 s.d. 252 KUHP, ditambah Pasal 250bis. Pasal 248 telah dihapus melalui Stb Tahun 1938 Nomor 593. Di antara pasal-pasal itu ada 7 pasal yang merumuskan tentang kejahatan, yakni: pa244, 245, 246, 247, 249, 250, 251. Pada pembahasan skripsi ini akan dibahas mengenai Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP dan dalam pasal UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang. 4.
Alasan pemilihan judul Seperti
diketahui
bahwa
faktor
yang
terpenting
didalam
pembangunan adalah uang, karena uang merupakan urat nadinya atau dengan
kata
lain
sebagai
darahnya
perekonomian.
Karena
arus
beredarnya uang merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang
pelaksanaan
pembangunan
nasional,
khususnya
6
pembangunan dibidang ekonomi. Oleh karena itu, adanya atau timbulnya beberapa gangguan berupa tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan masalah ini, pengaruhnya dapat menggangu kelancaran mekanisme dibidang perekonomian itu sendiri , yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada bidang-bidang yang lain. Selanjutnya dengan beranjak pada pokok permasalahan dalam penulisan skipsi ini yang berjudul : PENEGAKAN
HUKUM
TINDAK
PIDANA
PEMALSUAN
UANG
DI
INDONESIA, hal mana dimaksudkan sebagai upaya pengamatan saya terhadap kasus atau tindak pidana dengan jalan memalsukan uang. Dari beberapa alasan dasar tersebut saya mengamati bahwa permasalahan pokok tentang tindak pidana dengan cara pemalsuan uang cukup menarik perhatian untuk di bahas. Sebagai landasan untuk berpijak dalam pengamatan saya guna merealisir keinginan tersebut, maka saya sengaja mengamati pemalsuan uang yang terjadi di wilayah hukum Polres Gresik . dari hasil studi ini diharapkan nantinya dapat memperoleh gambaran secara lengkap dan terperinci sehingga diperoleh suatu bahasan yang cukup memadai dengan bekal pengetahuan yang ada pada diri saya , meskipun di sadari bahwa bekal pengetahuan yang saya miliki adalah terbatas.
5.
Tujuan Penelitian Tujuan saya membuat penelitian ini sebagai dasar tujuan :
7
a. Sebagai tugas akhir mahasiswa Fakultas hukum Universitas Wiyaya Putra Surabaya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. b. Untuk memberi informasi kepada masyarakat apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemalsuan uang c. Untuk memberi gambaran terhadap masyarakat tentang upaya penegakan hukum uang palsu
6.
Manfaat Penelitian Untuk memberikan pandangan terhadap masyarakat dan penegak hukum tentang penegakkan hukum tindak pidana pemalsuan uang.
7.
Metode Penelitian a.
Jenis dan Pendekatan Secara singkat dapat dijelaskan bahwa saya memilih melakukan
penelitian
yang
bersifat
normatif
deskriptif.
Kedua
konsep
ini
dikombinasikan/ digabungkan menjadi satu dan dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut, pertama konsep penelitian normatif menurut menyatakan bahwa
penelitian
hukum
normatif merupakan konsep
kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data-data sekunder belaka . Penelitian normatif dapat dibedakan dalam penelitian inventarisir hukum positif, penelitian untuk menemukan hukum in concreto ( hukum dalam kenyataan ) , penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
8
Kedua, konsep deskriptif . konsep ini berawal dari kata benda yaitu deskripsi . Deskripsi dalam difinisinya Black and Champion sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekanto mendefinisikan sebagai : ……a cataloging or classification of the range of elements seer as compriseing a given subject matter domain. Secara bebas terjemahan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut bahwa yang dimaksud dengan deskripsi
adalah
proses
penyusunan
atau
pengelompokan
dari
serangkaian elemen yang dianggap mencakup ruang lingkup atau suatu persoalan tertentu. b.
Jenis dan Sumber Data Sebagai sumber dalam penelitian hukum normatif , terdiri atas
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder . Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan peraturan – peraturan lain yang berlaku ( hukum positif ) yang pembahasannya terkait dengan pokok masalah yang di bahas . Bahan hukum sekunder berupa buku literatur, jurnal hukum, internet, makalah-makalah seminar atau pertemuan ilmiah lainnya. Dalam menggunakan bahan hukum, tidak dibatasi pada peraturan hukum tertentu , melainkan semua aturan hukum yang berkaitan. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam. Pertama , sumber data primer adalah narasumber (responden atau resource person) yang diperoleh dari wawancara atau observasi . kedua sumber data sekunder atau bahan hukum.
9
c. Metode Pengumpulan Data Pertama-tama melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan menginventarisasi bahan hukum yang terkait dengan menggunakan studi kepustakaan .Kemudian bahan hukum diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum dan disusun secara sistematis agar mudah dibaca dan dipahami untuk menganalisa bahan-bahan hukum digunakan metode deduksi yaitu suatu metode penelitian yang diawali dengan menemukan pemikiran atau ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, kemudian diterapkan pada pokok masalah yang dibahas yang bersifat khusus. Untuk sampai pada jawaban permasalahan digunakan penafsiran sistematis, yaitu penafsiran yang mendasarkan pada hubungan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, pasal yang satu dengan pasal yang lainnya, dalam peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pokok bahasan. 8.
Sistematika Pertanggung Jawaban Skipsi ini di susun dalam empat bab dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika untuk setiap bab adalah sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab ini saya akan memasukkan latar belakang yang nantinya akan di bahas dalam skripsi ini, di dalam perumusan masalah saya memberikan dua pokok permasalahan yang akan di bahas nantinya, penjelasan judul dan alasan pemilihan judul dalam penulisan skripsi ini, tujuan dan manfaat penelitian,
10
metode
penelitian
dan
yang
terakhir
adalah
sistematika
penulisan dan semuanya akan dimaksukan dan diuraikan ke dalam bab I
BAB II : PENGATURAN
HUKUM
TENTANG
TINDAK
PIDANA
PEMALSUAN UANG Dalam bab ini penulis akan membahas dan menguraikan segala sesuatu tentang tinjauan pidana dimulai dari pengertian tindak pidana pemalsuan uang, pemalsuan uang menurut pasal KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ) , dan menurut Undang-undang No. 7 tahun 2011 tentang mata uang BAB III : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG Pada bab ke tiga ini penulis akan membahas ketentuan hukumbagaimanakah penegakan
hukum
terhadap
tindak
pidana
pemalsuan uang BAB IV : PENUTUP Saya akan akan memasukan beberapa kesimpulan mengenai apa yang telah saya bahas pada bab sebelumnya juga saran
mengenai
segala
dibahas dalam skipsi ini
sesuatunya
tentang
saran-
apa
yang
11
BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG 2.1. Pengertian Pemalsuan uang Sebelum kita membahas pengertian tindak pidana pemalsuan uang atau kejahatan pemalsuan uang , sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu pengertian pemalsuan uang. Pemalsuan berasal dari kata dasar palsu yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah tiruan.2 Pemalsuan berasal dari Bahasa Belanda yaitu Vervalsing atau Bedrog yang artinya adalah proses, cara atau perbuatan memalsu.3 Sedangkan uang adalah alat tukar atau standart pengukuran nilai (kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara yang berupa kertas, emas, perak,logam yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu). 4
Menurut Drs. Dai Bahtiar, SH uang palsu adalah semua benda berupa
hasil tiruan uang baik uang kertas maupun uang logam atau semacam uang atau uang yang dipalsukan yang dapat dan atau dengan maksud akan diedarkan serupa yang asli. 5 Beberapa pengertian yang perlu dipahami dalam pemalsuan uang ini yaitu :
2
Kamus Besar Bahasa Indonesia,edisi ke-3 , Balai Pustaka, Jakarta:,2001, hal 817 Kamus Hukum, Pramadya Putra, Semarang ,1977, hal.618 4 Kamus Besar Bahasa Indonesia,op.cit., hal 1232 5 Bambang Irawan, Bencana Uang Palsu, Elstreba, Yogyakarta, 2000, hal.37 3
12
a. Mata uang
:Uang yang dibuat dari logam/emas, perak, nikel, tembaga dan sebagainya.
b. Uang kertas
:Uang yang dibuat dari kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah
c. Uang kertas bank
:Uang yang dibuat dari kertas yang dikeluarkan oleh
Bank
dipercaya
sirkulasi oleh
,
Bank
mana
pemerintah
yang untuk
mengeluarkannya. d. Uang
:Alat tukar yang sah dan terdiri dari semua jenis mata
uang
yang
dibuat oleh
pemerintah
berdasarkan Undang-Undang. Alat tukar yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah asing berdasarkan undang-undang dari Negara asing tersebut ( Dolar, Yen, Golden dan sebagainya)6 Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang
kadang
disingkat
dengan
pemalsuan
uang
adalah
berupa
penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran , kepercayaan terhadap uang harus dijamin . kejahatan ini diadakan berhubungan untuk melindungi kepentingan hokum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut.7
6
Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus, Alumni, Bandung, 1982, hal. 162-163 Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 21 7
13
Perbuatan meniru dan memalsu tersebut juga memiliki suatu perbedaan. Yang dimaksud perbuatan meniru adalah 1) Seorang mencuri peralatan pembuatan uang dan bahan-bahan pembuat uang, dengan peralatan dan bahan itu ia membuat uang. Karena dibuat dengan bahan dan peralatan yang sama, maka uang yang dibuatnya adalah sama atau tidak berbeda dengan uang yang asli. Walaupun demikian uang yang dibuatnya itu tetap sebagai uang palsu (tidak asli). Membuat uang dengan cara demikian adalah termasuk perbuatan meniru. 2) Orang atau badan yang menurut peraturan berhak membuat atau mencetak uang, namun ia membuat uang melebihi dari jumlah yang diperintahkan atau menurut ketentuan. Maka membuat atau mencetak lebih dari ketentuan tadi adalah berupa perbuatan meniru. Walaupun uang yang dihasilkan secara fisik adalah sama persis seperti uang aslinya , tetap juga termasuk pengertian uang palsu (tidak asli).8 Dalam pengertian perbuatan meniru, tidak diperdulikan tentang nilai bahan yang digunakan dalam membuat uang itu apakah lebih rendah atau lebih tinggi dari bahan pada uang yang asli. Dengan kata lain apabila uang hasil dari perbuatan meniru nilai logamnya (misalnya emas) lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai mata uang asli, tetap saja perbuatan seperti ini dipidana sebagai perbuatan meniru. Jika dalam meniru itu terkandung maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah mata uang asli dan tidak dipalsukan9 . berdasarkan pasal 244
8 9
Ibid., hal. 26 Ibid.,
14
KUHP meniru adalah membuat barang yang menyerupai uang , biasanya memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya.10 Berbeda dengan perbuatan meniru yang berupa perbuatan atau menghasilkan suatu mata uang atau uang kertas baru (tapi palsu atau tidak asli), yang artinya sebelum perbuatan dilakukan sama sekali tidak ada uang. Pada perbuatan memalsu (vervalschen) sebelum perbuatan dilakukan sudah ada uang (asli). Pada uang asli ini dilakukan perbuatan menambah sesuatu baik tulisan, gambar maupun warna, menambah atau mengurangi bahan pada mata uang sehingga menjadi lain dengan yang asli. Tidak menjadi syarat apakah dengan demikian uang kertas atau mata uang itu nilainya menjadi lebih rendah ataukah menjadi lebih tinggi. Demikian juga tidak merupakan syarat bagi motif apa ia melakukan perbuatan itu. Apabila terkandung maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai yang asli dan tidak palsu, maka perbuatan itu termasuk perbuatan yang dilarang dan dipidana. 11 Memalsu uang dalam penjelasan pasal 244 KUHP adalah uang tulen dikurangi bahannya, kemudian ditempelkan dengan bahan yang lebih murah, demikian rupa sehingga uang tersebut tetap serupa dengan yang aslinya.12
10
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Bogor, 1996 Adami Chazawi, op.cit., hal. 25 12 R.soesilo, op.cit., 11
15
2.2. Pemalsuan Uang Menurut KUHP dan Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang Dalam rangkaian pembahasan mengenai pengertian tindak pidana pemalsuan uang sebagaimana yang tertuang dalam pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka saya akan menguraikan perihal pemalsuan uang menurut pasal 244 KUHP dan Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang. Di dalam penjelasan pasal 244 KUHP , meniru uang adalah membuat barang yang menyerupai uang, biasanya memakai logam yang lebih murah harganya, akan tetapi meskipun memakai logam yang sama atau lebih mahal harganya, dinamakan pula meniru. Sedangkan memalsu uang adalah uang tulen dikurangi bahannya, kemudian ditempel dengan bahan yang lebih murah, demikian rupa, sehingga uang itu tetap serupa dengan uang yang betul.13 Mencetak uang kertas serupa dengan uang resmi sama dengan meniru uang. Dalam pengertian pasal 244 KUHP supaya dapat dikenakan dalam pasal ini dalam hal tindak pidana pemalsuan uang maka pembuat dalam hal ini peniruan dan pemalsuan uang itu harus dilakukan dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu seakanakan uang yang tulen.
13
R. Soesilo, op.cit., hal. 184
16
Tindak pidana terhadap uang ini yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP),pada garis besarnya meliputi sebagai berikut : 1) Tindak pidana dengan cara meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas Negara atau uang kertas Bank, diatur dalam pasal 244 KUHP. 2) Tindak pidana dengan cara mengurangi nilai mata uang atau merusak mata uang, uang kertas Negara , atau uang kertas Bank, diatur dalam pasal 246 KUHP. 3) Tindak pidana dengan cara mengedarkan mata uang, uang kertas Negara, atau uang kertas Bank yang palsu atau yang telah dikurangi nilainya diatur dalam pasal 245 KUHP dan 247 KUHP. 4) Tindak pidana dengan cara mengedarkan mata uang atau uang kertas palsu yang tidak termasuk ketentuan dalam pasal 245 KUHP dan 247 KUHP diatur dalam pasal 249 KUHP. 5) Tindak pidana dengan cara membuat atau mempunyai alat untuk meniru , memalsukan atau mengurangi nilai uang diatur dalam pasal 250 KUHP. 6) Tindak pidana dengan cara menyimpan atau memasukan ke Indonesia keping-keping Atau lembaran perak (logam) yang dirubah untuk dijadikan mata uang palsu diatur dalam pasal 251 KUHP.
17
7) Tindak pidana dengan cara membuat, menjual dan sebagainya benda yang menyerupai mata uang atau uang kertas Negara atau uang kertas bank diatur dalam pasal 519 KUHP. Uang Rupiah menurut UU No 7 tahun 2011 tentang mata uang selanjutnya disebut dengan UU Mata uang yaitu mata uang adalah uang yang dikeluarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.di dalam Pasal 1. UU No 7 tahun 2011 tentang Mata uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran,warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara. Dan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna gambar, dan / atau desainnya mneyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.14 Dalam perkembangan mutakir fungsi uang dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Menurut Glyn Davies fungsi umum uang adalah sebagai aset likuid (liquid asset), factor dalam rangka pembentukan harga pasar (framework of the market allocative system) , factor penyebab dalam perekonomian ( a causative factor in the economy) dan factor pengendali kegiatan ekonomi (controller of the economy). Sedangkan fungsi khusus uang sebagai berikut :15 1. Uang sebagai alat tukar ( medium of exchange) 14
Undang-Undang No. 7 Tahun 2001 Tentang Mata uang Solikin Suseno, Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian, Bank Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 21 15
18
2. Uang sebagai alat penyimpanan nilai (store of value) 3. Uang sebagai satuan hitung (unit of account) 4. Uang sebagai ukuran pembayaran yang tertunda ( standart of deffered payment) 5. Uang sebagai alat pembayaran (means of exchange) 6. Uang sebagai alat ukuran umum dalam menilai sesuatu (common measure of value) Kedudukan sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) ini dinyatakan didalam uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank sentral setiap Negara. Didalam legal tender terdapat dua elemen yang esensial yaitu pertama keberadaannya dinyatakan oleh hokum dan kedua untuk pembayaran. Ditinjau dari teori hokum tata Negara, suatu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu badan atau lembaga bersifat atributif artinya tidak menimbulkan kewajiban menyampaikan laporan atas pelaksanaan kekuasaan itu. Didalam pasal 11 UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang disebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya pengedaran,
lembaga dan
atau
yang
berwenang
pencabutan
dan
melakukan penarikan
pengeluaran, Rupiah
untuk
mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah serta mencabut ,menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Jenis uang yang dikeluarkan Bank Indonesia yaitu uang kertas dan uang logam. Uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya. Uang logam adalah uang dalam bentuk koin yang terbuat dari aluminium, bronze, kupronikel dan bahan lainnya. Harga uang adalah nilai nominal atau pecahan uang yang
19
dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ciri uang adalah tanda-tanda tertentu pada setiap uang yang ditetapkan oleh bank Indonesia, dengan tujuan untuk mengamankan uang tersebut dari upaya pemalsuan. Tanda tanda tersebut dapat berupa warna, gambar, ukuran, berat, dan tanda-tanda lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam Pasal 4 UU No.7 tahun 2011 tentang mata uang ciri rupiah terdiri atas ciri umum dan ciri khusus . Ciri Rupiah kertas dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 7 tahun 2011 tentang mata uang paling sedikit memuat : a. Gambar lambang Negara “ Garuda Pancasila” b. Frasa “ Negara Kesatuan Republik Indonesia” c. Sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya d. Tanda tangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia e. Nomor seri pecahan f.
Teks “ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA
KESATUAN
REPUBLIK
INDONESIA
MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI …..” dan g. Tahun emisi dan tahun cetak. Dalam ayat pasal 5 ayat (2) Ciri Rupiah logam paling sedikit memuat : a. Gambar lambang Negara “ Garuda Pancasila” b. Frasa “Republik Indonesia” c. Sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya, dan d. Tahun emisi
20
Setiap pecahan Rupiah selain memiliki ciri umum juga memiliki ciri khusus sebagai pengaman yang terdapat pada desain, bahan dan teknik cetak. Ciri khusus bersifat terbuka, semi tertutup dan tertutup.
21
BAB III PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG
3.1. Ketentuan Hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang Kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas, yang
kadang
disingkat
dengan
pemalsuan
uang,
adalah
berupa
penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Kejahatan ini diadakan berhubungan untuk melindungi masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut. Dalam sistem hukum pidana kita, kejahatan terhadap mata uang dan uang kertas adalah berupa kejahatan berat. Setidak-tidaknya ada 2 (dua) alasan yang mendukung pernyataan itu, yakni 16: 1. Ancaman pidana maksimum pada kejahatan ini rata-rata berat. Ada 7 bentuk rumusan kejahatan mata uang dan uang kertas dalam Bab X buku II KUHP, dua diantaranya diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun (Pasal 244 dan 245), dua dengan pidana penjara maksimum 12 tahun (Pasal 246 dan 247), satu dengan pidana penjara maksimum 6 tahun (Pasal 250). Selebihnya, diancam dengan pidana penjara maksimum 1 (satu) tahun (Pasal 250bis) dan maksimum pidana penjara 4 bulan dua minggu (Pasal 249).
16
21-22.
Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, Rajawali Pers, Bandung, 2005, hlm.
22
2.
Untuk kejahatan mengenai mata uang dan uang kertas berlaku asas universaliteit, artinya hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan kejahatan ini di luar wilayah Indonesia di manapun. (Pasal 4 sub 2 KUHP). Mengadakan kejahatan-kejahatan yang oleh Undang-undang
ditentukan berlaku asas universaliteit
bukan saja berhubungan terhadap kepentingan hukum masyarakat Indonesia dan kepentingan hukum negara RI, juga bagi kepentingan hukum masyarakat internasional. Sebagai contoh hukum pidana Indonesia dapat digunakan untuk menghukum seorang warga negara asing yang memalsukan uang negaranya yang kemudian melarikan diri ke Indonesia, di mana negara tersebut tidak mempunyai perjanjian mengenai ekstradisi dengan Indonesia Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas diatur dalam Pasal 244 s.d. 252 KUHP, ditambah Pasal 250bis. Pasal 248 telah dihapus melalui Stb Tahun 1938 Nomor 593. Di antara pasal-pasal itu ada 7 pasal yang merumuskan tentang kejahatan, yakni: 244, 245, 246, 247, 249, 250, 25117. Pada pembahasan skripsi ini akan dibahas mengenai Pasal 244 dan Pasal 245 KUHP. A. Meniru dan memalsu uang ( Pasal 244 KUHP) Pasal 244 merumuskan sebagai berikut: Barangsiapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan
oleh
negara
atau
bank,
dengan
maksud
untuk
mengedarkan atau menyuruh mengedakan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. 17
Ibid
23
Apabila dirinci rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:18 a. Unsur-unsur objektif : 1) Perbuatan : a) Meniru ; b) Memalsu ; 2) Obyeknya : a) mata uang b) uang kertas Negara c) uang kertas bank b.
Unsur-unsur subyektif yaitu dengan maksud untuk : 1) mengedarkan; atau 2) menyuruh mengedarkan mata uang dan uang kertas itu seolaholah asli dan tidak dipalsu.
A.1. Perbuatan Meniru Perbuatan meniru (namaken) adalah membuat sesuatu yang menyerupai atau seperti yang asli dari sesuatu itu 19. Dalam kejahatan ini sesuatu yang ditiru itu adalah mata uang dan uang kertas, meniru diartikan sebagai membuat mata uang (uang logam) atau uang kertas yang menyerupai atau mirip dengan mata uang atau uang kertas yang asli. Untuk adanya perbuatan ini disyaratkan harus terbukti ada yang asli atau yang ditiru. Membuat mata uang atau uang kertas yang tidak ada yang asli atau yang ditiru, tidak termasuk dalam pengertian meniru. Misalnya membuat lembaran uang kertas dengan nominal Rp 11.000,00. Walaupun pada pembuatnya terkandung maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya, perbuatan membuat uang itu tidak termasuk perbuatan 18 19
Adami Chazawi, op.cit., hal 22-28. Adami Chazawi, op.cit., hal 23.
24
yang dilarang oleh ketentuan ini, karena perbuatan itu bukan perbuatan meniru. Dalam perbuatan meniru terkandung pengertian bahwa orang yang meniru tersebut tidak berhak (melawan hukum) untuk melakukan perbuatan membuat mata uang atau uang kertas. Oleh sebab itu juga termasuk pengertian meniru dalam hal seperti :
a) Seorang mencuri peralatan pembuat uang dan bahan-bahan pembuat uang. Dengan peralatan dan bahan itu ia membuat uang. Karena dibuat dengan bahan dan dengan peralatan yang sama, maka uang yang dibuatnya ini adalah sama dan tidak berbeda dengan uang asli. Walaupun demikian uang yang dibuatnya ini tetap sebagai uang palsu (tidak asli). Membuat uang dengan cara demikian adalah termasuk perbuatan meniru. b) Orang/badan yang menurut peraturan berhak membuat atau mencetak uang,
namun
ia
membuat
uang
melebihi
dari
jumlah
yang
diperintahkan/menurut ketentuan. Maka membuat/mencetak uang lebih dari ketentuan tadi adalah berupa perbuatan meniru. Walaupun uang yang dihasilkannya secara fisik adalah sama persis seperti uang aslinya, tetap juga termasuk pengertian uang palsu (tidak asli). Dipidana atau tidaknya bagi orang ini, bergantung sepenuhnya pada bagaimana sikap batinnya. Bila dalam dirinya ada kesengajaan untuk membuat uang melebihi yang ditentukan yang menjadi wewenangnya, dan adanya masksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya, sudah termasuk larangan dalam pasal ini. Sebaliknya bila ia dalam
25
membuat uang melebihi dari yang ditentukan itu karena lalai atau lupa belaka, dan tentunya tidak terkandung maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah asli dan tidak dipalsu, maka membuat uang melebihi dari ketentuan tadi tidak termasuk larangan menurut ketentuan Pasal 244. Dalam pengertian perbuatan meniru, tidak mempedulikan tentang nilai bahan yang digunakan dalam membuat uang itu apakah lebih rendah atau lebih tinggi dari bahan pada uang yang asli. Dengan kata lain apabila uang hasil dari perbuatan meniru nilai bahannya lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai uang kertas yang asli, tetap saja perbuatan sepeti itu dipidana sebagai perbuatan meniru, jika dalam meniru itu terkandung maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah uang kertas asli dan tidak dipalsu. A.2. Perbuatan Memalsu Berbeda dengan perbuatan meniru yang berupa perbuatan menghasilkan suatu mata uang atau uang kertas baru (tapi palsu atau tidak asli), yang artinya sebelum perbuatan dilakukan sama sekali tidak ada uang. Pada perbuatan memalsu (vervalschen) sebelum perbuatan dilakukan sudah ada uang (asli). Pada uang asli ini dilakukan perbuatan menambah sesuatu baik tulisan, gambar maupun warna, menambah atau mengurangi bahan pada mata uang sehingga menjadi lain dengan yang asli. Tidak menjadi syarat apakah dengan demikian uang kertas atau mata uang itu nilainya menjadi lebih rendah ataukah menjadi lebih tinggi. Demikian juga tidak merupakan syarat bagi motif apa ia melakukan perbuatan itu. Apabila terkandung maksud untuk mengedarkannya atau
26
menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsu, maka perbuatan itu termasuk perbuatan yang dilarang dan dipidana.20 Kejahatan Pasal 244 KUHP dirumuskan secara formil, maksudnya ialah melarang melakukan perbuatan tertentu, dan tidak secara tegas menimbulkan akibat tertentu. Sebagai tindak pidana formil, terwujudnya atau selesainya kejahatan ini bergantung pada selesainya perbuatan meniru atau memalsu. Untuk dapat selesai atau terwujudnya perbuatan meniru atau memalsu diperlukan suatu syarat yakni hasil atau akibat dari perbuatan. Perbuatan meniru menghasilkan mata uang atau uang kertas yang palsu atau tidak asli, sedang dari perbuatan memalsu menghasilkan mata uang atau uang kertas yang dipalsu.
A.3. Mata Uang dan Uang Kertas Uang adalah suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara seperti bank. Uang terdiri dari mata uang dan uang kertas. Mata uang berupa uang yang terbuat dari bahan logam seperti emas, tembaga perak dan lain sebagainya. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari lembaran kertas. Uang kertas dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni uang kertas negara dan uang kertas bank. Uang kertas negara adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh negara, dan uang kertas bank adalah uang kertas yang
20
Adami Chazawi, op.cit., hlm.25.
27
dikeluarkan oleh suatu bank yang ditunjuk pemerintah. Di Indonesia bank yang ditunjuk oleh pemerintah ini adalah Bank Indonesia.
A.4. Maksud untuk: a) Mengedarkan dan b) Menyuruh Mengedarkan Mata Uang atau Uang Kertas Itu sebagai Asli dan Tidak Dipalsu Unsur kesalahan dalam kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas negara maupun uang kertas bank sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 244 KUHP adalah unsur kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerfk) berupa kesalahan dalam arti yang sempit. Pelaku dalam melakukan perbuatan meniru dan memalsu uang kertas negara atau uang kertas bank atau mata uang, didorong oleh suatu kehendak (maksud) yang ditujukan untuk mengedarkan atau menyuruh orang lain mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu (uang kertas yang tidak asli) atau uang kertas negara atau uang kertas bank atau mata uang yang dipalsu tersebut sebagai uang kertas negara atau uang kertas bank atau mata uang asli dan tidak dipalsu. Memperhatikan unsur kesalahan dalam rumusan Pasal 244 KUHP, dapat disimpulkan bahwa: a) di samping pelaku menghendaki untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan; dan b) juga ia harus mengetahui atau mata uang atau uang kertas itu adalah tidak asli atau dipalsu. Tidak asli atau palsunya itu diketahuinya sebagai hasil dari perbuatannya sendiri berupa meniru atau memalsu. Kesadaran pelaku juga harus ditujukan pada palsunya uang, sedangkan penyebab palsunya itu disadarinya
sebagai hasil dari
perbuatannya sendiri, maka sikap batin pelaku terhadap perbuatan meniru
28
atau memalsu yang menghasilkan tidak asli atau palsunya mata uang atau uang kertas itu adalah sikap batin sebagaimana yang dimaksud oleh unsur kesengajaan yang menurut MvT sebagai willens en wetens. Oleh karena itu, walaupun secara formal tidak dicantumkan unsur kesengajaan terhadap
perbuatan
meniru
atau
memalsu,
secara
tersirat
unsur
kesengajaan terhadap kedua perbuatan materil itu sesungguhnya ada. Kesengajaan terhadap kedua perbuatan itu adalah berupa unsur yang terselubung. Oleh karena unsur kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan meniru atau memalsu tidak dicantumkan dalam rumusan, kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan itu tidak perlu dibuktikan. Cukup membuktikan bahwa telah terjadinya perbuatan, maka dianggap unsur kesengajaan itu telah terbukti pula. Berdasarkan pada pandangan ini, hal yang tidak mungkin terjadi pada pemalsuan uang yang dilakukan oleh sebab atau kelalaian (culpa).21 Perbuatan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang palsu tidak
perlu
telah
terwujud.
Perihal
mengedarkan
atau
menyuruh
mengedarkan adalah berupa apa yang dituju oleh maksud pelaku belaka, berupa unsur subjektif. Selesainya kejahatan ditentukan oleh perbuatan meniru
atau
memalsu,
bukan
pada
telah
terjadinya
perbuatan
mengedarkan atau menyuruh mengedarkan. Uang palsu yang telah diedarkan tidak termasuk kejahatan Pasal 244 KUHP tetapi masuk dalam kejahatan Pasal 245 KUHP.
21
Adami Chazawi, op.cit.,hal.28.
29
B. Mengedarkan Uang Palsu (Pasal 245 KUHP) Pasal 245 KUHP merumuskan sebagai berikut : Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Dalam rumusan Pasal 245 tersebut di atas, ada 4 (empat) bentuk kejahatan mengedarkan uang palsu, yaitu:22
1. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang palsu mana ditiru atau dipalsu olehnya sendiri. Unsur-unsur objektif: 1) Perbuatan: mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu; 2) Objeknya: a) mata uang tidak asli atau dipalsu; b) uang kertas negara tidak asli atau dipalsu;
22
Adami Chazawi,op.cit., hal 29-33.
30
c) uang kertas bank tidak asli atau dipalsu; 3) Tidak asli atau palsunya uang itu karena ditiru atau dipalsu olehnya sendiri; Unsur subjektif: 4) Dengan sengaja. 2. Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank diketahuinya sebagai palsu, dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu. Unsur-unsur objektif: 1) Perbuatan: mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu; 2) Objeknya: a) mata uang tidak asli atau dipalsu; b) uang kertas negara tidak asli atau dipalsu; c) uang kertas bank tidak asli atau dipalsu; 3) Yang tidak asli atau palsunya itu diketahuinya pada saat diterimanya; Unsur subjektif: 4) Dengan sengaja.
3. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu, yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu oleh dirinya sendiri dengan maksud untuk mengedakan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu. Unsur-unsur objektif: 1) Perbuatan: a) menyimpan;
31
b) memasukkan ke Indonesia; 2) Objeknya: a) mata uang tidak asli atau dipalsu; b) uang kertas negara tidak asli atau dipalsu; c) uang kertas bank tidak asli atau dipalsu; 3) Yang ditiru atau dipalsu olehnya sendiri; Unsur subjektif: 4) Dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai asli dan tidak dipalsu.
4. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang pada waktu diterimanya diketahuinya sebagai uang palsu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu. Unsur-unsur objektif: 1) Perbuatan: a) menyimpan; b) memasukkan ke Indonesia; 2) Objeknya: a) mata uang tidak asli atau dipalsu; b) uang kertas negara palsu (tidak asli) atau dipalsu; c) uang kertas bank tidak asli atau dipalsu; 3) Yang
tidak
menerimanya. Unsur subjektif:
asli
atau
palsunya
itu
diketahuinya
pada
saat
32
4) Dengan
maksud
untuk
mengedarkannya
atau
menyuruh
mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu. Bentuk pertama dan kedua memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada unsur-unsur perbuatan, objeknya dan unsur kesengajaan. Perbedaannya, pada bentuk pertama ialah tidak aslinya atau palsunya uang itu disebabkan perbuatan meniru atau memalsu yang dilakukan olehnya sendiri. Berarti dalam bentuk pertama, sebelum perbuatan menegdarkan dilakukan, terlebih dahulu pelaku melakukan perbuatan meniru atau memalsu, perbuatan mana sama dengan perbuatan dalam Pasal 244 KUHP , Sedangkan pada bentuk kedua, tidak aslinya atau palsunya uang itu bukan disebabkan oleh perbuatan pelaku, tetapi oleh orang lain selain pelaku. Orang lain ini tidak perlu diketahuinya, melainkan pada waktu menerima uang itu ia mengetahui bahwa uang itu tidak asli atau dipalsu. Pengetahuannya itu harus ditujukan pada tidak asli atau palsunya uang dan bukan pada si pembuat palsunya uang.23 Kemudian bentuk ketiga dan bentuk keempat juga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada unsur-unsur perbuatan, objeknya dan unsur subjektif. Perbedaannya sama dengan bentuk pertama, bahwa pada bentuk ketiga tidak asli atau palsunya uang itu disebabkan oleh perbuatan meniru atau memalsu yang dilakukannya sendiri. Berarti sebelum pelaku melakukan perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, ia terlebih dahulu melakukan perbuatan meniru atau memalsu terhadap uang itu. Pada bentuk ketiga selain harus terbukti perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia, juga harus terbukti
23
Ibid.
33
adanya perbuatan meniru atau memalsu yang dilakukan oleh orang yang sama. Sedangkan pada bentuk keempat, pelaku tidak melakukan perbuatan meniru atau memalsu terhadap uang itu, yang melakukannya adalah orang lain, dan orang lain itu tidak perlu diketahui olehnya, melainkan pelaku pada waktu menerima uang itu mengetahui bahwa uang itu tidak asli atau dipalsu. Pengetahuan perihal tidak aslinya atau palsunya uang itu harus ada sebelum ia melakukan perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia. Berarti dalam hal ini ada 2 (dua) sikap batin, yaitu ia mengetahui tentang tidak aslinya atau palsunya uang yang diterimanya, dan yang kedua sikap sengaja yang ditujukan pada perbuatan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang palsu sebagai asli dan tidak dipalsu. Jika terjadi kejahatan bentuk pertama atau bentuk ketiga dengan sendirinya telah juga terjadi kejahatan Pasal 244.KUHP oleh karena bentuk pertama dan bentuk ketiga kejahatan Pasal 245 KUHP yang melarang perbuatan mengedarkan, menyimpan dan memasukkan ke Indonesia uang palsu (tidak asli atau dipalsu) hasil dari perbuatan meniru atau memalsu dalam kejahatan Pasal 244 KUHP yang artinya telah terjadi 2 (dua) kejahatan sekaligus, dipandang dari sudut ini tampaknya tidak adil menetapkan ancaman pidana yang sama (maksimum 15 tahun penjara) bagi Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP Bukankah kejahatan Pasal 245 KUHP lebih berat dari kejahatan Pasal 244 KUHP , karena di dalam kejahatan Pasal 245 KUHP ada kejahatan Pasal 244 KUHP , dan tidak ada kejahatan Pasal 245KUHP di dalam kejahatan Pasal 244 KUHP.
34
Delik tersebut di atas yang mencantumkan syarat “dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan” dapat melemahkan penuntutan dalam hal uang palsu dimaksud belum diedarkan. Seyogianya dengan terpenuhinya unsur meniru atau memalsu uang, maka delik tersebut telah memenuhi unsur pemalsuan uang. Sedangkan unsur mengedarkan seyogianya merupakan unsur yang memberatkan. Dalam melihat kasus pemalsuan uang rupiah, hendaknya tidak terfokus pada timbulnya kerugian setelah uang palsu itu diedarkan, akan tetapi haruslah dilihat pula dari sisi lain, yaitu bahwa uang rupiah merupakan salah satu symbol kenegaraan, sehingga tindakan pemalsuan uang rupiah dapat pula dianggap sebagai kejahatan terhadap simbol negara. Oleh karena itu, meskipun belum diedarkannya uang palsu dimaksud seyogianya tidak menjadi alasan yang meringankan hukuman karena terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya. Seharusnya, yang menjadi fokus adalah dengan telah selesainya perbuatan memalsukan uang rupiah, maka kejahatan tersebut telah selesai dilakukan. Berkaitan dengan hal itu, maka perbuatan mengedarkan uang palsu seharusnya adalah delik yang berdiri sendiri (terpisah dari perbuatan memalsukan uang),
sehingga
apabila
pelaku
pemalsuan
uang
juga
sekaligus
mengedarkan uang palsu tersebut, maka hukumannya harus lebih berat. Namun, saat ini Pasal 244 dan 245 KUHP tersebut sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di Indonesia, di mana perlu disesuaikan bahwa uang kertas yang dikeluarkan oleh Pemerintah sudah tidak ada lagi. Hanya ada uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank (dalam hal ini Bank Indonesia) yang sah sebagai alat pembayaran di Negara kita
35
Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata uang larangan meniru uang diatur dalam pasal 24 dan ketentuan pidana meniru uang diatur dalam pasal 34 , sedangkan larangan memalsu uang diatur dalam pasal 36 dan ketentuan pidana memalsukan uang diatur dalam pasal 36 yaitu : Pasal 34 (1) Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuanpendidikan dan promosi dengan memberi kata spesimensebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidanadengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun danpidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah). (2) Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan pidana denda paling banyakRp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 36: (1) Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun
dan
pidana
denda
paling
banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama
36
10
(sepuluh)
tahun
dan
pidana
denda
paling
banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (3) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15
(lima
belas)
tahun
dan
pidana
denda
paling
banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (4) Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (5) Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).24
3.2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Uang Menurut Prof Dr. Jimly Asshiddiqie, SH,
Penegakan hukum
adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.25
24 25
Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata uang. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
37
Sebagaimana yang telah kita ketahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang telah diatur dalam pasal 244 KUHP, pasal 245 KUHP dan pasal 250 KUHP yang mana peraturan tersebut hukuman bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang itu paling lama 15 ( lima belas) tahun. Tetapi seharusnya hukuman terhadap pemalsu uang itu harus diperberat, sebab pemalsuan uang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana khusus karena berhubungan dengan masalah stabilitas dan keamanan Negara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala bagian Pengelolaan dan Pengelolaan uang Bank Indonesia Difi Johansyah dalam acara workshop wartawan ekonomi dan perbankan di Hotel Aston , Bandung, “ selama ini hukuman yang dijatuhkan aparat penegak hukum masih melihat berapa besarnya jumlah bukti yang ditemukan padahal sekecil apapun tindak pemalsuan uang berdampak pada kredibilitas Negara yang bersangkutan sebagai pihak yang berwenang menerbitkan uang tersebut. 26 Kita tidak bisa menyangkal bahwa kejahatan bahwa kejahatan selalu ada dalam masyarakat, walaupun demikian kehadirannya tidak dikehendaki oleh masyarakat karena setiap kejahatan pada hakekatnya merugikan siapa saja yang menjadi korbannya, baik secara individu maupun secara kelompok yaitu masyarakat , Negara dan juga merupakan perintang penghambat pembangunan yang sedang dilaksanakan. Dengan adanya kerugian baik dari pihak korban, masyarakat dan Negara akibat dari kejahatan, maka dengan demikian kejahatan harus dicegah dan ditanggulangi. Dimana hal ini sesuai dengan pendapat Paul 26
http:/www.jawapos.co.id
38
Moedikdo Moeliono yang mengatakan : “ kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugiakan, menjengkelkan dan tidak bisa dihilangkan sama sekali” 27 Didalam hal penanggulangan kejahatan, hampir semua kriminolog mangatakan bahwa upaya dalam menghadapi kejahatan hanya dapat menekan
dan
mengurangi
meningkatnya
jumlah
kejahatan
dan
memperbaiki penjahat agara dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik, jelasnya kajahatan tidak bisa dihilangkan sama sekali. Di Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab serta memimpin mayarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan adalah intansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga Pemasyarakatan. Penanggulangan kejahatan yang banyak dipakai oleh Negaranegara yang telah maju merupakan azas umum dalam penaggulangan kejahatan, azas ini merupakan gabungan dari dua sistem, yaitu : 1. Cara moralistic : dilaksanakan dengan penyebaran luas ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan tang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu berbuat jahat. 2. Cara abolionistik :
berusaha
memberantas,
sebab
musababnya umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab kejahatan
27
maka
usaha
mencapai
kesejateraan
untuk
Soedjono D, Penanggulangan Kejahatan, Cetakan ke II, Alumni, Bandung, 1976, Hal.31.
39
mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi merupakan yang Abolionistik.28 Sedangkan menurut Sutherland mengemukaan 2 (dua) metode usaha menanggulangi kejahatan yaitu : 1. Metode
reformasi,
suatu
cara
yang
ditujukan
kepada
pengurangan jumlah residivis / kejahatan ulangan 2. Metode
prevensi,
cara
ini di
arahkan
kepada
usaha
pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali dilakukan seseorang.29 Dengan adanya dua pendapat tersebut diatas tentang cara penanggulangan kejahatan itu harus dilihat dari segi antara lain : 1. Jika suatu kejahatan sudah atau telah terjadi, maka bagaimana usaha menghadapi penjahat tersebut. 2. Dan apabila kejahatan itu belum terjadi, maka bagaimana upaya pencegahannya agar perbuatan itu tidak sampai terjadi Mengenal upaya-upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang meliputi : 1. Upaya penanggulangan preventif 2. Upaya penanggulangan represif 1)
Upaya penangulangan preventif
28 29
Ibid, hal. 35 Ibid, hal. 56
40
Upaya penanggulangan preventif yang dilakukan ini menuntut adanya keterkaitan antara intitusi yang terkait dalam masalah kejahatan uang palsu ini dengan masyarakat luas yaitu : a. Uang asli harus dibuat secanggih mungkin agar sulit dipalsukan. Untuk
itu,
perusahaan
umum
percetakan
uang
Republik
Indonesia ( Perum Peruri) sebagai lembaga yang berwenang untuk mencetak uang harus mengambil langkah untuk melakukan pengamanan terhadap pembuatan uang dan pengamanan selama tahap produksinya, sehingga uang yang dihasilkan adalah uang yang sulit untuk dipalsukan. b. Uang asli yang dibuat dengan secanggih mungkin ini pada akhirnya akan diedarkan keseluruh lapisan masyarakat. Masa peredaran yang lama dan setiap saat berpindah tangan dari satu tangan ke tangan lain, maka tidak menutup kemungkinan uang tersebut kotor yang akhirnya menjadi kusut dan lusuh. Uang yang lusuh dan kusut ini sulit untuk dilihat secara awam keahliannya. Untuk itu perlu dilakukan “ clean money policy” yaitu menarik dan memusnahkan
uang
yang
tidak
layak
tersebut
dengan
mengeluarkan Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) serta mengganti uang yang dimusnahkan tersebut dengan uang baru oleh pihak Bank Indonesia . c. Masyarakat adalah korban dari kejahatan uang palsu ini, untuk itu diperlukan adanya informasi mengenai cirri-ciri umum uang asli. Informasi ini akan sangat membantu masyarakat ,khususnya bagi mereka yang pekerjaannya selalu berhubungan dengan uang
41
misalnya kasir took, pedagang, kasir bank, dan lain-lainnya, agar selalu waspada terhadap uang yang diterimanya. Pengenalan cirri-ciri uang ini bisa dilakukan secara bersama-sama oleh pihak terkait dibawah koordinasi Botasupal.
2
Upaya penanggulangan represif Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan represif adalah
setiap
upaya
dan
pekerjaan
untuk
melakukan
pemberantasan dan pengungkapan kejahatan uang palsu oleh penegak hukum dengan langkah langkah : a. Penyelidikan Yaitu melakukan penyelidikan sesuai dengan kronologis yang terjadi dalam kasus peredaran uang palsu yang dilakukan oleh orang ataupun kelompok dalam masyarakat. Tidak terlepas apabila mendapatkan bukti-bukti baru dalam upaya untuk penegakkan hukum positif Indonesia. b. Penindakan Yaitu melakukan upaya penegakan hukum yang adil sesuai dengan tindakan peredaran uang palsu yang dilakukan masyarakat dalam bentuk strata apapun. Serta hukum wajib memutuskan seadil-adilnya hukuman terhadap pelaku tindak pidana peredaran uang palsu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yang termasuk dalam hukum positif Indonesia.
42
Dalam proses pemeriksaan pengadilan, para pengedar uang palsu sudah sepatutnya diganjar dengan ancaman hukuman pidana seperti yang terdapat dalam isi pasal 244 KUHP dan 245 KUHP yaitu lima belas tahun penjara, terkeculai untuk anak dibawah umur bila mengedarkan uang palsu serta ancaman hukuman yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Pihak pengadilan harus terus menegakkan keadilan setinggi-tingginya sesuai dengan apa yang didalam peraturan yang dibuat pemerintah dan disahkan menjadi hukum positif yang ada di Indonesia.
43
BAB IV PENUTUP
4.1. Kesimpulan Dalam bab IV yang merupakan bab yang terakhir akan penulisan kesimpulan tentang uraian permasalahan dari bab-bab yang terdahulu sampai akhirnya ke pemecahannya atau penyelesaian. Jadi kesimpulannya sebagai berikut : 1) Kejahatan meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang kadang disingkat dengan pemalsuan uang adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran , kepercayaan terhadap uang harus dijamin . kejahatan ini diadakan berhubungan untuk melindungi kepentingan hokum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut. Perbuatan meniru (namaken) adalah membuat sesuatu yang menyerupai atau seperti yang asli dari sesuatu itu. Dalam kejahatan ini sesuatu yang ditiru itu adalah mata uang dan uang kertas, meniru diartikan sebagai membuat mata uang (uang logam) atau uang kertas yang menyerupai atau mirip dengan mata uang atau uang kertas yang asli. Untuk adanya perbuatan ini disyaratkan harus terbukti ada yang asli atau yang ditiru. Membuat mata uang atau uang kertas yang tidak ada yang asli atau yang ditiru, tidak termasuk dalam pengertian meniru. Berbeda dengan perbuatan
44
meniru yang berupa perbuatan menghasilkan suatu mata uang atau uang kertas baru (tapi palsu atau tidak asli), yang artinya sebelum perbuatan dilakukan sama sekali tidak ada uang. Pada perbuatan memalsu (vervalschen) sebelum perbuatan dilakukan sudah ada uang (asli). Pada uang asli ini dilakukan perbuatan menambah sesuatu baik tulisan, gambar maupun warna, menambah atau mengurangi bahan pada mata uang sehingga menjadi lain dengan yang asli. Tidak menjadi syarat apakah dengan demikian uang kertas atau mata uang itu nilainya menjadi lebih rendah ataukah menjadi lebih tinggi. 2) Penegakan hukum dalam memberantas uang palsu sebagimana yang kita ketahui bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang yang diatur dalam pasal 244 KUHP, pasal 245 KUHP dan pasal 250 KUHP. Dan dalam pasal 34, pasal 36 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang, yang mana dalam peraturan tersebut hukuman bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang itu paling lama adalah 15 (lima belas) tahun. Tetapi seharusnya hukuman terhadap pemalsu uang itu harus diperberat. Sebab pemalsuan uang itu dikategorikan sebagai tindak pidana khusus karena berhubungan dengan stabilitas dan keamanan Negara. 4.2. Saran – saran Di dalam akhir skripsi ini , saya ingin memberikan suatu saransaran yang mungkin bermanfaat bagi penegak hokum maupun bagi masyarakat di dalam menghadapi kejahatan, yakni dalam hal ini kejahatan uang palsu. Adapun saran-saran yang dimaksud antar lain :
45
a. Dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran uang palsu, hendaknya masyarakat berhati-hati jika menerima uang kertas lembaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan juga uang kertas lembaran Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sebab kebanyakan para pemalsu tersebut lebih banyak mebuat uang kertas seratus ribuan baru kemudian lima puluh ribuan. Dan apabila menerima uang yang mencurigakan, supaya segera melaporkan ke Pihak kepolisian yang terdekat dan secepatnya,sebab jangan sampai uang palsu itu lebih banyak beredar lagi apalagi kalau sampai menyebar luas. b. Hendaknya bagi Penuntut Umum dan Hakim jika memberikan tuntutan dan
menjatuhkan
hukuman
terhadap
terdakwa
sesuai dengan
pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, agar dihindari perbedaan yang mencolok antara hukuman yang dijatuhkan dengan hukuman yang tercantum dalam ketentuan. c. Bagi pemerintah terutama harus mencipkakan lapangan kerja yang memadai bagi orang-orang atau pemuda usia kerja tentu saja yang sesuai dengan pendidikannya. Paling tidak memberikan bimbingan supaya mereka biasa menjadi seorang yang dapat berdikari. Bahkan lebih baik kalau sampai biasa menciptakan lapangan kerja bagi orang lain.
46
