BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Salah satu tujuan didirikannya negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya. Demikian juga Negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam menjalankan pemerintahannya. Pembangunan di segala bidang dilakukan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, demi tercapainya keselarasan dan keseimbangan seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh rakyat. Pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut tidak semua dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, melainkan daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain, sistem
1
2
pemerintahan Indonesia yang merupakan negara kesatuan berbentuk republik, dibentuk Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah).1 Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
bertujuan
untuk
mempercepat
terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah.2 Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kecuali sektor politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, kehakiman, moneter dan fiskal nasional serta agama.3 Diluar kelima sektor tersebut, sepenuhnya menjadi hak dan tanggung jawab daerah. Pemerintah Daerah dapat merekayasa pembangunan sesuai kebutuhan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.4 Pelaksanaan Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola dirinya sendiri. Sebagai administrator penuh,
1
Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bagian Menimbang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3 Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2
3
masing-masing daerah harus kreatif agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk diantaranya adalah Pajak Daerah yang sudah lama menjadi salah satu sumber PAD yang utama. Sejalan dengan konsep Pajak Daerah yang mendorong bidang usaha swasta di tingkat daerah agar bisa memacu perkembangan sektor ekonomi daerah lebih cepat. Salah satu hal yang harus diperhatikan selain penerimaan PAD yang menjadi indikator keberhasilan daerah, harus dihindari pula agar Pajak Daerah tidak menjadi beban bagi masyarakat dan dunia usaha. Sebaliknya, Pajak Daerah harus menjadi pemicu atau pendorong kemajuan dan keadilan di daerah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Untuk tujuan itu, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan daerah perlu ditingkatkan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
memberikan
kewenangan
kepada
daerah
untuk
4
menyelenggarakan otonomi daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah yaitu melalui pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Sesuai undang-undang tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat dan pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.5 Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib Pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.6 Pajak Daerah dapat diartikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan di suatu daerah, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada, tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut. Pada era Otonomi Daerah, sangat memungkinkan bagi daerah untuk menggali potensi Pajak Daerah yang dimiliki. Kota Batam merupakan daerah yang memiliki potensi yang sangat menarik, baik investor untuk menanamkan modalnya maupun wisatawan untuk berkunjung. Melihat Kota Batam memiliki letak strategis yang berdekatan dengan Negara Singapura dan Malaysia serta merupakan jalur perdagangan internasional. Berkenaan dengan
5
Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 6 Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5
hal tersebut akan berdampak pada realisasi PAD Kota Batam yang terus mengalami peningkatan, terutama hasil Pajak Daerah. Realisasi Pajak Daerah Kota Batam dapat ditunjukkan pada Tabel 1.1: Tabel 1.1 Realisasi Pajak Daerah Kota Batam No
Tahun
Pajak Daerah
1.
2011
Rp 280.353.403.054,06
2.
2012
Rp 334.381.742.234,00
3.
2013
Rp 475.413.321.285,96
4.
2014
Rp 586.102.659.537,97
5.
2015
Rp 610.646.128.524,94
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp 141.031.579.051 atau sebesar 42,17% dari tahun 2012. Hal ini disebabkan pada tahun 2013 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Pajak BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diserahkan pengelolaannya oleh Pemerintah Pusat kepada daerah. Dalam menjalankan Otonomi Daerahnya, Pemerintah Kota Batam dituntut untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah. Pengembangan sistem perpajakan daerah di Kota Batam dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, peningkatan kebutuhan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, terjadinya perkembangan teknologi
6
informasi, termasuk teknologi dalam rangka transaksi-transaksi bisnis. Salah satunya sistem pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Batam untuk mendorong percepatan prosedur pembayaran Pajak Daerah. Wajib Pajak perlu diberi kemudahan prosedur pembayaran pajaknya untuk memacu percepatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan meringankan beban prosedural pada Wajib Pajak Daerah. Hal tersebut akan sangat berpengaruh pada hasil PAD, namun pembayaran pajak tersebut belum dikelola secara maksimal karena berbagai keterbatasan. Tegasnya, perlu diterapkan sistem pemungutan dan pembayaran Pajak Daerah yang berbasis sistem komputerisasi yakni secara online system. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Batam bersama DPRD menetapkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagai payung hukum pemungutan Pajak Daerah. Adapun jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Batam adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak BPHTB dan PBB-P2. Salah satu sektor yang menyumbang andil dalam Pajak Daerah adalah sektor hotel dan restoran.7 Pada penelitian ini penulis membatasi objek yang menjadi kajian adalah pajak hotel dan restoran, hal ini mengingat bahwa Batam merupakan
7
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2014, hlm. 32.
7
daerah berkembang dan menjadi tujuan wisata di wilayah Indonesia Bagian Barat. Pajak Hotel terdiri dari pajak hotel berbintang dan pajak hotel non bintang, sedangkan Pajak Restoran terdiri dari pajak restoran, pajak rumah makan dan pajak kedai kopi. Di Batam terdapat sekitar 187 hotel baik bintang maupun non bintang dan 390 restoran diluar warung makan dan kedai kopi. 8 Sebelumnya, mayoritas hotel dan restoran di Batam belum menggunakan online system dalam pelaporan pajak dengan berbagai alasan. Umumnya, manajemen hotel dan restoran menolak terbuka dengan komponen pembayaran yang sudah ada.9 Kurangnya
tingkat
kesadaran
masyarakat
yang
belum
sepenuhnya
melaksanakan kewajiban membayar pajak ini berdampak pada tidak transparannya pembayaran pajak dan berpotensi menimbulkan kecurangan yaitu kebocoran terhadap pajak yang pada akhirnya mempengaruhi PAD. Dengan online system ini, aktivitas transaksi di hotel dan restoran bisa diawasi, sehingga administrasi lebih baik dan pembayaran pajak lebih transparan dan akuntabel. Melalui sistem ini, Wajib Pajak diharapkan lebih patuh dalam membayarkan pajaknya dan tidak menghilangkan sistem self assessment dalam pembayaran pajak hotel dan restoran, melainkan tetap memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk membayarkan pajaknya. Penerapan pajak secara online system diproyeksi mampu menekan kebocoran potensi
8
Data dan Potensi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam Tahun 2015. Dedi (Antara Kepri), “Pajak Hotel-Restoran Batam Online Tahun Depan”, http://kepri.antaranews.com/berita/27153/pajak-hotel-restoran-batam-online-tahun-depan pada tanggal 5 Oktober 2015. 9
8
pajak yang ada di Batam,10 sehingga PAD dari sektor pajak akan meningkat secara signifikan. Salah satu kendala yang dihadapi dalam proses penerapan pajak secara online system adalah masalah biaya, sebab Pemerintah Kota Batam harus menyediakan server di lokasi Wajib Pajak yang terkoneksi dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batam dan/atau bekerjasama dengan pihak perbankan.11 Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan akan berdampak pada meningkatnya PAD hingga 20% (dua puluh persen). Sistem ini juga memiliki manfaat yang besar untuk menekan kebocoran potensi pajak yang ada di Kota Batam. Bagi Wajib Pajak, online system ini bermanfaat untuk memberikan kepastian jumlah, waktu maupun alokasi pembayaran.12 Dengan demikian, Pemerintah Kota Batam diharapkan mampu menggali sumber-sumber pendapatan daerah seoptimal mungkin yang bersumber dari Pajak Daerah. Apabila semakin banyak hotel dan restoran yang menerapkan pelaporan dan pembayaran pajak dengan online system, maka pendapatan daerah dari sektor pajak bisa lebih meningkat, sehingga PAD dari sektor pajak ini akan meningkat dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan di Kota Batam. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terhadap dampak kewajiban pelaporan pajak hotel dan restoran secara online system terhadap PAD Kota Batam. 10
Yuyuf Hidayat, “Segerakan Pajak Online untuk Naikkan PAD Batam”, http://batampos.co.id/29-05-2015/segerakan-pajak-online-untuk-naikkan-pad-batam/ pada tanggal 5 Oktober 2015. 11 NN, “Menggesa Pajak Online Di Batam (1)”, http://batampos.co.id/29-06-2015/menggesapajak-online-di-batam-1/ pada tanggal 6 Oktober 2015. 12 NN, “Penerapan Pajak Online Perlu Nyali Pemko Batam”, http://batampos.co.id/09-072015/penerapan-pajak-online-perlu-nyali-pemko-batam/ pada tanggal 6 Oktober 2015.
9
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana dampak kewajiban pelaporan pajak hotel dan restoran secara online system terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam? 2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan pelaporan pajak hotel dan restoran secara online system di Kota Batam? 3. Bagaimana sebaiknya sistem dan prosedur pelaporan Pajak Daerah secara online system di Kota Batam?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini antara lain: 1. Untuk
mengetahui
dan
mengkaji
dampak
yang
didapat
dalam
pemberlakuan kewajiban pelaporan pajak hotel dan restoran secara online system terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. 2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala dalam proses penerapan pelaporan pajak hotel dan restoran secara online system di Kota Batam. 3. Untuk mengetahui dan mengkaji sistem dan prosedur pelaporan Pajak Daerah secara online system di Kota Batam.
10
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini mencakup 2 (dua) aspek antara lain: 1. Aspek Teoritikal Dilihat dari aspek teoritikal diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum di masa datang, khususnya berkaitan dengan Pajak Daerah yang mengatur sistem dan prosedur pelaporan pembayaran pajak secara online system, prosedur perpajakan berdasarkan ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Aspek Praktikal Dilihat
dari
aspek
praktikal
diharapkan
dapat
memberikan
pengetahuan/pemahaman dan dorongan kepada masyarakat, sebagai masukan/sumbangan pemikiran bagi pembentuk Undang-Undang pembuat kebijakan di bidang perpajakan khususnya Pajak Daerah dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh Wajib Pajak hotel dan restoran, serta menjadi bahan referensi bagi kalangan praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dengan memberikan pengembangan mengenai ilmu hukum pajak khususnya pelaporan pembayaran pajak secara online system bagi Wajib Pajak.
11
E. Keaslian Penelitian
Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, penulis melakukan penelusuran kepustakaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Setelah dilakukan penelusuran kepustakaan, penulis menemukan beberapa penelitian lain yang membahas terkait dengan penelitian penulis, yaitu: “Penerapan Kebijakan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran Melalui Online System di Kota Yogyakarta Dalam Kaitannya Dengan Asas Akuntabilitas” yang ditulis oleh Tiara Mega Pratiwi dan diuji di Universitas Gadjah Mada Tahun 2015 dengan rumusan masalah:13 1. Apakah realisasi pelaksanaan kebijakan pelaporan dan pembayaran pajak hotel dan restoran melalui online system di Kota Yogyakarta telah sesuai dengan asas perpajakan? 2. Apakah kebijakan pelaporan dan pembayaran pajak hotel dan restoran melalui online system dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak di Kota Yogyakarta telah sesuai dengan asas akuntabilitas? Penelitian tersebut memiliki kesimpulan sebagai berikut: 1. Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah dengan mengeluarkan kebijakan tentang pelaporan dan pembayaran pajak hotel dan restoran melalui online system pada dasarnya sudah sesuai dengan potensi yang ada, namun kebijakan yang menggunakan self assessment ini belum dirasa efektif dikarenakan masih 13
Tiara Mega Pratiwi, 2015, Penerapan Kebijakan Pelaporan dan Pembayaran Pajak Hotel dan Restoran Melalui Online System di Kota Yogyakarta Dalam Kaitannya Dengan Asas Akuntabilitas, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
12
terdapat Wajib Pajak pajak hotel dan restoran yang belum mengikuti kebijakan tersebut. 2. Penyelenggaraan peraturan yang digunakan telah sesuai dengan asas akuntabilitas. Penyelenggaraan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi yang ada dapat membuat masyarakat patuh dalam membayar pajaknya. Peraturan ini dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak karena disamping dapat menciptakan transparansi antara masyarakat dan pemerintah, juga menjadi lebih efisien dan efektif. Penulis telah melakukan penelusuran dan berdasarkan hasil tersebut, penulisan hukum dengan judul “Dampak Kewajiban Pelaporan Pajak Hotel dan Restoran Secara Online System Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam” belum pernah dilakukan. Perbedaan penulisan ini dengan penulisan lain adalah untuk mengetahui dampak dan efektivitas pelaporan pajak hotel dan restoran secara online system terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam, kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Batam dalam penerapan online system, dan rekomendasi terhadap sistem dan prosedur pelaporan Pajak Daerah secara online system di masa yang akan datang. Apabila terdapat penelitian yang mirip diluar pengetahuan penulis, maka hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk saling melengkapi satu sama lain.
